cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 253 Documents
Indonesia Memilih Presidensial Amalia, Luky Sandra
Jurnal Penelitian Politik Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (716.653 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v6i1.536

Abstract

Based on the Indonesian constitution (Undang-Undang Dasar 1945), Indonesia decided to undertake presidential system since this system gives large proportion for president to create prosperities for its citizens. The preamble of UUD 1945 also consist ofcriteriafor being a good Indonesian president such as the president must be able to create public prosperities, to improve Indonesian people's intelligence, to make social justice for all citizens, to protect all citizens, and to make the world order. However, before the candidates are elected as president and vice president, they have to conduct political campaign in order to make Indonesian people aware of their programs and track records. The political campaign includes mass media campaign and interpersonal campaign. In this regards, the presidential election is a political education for all people indeed.
Kontrak Sosial dan Pemilihan Umum Sanit, Arbi
Jurnal Penelitian Politik Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.414 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v1i1.366

Abstract

Social contract is a conception about new p ow e r relationship between elite and people which is formulated in order to fulfill a d em an d fo r p o litica l renewal which is need a continuity, not stagnation nor deterioration. We need to reconstruct any aspect o f social contract theory in order to understand about social contract relevance with general election. The general election as a contract social guaranteed rights and obligation ofthe voters and the leaders. The contract mechanism between voters and political candidate is related by trust. The object o f trust itse lf in general election is morality. The political contract consistency based on trust is afoundation fo r building a State as a moral entity, which is made by morally human being.
PERTAHANAN ASIA PASIFIK DALAM PUSARAN GLOBALISASI Haripin, Muhamad
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (510.235 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v8i2.469

Abstract

Globalization has dramatically changed state s threat perception and defence pas tune Furthermore newplayers and newforms of interconnectedness between state actors and non state actors shape the contemporarylandscape of international security Throughout Asia Pacific nation states have started to realize that it is lessrelevant to focus only on traditional military invasion Other challenges e g transnational crime and terrorismare awaitingfor government s swift yet effective response
KOALISI MODEL PARLEMENTER DAN DAMPAKNYA PADA PENGUATAN KELEMBAGAAN SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA A, Asrinaldi
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.022 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v10i2.435

Abstract

Penerapan model koalisi sistem parlementer dalam pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia mendatangkanmasalah di lembaga legislatif. Artikel ini menjelaskan dampak yang muncul dari model koalisi sistem parlementeryang diterapkan dalam sistem presidensial. Akibatnya, perdebatan program pemerintah di lembaga legislatif tidaklagi dalam rangka pemenuhan kepentingan masyarakat, akan tetapi sekedar menunjukan sikap berseberangandengan pemerintah. Menariknya, partai pemerintah berkuasa justru melibatkan partai oposisi untuk terlibat dalampenyelenggaraan pemerintahan untuk menghindari ketegangan yang terjadi di lembaga legislatif. Pembentukankoalisi pemerintahan seperti ini justru tidak mencerminkan konsistensi dalam melaksanakan undang-undang dasar.Bahkan koalisi yang terbentuk justru hanya mengutamakan kepentingan politik ketimbang memperkuat ideologidalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artikel ini menjelaskan lebih mendalam dampak praktik koalisi modelparlementer ini terhadap penguatan kelembagaan politik dalam sistem presidensial.Kata kunci: Sistem Presidensial dan Penguatan Kelembagaan
Politik Luar Negeri Indonesia: Refleksi dan Prediksi 10 Tahun Wuryandari, Ganewati
Jurnal Penelitian Politik Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1422.495 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v5i1.503

Abstract

In the last ten years, Indonesia has seen some principal changes in international and domestic affairs. As a result, Indonesian foreign policy need to be harmonized with these changes for contemporary and fixture interests. Ideally, this harmonization need to be addressed in conceptual fr ainework and foreign policy strategy which refers to national interests projection based on priority scale and national capabilities' reality. In a reflective way, this paper was looking back to the way Indonesian foreign policy in the reform era (1998-2008) responded to some international and domestic changes and how Indonesian foreign policy direction in the nest ten years might be that is based on future issues, problems and global challenges which potentially influence Indonesian foreign policy.
Comparison of The Political Perceptions Between Radical Islam and Moderate Islam in Indonesia in The Reform Era Noor, Firman
Jurnal Penelitian Politik Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (894.774 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v2i1.389

Abstract

Era reformasi telah menjadi saksi bagi munculnya beragam bentuk pemikiran dan aksi politik yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Secara umum aksi dan pemikiran itu diwakili oleh dua model pandangan, yakni pandangan radikal dan moderat. Kalangan radikal, yang dalam tulisan ini diwakili oleh beberapa ormas Islam kontemporer berpandangan bahwa agama Islam memiliki sebuah alternatif yang kongkrit bagi bangsa Indonesia untuk menuju sebuah perubahan, sehingga sudah sepantasnya jika ajaran Islam diaplikasikan secara kaffah (menyeluruh). Sementara kalangan moderat, yang diwakili oleh partai politik Islam, meski secara umum menyetujui bahwa Islam memiliki konsep didalam kehidupan politik, berpandangan bahwa aplikasi yang hendaknya dilakukan harus bersifat kontekstual dengan melihat kenyataan sejarah dan keragaman sosial dan budaya bangsa. Tulisan ini berupaya untuk membedah pemikiran politik kedua kelompok ini dengan mengetengahkan persepsi keduanya seputar masalah peran Islam dalam politik, hubungan syariah dan negara, keberadaan Pancasila dan demokrasi.
DPR DAN REFORMASI POLRI Kajian Evaluatif Fungsi DPR terhadap Pelaksanaan Reformasi Polri Siregar, Sarah Nuraini
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (799.046 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v8i1.478

