cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES
ISSN : 25481568     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
The Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS) is one of the scientific journals in the field of criminal law issued by the Criminal Law Department of the Faculty of Law, UNNES. IJCLS was first published in November 2016 to coincide with the 9th anniversary of the Faculty of Law UNNES, and since its first publication it has had ISSN both printed and online. In 2017, IJCLS continues to improve and make improvements both in terms of management systems and writing quality. The first time, IJCLS was published in Indonesian, and since the second issue, in May 2017, IJCLS has been published in English as a forward vision towards a reputable international journal. At present, IJCLS has established various collaborations, including the Association of Indonesian Law Journal Managers, Indonesian Criminal Law and Criminology Society, and various other associations. In 2018, IJCLS in collaboration with the Faculty of Law held various activities in the form of seminars and criminal law conferences. Until now, IJCLS has been indexed by several national and international indexing institutions.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue " Vol 2, No 1 (2017): Mei 2017" : 7 Documents clear
SINKRONISASI PENANGANAN PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH SUBJEK HUKUM KORPORASI Permana, Wahyu Priyanka Nata
INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Vol 2, No 1 (2017): Mei 2017
Publisher : INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korporasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah ditempatkan sebagai subjek hukum tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam praktek penanganan perkara pidana yang melibatkan korporasi sebagai subjek hukum masih menemui kendala dalam prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, oleh karena itu Mahkamah Agung RI dan Jaksa Agung RI mengeluarkan pedoman penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sinkronisai antara Peraturan Mahkamah Agung RI dengan Peraturan Jaksa Agung RI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif serta sumber data primer dan sekunder. Adapun hasil penelitian menunjukkan adanya keseragaman dalam sebagian besar penangangan perkara pidana dalam Peraturan Jaksa Agung dengan Peraturan Mahkamah Agung, tetapi dalam pelaksanaan putusan pidana terhadap korporasi terdapat perbedaan ketika korporasi tidak membayar pidana denda dan harta korporasi tidak mencukupi untuk membayar denda tersebut. Terhadap hal-hal yang tidak diatur oleh Peraturan Jaksa Agung, berkenaan pemeriksaan terhadap korporasi dalam hal terjadi peleburan, penggabungan, pemisahan dan proses pembubaran korporasi telah termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung.Corporations in the Indonesian legislation have been placed as criminal liability subject. In practice the handling of criminal cases involving corporations as legal subjects still encounters obstacles in the procedures and procedures of corporation examination as perpetrators of criminal acts, Therefore the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Attorney General of Indonesia issued guidelines for handling criminal cases by corporations. This study aims to see the synchronization between the Regulation of the Supreme Court and the Attorney Generals Regulation. The research method used is normative juridical with qualitative approach as well as primary and secondary data sources. The results of the study indicate the existence of uniformity in the majority of criminal case handling in the Attorney Generals Regulation with the Supreme Court Regulation, but in the execution of criminal verdict against the corporation there is a difference when the corporation does not pay the fine, and the corporations property is not sufficient to pay the fine. In respect of matters not governed by the Attorney Generals Regulation, concerning the examination of the corporation in the event of a merger, merger, separation and dissolution process of the corporation has been contained in the Supreme Court Regulation
MENYOROT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 TERKAIT UNSUR “DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN ATAU PEREKONOMIAN NEGARA” DALAM PERKARA KORUPSI Aryaputra, Muhammad Iftar; Heryanti, B. Rini; Astanti, Dhian Indah
INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Vol 2, No 1 (2017): Mei 2017
Publisher : INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu unsur delik (delik bestadell) yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah “dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”. Dengan demikian, harus dimaknai bahwa kerugian negara dalam kedua pasal aquo bisa nyata (actual loss) maupun baru sebatas potensi (potential loss). Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016, unsur kerugian negara dalam kedua pasal aquo harus berupa kerugian yang nyata (actual loss). Hal ini disebabkan Mahkamah Konstitusi menilai bahwa kata “dapat” dalam kedua pasal aquo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (inkonstitusional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Permasalahan dalam penelitian, yaitu: (1) Bagaimana kedudukan unsur (bestandeel) kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi sebelum dan setelah keluarnya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016?; (2) Bagaimana prosedur penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pasca keluarnya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan data sekunder sebagai data utama. Penelitian yang dilakukan terfokus pada Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. One of the elements of the offense contained in Article 2 verse (1) and Article 3 of Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication is "can be detrimental to the finances or the economy of the country". Thus, it should be understood that the loss to the state in both passages quo It can be actual loss or potential losses. Post-discharge Constitutional Court Decision No. 25 / PUU-XIV / 2016, the state loss in both passages quo should be a real loss (actual loss). This is due to the Constitutional Court considered that the word "may" in the second chapter NRI quo contrary to the Constitution of 1945 (unconstitutional) and does not have binding legal force. The research problem, namely: (1) The position of the element losses to the state in a corruption case before and after the release of Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016?; (2) How does law procedure enforcement against corruption after the release of Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV / 2016? This research is a normative law, with secondary data as the main data. Research conducted focused on the Constitutional Court ruling No. 25/ PUU-XIV/2016. 
