cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal of Government and Civil Society
ISSN : 25497669     EISSN : 2579440X     DOI : -
The Journal of Government and Civil Society (JGCS) (p-ISSN 2579-4396, e-ISSN 2579-440X) is an academic journal published by Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia in collaboration with Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM). Journal of Government and Civil Society (JGCS) published twice in a year. The focus and scope of Journal of Government and Civil Society (JGCS) are about local and regional government, governance, public services, politics, democracy and elections, civil society, and public policy.
Arjuna Subject : -
Articles 41 Documents
Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja Pegawai terhadap Kepuasan Kerja Pegawai serta Implikasinya pada Kinerja Pegawai PDAM di Propinsi Banten Kosasih, Achmad
Journal of Government and Civil Society Vol 1, No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1458.169 KB) | DOI: 10.31000/jgcs.v1i2.442

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena belum optimalnya kinerja pegawai PDAM di Propinsi Banten. Salah satu faktor yang melatarbelakanginya adalah rendahnya tingkat kepuasan kerja pegawai yang disebabkan belum optimalnya kepemimpinan transformasional, rendahnya budaya organisasi dan terbatasnya motivasi kerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional, budaya organisasi dan motivasi kerja pegawai terhadap kepuasan kerja serta implikasinya pada kinerja pegawai PDAM di Propinsi Banten. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif dan verifikatif. Sampel penelitian adalah 284 pegawai PDAM di Propinsi Banten dengan ukuran populasi 1.092 pegawai. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur(path analysis). Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh langsung kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja pegawai sebesar 23,32%, pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pegawai sebesar 8,12% dan pengaruh langsung motivasi kerja pegawai terhadap kepuasan kerja pegawai sebesar 10,28%. Secara simultan, pangaruh variabel bebas terhadap kepuasan kerja pegawai adalah 69,02%, sisanya sebesar 30,98% merupakan faktor lain yang tidak diteliti namun turut memengaruhi kepuasan kerja pegawai. Sementara pengaruh kepuasan kerja pegawai terhadap kinerja pegawai adalah 81,70%, sisanya 18,30% merupakan faktor lain yang tidak diteliti tetapi turut berpengaruh. This research is motivated by the performance of PDAM employees in Banten Province which is not yet optimal. One of the factors is the low level of employee satisfaction which is caused by the lack of transformational leadership, the low of organizational culture and the low of employee work motivation. This study aims to determine and analyze the influence of transformational leadership, organizational culture and employee work motivation on employee satisfaction and its implications on the performance of PDAM employees in Banten Province. This study use descriptive and verification approach. The sample used in this research is 284 PDAM employees in Banten Province with population size 1,092 employees. The analysis method of this study is the Path Analysis. The results of this study found that there is a direct influence of transformational leadership on employee satisfaction (23.32%), the direct influence of organizational culture on employee satisfaction (8.12%) and the direct influence of employee work motivation on employee satisfaction (10,28%). Simultaneously, the influence of independent variable on employee satisfaction is 69,02%, and the other factors that is not studied in this research but also affect the employee satisfaction is 30.98%. The effect of employee satisfaction on employee performance is 81.70%, while the other factors that is not studied in this research but also affect the employee satisfaction is 18.30%.
Islam, Perempuan dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi Fadli, Yusuf
Journal of Government and Civil Society Vol 1, No 1 (2017): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.658 KB) | DOI: 10.31000/jgcs.v1i1.267

Abstract

Artikel ini menjelaskan bagaimana sebenarnya hubungan antara Islam, perempuan dan politik dalam pasca Orde Baru. khususnya bagaimana keterlibatan gerakan perempuan Nahdlatul Ulama (NU) dalam memperjuangkan keseteraan gender yang dilandasi pada nilai-nilai Islam. Pasca reformasi, gerakan wanita NU masuk ke dalam wilayah politik untuk memperbaiki kondisi sosial wanita yang telah lama ditepikan. Dengan latar belakang inilah kajian ini dijalankan dengan fokus utama ialah gerakan wanita Nahdlatul Ulama dan keterlibatan wanita NU dalam politik Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk kajian pustaka dengan kaedah analisis deskriptif. Kajian ini menggunakan teori partisipasi politik dan konsep feminisme. Dapatan kajian menunjukkan bahwa NU berhasil meningkatkan perwakilan wanita dalam politik, khususnya di DPR RI (parlemen). Namun, keberhasilan wanita NU tersebut belum dapat memperbaiki kondisi wanita secara keseluruhan, karena ia merupakan sebuah proses yang memerlukan masa dan kesabaran. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pelajar, masyarakat dan pemerintah yang berminat terhadap kajian gerakan wanita NU dalam politik pasca reformasi 1998 dan dapat membantu pihak pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan, khususnya yang terkait dengan pembangunan wanita Indonesia. This article describes how the relationship between Islam, women and politics of post-new order. especially how women’s movement of Nahdlatul Ulama involvement in the fight for gender equality which is based on Islamic values. Post-reformation era, the women movement of NU stepped in into political realm to improve the social condition of women which had been marginalized for a long time. Based on this background, this study focuses the women movement in NU and the partaicipation of NU women in Indonesian politics. The aim of this study is to examine the background of NU women, to discover factors that encourage them to support the idea of gender equality and to assess the role of NU women in Indonesian politics. This study applies the qualitative approach in collecting secondary sources with a descriptive analysis. This study also uses Political Partaicipation theory and Feminism concept. The findings show that the women of NU has successfully improved the women representatives in politics, especially in DPR RI (parliament). Yet, they are still struggling in improving the condition of women as a whole, because it’s a process that needs time and patience. Hopefully, this study gives a good contribution to student, community and government who are interested in the study of women movement of NU in the post-1998 reformation politics. Furthermore, this study helps the government to determine its policy in Indonesia, partaicularly in integrating women into development.
Studi Perbandingan Gaya Kepemimpinan Kerja Tim, Kultur Organisasi, dan Intensi Berwirausaha pada Pegawai Lembaga Pemasyarakatan A, B dan C Rizky, Dini Aulia
Journal of Government and Civil Society Vol 1, No 1 (2017): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (163.466 KB) | DOI: 10.31000/jgcs.v1i1.275

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan terus berupayamencapai visi, misi dan tujuan dalam memberikan pembinaan bagi narapidana, akan tetapi seringkali upaya tersebut terkendala permasalahan di lapangan, sehingga memerlukan peranan pegawai di setiap unit kerja. Persoalan yang diangkat adalah apakah faktor kepemimpinan, kekompakan tim, budaya kerja dan kemampuan berwirausaha atau intensitas berwirausaha pada setiap tingkatan jabatan memiliki pengaruh terhadap upaya mancapai visi, misi dan tujuan organisasi. Penelitian ini merupakan studi komparasi yang melibatkan tiga lembaga pemasyarakatan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) ver. 17.0 for windows. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil uji komparasi persepsi gaya kepemimpinan, persepsi kerja tim, persepsi kultur organisasi dan intensi berwirausaha pegawai lembaga pemasyarakatan A, B dan C yang memperlihatkan bahwa perbedaan yang signifikan dengan nilai tinggi berada pada Lapas C, nilai ini diperlihatkan oleh nilai tengah atau mean dari lima jawaban skala Likert, sehingga nilai yang jauh di atas angka 2,5 merupakan nilai yang tinggi. Ini berarti bahwa lapas C akan mampu dengan mudah mencapai visi, misi dan tujuan lembaga pemasyarakatan dibandingkan Lapas A dan B. Prisons organization continuesfor striving to achieve the vision, mission, and goals in providing guidance for the inmates, but often these efforts hampered by problems in the field, so it takes the role of employees in each work unit. The issue raised is whether the factor of leadership, teamwork, work culture and entrepreneurship skills or intensity of entrepreneurship at every level of position has an influence on the efforts to achieving the vision, mission and goals of the organization. This research is a comparative study involving three prisons organization. The method applied is a quantitative method by using SPSS (Statistical Product and Service Solutions) ver. 17.0 for windows. The results of comparison test perceptions of leadership style, perception of teamwork, perceptions of organizational culture and intentions entrepreneurial employee’s correctional institution A, B and C, which showed that a significant difference in the high value that are in prisons C, these values are shown by the mean or the mean of five Likert response scale, so the value is well above the 2.5 is a high value. This meant that prisons C will be able to easily reach the vision, mission and objectives of Prisons organization than A and B. 
The Impact of Women Empowerment on Poverty Reduction in Rural Area of Bangladesh: Focusing on Village Development Program Nadim, Showkot Jahan; Nurlukman, Adie Dwiyanto
Journal of Government and Civil Society Vol 1, No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (417.932 KB) | DOI: 10.31000/jgcs.v1i2.444

Abstract

Women empowerment is one of the most discussing issues in the present world, especially in the developing country. Bangladesh is one of the developing countries with almost 50% women of it’s total population. In labor force women participation is arround 57.30%, and facing many kinds of obstacles like they have family burden, social burden, religion burden mostly in rural area. Empowerment can be defined by giving power and authority to take decision in every part of life, including household, economic, social, political etc. Women empowerment can be considered as a weapon for alleviating poverty. Since achieving independence, poverty has been dominating in Bangladesh. For alleviating poverty, it is important to take apart by government and non-government organizations. In this regarding that women can play a vital role with those organization. The purpose of the research, to analyze the real effect of women empowerment on poverty reduction and make recommendation for developing the situation. Pemberdayaan perempuan adalah salah satu masalah yang paling banyak dibahas di dunia saat ini, terutama di negara berkembang. Bangladesh adalah salah satu negara berkembang dengan populasi wanita hamper sekitar 50%. Berdasarkan angkatan kerja, partisipasi perempuan sekitar 57,30%, serta menghadapi berbagai macam hambatan seperti memiliki beban keluarga, beban sosial, beban agama dan sebagian besarnya hidup di daerah pedesaan. Pemberdayaan dapat didefinisikan dengan memberikan kekuasaan dan otoritas untuk mengambil keputusan di setiap bagian kehidupan, termasuk rumah tangga, ekonomi, sosial, politik dll. Pemberdayaan perempuan dapat dianggap sebagai senjata untuk mengurangi kemiskinan. Sejak kemerdekaan, kemiskinan telah mendominasi di Bangladesh. Untuk mengurangi kemiskinan, penting untuk dibongkar oleh organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Dalam hal ini perempuan dapat memainkan peran penting dengan organisasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini, untuk menganalisis pengaruh nyata pemberdayaan perempuan terhadap pengurangan kemiskinan dan membuat rekomendasi untuk mengembangkan situasi.
Tata Kelola Pemerintahan Daerah Otonom Baru pada Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung Hertanto, Hertanto
Journal of Government and Civil Society Vol 1, No 1 (2017): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.984 KB) | DOI: 10.31000/jgcs.v1i1.263

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan transparansi arena birokrasi Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Pesawaran dalam penyelenggeraan pemerintahan.Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan tipe penelitian kuantitatif deskripstif. Penelitian ini juga bersifat komparatif (comparative research), sebab metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perbandingan transparansi antara arena birokrasi Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Pesawaran yang dilihat dari satu indikator, yaitu hasil uji akses. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen publik yang terdapat dalam uji akses dianggap sebagai dokumen-dokumen yang sangat sensitif menurut persepsi pelaku pemerintahan. Sehingga tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Pesawaran cenderung tertutup. Meskipun transparansi di Kabupaten Pesawaran lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Pesisir Barat, yaitu nilai rata-rata 1,36; namun mendekati cenderung tertutup. Sedangkan Kabupaten Pesisir Barat memilki nilai 0,63 yang berarti cenderung sangat tertutup. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan di kedua daerah otonom baru tersebut masih belum transparan, sesuai dengan tuntutan pelaksanaan aturan keterbukaan informasi publik. Keadilan, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan prasyarat bagi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). This study aims to describe the transparency of the bureaucratic arena of Pesisir Barat District and Pesawaran District in the implementation of government. This research is a research using descriptive quantitative research type. This research is also comparative (comparative research), because the research method is conducted to know the comparison of transparency between the bureaucratic arena of Pesisir Barat District and Pesawaran District seen from one indicator, that is access test result. The research findings show that most of the public documents contained in access tests are considered to be highly sensitive documents according to the perceptions of government actors. So that governance in Pesisir Barat District and Pesawaran District tend to be closed. Although the transparency in Pesawaran District is better than the West Coast District, which is an average of 1.36; but approaching tend to be closed. While the Pesisir Barat District has a value of 0.63 which means tend to be very closed. Thus, governance in these two new autonomous regions is still not transparent, in accordance with the demands of public disclosure rules. Justice, transparency, participation, and accountability are prerequisites for good and clean governance of corruption, collusion and nepotism.
Peran Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah BMT dalam Meningkatkan BUMDES dan Akses Keuangan di Banten Muljadi, Muljadi
Journal of Government and Civil Society Vol 1, No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.25 KB) | DOI: 10.31000/jgcs.v1i2.443

Abstract

Potensi desa di Banten yang berjumlah 1273 perlu diberdayakan,Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah  BMT merupakan merupakan lembaga keuangan mikro syari’ah yang sasarannya pada ekonomi rakyat berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil. Tujuan  utamanya meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan.BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.Potensi BUMDes akan semakin prospektif apabila disinergikan dengan lembaga keuangan mikro syari’ah Baitul Maal Wat Tamwil (LKMS BMT). Lembaga keuangan syari’ah ini terbukti mampu beradaptasi dengan masyarakat desa. konsep SDSB, satu desa satu BMT. Untuk mewujudkan tersebut maka perlu 5 pilar yaitu. Bina akhlak, bisa saudara, bina sinergi, bina dana dan bina pasar dan produk unggulan. Potential villages in Banten amounting to 1,273 and need to be empowered, Shari’ah Micro Financial Institution Baitul Maal Wat Tamwil (LKMS BMT) is a microfinance institution syari’ah targeted at people’s economy trying to develop productive businesses and investments with profit-sharing system. The main objective is to improve the economic quality of micro and small entrepreneurs, as part of efforts to alleviate poverty. Village Owned Enterprises (BUMDes) is a business entity which is completely or partially owned by the Village through direct participation derived from the wealth of the Village separated to manage assets, services and other businesses for the greatest benefit of the small town community. Potential BUMDes will be more prospective when synergized with Shari’ah microfinance institutions Baitul Maal Wat Tamwil (LKMS BMT). This syari’ah financial institution proved able to adapt with the village community. The concept of SDSB,one village one BMT. To achieve this it is necessary to have 5 pillars in support of the process, fostering behavior, fostering brotherhood, building synergy, building funds and market development, and excellent products.
Government Collaboration in Empowerment? A Collaborative Framework for the Government in Empowering Coastal Communities Fadli, Yusuf; Nurlukman, Adie Dwiyanto
Journal of Government and Civil Society Vol 2, No 2 (2018): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1237.536 KB) | DOI: 10.31000/jgcs.v2i2.1022

Abstract

The pendulum of the development at the global level moves to the extent of collaborative work between government, society and third parties. Today, in Indonesia a collaboration model is also implemented with the aim of presenting long-standing welfare in coastal areas. The poverty that surrounds coastal communities is an anomaly in the midst of the abundance of wealth stored in the sea of Indonesia. The Regional Government of Tangerang Regency encourages to collaborate with external parties to resolve the troubles. This article tries to use the modified Triple-Helix model as an analytical framework, which is useful for knowing the role of actors involved in creating development innovation. This study uses qualitative methods to see and find out how political, social, and academic actors interact and integrate into overcoming public problems that arise from the perspective of collaborative governance. The findings of the study found, first, collaborative work is useful to improve governance, second, to provide opportunities for actors to find effective solutions, and thirdly, to increase trust between government and citizens. This article argues that the success of collaborative work depends on the synergy between actors and the extent to which each program can demonstrate its sustainability. 
Analisis Kualitas Pelayanan Posyandu Camar Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Aditya, Toddy
Journal of Government and Civil Society Vol 1, No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.857 KB) | DOI: 10.31000/jgcs.v1i2.445

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran bagaimana kualitas pelayanan di Posyandu Kota Tangerang, yang merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan dalam hal ini dilaksanakan oleh kader Posyandu dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan dengan subjek penelitian di Posyandu Camar Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Kualitatif, Instrument penelitiannya menggunakan cara Observasi langsung dan wawancara pada masyarakat, kader posyandu dan petugas kesehatan, yang berada di wilayah Posyandu Camar Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan di Posyandu Camar Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, masih harus ditingkatkan. Agar masyarakat mendapat pelayanan kesehatan lebih optimal, oleh karena itu perlu juga di lengkapi fasilitasnya. Perlu adanya pembinaan dan koordinasi peran kader Posyandu, dengan Tokoh masyarakat, Aparat di Kelurahan Poris Plawad Utara Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, guna untuk meningkatkan Kualitas Kesehatan dan pengetahuan masyarakat secara Optimal.The purpose of this study is to describe how the quality of service in integrated health in Tangerang City, which is one form of power Sourced Public Health Efforts (UKBM) are managed and organized from, by, for and with the community and in this case carried out by cadres posyandu with technical support from health workers with the object of research in North Village Poris Plawad Cipondoh districts Tangerang. The method used to answer the problem in this study is to use qualitative methods, research instrument using direct observation and interview means to the community, health posts and cadres of health workers, who are in the territory of the village gulls Poris Plawad Cipondoh Northern District of Tangerang. The results showed that the service at Posyandu Camar Kelurahan Poris Plawad Utara Cipondoh Sub-district, Tangerang City, still needs to be improved. In order for the public to get more optimal health services, therefore it is necessary also in complete facilities. There needs to be guidance and coordination of Posyandu cadres role, with community leaders, Government employee in Poris Plawad Utara Village Cipondoh sub-district, Tangerang City, in order to improve the quality of health and public knowledge optimally.
e-Procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Government di Indonesia Nurlukman, Adie Dwiyanto
Journal of Government and Civil Society Vol 1, No 1 (2017): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.61 KB) | DOI: 10.31000/jgcs.v1i1.264

Abstract

Pemanfaatan perkembangan teknologi untuk penigkatan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan sebagai upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, cepat, dan tepat. Kebijakan e-Procurement merupakan salah satu inovasi pemanfaatan teknologi dalam upaya memperbaiki pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang selama ini rawan korupsi. Tulisan ini mencoba menganalisis upaya optimalisasi inovasi dalam penyelenggaran kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintahan melalui e-Procurement di Indonesia berjalan selama kurang lebih satu dekade. Berdasarkan kepada hasil penelitian, perlu adanya integrasi dan kolaborasi yang baik antara kebijakan pengadaan yang, stakeholder yang terlibat, dan peran Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk mencapai optimalisasi dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintahan melalui e-Procurement. Utilization of technological developments for improving the quality of public services needs to be done in an effort to create transparent, accountable, quick, and appropriate governance. e-Procurement policy is one of technology utilization innovations in the effort to improve the public procurement that have been prone to corruption. This paper tries to analyze the efforts to optimize innovation in the implementation of government procurement of goods and services through e-Procurement in Indonesia that has been running for about a decade. Based on the results of the research, there needs to be good integration and collaboration between procurement policies, stakeholders involved, and the role of the Procurement Services Unit (ULP) to achieve optimization in the implementation of government procurement policies through e-Procurement.
Diskursus Demokrasi Pancasila dalam Lintas Perspektif Etnisitas Wahyono, Eko; Meutia, Fadhillah Sri
Journal of Government and Civil Society Vol 1, No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.299 KB) | DOI: 10.31000/jgcs.v1i2.441

Abstract

Diskursus mengenai demokrasi selalu bergulir dalam berbagai lintasan dan pergulatan waktu. Demokrasi bukan bersifat final tetapi selalu mencari bentuk dalam setiap konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Demokrasi Pancasila yang sering kali dianggap sebagai sebuah barang jadi pun menemui berbagai tantangan dan bahkan perlawanan dari berbagai kelompok. Hal ini tidak terlepas dari beragam dan heterogennya masyarakat Indonesia, kontestasi etnisitas, politik dan budaya yang selalu mewarnai trajektori demokrasi pancasila. Banyak negara multietnis yang sudah luluh lancah dan bubar karena perbedaan ideologi masing-masing kelompok. Namun fakta empirisnya, di tengah-tengah banyak runtuhnya negara multietnis pada pascaperang dunia kedua, seperti Indonesia misalnya, masih kokoh berdiri dengan segala gejolaknya. Menarik untuk melihat lagi konstruksi dan dekonstruksi yang membentuk demokrasi di Indonesia dalam lintas sejarah dan perspektif.Discourses on democracy are always rolling in various trajectories and time battles. Democracy is not final, but will always seek form in every social and cultural context of Indonesian society. Pancasila democracy which is often regarded as a finished item encounters various challenges and even resistance from various groups. This cannot be separated from the variety and heterogeneity of Indonesian society, ethnicity, political, and cultural contestation that will always adorn the trajectory of Pancasila democracy. Many multiethnic countries have been decimated and dispersed because of the ideological differences of each group, the empirical facts in the midst of the multi-ethnic state collapse in the post-Second World War still stand firm with all its turmoil. It is interesting to see again the construction and deconstruction that shape democracy in Indonesia in cross-history and perspective.