cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
Search results for , issue "Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer" : 11 Documents clear
Pengawasan Intelijen Demokratik Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM Yanuarti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2591.886 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.722

Abstract

AbstrakSalah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis.  Khusus pada negara-negara yang berada pada masa transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratik, pengawasan institusi intelijen secara demokratik menjadi keharusan. Hal ini dikarenakan, institusi-institusi intelijen pada masa lalu (rezim otoriter) biasanya berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Akibatnya; (1) Institusi intelijen lebih melayani kepentingan politik daripada pembuatan kebijakan; (2) Unit intelijen yang ditetapkan ditujukan untuk tujuan politik tertentu; (3) Petugas intelijen atau kebijakan intelijen diarahkan, diatur oleh kepentingan politik, atau partai politik, yang berafiliasi pada institusi intelijen.Tulisan ini melihat pentingnya pengawasan intelijen secara demokratik di Indonesia, mengingat sejarah intelijen pada masa lalu banyak yang disalahgunakan untuk memproteksi rezim yang ada. Selain itu, praktik intelijen juga dilakukan secara bebas karena mereka memiliki hak kekebalan atau imunity dengan dalih bahwa prinsip pekerjaan intelijen adalah kerahasiaan. Selain itu politisasi institusi intelijen pada masa lalu sangat tinggiKata Kunci : Intelijen, Pengawasan, Demokrasi, Pelanggaran HAM
Taking Religion More Seriously: Beyond Secular Assumption in Studying Religion and Politics in Indonesia Metera, Gde Dwitya Arief
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2865.825 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.729

Abstract

Abstract This review looks at two important recent publications by leading scholars on Indonesian politics namely Vedi Hadiz’s Islamic Populism in Indonesia and the Middle East, and Michael Buehler’s The Politics of Shari’a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia. Both publications have advanced the literature analytically by offering new approaches in a literature that is saturated by culturalist and, more recently, institutionalist arguments. Buehler’s book, however, is better-equipped in meeting the challenge offered by Benedict Anderson to understand the unique motive of religious politics in Indonesia than Hadiz’s book. Buehler has managed to acknowledge the success of Islamist politics in Indonesia in asserting religious laws in the public sphere. Hadiz, by contrast, still treats the case of Indonesia as a case of failure of Islamist politics primarily by relying on the electoral performance of Islamist actors as an indicator. Ultimately, the two publications should be welcomed warmly by the student of religion and politics in Indonesia.Keywords: Islamist politics, Indonesian politics, Islamic populism, Shari’a bylaws, Democratization.
Fenomena Post Democracy Party di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya Noor, Firman
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2476.043 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.724

Abstract

AbstrakDi era demokrasi saat ini beberapa partai di Indonesia nampak memiliki karakter unik dimana tidak tumbuh dari masyarakat dan bukan pula merupakan sebuah institusi yang awalnya adalah perantara antara anggota parlemen dengan masyarakat. Kehadiran partai berkarakter post-democracy itu sendiri ditengarai merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal. Dengan menggunakan pisau analisis dari Colin Crouch artikel ini membedah latar belakang dan karakter partai-partai di Indonesia saat ini, serta menguji sejauh mana partai-partai tersebut dapat disebut sebagai post-democracy. Pada bagian akhir artikel ini akan membahas berbagai potensi dampak yang ditimbulkan. Secara umum, tulisan ini memperlihatkanbahwa saat ini beberapa partai di Indonesia memang memiliki karakter partai post democracy. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen mengingat cenderung berpotensi semakin luntur seiring dengan makin lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil.Kata Kunci: Post-Democracy, Partai Politik, Oligarki, Regulasi.
Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi Budiatri, Aisah Putri; Haris, Syamsuddin; Romli, Lili; Nuryanti, Sri; Nurhasim, Moch; Darmawan, Devi; Hanafi, Ridho Imawan
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3018.642 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.726

