cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Penelitian Politik
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berba-gai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 253 Documents
DILEMA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PELAKSANAAN MIFEE DI MERAUKE Dewi, Rosita
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (760.339 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v9i1.448

Abstract

Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Papua walaupun otonomi khusustelah dilaksanakan sejak tahun 2001 Untuk memperbaiki kondisi tersebut Presiden SBY meluncurkan InpresNo 5 2007 tentang Percepatan Pembangunan di Papua Salah satu paket program dalam Inpres tersebut adalahMIFEE Program ini dirancang untuk mengatasi krisis energi dan pangan sekaligus untuk meningkatkan percepatan pembangunan di Papua Namun terdapat kekhawatiran bahwa MIFEE tidak dapat menyelesaikan problemkemiskinan dan ketertinggalan pembangunan justru menciptakan persoalan baru dengan dampak lingkungan dankepemilikan lahan Artikel ini bertujuan menjelaskan dilema Program MIFEE yang diluncurkan oleh pemerintahpusat pada tahun 2010 yang mencakup area lahan di alas 1 juta hektare Artikel ini juga akan menganalisis dampakdari pelaksanaan MIFEE terhadap lingkungan dan masyarakat PapuaKata kunci MIFEE pembangunan berkelanjutan dampak lingkungan masalah kepemilikan lahan
MASALAH PERBATASAN WILAYAH LAUT INDONESIA DI LAUT ARAFURA DAN LAUT TIMOR Sitohang, Japanton
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (991.095 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v7i1.516

Abstract

As an archipelago Indonesia hasproblem concerning maritime borders with its neighbours such as AustraliaPapua New Guinea and Timor Leste In Arafura sea Indonesia has no problems concerning maritime boundarieswith Papua New Guinea however the Indonesian Australian maritime boundaries concerning continental shelfand economic exclusive zone have notfinished yet In Timor sea Indonesia has problems with Timor Leste concerning territorial sea as well as with Australia concerning with continental shelfand economic exclusive zoneInspite of unfinished maritime boundaries agreements with the neighbours Indonesia still tries to negotiate withits neighbours to solve the problems
NDONESIA NEGARA DEMOKRASI BERKUALITAS RENDAH Budiatri, Aisah Putri
Jurnal Penelitian Politik Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (766.457 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v8i1.483

Abstract

Since many countries have experienced changes in regime at the end of the 20th century democracy hasbecome political trend Compared with other countries in Europe Latin America and Asia Indonesia becomesone of the latest countries that run the effort ofdemocratization After 32 years ofauthoritarian regime Indonesiahas run process of democratic transition and consolidation After a decade how does the form of democracy inIndonesia This article aims to review a book entitled Democratization in Post Suharto Indonesia that willanswer the question
EVALUASI FORMAT PEMILUKADA MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN EFEKTIF DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA Nuryanti, Sri
Jurnal Penelitian Politik Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.119 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v10i1.220

Abstract

emilukada langsung di tingkat Kabupaten/Kota tetap dipertahankan keberlangsungannya dengan beberapacatatan: adanya keperluan untuk mempertimbangkan keberagaman dinamika lokal, kebutuhan untuk melihat beberapaperbaikan dalam hal pengelolaan kepemiluan, penyelenggara pemilu, dan penerapan keputusan pengadilan. Meskipun belum ditemui adanya hubungan langsung antara pemilukada langsung dan kualitas kepemimpinan pemimpindaerah terpilih, pemilukada langsung diasumsikan memberikan bobot yang lebih baik atas pelaksanaan demokrasi.Kata kunci: format Pemilukada, pemerintahan efektif, kabupaten/kota
Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan, dan Somalia Wahyudi, Nostalgiawan; Basyar, M Hamdan; Mashad, Dhurorudin; Ghafur, Muhammad Fachry
Jurnal Penelitian Politik Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1641.636 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v13i2.564

Abstract

Abstrak Riset ini dilakukan untuk meneliti perkembangan kekuatan politik Islam di Maroko, Sudan dan Somalia pasca Arab Spring. Berdasarkan riset tahun 2014, kami menemukan fenomena “backward bending process” dimana gejolak politik dan regime change dibeberapa negara kasus sebelumnya justru tidak mengarah pada demokrasi, namun terjadi pembalikan kembali ke arah autoritarianisme. Maroko, Sudan dan Somalia memiliki keunikan dibanding penelitian sebelumnya, dimana Ikhwanul Muslimin (IM) menjadi benang merah di ketiga negara tersebut. Meskipun begitu, gerakan IM lebih mengakar di Sudan dibandingkan dua negara lainnya karena faktor geografis dan historis. Selain itu, gerakan politik Islam di tiga negara ini muncul sebagai gerakan oposisi pro demokrasi menentang rezim otoriter. Penelitian ini membuktikan fenomena Arab exceptionalism terjadi. Budaya dan sistem politik di tiga negara kasus tidak memberikan ruang yang cukup bagi tumbuhnya iklim demokrasi.Kata Kunci: Arab Spring, Ikhwanul Muslimin, Maroko, Sudan, Somalia
Konflik Elite Politik di Pedesaan: Relasi antara Badan Perwakilan Desa dan Pemerintah Desa Cahyono, Heru
Jurnal Penelitian Politik Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (457.347 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v2i1.403

Abstract

Rurai Representative Body (Badan Perwakilan Desa) claims their institutions bring the people aspirations, but in reality BPD shows themselves as an elitist and failed to express peoples voice. Large authority that is possessed by BPD, such as suggesting the regent to dismiss the head of the village from his job, has been endorsed the grow of politicization ofBPD by its members.This new uniformity policy has caused a dilemma, because not all village in Indonesia are ready to take representative democracy model. The rule of law assumes village as an administrative units and extremely formal. It also simplificate the heterogenity or plurality of village s in Indonesia, such as ignoring the variety oflocal milieu and local condition, cultural differences, and social structure differences in society.
Pemilu Presiden Iran 2009 dan Upaya Destabilisasi Iran Kartini, Indriana
Jurnal Penelitian Politik Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1361.703 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v6i1.526

Abstract

Iran s 2009 presidential election became a big challenge for President Mahmud Ahmadinejad to preserve hispowerfor a second term The challenges were not only comefrom reformist groups but alsofrom conservative groups of which his political affiliation belong In addition international society also concerned with Ahmadinejad political statement andpolicy that could harm Iran national interests This paper will examine Iran s 2009 presidential election and the efforts offoreign forces to destabilize the Islamic Republic of Iran In this paper the electoral process including electoral competition between conservative and reformist groups and allegation offraud will be analyzed This paper will argue that tense competition between conservative and reformist groups in presidential elections has sharpened political division in Iran.
PROSPEK DAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN APEC Irewati, Awani
Jurnal Penelitian Politik Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1146.716 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v7i2.493

Abstract

This essay attempts to analyseproblems andprospects ofthe APEC existence in dealing with the organizationsprinciples implementation Afew years ago the Asia Pack Economic Cooperation APEC one ofthe most meaningful organization in the region has been criticizedfor conducting insufficient efforts in addressing the 1997Asiacrisis Nowadays the organization is currentlyfacing the internal detrimental challenges ofthe raising FTA basedeconomic cooperations i e ASEAN China FTA ASEAN Japan FTA even bilateral based FTAs within the AsiaPacific region These FTAs could turn APEC out to be either breakable or even stronger It is hoped that thepowerfulFTA basis should be a cornerstone towards the sturdy APEC The paper comes to the conclusion that the APECwhich meets the two region Asia and Pacific is an convincinglyfeasible organization to remain taking the yearlydialogue between the developed and developing members This is truly becoming a lucrative opportunity for themembers to express what they want to getfrom this organization
THE EU AND PEACE BUILDING IN ACEH-INDONESIA: A Lesson-L earned for Strengthening Security Policy in Civilian Mission Approach Fahmi, Chairul
Jurnal Penelitian Politik Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian?
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.883 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v9i2.231

Abstract

Sejak Common Foreign and Security Policy (CSFP) dikeluarkan pada 1993, bersamaan dengan ditandatanganinya Perjanjian Maastrich, CFSP telah menjadi bagian penting bagi hubungan eksternal dan skema tatanandunia yang diacu oleh Uni Eropa (UE). Namun, CFSP juga mendapatkan tantangan dari model tradisional sepertikonsep keamanan dari NATO yang juga menjadi acuan dalam kebijakan keamanan negara-negara UE. Kajian inibermaksud mendalami penerapan hubungan luar negeri UE melalui skema CFSP yang merupakan bagian pentingbagi integrasi UE dalam peranannya sebagai aktor global dan kawasan. Artikel ini bertujuan menganalisis mengenailatar belakang dan bagaimana pengembangan CFSP serta peranan UE di dunia, khususnya dalam perdamaian diAceh. Untuk itu, ulasan dalam artikel ini akan mengupas sejarah perkembangan CFSP, latar belakang konflik Aceh,dan instrumen yang digunakan CFSP dalam misi UE di Aceh. Data yang digunakan dalam tulisan ini bersumberdari dokumen dan pernyataan yang diungkapkan oleh pejabat UE. Kesimpulan yang dapat diambil ialah, perananUE dalam perdamaian di Aceh dapat menjadi model pendekatan sipil dalam menangani proses perdamaian padakonflik sub-nasional di kawasan.Kata kunci: Uni Eropa, peace building, Aceh
Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012 Fadiyah, Dina
Jurnal Penelitian Politik Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan
Publisher : Pusat Penelitian Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2825.48 KB) | DOI: 10.14203/jpp.v14i1.711

Abstract

AbstrakTulisan ini bermaksud melihat relasi antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012. Pada dasarnya, Forkabi berdiri karena ketakutan etnis asli Jakarta yaitu etnis Betawi akan luntur karena banyaknya suku pendatang yang ada di Jakarta. Forkabi yang awalnya berdiri berdasarkan etnisitas tetapi kemudian menjelma menjadi perpanjangan politik dari suatu elit lokal. Ormas yang seharusnya bebas dari kepentingan-kepentingan politik, justru menjadi perpanjangan politik dari Foke-Nara selama masa kampanye dalam pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012.Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan didapatkan temuan bahwa ternyata organisasi masyarakat dapat berperan penting dalam sebuah pemilihan.Terbukti dengan adanya elit-elit lokal yang saat ini gencar mengandeng ormas sebagai timsesnya. Keberhasilan pengumpulan suara yang dihasilkan oleh ormas mungkin karena anggota ormas banyak tersebar luas dimana-dimana. Mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dsb. Hal ini membuktikan bahwa ormas yang ada saat ini sudah tidak dapat dikatakan independen atau tanpa adanya campur tangan politik.Keywords: Ormas, Forkabi, Patron, Klien

Page 5 of 26 | Total Record : 253


Filter by Year

2004 2020


Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 1 (2020): Perang dan Damai : Situasi Politik Internasional di Era Ketidakpastian Vol 16, No 2 (2019): Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Vol 16, No 1 (2019): Dinamika Sosial Politik Menjelang PEMILU Serentak 2019 Vol 15, No 2 (2018): Konstelasi Politik di Tahun Elektoral Vol 15, No 1 (2018): Turbulensi Kepemimpinan dan Konektivitas antar Negara Vol 14, No 2 (2017): Demokrasi, HAM dan Militer Vol 14, No 1 (2017): Transformasi Identitas Keindonesiaan Vol 13, No 2 (2016): Otonomi Daerah dan Pembangunan Perdesaan Vol 13, No 1 (2016): Komunitas ASEAN dan Tantangan Ke Depan Vol 12, No 2 (2015): Politik dan Kebijakan Publik: Perspektif Teori dan Praktis Vol 12, No 1 (2015): Demokrasi, PEMILU Serentak, dan Pelembagaan Partai Politik Vol 11, No 2 (2014): Tantangan Politik Lokal Pasca SBY Vol 11, No 1 (2014): Problematika Isu Perbatasan Vol 10, No 2 (2013): Presiden yang Presidensiil Vol 10, No 1 (2013): Partai Politik dalam Timbangan Vol 9, No 2 (2012): Politik Aceh dalam Ujian? Vol 9, No 1 (2012): Pembangunan Papua dalam Pusaran Politik Vol 8, No 2 (2011): Membaca Arah Politik Luar Negeri Indonesia Vol 8, No 1 (2011): Menggugat Politik Parlemen Vol 7, No 2 (2010): Peluang Indonesia dalam Perdagangan Bebas Vol 7, No 1 (2010): Good Governance dan Korupsi Vol 6, No 1 (2009): Kisruh Pemilu 2009 Vol 5, No 1 (2008): Problematika Reformasi Vol 4, No 1 (2007): Demokrasi Mati Suri Vol 3, No 1 (2006): Papua Menggugat Vol 2, No 1 (2005): Politik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Vol 1, No 1 (2004): Pemilu Legislatif 2004 More Issue