Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Reveal dan Stated Preference Terhadap Atribut Travel Time dan Travel Cost Pada Kompetisi Moda Bus dan Kereta Api: Studi Kasus Malaysia Roza, Angelalia; Rusli, Andy Mulya; Karim, Mohamed Rehan
Jurnal Rekayasa Sipil Vol 13, No 1 (2017)
Publisher : Civil Engineering Departement, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.529 KB) | DOI: 10.25077/jrs.13.1.13-22.2017

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kompetisi moda angkutan umum darat antarkota di negara berkembang seperti Malaysia, terkait atribut travel time dan travel cost. Kajian ini menjadi penting karena kebijakan infrastuktur di negara berkembang seperti realisasi double tracking project ETS di Malaysia, berpotensi menimbulkan persaingan moda khususnya bus dan kereta api, terkait dua atribut tersebut. Pendekatan analisis dilakukan menggunakan reveal preference method yang dipertajam dengan stated preference method. Tingginya kompetisi moda angkutan umum darat antarkota ini memungkinkan terjadinya mode shift, yang dapat diprediksi melalui preferensi dan persepsi pengguna moda. Preferensi dan persepsi pengguna moda bus antarkota dideskripsikan dengan memunculkan analisis sensitivitas terhadap 12.000 data set. Melalui analisis sensitivitas, dijumpai adanya perbedaan persepsi pengguna bus terhadap kebijakan penyedia jasa dalam perubahan nilai utilitas kedua moda tersebut. Temuan studi ini menarik, dimana reduksi travel time dan penurunan travel cost yang sama pada kedua moda, belum tentu menghasilkan persentase mode shift yang sama. Pengguna bus terlihat kurang begitu responsif terhadap pengurangan travel time maupun travel cost moda saingannya. Sebaliknya, pengguna bus antarkota lebih khawatir terhadap bertambahnya travel cost dan travel time moda mereka (bus). Diharapkan kajian ini menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan agar pembangunan infrastruktur lebih tepat sasaran menuju terciptanya balance mode share. Terutama bagi kebijakan yang menimbulkan persaingan angkutan umum darat antarkota di masa depan.Kata kunci : Metoda stated preference, Reveal preference,  Preferensi moda bus antarkota, Analisis sensitivitas.
HAMBATAN IMPLEMENTASI SISTEM MERIT PADA DINAS PUPR KABUPATEN BOGOR DALAM PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JALAN KABUPATEN; OBSTACLES OF MERIT SYSTEM IMPLEMENTATION IN PUBLIC WORKS AND PUBLIC HOUSING AGENCY OF BOGOR DISTRICT IN MANAGEMENT OF DISTRICT ROAD INFRAST andy, rusli
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 13 No 1 Juni (2019): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.909 KB)

Abstract

This study describes the barriers to the merit system implementation in Public Works and Public Housing Agency in Bogor regency and its implications for the management of district road infrastructure. The empirical problem that arises is that the management of road infrastructure that is not optimal is indicated by the increase of damaged roads and stagnation in the length of Regency roads, which has implications for the emergence of community complaints. This condition is allegedly due to the weak capability of employees in the Public Works and Public Housing Agency which has not implemented the merit system. The research approach used is a qualitative method with primary data sources and secondary data. The results of the study show that there are staffing problems caused by the implementation of the merit system in the Public Works and Public Housing Agency, including aspects that have not been fulfilled in terms of quantity, quality, managerial and technical competence and the development of competencies. There are a number of obstacles in the implementation of the merit system, including the appointment of honorary staff, commitment of regional heads, the influence of the organizational environment, unmeasured performance assessment, limited competency development, unfinished job competency standards, incomplete competency mapping, career patterns that have not been implemented yet, and weak supervision from the Government. This condition has implications for the performance of the Public Works and Public Housing Agency in managing road infrastructure that is not optimal.(...)