Fadlian, Aryo
Lampung University

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGARUH PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TERHADAP HASIL PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG 2014 Fadlian, Aryo
FIAT JUSTISIA Vol 10, No 4 (2016)
Publisher : Lampung University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v10no4.859

Abstract

AbstractThe implementation process of the election of Governor of Lampung in 2014was still a lot of controversy with the process so complicated that ultimatelyresulted elected leaders, after the long process, sprang DKPP decisionrelating to the election of the Governor of Lampung in 2014. The verdict ofDKPP generates convicted and fired Lampung Provincial ElectionSupervisory Board The purpose of this research was to determine andanalyze the strength of decision DKPP Lampung gubernatorial election in2014. In this study the authors discussed the use of theory and concepts;theory of legislation, the concept of the State institutions, the concept of anindependent State institution using normative juridical research method, i.e.obtaining secondary data obtained from the study of literature, books, andlegislation. Results of research and discussion show that many violations inthe elections in 2014 that resulted in the governor of Lampung in 2014resulted in the termination of the Election Supervisory Board membersLampung province because it violates the code of ethics. Strength HonorCouncil Election decision final and binding give lessons to the electionorganizer Lampung Province.Keywords: Verdict Strength, Election Organizer Ethics Council, ElectionViolationsAbstrakProses pelaksanaan pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014 masih banyakkontroversi dengan prosesnya yang begitu rumit sehingga akhirnyamenghasilkan pemimpin terpilih, setelah proses yang panjang, munculkeputusan DKPP terkait pemilihan Gubernur Lampung tahun 2014. Putusantersebut DKPP menghasilkan terbukti dan dipecat Badan Pengawas PemiluProvinsi Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui danmenganalisis kekuatan keputusan pemilihan gubernur DKPP Lampung padatahun 2014. Dalam penelitian ini penulis membahas penggunaan teori dankonsep; Teori perundang-undangan, konsep lembaga negara, konseplembaga negara merdeka yang menggunakan metode penelitian yuridisnormatif, yaitu memperoleh data sekunder yang diperoleh dari studi literatur,buku dan perundang-undangan. Hasil penelitian dan pembahasanmenunjukkan bahwa banyak pelanggaran dalam Pemilu 2014 yangmengakibatkan Gubernur Lampung pada tahun 2014 mengakibatkanpenghentian anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung karenamelanggar kode etik. Keputusan Kehormatan Dewan Kehormatan keputusanfinal dan mengikat memberi pelajaran kepada penyelenggara pemiluProvinsi Lampung.Kata Kunci: Kekuatan Putusan, Dewan Kehormatan PenyelenggaraPemilihan Umum, Pelanggaran Pemilu
PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN PADA SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 Fadlian, Aryo; Hamzah, Devi Siti
VERITAS Vol 5 No 2 (2019): VERITAS
Publisher : Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (70.541 KB) | DOI: 10.34005/veritas.v5i2.488

Abstract

Penegakan hukum sengketa Pemilihan pun terus menerus diperbaiki. Bawaslu dari Pusat sampai ke tingkat yang paling rendah, Gakumdu dari tertinggi sampai tingkat yang paling rendah maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Segi aturan-aturan, wewenang terus di perbaiki/perbaharui dan di perketat agar penegakan hukum pemilihan semakin baik. Dalam menegakan hukum Pemilihan khususnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Institusi-institusi tersebut sudah mempunyai wewenang masing-masing secara jelas. Sejak Tahun 2015 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara serentak seluruh Indonesia, sampai dengan Tahun 2019 Pilkada seretak sudah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2015, 2017, 2018. Di wilayah-wilayah yang sering menimbulkan banyak persoalan dari data Mahkamah Konstitusi yaitu wilayah paling barat Indonesia dan wilayah paling timur Indonesia seperti daerah-daerah di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat baik Pemilihan di tingkat Kabupaten/Kota (Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) maupun Pemilihan ditingkat Provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur). Metode Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative yang di tunjang data-data empiris. Hasil dari Penelitian mengutarakan bahwa penegakan hukum pidana di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jayapura terutama Panwaslu Kabupaten Jayapura dan Penyidik Kepolisian Resort Jayapura terlalu agresif dalam rangka menegakan hukum pidanan pilkada, terbukti beberapa putusan pengadilan atas perkara-perkara pidana pilkada di putus ringan oleh hakin PN Jayapura. Sehingga di anggap oleh berbagai kalangan memihak ke salah satu Pasangan Calon.