THE IMPLEMENTATION OF DISCRETION ON CRIMINAL SETTLEMENT IN THE THEFT CASES Ikbal, Muhammad
INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Vol 2, No 1 (2017): Mei 2017
Publisher : INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

On criminal law enforcement in Indonesia based on the principle of legality, especially in the case of theft criminal acts is necessary understanding of the purpose of punishment.Theft is a crime that has been formulated in the Indonesian Criminal Code, under Article 362. But punishment is not always done although the formulation of the offense is met because it sees in terms of subjective considerations of law enforcement. This research is normative research, so all data obtained in this research using secondary data. The results of this research are on the application of discretionary in settlement of criminal cases in the case of theft guided by the purpose of punishment and theories in the implementation of criminal law enforcement. So it is more to settling disputes out of court by using restorative justice approach
AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL SEBAGAI UPAYA HARMONISASI KETENTUAN HUKUM PIDANA PORNOGRAFI MELALUI INTERNET Christianto, Hwian
INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Vol 2, No 1 (2017): Mei 2017
Publisher : INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ide ajaran sifat melawan hukum materiil menimbulkan problema kepastian hukum padahal di satu sisi pemberlakuan hukum yang hidup dikehendaki oleh masyarakat. Penelitian dilakukan sebagai upaya menemukan hakikat ajaran sifat melawan hukum materiil dan fungsi ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana nasional terkait perkembangan hukum internasional. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengolah bahan hukum primer berupa produk perundang-undangan terkait pornografi dan pemberlakuan ajaran sifat melawan hukum materiil. Didukung dengan bahan hukum sekunder meliputi putusan hakim yang memberlakukan sifat melawan hukum materiil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan sifat melawan hukum materiil mendapatkan dasar yuridis untuk diterapkan yaitu KUHP dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pemberlakuan sifat melawan hukum materiil ini bersumber pada norma kesusilaan yang merupakan sumber dari nilai kesusilaan bukan hanya bangsa Indonesia melainkan dunia. Pemberlakuan sifat melawan hukum materiil berdasarka norma kesusilaan membuka ruang bagi upaya harmonisasi pengaturan larangan pornografi melalui internet. Hal tersebut didasarkan pada pemahaman perbuatan pornografi melalui internet merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.  The idea of  unlawful materiil law raises problem of legal certainty whereas on the one hand the application of living law is desired by society. The research was conducted to discover the unlawful materiil law and the function of unlawful materiil law in national criminal law related to the development of interntional law. Normative juridical research method is done by processing primary legal materials in the form of legislation products related to pornography and the enforcement of doctrine of against materiil law. Supported by secondary legal materials includes judges rulings unlawful materiil law. The results showed that the enforcement of unlawful materiil law get the juridical basis to be applied that is the Criminal Code and the Law of Judicial Power. The enforcement of unlawful materiil law is based on the moral norm which is the source of the decency value not only the Indonesian nation but the world. The enforcement of the unlawful materiil law based on the moral norms open space for the harmonization of the regulation of the prohibition of pornography through internet. It is based on the understanding of pornography through the internet is an act that degrades human dignity.
KEBIJAKAN APLIKATIF PEMBERATAN PIDANA BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA Sutanti, Rahmi Dwi
INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Vol 2, No 1 (2017): Mei 2017
Publisher : INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat ketentuan sistem pemidanaan bagi pelaku pengulangan tindak pidana; dan kebijakan aplikatif pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan ketentuan sistem pemidanaan bagi pelaku pengulangan tindak pidana dirumuskan tidak hanya dalam KUHP tetapi juga undang-undang di luar KUHP. Hal ini juga merupakan konsekuensi karena dalam sistem pemidanaan pengaturan recidive tidak masuk dalam ketentuan umum. Meskipun sudah diatur dalam undang-undang tersendiri, dalam beberapa undang-undang di luar KUHP rumusan ketentuan recidive ditemukan masih multi tafsir dan berpotensi menimbulkan masalah yuridis. Sedangkan kebijakan aplikatif pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana dapat dilihat dari analisis beberapa putusan hakim berkaitan dengan recidive. Untuk dapat disimpulkan bahwa pelaku memang benar melakukan recidive maka diperlukan bukti-bukti yang jelas, tidak hanya mengandalkan keterangan pelaku. Hal ini berkaitan dengan penambahan ancaman maksimum pidana sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Oleh karena itu dalam penerapannya dibutuhkan kecermatan dan ketepatan dari para aparat penegak hukum.The aims of this research is to look at the provisions of the punishment system for perpetrators of repetition of criminal acts; And applicable criminal levying policies for perpetrators of repeat offenses. The research method used is Juridical Normative. The results of the study show that the provision of punishment system for perpetrators of repetition of crime is formulated not only in the Criminal Code but also laws outside the Criminal Code. This is also a consequence because in the system of punishment the recidive arrangements are not included in the general provisions. Although it is set out in a separate law, in some laws outside the Criminal Code the formulation of recidive provisions is found to be multi-interpretive and potentially lead to juridical issues. While applicable criminal levy policies for perpetrators of repetition of crime can be seen from the analysis of some judge decisions related to recidive. To be concluded that the perpetrator is indeed doing recidive then required clear evidence, not just rely on the perpetrators description. This relates to the addition of the maximum criminal threat as mandated by law. Therefore, in its application requires the precision and accuracy of law enforcement officers.
PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM KASUS PEMBUNUHAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR Femylia, Denty Suci Mareta; Chasani, Muchammad; Chasani, Muchammad
INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Vol 2, No 1 (2017): Mei 2017
Publisher : INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan Pengadilan Nomor 537/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim memutuskan terdakwa telah melakukan kejahatan berat berupa pembunuhan dengan sengaja. Melihat kejahatan yang dilakukannya, maka pantas baginya mendapatkan hukuman yang setimpal yaitu 15 tahun. Masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan seorang hakim dalam memutus perkara seperti nomor putusan 537/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim, dan bagaimana penerapan putusannya dalam kasus ini. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sasaran dari penelitian adalah norma-norma hukum positif yang mengatur tentang putusan ultra petita khususnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hasil Penelitian yang diperoleh, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutus ultra petita karena dalam kasus ini, Jaksa menuntut terdakwa dengan menggunakan Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukumannya adalah 14 tahun sedangkan hakim dalam vonisnya menggunakan Pasal 340 KUHP dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu dengan 15 tahun penjara. Penerapannya adalah terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan hasil putusannya adalah terdakwa Ferry Surya Prakasa  divonis dengan 8 tahun penjara. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah putusan majelis hakim atas Perkara Nomor: 537/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim, bahwa hakim seharusnya dapat memutus perkara tidak dari faktor yuridisnya saja melainkan dapat memutus perkara tersebut dengan memperhatikan dari faktor nonyuridisnya. Terkait dengan penerapannya bahwa terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung telah memutus 15 tahun penjara dan dalam peninjauan kembali divonis dengan 8 tahun penjara. Judgment of the Court Number 537 / Pid / B / 2007 / PN.Jkt.Tim decided the defendant had committed a serious crime of intentional murder. Seeing the crime he committed, it was fitting for him to get a 15-year sentence. The problem to be studied in this research are what is the basic consideration of a judge in deciding case such as decision number 537 / Pid / B / 2007 / PN.Jkt.Tim, and how the application of decision in this case. The approach used in the research is socio legal research. The objectives of the research are the poitive legal norms that regulate the Ultra petita Decision especially in the East Jakarta District Court. The result of the research shows that the East Jakarta District Court made decision of ultra petita verdict exceeded the prosecutors demand, because in this case, the prosecutor demanded the defendant using Article 338 of the Criminal Code with the penalty of 14 years While the judge in his sentence using Article 340 of the Criminal Code by sentencing the defendant to 15 years imprisonment. Its application is the defendant filed a Judicial Review to the Supreme Court with the result of the verdict is defendant Ferry Surya Prakasa with 8 years in prison. The conclusion of this research is the decision of the panel of judges on the Case Number: 537 / Pid / B / 2007 / PN.Jkt.Tim, that the judge should be able to decide the case not from juridical factor but can decide the case by considering from the nonyuridis factor. In relation to its application that the defendant in the District Court, High Court and Supreme Court rulings have terminated 15 years of imprisonment and are under review with a term of 8 years imprisonment.  
THE APPLICATION OF PARTICIPATED DOCTRINE IN CORRUPTION (STUDY OF DECISION ON CORRUPTION CRIMINAL ACT COURT AT IA JAYAPURA DISTRICT COURT) Rohrohmana, Basir
INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Vol 2, No 1 (2017): Mei 2017
Publisher : INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Decision of Criminal Act of Corruption Court at the IA Jayapura District Court Number 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap, and (2) Decision Number 06/ Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jap. Both decisions show the application of participated doctrine, both in the indictment, the prosecution of the prosecutor, and the basis of the judges judgment to result the decisions to the offenders. There are 2 (two) findings to be disclosed in the analysis of these decisions are (1) the participated doctrine which is applied apparently in their application are within separate prosecution areas between the two indictments, thereby treating the participants in the participated doctrine equally with the independent offender, even impressed as a convergence offense, (2) with prosecution in the indictment, the prosecutor and judge in applying the participated doctrine in these two decisions tend to be restrictive in view that the offender is compared to the dader not as part of the producers entity (verzamen term) in which there are qualities of offenders who can be distinguished between pleger, doenpleger, medepleger, uitlokker or medeplichtigheid.

Page 1 of 1 | Total Record : 7