Abstract

AbstrakKonflik internal dan perpecahan partai merupakan persoalan pelik yang pernah dialami oleh hampir semua partai yang berkuasa di parlemen Indonesia selama era reformasi. Konflik tak terhindarkan meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengatur secara khusus mengenai konflik partai dan cara penyelesaiannya. Riset kualitatif ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.Kata Kunci : Faksi, Konflik, Partai Politik, Pelembagaan
Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme Di Indonesia Mengko, Diandra M
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2346.802 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.715

Abstract

ABSTRAKPelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menanggulangi aksi teror di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Apabila sebelum reformasi 1988, ABRI/TNI menjadi garda terdepan dalam menghadapi aksi teror, pasca reformasi 1998 dan pemisahan TNI-Polri, hal ini menjadi domain dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sejak saat itu TNI berperan sebagai garda pendukung. Namun wacana untuk mengembalikan kewenangan TNI dalam menghadapi aksi teror di tanah air terus muncul. Tulisan ini mengajukan argumen bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan kewenagan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru: kontra-produktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko.Kata kunci: Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Militer, Terorisme
Poros Maritim Dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan Sari, Deasy Silvya
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2714.837 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.718

Abstract

Abstrak Perlombaan reklamasi pulau sedang berlangsung di Laut Tiongkok Selatan sejak lima belas tahun terakhir. Perlombaan reklamasi dilakukan oleh pemerintah negara-negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengembangkan Fiery Cross Reef seluas 3.000m2, Vietnam yang mengembangkan Spratly Island seluas 550 m2, Malaysia yang mengembangkan Swallow Reef seluas 1.368m2, Filipina yang mengembangkan Thitu Island seluas 1.000m2, dan Taiwan yang mengembangkan Itu Aba seluas 1.195m2. Perlombaan reklamasi pulau tersebut akan berpengaruh pada zona ekonomi ekslusif (ZEE) masing-masing negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Upaya penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan telah diupayakan baik secara bilateral, maupun regional melalui ASEAN. Serangkaian dokumen kesepakatan telah dihasilkan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Pemerintah RRT namun belum mampu mengurangi ego pihak bersengketa untuk menghentikan reklamasi. Terlebih, perlombaan reklamasi pulau disertai pengembangan dan peningkatan kapabilitas militer masing-masing negara bersengketa dari sisi kuantitas dan kualitas.Dalam desain Poros Maritim Dunia yang digaungkan Pemerintah Indonesia sebagai rencana pembangunan wilayah maritim, Pemerintah Indonesia perlu menata strategi guna mengimbangi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer tersebut. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji strategi Poros Maritim Indonesia dalam menghadapi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan. Penulis melakukan studi literatur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan interpretasi data, serta merancang strategi Poros Maritim Indonesia dengan menggunakan Regional Security Complex Theory (RSCT). Pemerintah Indonesia perlu mendesain strategi outward looking dalam desain Poros Maritim Indonesia guna menangkal strategi negara-negara lain yang mampu mengancam ketahanan NKRI, khususnya terkait dengan perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan.Kata kunci: Indonesia, Laut Tiongkok Selatan, Poros Maritim, Regional Security Complex Theory (RSCT)
Respons Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Perkembangan Gerakan Islamic State Di Indonesia Andriyani, Novie Lucky; Kushindarti, Feriana
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (923.485 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.716

