cover
Contact Name
Satriya Nugraha
Contact Email
nugraha.str@gmail.com
Phone
+6281250972793
Journal Mail Official
nugraha.str@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangka Raya Ruang Pengelola Jurnal Morality Jln. Hiu Putih, Tjilik Riwut Km. 7, Telp. 0812 5097 2973, E-mail : jurnalmoralityupgriplk@gmail.com
Location
Kota palangkaraya,
Kalimantan tengah
INDONESIA
Morality: Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : 23030119     EISSN : 26142228     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Jurnal Ilmu Hukum Morality, merupakan media atau wadah untuk mempublikasikan hasil penelitian maupun temuan teori-teori terbaru mengenai perkembangan ilmu hukum di Indonesia pada Khususnya. Jurnal Ilmu Hukum Morality terbit 2 kali setahun yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember. Jurnal Ilmu Hukum Morality menerima naskah artikel yang terkait tentang Hukum Pidana, Perdata, Tata Negara, Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Sosiologi Hukum, teori hukum, Hukum Agraria, Filsafat Hukum, Hukum dan Korupsi, Hukum Lingkungan, Pemerintahan Daerah, Hukum Perkawinan, Hukum Acara Pidana dan Perdata, Hukum dagang dan Perbankan, Hukum dan ITE, Konstitusi, Hukum Pidana Khusus, Kebijakan Publik, Politik Hukum dan Victimology.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 54 Documents
PARTISIPASI MASYARAKAT BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA Nugraha, Satriya
MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2020): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah daerah sebagai bentuk otonomi daerah di Negara Indonesia merupakan bentuk sistem pemerintahan yang bertujuan untuk memajukan nilai serta kemampuan mandiri di daerah. Dalam peningkatan kualitas serta kapasitas daerah, partisipasi masyarakat merupakan bagian dari pemerintah daerah sebagai bentuk demokrasi dalam hal peran serta dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini untuk menelaah bagaimana peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pembentuan peraturan daerah. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan terkait pemerintah daerah dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang telah diamanatkan oleh undang-undang dalam hal peningkatan kualitas pemerintah daerah dalam menuju pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan merupakan bentuk perwujudan sistem demokrasi di pemerintah daerah
Keabsahan Perkawinan Antara Pria dan Wanita yang Tidak Memenuhi Ketentual Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Nugraha, Satriya
MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan adalah suatu akad yang suci dan luhur antara pria dengan wanita, yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam mencapai tujuan tersebut, keabsahan sebuah perkawinan sangatlah penting khususnya dalam hal batas umur perkawinan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Berdasar kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 khususnya dalam hal pembatasan usia perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Kata Kunci: Keabsahan, Batas Umur Perkawinan, Perkawinan.
ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN PEMERINTAHAN wati, endra
MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Hukum Morality
Publisher : Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Corruption is one of white collar crime or white collar crime where corruption case is done by state apparatus whether civil servant or state official indicates that not only poverty is the cause of the crime, but the prosperity factor because of corruption concerning moral aspect, rotten nature and circumstances, positions in government agencies or apparatuses, abuse of power in office. The problems that occur are what are the factors causing the criminal act of corruption of abuse of authority in the office and how the effort to overcome the corruption crime of abuse of authority in government office in Palangkaraya. The problem approach used to answer the above problems is the juridical normative and juridical empirical approach. Based on the results of research and discussion, factors causing criminal corruption abuse of authority in government office consists of two factors, namely internal factors and external factors. Internal factors (derived from within the human), namely the personality factor (greedy nature) while the external factors of opportunity factors, economic factors (consumptive lifestyle), religious factors and occupational factors. Efforts to tackle criminal acts of corruption in office abuse are preventive measures by increasing supervision of state apparatus. Efforts to overcome by way of giving criminal sanction according to Law no. 31 of 1999 as amended by Law no. 20 Year 2001 on the Eradication of Corruption. Keywords : Corruption, government position
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELAKOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Pratiwi, Putri Fransiska Purnama
MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Criminal sanctions that can be applied to pelakor, before the RKUHP refer to the provisions of Article 284 Paragraph (1) Number 1 Letter a of KUHP. Which is the subject got a maximum (9) nine months of penalty. This applies to husbands, wifes and their affairs. Their legitimate partners can make a complaint to the police by submittingtwo evidence and witnesses occurrence. It is better if he witnessed incident by himselft. This paper is obtained normatively based on observations of existing cases. Keywords: Crime, Pelakor, Criminal Law.
KEBEBASAN WANITA DALAM MENENTUKAN CALON SUAMI: PERPSEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH Adityo, Rayno Dwi
MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2020): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perempuan kerap kali tidak memiliki opsi dalam memilih calon suaminya, sehingga berujung pada perkawinan paksa, ini merupakan bagian dari sebuah fenomena sosial yang sering terjadi, umumnya wanita menjadi pihak yang dirugikan. Peristiwa semacam ini kerap terjadi di lingkungan terdekat, kemudian seakan menjelma menjadi tradisi. Tujuan penelitian secara khusus memberikan gambaran komprehensif bagaimana wanita memiliki hak untuk memilih calon suaminya tanpa paksaan. Metodologi penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya pertama, adalah baik hukum positif dan fikih memberikan ruang untuk wanita dalam memilih pasangan hidup terlepas dari paksaan pihak manapun. Kedua, terjadinya peristiwa kawin paksa dalam kacamata ilmu sosial sangat erat dengan faktor budaya, pendidikan dan pemahaman agama yang sempit. Kesimpulannya kawin paksa tidak sejalan dengan hukum positif dan begitu pula dalam fiqh.
HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi) Putra, Maharidawan
MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2018): Jurnal Ilmu Hukum Morality
Publisher : Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan Sosial dewasa ini disebabkan karena adanya perkembangan kemajuan teknologi yang mengarah kepada kehidupan modern. Karena Modernisasi ini sudah merambah ke masyarakat tradisional di pedesaan akibat kemajuan teknologi tersebut. Jadi modernisasi saat ini sudah tidak lagi menjadi monopoli masyarakat perkotaan. Modernisasi, menunjukkan suatu proses dari serangkaian upaya untuk menuju atau menciptakan nilai-nilai (fisik, material dan sosial) yang bersifat atau berkualifikasi universal, rasional, dan fungsional. Lazimnya suka dipertentangkan dengan nilai-nilai tradisi.Tujuan dengan adanya tulisan ini untuk mengetahui bagaimana perubahan sosial terjadi dan sejauh mana hukum mampu mengantisipasi perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi dan modernisasi tersebut.
HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN Rampay, Darwis L.
MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 2 (2015): Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.Anak yang lahir dari perkawinan campuran diakui sebagai WNI. Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Apabila pihak suami WNI, maka ketentuan hukum material berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami, yaitu UU Perkawinan. Apabila tidak dilakukan perjanjian perkawinan, maka terhadap harta benda dalam perkawinan campuran ini tunduk pada Pasal 35 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Masalah warisan dalam perkawinan campuran belum ada pengaturan tersendiri di Indonesia, sehingga tetap mengacu kepada hukum adat, hukum Islam dan KUHPerdata. Oleh karena itu warisan yang berkaitan dengan perkawinan campuran, diserahkan kepada suami isteri yang bersangkutan.
INTELEKTUAL DAN PERANANNYA DALAM MEMBERANTAS KORUPSI DI INDONESIA Rosmawiah, Rosmawiah
MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2019): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia is a country rich in natural resources. The superiority of this natural wealth should be able to bring Indonesia into a developed country. However, in reality there are still many distorted phenomena that are obstacles to the progress of the nation, one of which is corruption. There are still many cases of corruption that occur to this day resulting in the depletion of Indonesia's natural resources without creating prosperity in subsequent generations. Corruption that is increasingly out of control shows that Indonesia's financial accountability has not been implemented well. The question then is, why are there still many unethical phenomena that occur in the prophetic realm? Does intellectual have an important role in preventing and eradicating corruption cases that often occur in Indonesia?
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PERUSAHAAN PEGADAIAN Suheri, Ana
MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2020): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam melaksanakan suatu perjanjian gadai perlu diketahui pihak-pihak yang terkait dalam suatu perjajian tersebut seperti pihak pertama (perusahaan umum pegadaian) dan pihak kedua (nasabah atau perseorangan) yang mana Pihak Pertama atau perusahaan umum pegadaian adalah pihak pemberi gadai atau pemberi pinjaman terhadap nasabah yang menggadaikan kepadanya sedangkan Pihak Kedua atau nasabah adalah pihak yang memiliki utang atau angsuran gadai terhadap pihak pertama atau perusahaan umum pegadaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kedudukan hukum antara kedua belah pihak dalam Perusahaan UmumPegadaian, dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah Perusahaan Umum Pegadaian apabila barang jaminan rusak/hilang. Penelitian ini mengetahui bahwa perusahaan pegadaian memberikan pergantian kerugian sebesar 125% dari nilai taksiran barang jaminan yang mengalami kerusakan/hilang yang disebabkan bukan karena Force Majeure (keadaan memaksa) dan membuat asuransi atas atas barang jaminan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum bagi nasabah Perusahaan Umum Pegadaian
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KALIMANTAN TENGAH Noor, Rico Septian
MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2018): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat telah tercantum dengan jelas di dalam Konstitusi di Indonesia pasca di amandemen, tepatnya ketentuan tersebut ada di dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Pasal ini memberikan posisi strategis terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di setiap wilayah Negara ini. Kehadiran masyarakat hukum adat merupakan suatu kenyataan sejarah yang tidak dapat dihindari atau disangkal oleh pemerintah. Berdasarkan konstitusi tersebut maka setiap Pemerintah Daerah diberi kewenangan membuat regulasi dalam rangka melindungi keberadaan suatu masyarakat hukum adat yang masih hidup di wilayahnya tidak terkecuali di Kalimantan Tengah. Namun, pada tataran implementatif berbagai regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah ternyata tidak berbanding lurus dengan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat tersebut, banyak persoalan, konflik antara masyarakat hukum adat dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah maupun investor. Perlu upaya yang baik agar norma-norma yang dibentuk tidak hanya dijadikan sebagai simbol perlindungan terhadap masyarakat hukum adat semata namun hendaknya benar-benar dapat terimplementasi dengan baik dan memberikan jaminan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat khususnya di Kalimantan Tengah.