Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Refleksi Teoretik E-Contract: Hukum yang Berlaku dalam Sengketa Transaksi Bisnis Internasional yang Menggunakan E-Commerce Syahrin, M. Alvi
Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum 2017: Volume 3 Nomor 2 Juni 2017
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2009.565 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi pada awal abad dua puluh satu ini telah menyebabkan terjadinya hubungan dunia tanpa batas. Salah satu produk dari meningkatnya intensitas teknologi informasi adalah perdagangan elektronik (e-commerce) yang kemudian juga diterapkan pada transaksi bisnis internasional. Hal ini tentunya telah mengubah paradigma sistem perdagangan di dunia yang sebelumnya serba konvensional menjadi non-konvensional. Konflik dan sengketa dalam transkasi bisnis internasional yang menggunakan e-commerce bukanlah suatu hal yang baru. Namun, mengingat sengketa yang akan diselesaikan tersebut akan melibatkan beberapa negara, maka timbul beberapa permasalahan faktual. Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah terkait dengan hukum apakah yang berlaku dalam penyelesaian sengketa transaksi bisnis internasional yang menggunakan e-commerce. Berdasarkan hasil temuan, maka dapat disimpulkan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang dipilih oleh para pihak (pilihan hukum) sebagaimana yang diatur dalam kontrak elektronik internasional yang mereka buat. Pilihan hukum tersebut dapat dilakukan secara tegas ataupun secara diam-diam. Penerapan metode hukum yang berlaku ini diatur dalam ketentuan Pasal 7 Konvensi Hague dan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Roma yang mengatur hal serupa. Namun bila tidak diatur, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang mengacu pada hukum penjual, yang didasarkan atas the Most Characteristic Connection Theory (asas Hukum Perdata Internasional) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Konvensi Hague serta Pasal 4 ayat (l) dan (2) Konvensi Roma. Kata Kunci: E-Contract, E-Commerce, Hukum yang Berlaku, Transaksi Bisnis Internasional. Abstract: In the last 2lst century, the development of information technology has caused the borderless world connection. One of that product is electronic commerce (e-commerce) which also applied in international bussiness transaction (international trading transaction). Consequently, it has changed trading system in the world, where is adhered conventional before to non-conventional trading now. Conflict and bussiness dispute also occured in international trading transaction which used e-commerce. But, we must remember that the dispute of it will be involving some countries in the world. So that is why it can rise some factual problems in that implementation. Therefore, the problem which will researched in this paper are: what is the applicable law that applied in the resolution of international trading which used e-commerce and what is the qualified .forum that applied in the resolution of international trading which used e-conmmerce. Based on the result, the conclusions are: the applicable law in this dispute resolution is the law which choosed by the parties (the choice of law) in their electronic international contract. In practically, it is not only the clearly choice of law but also imlply choice of law. Application of the method applicable law is regulated in the provisions of Article 7 and Hague Convention Article 3 (1) of the RomeConvention. But if not regulated, the applicable law is the law of the seller, which is based on the Most Characteristic Connection Theory (Principle of International Law), as stipulated in Article 8 of Hague Convention and Article 4 paragraph (1) and (2) of the Rome Convention. Daftar Pustaka Adolf, Huala, 2005. Hukum Perdagangan Internasional. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. AK, Syahmin dan Amirul Husni, 2005. Hukum Perdata Internasional: Dalam Kerangka Studi Analitis. Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya. Atamadipraja, Sutisna. (tanpa tahun). Hukum Perjanjian dalam Hukum Perdata Internasional. Bandung: Djatnika. Fuady, Munir. 2003. Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Gautama, Sudargo. 1983. Capita Selecta Hukum Perdata Internasional. Bandung: Alumni. _, 1983. Hukum Perdata Internasional: Hukum yang Hidup. Bandung: Alumni. _, 1980. Hukum Perdata dan Dagang Internasional. Bandung: Alumni. _, 1987. Buku III Bagian 2 (Buku ke-8). Hukum Perdata Internasional. Bandung: Alumni. _, 1988. Jilid II Bagian 5 (Buku ke-6). Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Alumni. _, 1998. Jilid II Bagian 4 (Buku ke-5). Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Bandung: Alumni. _, 1998, Jilid III Bagian 2 (Buku ke-8), Hukum Perdata Internasional Indonesia, Bandung: Alumni. Hariningsih, SP. 2005. Teknologi Informasi. Jakarta: Graha Ilmu. Kantaatmadja, Mieke Komar et. al. 2002. Cyberlaw: Suatu Pengantar (Seri Dasar Hukum Ekonomi). Bandung: ELIPS II. Mansur, Didik M. Arief dan Elisatiris Gultom. Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Cet.2 Bandung: PT. Refika Aditama. Makarim, Edmon. 2004. Kompilasi Hukum Telematika. Cet-2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Projodikoro, Wirjono. 1979. Cet-5. Asas-Asas Hukum Perdata Internasional. Bandung: Sumur Bandung. Purabacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo. 1983. Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi. Jakarta: CV. Rajawali. Puta, Ida bagus Wyasa. 2008. Cet-2. Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional. Bandung: Refika Aditama. Ramli, Ahmad M. 2006. Cet-2. Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama. Sanusi, M. Arsyad. 2001. E-Commerce: Hukum dan Solusinya. PT. Mizan Grafika Sarana. _, 2005. Hukum Teknologi Informasi. Cet-3. Tim Kemas Buku. Seto, Bayu. 2006. Buku ke-1 (Edisi Keempat). Dasar-Dasar Hukum Perdata Internsional. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 1983. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cet-16. Jakarta: Pradnya Paramita. Suherman, Ade Maman. 2001. Aspek Hukum dalam Ekonomi Global. Jakarta: Ghalia Indonesia. Ustadianto, Riyeke. 2001. Cet-1. Framework E-Commerce. Yogyakarta: Penerbit Andi. Zein, Yahya Ahmad. 2009. Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce: Dalam Transaksi Nasional dan Internasional. Bandung: Mandar maju. Jurnal Ilmiah Barkatulah, Abdul Halim. 2010. "Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional Menurut UU No.11 Tahun 2008. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 29 Tahun 2010, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Khairandy, Ridwan. 2010. "Hukum yang Berlaku dalam Transaksi Bisnis dengan E-Commerce". Jurnal Hukum Bisnis. Volume 29 Tahun 2010. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Sumber Lainnya Running Text pada acara Metro Hari Ini pada hari Jum'at. 29 Mei 2010. Pukul 17.25 WIB Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Indonesia. Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU No. 11 Tahun 2008. LN Tahun 2008 Nomor 58. TLN Nomor 4843.
The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia Syahrin, M. Alvi
Sriwijaya Law Review VOLUME 1, ISSUE 2, JULY 2017
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol1.Iss2.41.pp168-178

Abstract

The expulsion of refugees, either by the state party or by the non-state party  to the 1951 Refugee Convention or countries  has  protracted the refugees’ suffering. Some countries which are the parties to the 1951 Convention even drive out the refugees to outside their national territory for reasons that the refugees were threatening national security or disturbing public order in the country. In the discussion, it is found that firstly, the principle of non-refoulement is a jus cogen and has become customary international law. The non-refoulement principle has legal binding power to both the State party and the non-State party to the 1951 Refugee Convention. Secondly, according to Article 32 paragraph 1 of the 1951 Convention, the implementation of the principle of non-refouelement is not absolute. Exceptions can only be made if the refugees concerned become a threat to national security and disturb public. Thirdly, Indonesia has not yet the State Party to the Refugee Convention of 1951 but Indonesia is subject to the principle of non-refouelement. This is because  (i) Indonesia has ratified the Convention against Torture, the Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Person in Time of War and the ICCPR/International Covenant on Civil and Political Rights (set on the principle of non-refoulement), (ii) the obligation of the state to rule of customary international law (based on the moral and ethical aspects of the enforcement of international law), and (iii) there is legal instrument issued by the government related to the principle of the principle of non-refouelement; Fourth, there is no written sanctions imposed on Indonesia if violations of international law are with regard to the refugee problems.
NATURALISASI DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN: MEMAHAMI KONSEP, SEJARAH, DAN ISU HUKUMNYA adm-jurnal, adm-jurnal; Syahrin, M. Alvi
Jurnal Tengkhiang Vol 1 No 1 (2019): Edisi Juni 2019 Jurnal Thengkyang
Publisher : Tengkhiang adalah jurnal hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Naturalisasi diartikan sebagai proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Dalam praktiknya, naturalisasi dapat menimbulkan dampak positif serta negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Pemerintah perlu melakukan kebijakan selektif untuk mencegah dampak negatif yang akan timbul. Demi menunjang keteraturan dan keamanan serta diberlakukan filterisasi atau penyaringan yang selektif dari pemerintah Indonesia dengan ini yang tertuang dalam perturan perundang-undangan pada UndangUndang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam tulisan ini akan dijelaskan apa dan bagaimana proses naturalisasi dalam berbagai dimensi, serta beberapa isu hukumnya.
POLARISASI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN KONTEMPORER: AKSIOLOGI NORMATIF - EMPIRIS Syahrin, M. Alvi
Majalah Hukum Nasional Vol. 49 No. 1 (2019): Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.802 KB) | DOI: 10.33331/mhn.v49i1.93

Abstract

Perkembangan globalisasi membawa ragam dampak terhadap Indonesia. Tidak hanya dampak positif, tetapi juga dampak negatif khususnya di bidang keimigrasian. Pelanggaran keimigrasian yang kerap terjadi adalah tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh tenaga kerja asing. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administrasi keimigrasian dan penyidikan. Prakteknya, petugas lebih sering menerapkan tindakan administratif keimigrasian dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Hal ini terjadi karena dengan penanganan administrasi kasus keimigrasian dapat terselesaikan tanpa harus diselesaikan dengan penyidikan. Penyidikan jarang dilaksanakan, karena dirasa tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, anggaran yang masih belum memadai dan PPNS Keimigrasian yang sangat terbatas. Kedua, penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian sering mengalami hambatan karena pengawasan yang tidak efektif dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, kurangnya PPNS Imigrasi yang menguasai bahasa asing dan terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional. Terakhir, masih banyak masyarakat yang tidak kooperatif untuk mengirimkan laporan atau pengaduan tentang keberadaan atau kegiatan tenaga kerja asing yang bermasalah.
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU Syahrin, M. Alvi
Majalah Hukum Nasional Vol. 48 No. 1 (2018): Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2018
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/mhn.v48i1.114

Abstract

Hukuman yang dijatuhkan pengadilan kepada pelaku bertujuan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya peristiwa pidana. Dalam sistem peradilan pidana sebaiknya diterapkan prinsip keadilan restoratif. Selama ini pidana penjara dijadikan sebagai sanksi utama pada pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di pengadilan. Padahal yang diperlukan masyarakat adalah keadaan yang semaksimal mungkin seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah: Bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pembahasan sebagai berikut. Prinsip keadilan restoratif merupakan pemulihan hubungan baik antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan, sehingga hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan sudah tidak ada dendam lagi. Hal ini terlepas dari pelaku kejahatan sudah memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada korban kejahatan, sehingga penderitaan korban kejahatan sangat merasa terbantu. Hal ini dikarenakan korban bisa saja telah menderita kerugian materiil atau menderita psikis akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Apabila pelaku tidak mampu memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada korban kejahatan, maka kewajiban bagi negara untuk membayar apa yang telah menjadi hak korban kejahatan, walaupun masih harus melalui penetapan hakim.