cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES
ISSN : 25481568     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
The Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS) is one of the scientific journals in the field of criminal law issued by the Criminal Law Department of the Faculty of Law, UNNES. IJCLS was first published in November 2016 to coincide with the 9th anniversary of the Faculty of Law UNNES, and since its first publication it has had ISSN both printed and online. In 2017, IJCLS continues to improve and make improvements both in terms of management systems and writing quality. The first time, IJCLS was published in Indonesian, and since the second issue, in May 2017, IJCLS has been published in English as a forward vision towards a reputable international journal. At present, IJCLS has established various collaborations, including the Association of Indonesian Law Journal Managers, Indonesian Criminal Law and Criminology Society, and various other associations. In 2018, IJCLS in collaboration with the Faculty of Law held various activities in the form of seminars and criminal law conferences. Until now, IJCLS has been indexed by several national and international indexing institutions.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2016): November 2016 Indonesian Journal of Criminal Law Studies" : 7 Documents clear
URGENSI PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA : ANALISIS KAJIAN PERKARA NOMOR 46/PUU-XIV/2016 Ulfah, Endang Nur
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 1, No 1 (2016): November 2016 Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.941 KB) | DOI: 10.15294/ijcls.v1i1.10806

Abstract

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP adalah warisan kolonial Belanda yang diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordasi dan disahkan melalui UU Nomor 1 Tahun 1946 serta diberlakukan untuk umum melalui UU Nomor 73 Tahun 1958. Artinya, KUHP yang sedang berlaku bukan terbentuk sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia meskipun ada penyesuaian, itu dianggap tidak cukup. Karena itu, pembaruan KUHP secara universal juga perlu dilaksanakan agar kontras dengan bangsa Indonesia. Pengajuan permohonan uji materiil terhadap pasal dalam KUHP dengan Nomor Perkara 46/PUU-XIV/2016 merupakan gambaran bahwa pembaruan KUHP juga dikehendaki oleh masyarakat banyak. Artikel ini dibuat bertujuan untuk menggambarkan betapa lapuknya KUHP dan memberikan pengetahuan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyegerakan pembaruan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tiga tahap. Pertama, wawancara dengan ahli yaitu peneliti-peneliti MK RI. Kedua, studi kepustakaan untuk memperkuat jarum analisis betapa urgennya suatu pembaruan. Ketiga, obserasi yang dilakukan selama proses persidangan perkara. Salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar. Dalam permohonan tersebut, Pasal 284 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP menggambarkan bahwa betapa pentingnya pembaruan KUHP karena keidaksesuaian ruh yang ada didalamnya. Pasal-pasal tersebut dipandang sudah sangat urgen untuk diubah. Pembaruan KUHP secara universal sangat urgen untuk disegerakan karena ini dapat menjadi faktor kriminogen bagi masyarakat dan dapat mencederai rasa keadilan. Harapannya Mahkamah Konstitusi dapat menjawab kebutuhan masyarakat tentang suatu hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat.The Penal Code or commonly called KUHP is the Dutch colonial legacy that prevailed in Indonesia through the principle of concordance and legalized with The Constitusion No. 1 of 1946 and enacted for the public through The Constitution No. 73 of 1958. Its means, Criminal Code that are applicable not formed by the characteristics of Indonesian society although there was an adjustment, it was not enough. Therefore, the universally Criminal Code reform should be carried out to contrast with the nation of Indonesia. The submission of judicial review of the clause of the Criminal Code with Case No. 46 / PUU-XIV / 2016 is a representation that reformation of Criminal Code is also desired by many people. This report aims to describe how old the Criminal Code is and provide the knowledge to interested parties to hasten the reform.The method of collecting data in this report through three stages. First, interviews with experts that researchers in The Constitutional Court of Indonesia. Second, the study of literature to strengthen a needle analysis of how the urgency of reform. Third, observation that committed during court proceedings.The one of authority of the Constitutional Court is reviewing the Constitution. In the petition, Article 284 paragraph (1), (2), (3), (4), (5), Article 285 and Article 292 illustrates how important reform the Penal Code because there is unsuittable spirit inside. Such articles deemed to have been very urgent to be changed. Reformation Penal Code universally is very urgent to be expedited because this can be a kriminogen factors for society and can injure the sense of justice. Hopefully the Constitutional Court can answer the necessary of community on a law that actually live in the community.
PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (EKSPLOITASI SEKSUAL) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Ridho, Musa
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 1, No 1 (2016): November 2016 Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.652 KB) | DOI: 10.15294/ijcls.v1i1.10800