Abstract

AbstrakDeklarasi “Khalifah” yang diungkapkan oleh Abu Bakar al Bagdadi pada bulan Oktober 2014, yang dikenal sebagai Negara Islam (yang sebelumnya dikenal sebagai Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS) adalah sebuah kelompok organisasi jihad yang bertujuan untuk membentuk sebuah Negara Islam (Kekhalifahan) di wilayah ini. Dampak tindakan ISIS menyebabkan eksistensi Negara Islam mendapat perhatian dari negara lain dan pelaku lainnya dalam hubungan internasional. beberapa dai mereka memberikan dukungannya kepada Negara Islam sementara beberapa lainnya menentangnya. Indonesia memiliki sejrah panjang dalam menghadapi kekerasan dan ancaman yang disebabkan oleh gerakan Islam di beberapa wilayah di Indonesia. Dari latar belakang gerakan di Indonesia, pergerakan ISIS mendapatkan perhatian dari organisasi Islam Indonesia dan mereka mulai menyatakan dukungan mereka terhadap Negara Islam. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia khawatir karena usaha yang dilakukan militan di Indonesia untuk memobilisasi masyarakat Indonesia bergabung dalam jihad di Irak dan Suriah. Dari pembahasan di atas, artikel ini akan membahas tentang perkembangan Negara Islam di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kondisi Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga akan menerapkan teori pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi kesepakatan dan menghadapi pengaruh Negara Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memberikan perhatian kepada konsep kekhalifahan global yang diperkenalkan oleh Negara Islam. Ancaman Negara Islam yang menyebar di seluruh Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk merespon ideologi Negara Islam dan tindakan bar-bar yang dilakukan, tetapi juga tindakan Negara Islam dalam subversi nasionalisme.Kata Kunci: Indonesia, pengaruh, Negara Islam, respon
Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu Rustam, Ismah
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2618.042 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.717

Abstract

AbstrakTulisan ini membahas mengenai kebijakan keamanan maritim pada wilayah Laut Sulawesi – Laut Sulu yang sering kali dihadapkan pada permasalahan kejahatan terutama penyanderaan dan pembajakan kapal. Meski tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melaksanakan patroli bersama di kedua perairan namun angka tindak kejahatan di wilayah tersebut masih tergolong tinggi. Pendekatan yang ingin dilihat dalam tulisan ini yaitu pembentukan kerja sama trilateral, dimana pemerintah perlu melakukan pendekatan diplomatik dan membentuk rezim kerjasama yang cukup mengikat. Indonesia selaku negara yang memiliki kepentingan teritorial cukup besar di wilayah tersebut harus menginisiasi tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan yang telah dilaksanakan di antara tiga negara. Layaknya Selat Malaka, alur laut wilayah perbatasan Laut Sulawesi - Laut Sulu termasuk jalur pelayaran yang berbahaya. Berbagai inisiatif rezim di Selat Malaka membuat  penurunan angka kriminalitas dan meningkatkan angka keselamatan navigasi. Sementara di wilayah perbatasan Laut Sulawesi – Laut Sulu belum nampak rezim yang cukup kuat dalam pengamanan lautnya.Kata Kunci : keamanan maritim, Laut Sulawesi – Laut Sulu, rezim, wilayah teritorial
Polisi Sipil dalam Reformasi Polri : Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian Siregar, Sarah Nuraini
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2512.803 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.720

Abstract

AbstrakParadigma sebagai Polisi Sipil adalah perubahan paradigma besar Polri. Ini bukan pekerjaan mudah karena identitas Polri saat masih menjadi bagian dari ABRI tidak jauh dari watak militeristik dan sarat dengan pola tindak kekerasan. Tulisan ini mencoba mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.Kata Kunci : Polisi Sipil, Reformasi Polri, Isu Pelanggaran HAM
Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Nalestidewi, Yustina Trihoni
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2949.175 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v14i2.719

Abstract

Abstrak Pengadilan HAM Indonesia untuk Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura yang sudah menangani 18 perkara, tidak kredibel karena mengandung banyak cacat dan kelemahan serta mengingkari standar kemanusiaan. Salah satu alasannya karena Pengadilan HAM tidak dapat menjamin perlindungan saksi dari ancaman dan tekanan. Padahal perlindungan saksi sangat penting terutama dalam pelanggaran berat HAM karena pelaku biasanya mempunyai otoritas, kekuasaan dan sumber daya untuk menghilangkan barang bukti, mempengaruhi aparat penegak hukum maupun mengintimidasi saksi-saksi. Sedangkan saksi biasanya pihak lemah terutama dalam relasi kekuasaan dengan terdakwa. Paper ini hendak menguraikan perlunya pembenahan perlindungan saksi terutama dalam konteks legislasi untuk mendukung kemampuannya berkontribusi bagi terciptanya fair trial Pengadilan HAM.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pengadilan, Korban

Page 1 of 2 | Total Record : 11


Filter by Year

2017 2017


Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue