cover
Contact Name
Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
Contact Email
jurnalhbbc@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhbbc@untag-sby.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune
ISSN : 2622982X     EISSN : 26229668     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 80 Documents
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1572 K/PDT/2015 BERDASARKAN PASAL 1320 DAN 1338 KUH PERDATA Amalia, Ifada Qurrata A’yun
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 1, Nomor 1 Agustus 2018
Publisher : Faculty of Law, University of August 17, 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (347.23 KB) | DOI: 10.30996/jhbbc.v1i1.1750

Abstract

Perjanjian yang melibatkan pihak asing yang dibuat dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia mempunyai akibat perjanjian tersebut batal demi hukum dengan dasar sudah bertentangan dengan Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Hal ini membawa komplikasi tersendiri dalam dunia pejanjian karena penggunaan bahasa Indonesia terkesan menjadi suatu Kaedah Memaksa yang jika dilarang akan berakibat dibatalkannya perjanjian.  Permasalahan yang akan diteliti tentang akibat hukum dari pembatalan perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dan batalnya perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam Putusan Nomor 1572 K/Pdt/2015 berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. Konsekuensi dari batalnya perjanjian tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau kembali kepada keadaan semula, sehingga akibat dari pembatalan perjanjian ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor asing yang ingin menanam modal di Indonesia sehingga usaha dalam membentuk kepastian hukum di masyarakat akan semakin susah. Oleh sebab itu peneliti menyarankan untuk mengubah frasa “wajib” pada ayat (1) agar dapat mencerminkan realitas yang berlaku, suatu perjanjian yang melibatkan pihak asing dibuat dalam 2 (dua) rangkap yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pihak asing tersebut, serta diperlukan kecermatan hakim dalam mengambil keputusan batal demi hukum suatu perjanjian. Kata kunci: Bahasa Indonesia, perjanjian, akibat hukum
PENGELOLAAN KEKAYAAN HAYATI DI KAWASAN “THE AREA” MENURUT UNCLOS 1982 [STUDI TENTANG NODUL POLIMETALIK (POLYMETALLIC NODULES)] H A S, Yasin Nur A; Soelistyo, Liem Tony Dwi; Agustin, Ika Shinta Utami Nur
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 1 Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, University of August 17, 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.052 KB) | DOI: 10.30996/jhbbc.v3i1.3073

Abstract

Beautiful and challenging seabed charms and rapid developments in technology for deep sea exploration and exploitation have occurred during the negotiations of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. The development of this technology can give us broader knowledge about wealth in the deep sea floor. Significantly known deposits on the seabed outside national jurisdiction and named the Area or "The Area" by UNCLOS, including phosphorus, aggregates, scale, sulfides, hydrates, oil, natural gas and many other substances undiscovered. In fact, due to changes in international market conditions and technical difficulties arising from the exploitation of polymetallic nodules, it is unlikely that these or other mineral resources will be commercially developed over the years. Other genetic resources related to certain marine minerals, which were discovered when UNCLOS was being negotiated, have generated great scientific and economic interest and could be the first resources of the Region to be exploited. UNCLOS has provided regulations and procedures to ensure effective protection of the protection and conservation of natural resources in the Area and prevention of damage to flora and fauna from harmful effects that may arise from activities in the Area. Also about how to cope better, scientifically, including the application of prevention criteria, threats and risks to vulnerable and threatened marine ecosystems and biodiversity in areas outside national jurisdiction. So this has led to the exploration of various potential approaches to their protection and management, using agreements and other relevant instruments based on general international law arrangements, particularly with UNCLOS 1982.Pesona dasar laut yang indah dan menantang serta perkembangan yang pesat dalam teknologi untuk eksplorasi dan eksploitasi laut dalam sudah terjadi selama perundingan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982. Atas perkembangan teknologi ini dapat memberi kita pengetahuan yang lebih luas lagi tentang kekayaan di dasar laut dalam. Endapan yang diketahui secara signifikan di dasar laut yang berada di luar yurisdiksi nasional dan di namai dengan Kawasan atau  ?The Area? oleh UNCLOS,  termasuk fosfor, agregat,  kerak, sulfida, hidrat, minyak, gas bumi dan masih banyak lagi zat-zat lainnya yang belum ditemukan. Sebenarnya, karena perubahan kondisi pasar internasional dan kesulitan teknis yang timbul sehubungan dengan eksploitasi nodul polimetalik, kecil kemungkinan sumber daya mineral ini atau lainnya akan dikembangkan secara komersial selama bertahun-tahun. Sumber daya genetik lainnya yang terkait dengan mineral laut tertentu, yang ditemukan ketika UNCLOS sedang dirundingkan, telah menimbulkan minat ilmiah dan ekonomi yang besar dan dapat menjadi sumber daya pertama dari Kawasan yang akan dieksploitasi. UNCLOS sudah memberikan peraturan dan prosedur untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap perlindungan dan konservasi sumber daya alam di Kawasan dan pencegahan terhadap kerusakan flora dan fauna dari efek berbahaya yang mungkin timbul dari kegiatan di Kawasan tersebut. Juga tentang bagaimana mengatasi secara lebih baik, secara ilmiah, termasuk penerapan kriteria pencegahan, ancaman dan risiko terhadap ekosistem laut yang rentan dan terancam serta keanekaragaman hayati di daerah di luar yurisdiksi nasional. Maka hal ini mendorong eksplorasi berbagai pendekatan-pendekatan yang potensial untuk perlindungan dan pengelolaannya, menggunakan perjanjian dan instrumen lain yang relevan berdasarkan pengaturan hukum  internasional umum, khususnya dengan UNCLOS 1982.
PENJUALAN ROGODI (ROTI GORENG MULYODADI) SEBAGAI USAHA BISNIS DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) DI DESA MULYODADI, KABUPATEN SIDOARJO Sukendar, Astria Yuli Satyarini; Raissa, Amanda; Michael, Tomy
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 1 Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, University of August 17, 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.045 KB) | DOI: 10.30996/jhbbc.v3i1.3058