Abstract

The implementation ofPolri Reform and its accountabilityprincipal is determined by manyfactors One ofthefactors is the parliament roles andfunctions It is showed us thatparliament has an important role in guarding theimplementation ofPolri Reform through the parliamentfunctions which are legislation function budgetfunctionand supervisionfunction This article is to analyze the implementation ofparliamentfunction which related to PolriReformation Are parliamentfunctions be effective as a key tools for Polri Reformation or precisely has not beeneffective And how does the impact ofparliamentfunction to the implementation ofPolri Reform
PERDAMAIAN DAN PEMBANGUNAN PAPUA : PROBLEMATIKA POLITIK ATAU EKONOMI? Elisabeth, Adriana
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1026.395 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v9i1.444

Abstract

Papua adalah tanah dengan banyak paradoks Papua memiliki kekayaan alam namun masyarakatnya masihmiskin Papua menderita oleh stigma gerakan separatis tetapi is tetap berkembang secara ekonomi Sejak tahun2001 Papua telah menerima status Otonomi Khusus Otsus Belum lama ini Pemerintah Indonesia menetapkanUnit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat UP413 dengan tujuan utama untuk mempercepat prosespembangunan di Papua Papua membutuhkan pendekatan komprehensi 1 pendekatan infrastruktur dan social ekonomi khususnya empat sektor yang tercantum dalam UU Otsus pendidikan kesehatan ekonomi dan infrastruktur2 politik keamanan dan budaya Perdamaian dan pembangunan adalah dua sisi yang berbeda dari sekeping uanglogam yang sangat cocok dengan kondisi Papua saat ini Untuk membangun dan mengamankan Papua strategi apapun harus dapat menciptakan kesetaraan ekonomi good governance dan penghormatan terhadap hak hak dasartermasuk di dalamnya kekerasan dari kekerasan Salah satu cara terbaik yang dapat menjembatani jurang komunikasi antara Papua dan Jakarta adalah melalui dialog damai untuk mengurangi kesalahpahaman dan prasangka yangmenciptakan ketegangan perselisihan dan konflik selama bertahun tahun di PapuaKata kunci Papua Otsus dialog perdamaian pembangunan pendekatan komprehensif
KORUPSI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DI ERA OTONOMI DAERAH Hadi, Kisno
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1362.214 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v7i1.512

Abstract

Todays big problem in Indonesian state enforcement and governmental system is corruption in both nationaland local level Corruption in public service bureaucracy can only be minimised ifthere is a hollistic and comprehensive understanding within dimension network and background of corruption and some areas in public servicebureaucracy that are highly touched by corruption Without this understanding efforts ofcorruption elimination inpublic service bureaucracy would be hard to achieve In order to support the process ofcorruption elimination inpublic service sector the role ofpublic institutions that is built to control the execution ofpublic service institutionmust be maximised therefore
KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK: STUDI KASUS PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ., Kamarudin
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.696 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v10i1.216

Abstract

Kajian ini menunjukkan, pertama, konflik internal yang melanda PKB dipicu oleh masalah yang bersifatpragmatis terkait dengan perebutan posisi dalam partai. Faktor pemicu yang bersifat pragmatis itu tidak hanyaberlaku ketika kalangan nahdliyin bergabung dengan komponen bangsa yang lain, seperti ditunjukkan oleh studiDeliar Noer (kasus NU keluar dari Masyumi) dan Bahtiar Effendy (kasus NU keluar dari PPP), namun studi inimenunjukkan bahwa faktor pragmatis itu juga berlaku saat konflik di antara sesama fungsionaris partai yang dilahirkan oleh kalangan nahdliyin terjadi. Studi Kang Young Soon yang menyimpulkan bahwa konflik merupakansalah satu tradisi NU pada akhirnya perlu ditambah dengan penjelasan bahwa konflik yang dipicu oleh masalahpragmatisme kekuasaan merupakan salah satu tradisi NU. Memang pemah ada konflik karena faktor ideologi,namun pragmatisme kekuasaan seringkah menjadi motif di balik perseteruan NU dengan pihak lain ataupun dengansesama kalangan nahdliyin seperti terlihat pada kasus konflik internal PKB. Kedua, terjadi pergeseran nilai dalamhubungan kiai-santri dalam tradisi pesantren yang menganut pola hubungan patron-klien ketika kalangan nahdliyinberkiprah di wilayah politik. Kasus konflik internal PKB ini menunjukkan bahwa sikap saling percaya yang menjadiunsur pembentuk budaya pesantren bisa berubah karena masalah pragmatisme kekuasaan.Kata Kunci: konflik internal, kubu, PKB

Page 2 of 26 | Total Record : 253


Filter by Year

2004 2020


Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue