cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019" : 9 Documents clear
Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca Pemilu 2019 Subkhi, Muhammad Imam
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4729.364 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.797

Abstract

Salah satu syarat untuk dapat memilih adalah menjadi pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Bahkan, daftar ini tampaknya menjadi masalah klasik yang belum pernah diselesaikan, termasuk DPT untuk Pemilu Serentak 2019. Menggunakan metode kualitatif, makalah ini membahas mengapa DPT untuk Pemilu 2019 masih bermasalah, bahkan digugat di pengadilan, dan bagaimana mengatasi masalah ini. Meskipun UU No. 7/2017 tentang Pemilu menetapkan pendaftaran pemilih menggunakan metode pendaftaran pemilih berkelanjutan, penerapan metode ini belum memenuhi prasyarat. Setidaknya ada sebelas prasyarat yang harus dipenuhi. UU Pemilu tidak mengatur siapa yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pembaruan data pemilih pada periode pasca pemilihan. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Indonesia juga belum mengorganisir mekanisme untuk memperbarui data pemilih setelah Pemilihan Umum 2019. Kondisi ini berkontribusi pada 'pincang' pemutakhiran pemilihan data selama periode pasca pemilihan. Idealnya, UU Pemilu harus dapat memfasilitasi komisi pemilihan untuk mengelola data pemilih yang berkelanjutan dari pemerintah yang diperbarui. Di masa depan, komisi pemilihan juga harus memadai untuk membangun kerja sama antar lembaga negara. Selain itu, komisi harus lebih dekat dengan pemilih untuk mewujudkan daftar pemilih yang terintegrasi, inklusif, komprehensif, akurat, dapat diakses, diinformasikan, transparan, aman, pribadi, efektif, dapat diterima, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.Kata Kunci : pemilu, daftar pemilih, pendaftaran pemilih berkelanjutan, data pemilih yang mutakhir dan akurat, penyelenggara pemilu.
Pendanaan Negara kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara Yanuarti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4747.759 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.818

Abstract

Partai politik di banyak negara demokrasi memiliki fungsi yang sangat strategis. Banyak rekutmen pejabat publik maupun lembaga perwakilan senantiasa melibatkan partai politik. Sayangnya dari masa ke masa korupsi politik yang dilakukan oleh politisi maupun partai politik kian marak baik yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara. Alasan klise yang selalu dimunculkan sebagai faktor pendorong terjadinya  korupsi oleh para politisi dan partai poltik karena  biaya kontestasi pemilu  dari tahun ke tahun semakin mahal. Selain itu  partai politik seringkali membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk melakukan berbagai kegiatan. Untuk menutupi berbagai kegiatannya seringkali partai politik maupun politisi mengandalkan dana dari para donatur yang mempunyai sumber daya keuangan besar di luar partainya, seperti sektor swasta dan korporasi. Akibatnya pada saat ini sektor swasta dan korporasi mempunyai kesempatan untuk memainkan peran politik yang semakin penting di dalam partai politik. Sayangnya donor seringkali mengharapkan semacam kompensasi atas sumbangan yang diberikan selama kampanye di masa pemilihan untuk mendapatkan keuntungan. Tulisan ini mendiskripsikan dan menganalisis pengaturan dana negara untuk partai politik dari berbagai negara sebagai pembelajaran. Pembelajaran dari berbagai negara tersebut penting agar prakek-praktek pengaturan dana politik serta bantuan langsung keuangan  negara untuk partai politik dapat meminiailisir dampak-dampak buruk yang terjadi melalui strategi yang lebih tepat. Adapun negara -negara yang menjadi rujukan perbandingan dalam tulisan ini adalah Jerman dan Amerika, Korea Selatan, Turki serta Chili dan Brazil.Kata Kunci: Partai Politik, Demokrasi, Pendanaan Negara
Meredam Konflik dalam Pusaran Siber dalam Proses Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Serentak 2019 Wulolo, Chastiti Mediafira; Renmaur, Edward Semuel
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4982.376 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.801

Abstract

Pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah kontestasi politik di Indonesia. Berbagai cara dihalalkan oleh masing-masing kubu untuk meraih suara. Namun hal yang disesalkan adalah penggunaan isu-isu SARA yang dipolitisasi untuk saling menjatuhkan elektabilitas kompetitornya. Konflik besar yang terjadi pasca deklarasi Pemilu menjadi sorotan penting bagi peneliti, karena muncul konflik pada ranah siber yang dinilai berperan signifikan pada stabilitas keamanan dalam negeri jelang pengumuman rekapitulasi suara Pemilu serentak. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas tentang apa saja konflik yang terjadi di ranah siber dan faktor apa saja yang menjadi pemicu serta bagaimana resolusi untuk meredam konflik tersebut. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis yang dipadu dengan pendekatan kualitatif dalam menggali berbagai perspektif tentang konflik pada ranah siber jelang pengumuman rekapitulasi Pemilu 2019. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai sejumlah informan dan menelusuri berbagai informasi terkait melalui literatur, jurnal, buku dan dokumen relevan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa konflik yang terjadi pada ranah siber merupakan jenis peperangan informasi yang menggunakan isu-isu hoaks seputar Pemilu untuk mempengaruhi perspektif masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi pemicu konflik tersebut adalah lemahnya sistem penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan ambisi masing-masing pasangan calon yang menghalalkan berbagai cara untuk memenangkan Pemilu. Resolusi konflik yang ditawarkan adalah dengan menggunakan aksi-aksi yang sifatnya teknis maupun berupa kebijakan yang dapat diterapkan pada ranah Siber maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya tulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang solusi untuk meredam konflik pada pusaran siber dalam proses penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019. Kata Kunci: Deklarasi Pemilu, Peperangan Siber, Peperangan Informasi, Resolusi Konflik.
Paradoks Pemilu Serentak 2019: Memperkokoh Multipartai Ekstrem di Indonesia Nurhasim, Moch
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4783.259 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.819

Abstract

Pemilu serentak 2019 diyakini oleh sejumlah kalangan akan membahwa dampak signifikan bagi pembenahan sistem politik di Indonesia. Dampak itu sebagai konsekuensi bekerjanya efek ekor jas di satu sisi dan kecerdasan politik pemilih di sisi lain, pada saat pemilu diserentakkan penyelenggaraanya. Tetapi hasil Pemilu 2019 justru menunjukkan bukti yang berbeda, karena asumsi penerapan skema pemilu serentak justru meleset dan tidak terbukti. Ada kesalahan asumsi dan dalam memahami konteks teoretik maupun praktik di beberapa negara, sehingga menyebabkan bangunan desain pemilu serentak 2019 terkesan “serampangan”. Akibatnya hasil pemilu nyaris tidak berbeda sama sekali dengan pemilu dengan skema pileg mendahului pilpres, atau pemilu terpisah. Hal tersebut sebagai akibat para penyusun Undang-Undang Pemilu Serentak 2019 hanya mengandalkan keserentakan, dan tidak melihat keterhubungan antar sistem dan tidak ada perubahan sistem pemilu, sehingga pemilu serentak menghasilkan multipartai ekstrim. Hasil itu semakin memperkokoh kritik bahwa pemilu proporsional yang tidak disertai dengan perubahan fundamental secara teknis, tidak mungkin dapat mendorong multipartai moderat.Kata kunci: Pemilu Serentak, Multipartai Ekstrem, Penataan Sistem Pemilu
Penyederhanaan Partai Politik Melalui Parliamentary Threshold: Pelanggaran Sistematis Terhadap Kedaulatan Rakyat Indrawan, Jerry; Aji, M Prakoso
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4682.672 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.802

Abstract

Sejak pemilu 2009, aturan Ambang Batas Parlemen (PT) sudah mulai diterapkan secara nasional di dengan tujuan mengurangi parpol yang lolos di DPR. Diharapkan aturan ini dapat menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia yang dirasa sudah terlalu banyak. Namun, pertentangan terhadap aturan ini muncul karena PT terkesan melanggar kedaulatan rakyat dengan cara tidak memberikan kesempatan bagi calon legislatif untuk duduk di parlemen pusat, sekalipun berhasil meraih kursi di daerah pemilihannya, hanya karena parpolnya tidak lolos ambang batas secara nasional. Angka 4% yang ditetapkan sebagai ambang batas penulis anggap sebagai pelanggaran sistematis terhadap kedaulatan rakyat. Hal ini karena angka tersebut ditentukan hanya melalui proses kompromi elit, bukan kajian ilmiah, maupun lewat aspirasi masyarakat, yang tetap dapat menjaga tegaknya kedaulatan rakyat. Selama dua pemilu terakhir sejak PT diterapkan, jumlah parpol di Indonesia tidak berkurang, justru bertambah. Kondisi ini semakin menegaskan kegagalan PT dalam proses penyederhaan parpol di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bahwa PT tidak berhasil melakukan penyederhanaan parpol. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif, dengan mengambil data-data melalui sumber sekunder, yaitu buku, jurnal, dan teks-teks lainnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber ahli yang diharapkan bisa memberikan masukan terkait penelitian ini. Temuan penelitian adalah bahwa konsep penyederhanaan parpol tidak dapat dilakukan berdasarkan PT, tetapi melalui pengurangan kursi di setiap daerah pemilihan, yang tidak melanggar kedaulatan rakyat. Kata Kunci: Ambang Batas Parlemen, Penyederhanaan Parpol, dan Kedaulatan Rakyat
Problematik Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) Pada Pemilu Serentak 2019 : Antara Regulasi dan Implementasi Ismanu, Muhammad Nuh
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4697.425 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.825

Abstract

Dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum terdapat penyelenggara yang memiliki peran penting sebagai petugas pemilihan di tingkat bawah, yaitu pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penyelenggara dimaksud adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau yang disebut juga dengan Pantarlih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat diketahui bahwa Pantarlih memiliki peran sebagai pelaksana proses pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih dan KPPS memiliki peran sebagai pelaksana pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Faktor yang akan menentukan dalam pemenuhan kualifikasi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dibutuhkan dalam pengisian jabatan tersebut adalah rekrutmen. Tulisan ini bermaksud membahas rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat TPS pada pemilu serentak 2019 dalam aspek regulasi dengan implementasinya. Dari pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran realitas pelaksanaan pemilu di tingkat TPS dan dapat menjadi bahan masukan untuk evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Kata Kunci: Proses Rekrutmen; Penyelenggara Pemilu di Tingkat TPS; Pemilu Serentak 2019. 
Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih (Studi Kasus pada Pemilihan Presiden 2019 di Indonesia) Sirait, Ferdinand Eskol Tiar
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4803.239 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.806

Abstract

Pilpres 2019 adalah pengulangan dari kontestasi 2 (dua) kandidat yang sebelumnya bertarung pada pilpres 2014. Kontestasi pilpres 2019 diwarnai dengan meluasnya penggunaan ujaran kebencian dan hoax, dimana salah satu medium terbesar dalam penyebarannya adalah pada media sosial. Sebagaimana hasil-hasil penelitian terdahulu, kampanye negatif dan hitam terutama diarahkan pada petahana. Penggunaan media sosial dan berita daring sebagai medium kampanye negatif dan hitam ini dikarenakan media sosial dan portal berita daring memiliki fitur-fitur yang sulit dikendalikan oleh petahana. Dengan menggunakan metode kualitatif, tulisan ini mencoba melihat dampak dari kampanye hitam terhadap perolehan suara capres petahana Joko Widodo. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sedikit banyaknya kampanye negatif dan hitam memiliki dampak yang terbatas pada perolehan suara. Dampak ini terutama terlihat di daerah-daerah di mana faktor sosiologis memainkan peran penting dalam menentukan pilihan politik. Namun, ia tidak memiliki dampak pada daerah-daerah dimana faktor psikologis (yakni kedekatan partai) lebih berpengaruh. Singkatnya, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor-faktor sosiologis dan psikologis merupakan variable anteseden yang mempengaruhi relasi antara kampanye hitam dengan perolehan suara.Kata Kunci: ujaran kebencian, hoax, media digital, perilaku memilih, pilpres 
Review Buku : Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi Sorik, Sutan
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4642.39 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.836

Abstract

Tulisan ini mengulas buku yang ditulis oleh lima belas orang peneliti di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) dengan editor Syamsuddin Haris, tentang menimbang demokrasi dua dekade reformasi. Ulasan berfokus pada empat hal, yaitu tentang reformasi menuju sistem demokrasi, reformasi sistem perwakilan, pemilu, dan kepartaian, reformasi sektor kemanan, reformasi hubungan pusat-daerah, desentralisasi, dan politik lokal.Kata kunci: Menimbang Demokrasi, Dua Dekade Reformasi
Formula Konversi Suara Sainte Lague dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Sweinstani, Mouliza Kristhopher Donna
Jurnal Penelitian Politik Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4945.992 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v16i2.812

Abstract

Dalam sebuah negara demokrasi, pilihan dari sistem pemilu perlu untuk dipilih dan dirumuskan secara komprehensif karena masing-masing memiliki konsekuensi politik yang berbeda. Tidak terkecuali di Indonesia, perubahan unsur sistem pemilu pada Pemilu Serentak 2019 juga memiliki konkuensinya tersendiri. Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah perubahan formula elektoral dari Hare LR menjadi Sainte Lague (SLM). Dengan melakukan simulasi penghitugan formula Hare LR, SLM, dan dua alternatif lain, yaitu d’Hondt dan Hungarian Sainte Lague, diketahui bahwa SLM memberikan dampak yang nyaris identik dengan Hare LR dalam hal jumlah partai politik yang potensial dihasilkan. SLM masih berpotensi besar menghasilkan multipartai ekstrem karena formula ini tidak dapat secara optimal menyederhanakan partai politik terpilih. Kondisi ini tentunya membuat perubahan formula ini masih belum sejalan dengan kepentingan penguatan sistem presidensialisme yang memerlukan adanya penyederhanaan partai. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya perubahan formula elektoral dalam sistem daftar proporsional yang diterapkan di Indonesia. Dengan memperhatikan LSq dan BONUSRAT, studi ini merekomendasikan formula Hungarian Sainte Lague sebagai alternatif formula elektoral yang dapat digunakan di Indonesia.Kata Kunci: Formula Elektoral, Hare LR, Sainte Lague, Sistem Kepartaian

Page 1 of 1 | Total Record : 9


Filter by Year

2019 2019


Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue