cover
Contact Name
Ita Khoiriyah
Contact Email
Ita.Khoiriyah@kpk.go.id
Phone
+6282225818880
Journal Mail Official
jurnal.integritas@kpk.go.id
Editorial Address
Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jl. Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Integritas: Jurnal Antikorupsi
ISSN : 2477118X     EISSN : 26157977     DOI : https://doi.org/10.32697/integritas
Core Subject : Social,
Terbit sejak 2015, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS (p-ISSN: 2477-118X; e-ISSN: 2615-7977) merupakan jurnal yang menyebarluaskan hasil penelitian atau kajian konseptual tentang korupsi dan subyek yang berelasi dengan korupsi. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS terbit dua nomor dalam setahun ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, peneliti, praktisi, penyelenggara negara, pegiat antikorupsi, dan masyarakat pada umumnya.
Articles 11 Documents
Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 2 Tahun 2019" : 11 Documents clear
MERETAS KONSEP BARU PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI Valerian, Dion
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol 5 No 2 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1534.99 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v5i2.445

Abstract

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Indonesia mengatur ancaman pidana denda dengan nilai yang ditentukan dalam rumusan delik. Artikel ini menganalisis dan membandingkan konsep pidana denda dalam UU Tipikor Indonesia, Foreign Corrupt Practices Act Amerika Serikat, Bribery Act Inggris, dan Wetboek van Strafrecht Belanda. Studi ini menemukan bahwa masing-masing dari ketentuan antisuap Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda tersebut memiliki konsep yang berbeda untuk mengatasi masalah kekakuan ancaman pidana denda dalam rumusan delik, yang dapat digunakan dalam pembaruan UU Tipikor Indonesia.
MENYOAL KINERJA KPK: ANTARA HARAPAN DAN PENCAPAIAN Ramadhana, Kurnia
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol 5 No 2 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (823.706 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v5i2.486

Abstract

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akan segera berganti. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, masa jabatan lima pemimpin lembaga anti-rasuah ini terbatas hanya selama empat tahun. Atas dasar itu tulisan berikut akan mencoba menilai kinerja KPK selama kurun waktu 2016-2018. Adapun yang menjadi fokus penilaian terbagi menjadi dua bagian, yakni kinerja KPK dalam persidangan dan kemampuan Pimpinan KPK dalam mengelola kelembagaan. Untuk bagian persidangan penulis mencoba menganalisis:1) Penggunaan aturan pencucian uang dalam setiap surat dakwaan; 2) Rata-rata tuntutan penjara; 3) Tren pencabutan hak politik. Lalu pada konteks kelembagaan hal yang akan disoroti adalah berbagai kekisruhan yang terjadi selama era kepemimpinan jilid IV dan penegakan etik di internal KPK. Faktanya, masih banyak catatan krusial selama beberapa tahun ke belakang yang semestinya dapat dijadikan evaluasi untuk kepemimpinan selanjutnya.
HUKUM KEPAILITAN DALAM EKSEKUSI HARTA BENDA KORPORASI SEBAGAI PEMBAYARAN UANG PENGGANTI Sidabutar, Lambok Marisi Jakobus
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol 5 No 2 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (735.421 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v5i2.474

Abstract

There are issues faced by the Prosecutor?s Offices in executing corporate assets as compensation payment at the time the assets are used as collateral for debt to creditors. In this condition, the execution of corporate assets as payment of replacement money through criminal channels cannot play an optimal role. This article focuses on knowing the obstacles faced by the Prosecutor's Office in executing money instead of corruption cases. Also, to find out the use of bankruptcy law as a legal instrument in executing corporate assets as a form of payment for replacement money. The use of bankruptcy law as the instrument in executing corporate assets has fulfilled the requirements for bankruptcy as regulated in Article 2 Paragraph (1) Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The Prosecutor?s Office must be able to prevent arrears in payment of compensation by recording and confiscating the corporate assets that must be carried out since the investigation.
KESENJANGAN DALAM WACANA ANTIKORUPSI DI INDONESIA: TEMUAN DARI LITERATUR STUDI KORUPSI KRITIS Pertiwi, Kanti
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol 5 No 2 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.968 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v5i2.475

Abstract

Gerakan antikorupsi telah mendominasi wacana publik di Indonesia dalam dua dekade terakhir. Berbagai program telah dilakukan oleh garda depan dalam memberantas korupsi di negeri ini, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, perjalanan itu tidak bebas dari turbulensi dan ambiguitas, baik di ranah hukum maupun di ranah sosial. Menggunakan pendekatan analisis wacana kritis, makalah ini mencoba mengidentifikasi wacana dominan dan wacana alternatif (anti)korupsi di Indonesia dan bagaimana mereka diposisikan satu sama lain. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa ada penekanan kuat pada moralitas universal dalam wacana dominan tentang (anti)korupsi. Dengan menggunakan ilustrasi yang diambil dari tiga studi beorientasi antropologi, saya menunjukkan bahwa korupsi perlu dipahami lewat konsep moralitas dalam konteks. Ini juga menunjukkan adanya kesenjangan serius antara wacana dominan (anti)korupsi yang dominan dan terpinggirkan di Indonesia.
MENAKAR LEMBAGA ANTIKORUPSI: STUDI PENINJAUAN KINERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Suyatmiko, Wawan Heru; Nicola, Alvin
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol 5 No 2 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (902.97 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v5i2.465

Abstract

Tidak ada standar universal dalam membangun dan mengoperasikan lembaga anti korupsi (ACA) yang ideal. Sejak 2013, Transparency International (TI) telah mengembangkan alat pengukuran yang mampu menangkap efektivitas kinerja ACA sesuai dengan mandat UNCAC dan Prinsip-prinsip Jakarta. Salah satu aspek utamanya adalah apakah ACA berada di dalam lingkungan yang mendukung atau berada dalam situasi kebijakan yang menghambat implementasi undang-undang anti-korupsi. Studi ini secara khusus berupaya mengkaji kekuatan dan kelemahan ACA di Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan alat pengukuran TI melalui 6 dimensi yang tersebar dalam 50 indikator selama periode 2016-2019. Studi ini menemukan bahwa KPK memiliki faktor lingkungan yang kuat dan mendukung, baik secara internal maupun eksternal; tetapi memiliki sejumlah pengecualian dalam aspek independensi. Pengukuran kinerja bagi ACA, baik yang dilakukan secara internal atau eksternal, signifikan untuk memperkuat independensi ACA dan penegakan hukum dalam jangka panjang.
ADDRESSING THE ROOT OF POLITICAL CORRUPTION IN INDONESIA Syarif, Laode Muhammad; Faisal, Faisal
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol 5 No 2 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (714.188 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v5i2.487

Abstract

The root problem of political corruption in Indonesia is in fact on the governance of political parties. Political parties in Indonesia seem to be handicapped, and lose their ability in producing competent politicians. Political parties, too, seem to be weak in politic canalization, as they almost lose their role decencies to absorb, collect, and communicate political aspiration of the citizens in formulating and establishing public policies. It leads into a phenomenon where the citizens? aspiration in accessing fair and just policies is blocked. Corrupt political system in Indonesia has an impact on the livelihoods of people. Corruption causes an increase in poverty, unemployment, employment in informal sectors, social gap, and complaint in public services. The statement is supported by a research-based article by Svetlana Absalyamova et al (2016) in Russia that found that there is a direct impact of corruption on social inequality. Consequently, there should be a systematic reform within the Indonesian political parties, especially in the area of political party financing, total abolition of oligarchs system to democratic/merit system, and serious effort in caderisation process.
PEMERINTAHAN JOKO WIDODO DAN SERANGAN POLITIK TERHADAP KPK Fariz, Donal
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol 5 No 2 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (988.307 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v5i2.468

Abstract

Hasil kerja pemberantasan korupsi biasanya paralel dengan dukungan politik dari kekuasaan. Selama lima tahun belakangan ini, KPK mengalami berbagai serangan politik yang dimulai dari polemik pemilihan calon Kapolri, penggunaan Hak Angket oleh DPR hingga revisi UU KPK di akhir pemerintahan. Problem terbesar KPK juga muncul dari pasang-surutnya dukungan dari Presiden terhadap KPK. Pada awal pemerintahannya, Joko Widodo mampu mengelola relasi yang baik dengan KPK dan mendengarkan aspirasi publik yang luas saat menghadapi dinamika politik yang berkaitan dengan KPK. Namun pada akhir periode pertama ini, hubungan KPK dan Jokowi memburuk. Sinyal tersebut ditandai dengan hasil seleksi calon pimpinan KPK kontroversial dan puncaknya revisi Undang-Undang KPK disetujui oleh Pemerintah dan DPR. Tidak itu saja, dalam hal kebijakan antikorupsi pemerintahan Jokowi seolah berjalan dalam arus yang berbeda dengan KPK. Defisit dukungan politik dari Presiden serta menguatnya serangan politik kepada KPK membuat lembaga antikorupsi ini berada dalam kondisi darurat.
MEDIA MASSA DAN PEMBERITAAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Natalia, Desca Lidya
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol 5 No 2 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (959.602 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v5i2.472

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran media massa dalam membentuk persepsi publik mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap kerja pemberantasan korupsi dan korupsi itu sendiri. Penulis menemukan bahwa meski media memang dapat berperan sebagai watchdog terhadap pemerintah terutama dengan melakukan liputan investigasi mengenai korupsi sehingga dapat mengerjakan fungsi sebagai penyeimbang, tapi media tidak dapat begitu saja mengurangi laju korupsi. Penyebabnya adalah kurangnya daya ingat masyarakat, kontrol media yang lemah, tarik-menarik kepentingan di ruang redaksi hingga bias pemberitaan pemberantasan korupsi. Akibatnya, meski masyarakat menganggap korupsi penting untuk ditangani segera tapi mereka belum tergerak untuk ikut memberantas korupsi dan menyerahkan pemberantasan korupsi kepada penegak hukum yaitu KPK dan aparat penegak hukum lain. Perlu ada aturan hukum agar pers sebagai watchdog dalam pemberantasan korupsi terjaga independensinya sekaligus peningkatan kualitas jurnalis itu sendiri.
SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS: ALTERNATIF PENGUKURAN KINERJA PEMBERANTASAN KORUPSI Susilo, Wahyu Dewantara; Angraeni, Sari; Partohap, Timotius Hendrik
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol 5 No 2 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1312.283 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v5i2.478

Abstract

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan di setiap K/L/P/D. SPI merupakan pengukuran yang menggabungkan pengalaman dan persepsi dari perspektif pegawai, pengguna layanan, dan eksper terhadap kondisi integritas di suatu K/L/PD. Di tahun 2018, rata-rata indeks integritas dari 6 Kementerian/Lembaga dan 20 Pemerintah Provinsi  adalah 68,75 dari skala 1 hingga 100. Isu konflik kepentingan, suap/gratifikasi dalam pelayanan, maupun pengelolaan sumber daya manusia, hingga perlindungan terhadap whistleblower masih menjadi isu utama di K/L/PD tersebut.
LEMAHNYA KOMITMEN ANTIKORUPSI PRESIDEN DI TENGAH EKSPEKTASI PEMBANGUNAN EKONOMI DAN TEKANAN OLIGARKI Umam, Ahmad Khoirul
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol 5 No 2 (2019): INTEGRITAS Volume 05 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (844.067 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v5i2.477

Abstract

Komitmen politik dari pemimpin politik tertinggi dalam suatu negara merupakan kunci kesuksesan sekaligus kegagalan dari lembaga antikorupsi. Di era pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, KPK menghadapi roller coaster agenda pemberantasan korupsi. Berbagai ancaman yang menghadirkan ketidakpastian masa depan KPK, telah dilakukan oleh kekuatan eksternal maupun internal KPK. Hal itu berdampak signifikan pada efektivitas mesin antikorupsi KPK. Artikel ini mencoba menjelaskan dan mengevaluasi kualitas dukungan pemerintahan periode pertama Presiden Joko Widodo (2014-2019) terhadap KPK dan bagaimana dampaknya terhadap kelangsungan agenda antikorupsi di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan, target pembangunan ekonomi yang mensyaratkan adanya stabilitas sosial-politik, membuat kerja-kerja antikorupsi kurang diperhatikan secara memadai. Akibatnya, KPK digempur oleh serangan balik dari berbagai kelompok kepentingan politik-bisnis. Merespon situasi itu, Presiden Joko Widodo memilih bermain aman dan tidak menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada KPK. Di periode ini pula, belum tampak kerja sama kolektif yang mengakar dan menjadikan pemberantasan dan pencegahan korupsi sebagai agenda utama yang sistematis dan berkelanjutan.

Page 1 of 2 | Total Record : 11