Abstract

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan landasan yuridis serta bukti nyata komitmen pemerintah memberantas tindak pidana tersebut. Dalam hal penyidikan tindak pidana perdagangan orang khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual, masih banyak ditemukannya permasalahan untuk mengungkap kasus tersebut terlebih lagi jika dikaitkan dengan perkembangan teknologi masa kini.Tujuan dalam penulisan ini adalah mengidentifikasi faktor yang menjadi penyebab maraknya tindak pidana perdagangan orang, mengkaji realitas tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual di Kota Semarang dan menganalisa peran pelaksanaan penyidikan dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang khususnya eksploitasi seksual melalui media elektronik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Polrestabes Semarang. Sumber data penelitian diperoleh dari: 1) Data primer (informan), 2) Data sekunder (dokumen). Metode pengumpulan data dilakukan melalui: 1) wawancara, 2) dokumentasi, 3) observasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perdagangan orang untuk tujuan ekspolitasi seksual yaitu faktor ekonomi, faktor ketidaksetaraan gender, dan faktor penegakan hukum. Adapun realitas tindak pidana perdagangan orang di Kota Semarang saling berkaitan satu sama lain yakni ada beberapa hal yaitu pelaku, proses, cara, dan tujuan. Sedangkan peran pelaksanaan penyidikan pada kasus ini masih belum maksimal sebab kurangnya tindakan penyelidikan secara utuh sehingga sulit terpenuhinya unsur pembuktiannya. Saran peneliti diantaranya Polrestabes Semarang kiranya dapat mengevaluasi kinerja aparatnya untuk peningkatan profesionalisme kinerja penyidik serta diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana pada Polrestabes Semarang guna menunjang keperluan penyidikan.Indonesian government has denounced clearly with criminal act of human trafficiking. Because, it is incompatible with human dignity and breaking human right in Indonesia. The act No. 21 of 2007 about eradication of human trafficking is a juridicial basic and also as a prove of government movement to break human trafficking. The police investigation in human trafficking specially for sexual exploitation purpose is still being founded some problems to face it moreover if this problem is connected by technology early.This writing purpose is factor identification of human trafficking causes, reviewing of human trafficking reality specially for sexual exploitation at Semarang City, and analizing of police investigation role on human trafficking eradication trough electronic media.This research use qualitative method for produce the descriptive date. The location of this research at Polrestabes Semarang. Then, the research data source was gotten by 1) primer data (informan), 2) secondary data (dokumen). This research use data collecting method by interviewing, documentation, observation.This Research conclude that cause of human trafficking factor for sexual exploitation is economic factor, gender unequal, and law enforcement factor. Then, human trafficking reality at Semarang City is related one another between trafficker, process, manner, and destination. While, police investigation role on this cases is still optimalless, because of verification that belonging police unclearly. Writer suggest to Polrestabes Semarang for evaluating police performance. It could increase police performance professionalism and also hopefully increasing facilities and infrastructures at Polrestabes Semarang to support investigation.
PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KABUPATEN DEMAK Suprojo, Suprojo
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 1, No 1 (2016): November 2016 Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.996 KB) | DOI: 10.15294/ijcls.v1i1.10809

Abstract

Prostitusi merupakan tindakan menyimpang yang menyalahi nilai nilai dan norma norma sosial dan agama, prostitusi yang melibatkan wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) banyak dipengaruhi karena kurang kuatnya mental dalam menghadapi perubahan global masyarakat yang berubah modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penegakan hukum terhadap pekerja seks komersial dan hambatannya berdasarkan PERDA No. 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa model penegakan hukum terhadap PSK di Kabupaten Demak dilakukan cara Preventif, NonYustisia dan Reprentif. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap PSK di Kabupaten Demak antaralain : ketidaksesuaian penjatuhan hukuman sesuai dengan PERDA No. 2 Tahn 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak dan tidak tersedianya sarana prasarana yang menunjang dalam proses penegakan hukum. Kesimpulannya adalah model penegakan hukum terhadap PSK di Kabupaten Demak melalui tiga metode penegakan masih mengalami kendalan dalam proses penegakan hukum yang sesuai dengan PERDA No. 2 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit masyarakat di Kabupaten Demak.Prostitution is a deviant act that violates the values and social norms and religion, prostitution involving women commercial sex workers (CSWs) much affected because of lack of mental strength in the face of global changes that transformed modern society. This study aims to analyze the model of enforcement against commercial sex workers and constraints based Regional Regulation No. 2 Year 2015 concerning countermeasures penmyakit people in Demak. This study used qualitative methods with sociological juridical approach. Results from this study showed that the model of law enforcement against sex workers in Demak do preventive way, NonYustisia and Reprentif. Barriers in law enforcement against sex workers in Demak antaralain: mismatch sentencing in accordance with Government Area No. 2 Tahn 2015 on prevention of disease community in Demak and the unavailability of infrastructure to support the law enforcement process. The conclusion is a model of law enforcement against sex workers in Demak through three methods of enforcement are still experiencing kendalan in the process of law enforcement in line with the Regional Regulation No. 2 Year 2015 concerning disease prevention community in Demak.
RELEVANSI YURIDIS MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PADA MASYARAKAT SUKU SAMIN Winarsih, Winarsih; Wulandari, Cahya
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 1, No 1 (2016): November 2016 Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.075 KB) | DOI: 10.15294/ijcls.v1i1.10801

Abstract

Masyarakat Suku Samin merupakan masyarakat adat yang mempunyai perilaku menyimpang dari tradisi masyarakat lain di Indonesia, seperti membangkang dan tidak patuh terhadap pemerintah. Keyakinan orang Samin dalam menjalani kehidupannya yang masih berpegang teguh terhadap nilai dan budaya mengakibatkan Suku Samin mempunyai karateristik yang berbeda dengan yang lain, termasuk dalam tata cara penyelesaian tindak pidana yang tidak menggunakan jalur pengadilan. Penelitian ini bertujuan: Pertama, menggambarkan mediasi penal yang selama ini dijalankan oleh masyarakat Suku Samin. Kedua, mendeskripsikan relevansi yuridis mediasi penal yang dilakukan oleh masyarakat Suku Samin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif serta sumber data primer dan sekunder. Sedangkan dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik triangulasi yang digunakan untuk membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian pertama, mediasi penal selama ini dijalankan oleh masyarakat Desa Klopoduwur terhadap semua jenis tindak pidana, baik tindak pidana yang terjadi di intern Suku Samin, maupun tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dengan tata cara yang berbeda. Kedua, berdasar Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) RKUHAP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) mediasi penal yang dilakukan dapat diakui akan tetapi hanya untuk beberapa tindak pidana seperti tercantum dalam Pasal 42 ayat (3) RKUHAP. Dalam RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mediasi penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur dapat dikualifikasikan dalam Pasal 145 jo Pasal 146 RKUHP.Tribal community of Samin are an indigenous community who have deviant behavior of the tradition from the other communities in Indonesia, such as insubordination and disobeying toward the government. Samin belief in living life that still cling to the values and culture resulted in Samin tribe has different characteristics with the others, including the procedures for the settlement of criminal offenses that do not use the courts procedures. This research aims to: The first, to describe the penal mediation used in Samin tribe. The second, to describe the relevance of the juridical-penal mediation conducted by Samin tribe. The method used in this research is juridical sociological with a qualitative approach as well as primary and secondary data sources. Meanwhile the authors analyzed data using triangulation techniques which used to compare the results of interviews with the contents of a document relating to this research. The results from this reseach are: the first penal mediation has been used by the community of Klopoduwur for all types of crime, both offenses occurred in internal Samin tribe, as well as criminal acts committed by the society in a manner that is different. The second, under article 42 paragraph (2) and (3) RKUHAP (Draft of Criminal Court Procedure) penal mediation conducted can be recognized but only to some of criminal offenses as listed in article 42 paragraph (3) RKUHAP. In RKUHP (Draft of Criminal Code) penal mediation conducted can be qualified at article 145 in conjunction with article 146 RKUHP.
UPAYA PENGEMBALIAN ASET KORUPSI YANG BERADA DI LUAR NEGERI (ASSET RECOVERY) DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Arifin, Ridwan; Utari, Indah Sri; Subondo, Herry
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 1, No 1 (2016): November 2016 Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (539.182 KB) | DOI: 10.15294/ijcls.v1i1.10810

Abstract

Keberhasilan dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tren korupsi yang lintas negara dan melibatkan banyak aktor, menyebabkan upaya pengembalian aset (asset recovery) menjadi tidak mudah. Paper ini bertujuan untuk mengkaji tiga hal penting, yakni: (1) upaya pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri, (2) peran lembaga negara dan aparat penegak hukum, dan (3) faktor hambatannya. Penelitian paper ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitiannya deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Paper ini menggarisbawahi bahwa p pengembalian aset dapat dilakukan melalui jalur formal dengan MLA dan informal melalui hubungan diplomatik. Tahap pengembalian aset terdiri atas: (1) identifikasi dan penelusuran, (2) proses hukum, dan (3) perampasan aset. Hambatan dalam pengembalian aset meliputi sistem hukum yang berbeda, lemahnya putusan hakim, kemauan politik pemerintah, dan berlakunya asas kerahasiaan bank di beberapa negara. Permasalahan yang muncul dalam pengembalian aset bisa diatasi dengan perjanjian bilateral, meningkatkan kompetensi aparat penegak hukum, dan memantapkan aturan dan sarana prasarana pendukung. Peran pemerintah baik Kejaksaan Agung, NCB Interpol Indonesia, KPK, Kemenkumham, dan Kemenlu, semuanya saling mendukung satu sama lain dalam upaya pengembalian aset sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Paper ini menyimpulkan bahwa dalam pengembalian aset membutuhkan kerjasama antar lembaga dan aparat penegak hukum baik yang berada di dalam maupun di luar negeri.One of aimed indicators on corruption eradication in Indonesia is the successful of assets recovery. Trend of corruption that cross border nations and involved many actors caused the assets recovery process was not easy to be done. This paper would examine three main points: (1) the effort of corrupted asset which save abroad; (2) roles of state institutions and law enforcement officers on assets recovery; and (3) the obstacles on assets recovery. The paper used a socio-legal approach, qualitative research with descriptive analytical research specifications, and techniques of data collection through interviews and documentation methods. This paper was underlined that assets recovery can be optimized by two ways, one of formal track through MLA and other is informal track with diplomatic relations. The process of assets recovery started from (1) identify and trace, (2) legal proceedings, and until (3) repatriate. The obstacles on asset recovery was concerning to a different legal system, a weakness of judicial verdict, good and political will of government, and the implementation of bank secrecy principle in some countries. Some problems faced in assets recovery process resolved by conducting bilateral agreements, improving the competence of law enforcement officers, and establishing the rules and supporting infrastructure. The roles of government, whether its Attorney General, National Central Bureau Interpol Indonesia, KPK, Kemenkumham, or Kemenlu, all of which mutually support one another in an effort to return the assets in accordance with the rules of the applicable law. This paper concluded that the asset recovery requires cooperation between institutions and law enforcement agencies both within and outside the country.
DAMPAK PELAKSANAAN HUKUMAN MATI TERHADAP KONDISI KEJIWAAN TERPIDANA MATI DI INDONESIA Yuliana, Yuliana
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 1, No 1 (2016): November 2016 Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (364.504 KB) | DOI: 10.15294/ijcls.v1i1.10804

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari pelaksanaan hukuman mati terhadap kondisi kejiwaan (psychology) para terpidana mati. Dan yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal apa saja yang terkait dengan pelaksanaan hukuman mati yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil peneltian ini adalah 1) dampak dari pelaksanaan hukuman mati yang dirasakan dampak positif banyak dari terpidana mati yang dirasakan adalah terpidana mati lebih mendekatkan diri kepada Tuhan sedangkan dampak negatif banyak diantaranya yang mengalami stress dan gangguan jiwa di dalam Lapas. 2) hal yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 2 PNPS Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati dan tidak sesuai ketentuan Perkapolri No. 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah 1) dampak dari pelaksanaan hukuman mati terdapat dampak negatif dan dampak positif yang dirasakan terpidana mati dan mengalami tingkat stres yang paling tinggi ketika memasuki tempat isolasi. 2) hal yang terkait dengan sistem hukum baik legal structure adalah aparat penagak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan UU, kemudian legal substance adalah aturan terkait jangka waktu eksekusi tidak dirumuskan dalam UU sehingga salah satu faktor penyebab penundaan eksekusi dan yang ketiga adalah legal culture, ketika terpidana di eksekusi di depan umum akan menimbulkan dampak negatif bagi keluarga dan akan dicap jelek oleh masyarakat.The study aims to identify and analyze the impact of the execution of death row inmates to psychiaytric conditions. And the second to determine and analyze any matters related to the implementation of the death sentence in accordance with applicaple regulations. The author uses qualitative methods with sosiological juridical approach. The results of this study were 1) the impact of the implementation of the death penalty on death row feel is more draw closer to God, while the negative impact of which many are experiencing setres and mental disorders in correctional institution. 2) the second, is matters relating to the implementation of the death penalty is not in accordance with the provisions of law No.2 PNPS 1964 on procedures for the execution and not in accordance with the provisions of Perkapolri No. 5 of 2010 regarding the prosedure of execution. Conclusions from the result of this study are 1) the impact of the implementation law of the death penalty there are negative impact and positive impacts perceived and experienced death row setress highest when entering the isolation room. Then a second conclusion is related to the legal system is both legal structure of law enforcement officers in carrying out their duties are not statutory, then legal substance is associated rule execution period is not defined in the legislation so that it becomes one factor the postponement of the execution, and the third is the legal culture, when death row was executed in public, it will cause a negative impact the form of the families were going to stamp ugly in eyes of society.
ANALISIS YURIDIS MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERHADAP SERTIFIKAT GANDA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG Riolita, Rizki
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 1, No 1 (2016): November 2016 Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.15 KB) | DOI: 10.15294/ijcls.v1i1.10805

Abstract

Salah satu permasalahannya adalah timbulnya sertifikat ganda (overlapping). Sertifikat ganda adalah sertifikat yang satu bidang tanah yang sama. Jadi, satu bidang tanah dengan 2 (dua) sertifikat atau lebih yang berlainan datanya.Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu pendekatan melalui penelitian hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat, sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian sertifikat ganda melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Dari hasil penelitian terdapat kedudukan kasus SHM No. 756/Bambankerep atas nama Antonius Oke Ardian Wicaksono dengan SHGB No. 842/Bambankerep atas nama Mutmainah terletak di Candi Sewu, Kel. Bambankerep, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan. Maka dalam proses pelaksanaan dilakukan perjanjian penyelesaian sengketa dengan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak dengan win-win solution, karena Mutmainah bersedia untuk ganti rugi kepada Antonius Oke ArdianWicaksono dengan sejumlah uang Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). Dalam hal ini, Antonius Oke Ardian Wicaksono bersedia melepaskan hak atas tanahnya yang berstatus HM No.756/Bambankerep, untuk dimatikan dan pelepasannya dilakukan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang. Simpulan dari penelitian, terjadi sengketa sertifikat ganda (overlapping) yang penyelesaiannya dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang secaranon-litigasi dan hasil dari mediasi untuk mencapai kesepakatan para pihak.Saran, perlu penegasan mediasi penal dalam kasus sertifikat ganda dan lebih efektif dalam penyelesaian sertifikat ganda, agar tidak terjadi penerbitan sertifikat yang cacat hukum administrative.One of the problems is the emergence of a double certificate (overlapping). Overlapping is a certificate with the same land plot. So, one plot of land with two (2) certificates or more, which have different data.Research used in writing this essay is a sociological juridical approach. This approach did through research applicable laws and connects with the fact in society which is related with problems encountered in the overlapping study through mediation at the Land Office of Semarang.From the research results there is a case position SHM case No. 756/Bambankerep on behalf of Antonius Oke Ardian Wicaksono with SHGB No. 842/Bambankerep on behalf Mutmainah located in Sewu, Kel. Bambankerep, district. Ngaliyan, Semarang, based on the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of BPN RI No. 11 Year 2016 concerning the settlement of land cases. Then in the implementation process is done by arranging dispute settlement agreement with a peace agreement between the two sides using win-win solution, because Mutmainah willing to indemnify to Antonius Oke ArdianWicaksono with some money Rp. 70,000,000 (seventy million). In this case, Antonius Oke Ardian Wicaksono willing to give up their land rights with the status of HM 756/Bambankerep, to be shut down and its disposal carried out in front of the Head of the Land Office of Semarang.The conclusions of the study, there is a dispute dual certificates (overlapping) with settlement conducted by the Land Office of Semarang in non-litigation manner and the result of the mediation is to reach agreement between the parties. Suggestion, it need confirmation penal mediation on settlement of overlapping case and the process of overlapping case settlement need to be more effective in order to avoid the issuance of disability certificates of administrative law.

Page 1 of 1 | Total Record : 7