Abstract

Micro Small Business (UMK) is an important business in village development. Micro Small Business, hereinafter referred to as UMK, has a very strategic role in supporting village economic development, and also national economy, because in this UMK activity it can save a lot of manpower from the village community itself, and UMK activities can assist in the distribution of results. village development. In addition, UMK activities can help to exploit the potentials in the village, starting from its natural resources, as well as the potential of its human resources. In the village of Mulyodadi, Mulyoayu, Sidoarjo Regency, the village community has the potential to make a bakery product named RoGoDi (Mulyodadi Fried Bread). With the presence of RoGoDi (Mulyodadi Fried Bread) in the village community Mulyodadi can exploit the potentials in the village. By utilizing natural resources consisting of bananas and supported by human resources who process natural resources, this is what makes RoGoDi (Mulyodadi Fried Bread) a typical product of Micro Small Enterprises (MSEs) in the Village of Mulyodadi.Usaha Mikro Kecil (UMK) merupakan suatu usaha yang penting di dalam pembangunan desa. Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya akan disingkat dengan UMK memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi desa, bahkan ekonomi nasional karena dalam kegiatan UMK ini dapat menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat desa itu sendiri, serta kegiatan UMK dapat berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan desa. Selain itu, kegiatan UMK dapat membantu memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut, mulai dari sumber daya alamnya, serta potensi sumber daya manusianya. Di Desa Mulyodadi, Mulyoayu, Kabupaten Sido-arjo, masyarakat desa tersebut memiliki potensi membuat sebuah produk roti yang diberi nama RoGoDi (Roti Goreng Mulyodadi). Dengan adanya RoGoDi (Roti Goreng Mulyodadi) ini masyarakat desa Mulyodadi dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Dengan meman-faatkan sumber daya alam berupa pisang dan didukung dengan sumber daya manusia yang mengo-lah sumber daya alam tersebut menjadikan RoGoDi (Roti Goreng Mulyodadi) sebagai suatu produk khas dari Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Mulyodadi.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PENJUALAN KARTU PERDANA ASING DI INDONESIA Hakim, Jefferson; Suryamah, Aam; Suwandono, Agus
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 1 Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, University of August 17, 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhbbc.v3i1.3012

Abstract

Business practitioners in Indonesia such as travel agents and other forms of business activities utilize overseas travel activities by the Indonesian people by selling starter packs or SIM cards or portable wifi that can be used abroad. Most people who travel abroad for more than 3 (three) days prefer to use foreign starter cards or foreign portable wifi due to more affordable prices compared to using international roaming services offered by Indonesian telecommunications service providers. However, the problem that arises is that there is no single regulation governing the sale of starter packs and portable wifi managed by foreign telecommunications service providers in Indonesia, both in terms of telecommunications and consumer protection. The research method that will be used in this research is normative juridical, which is an approach using various data sources such as articles of law, various legal theories, and the scientific work of scholars so as to create a system and basic rules to be applied in Indonesia. This study has a descriptive analytical specification that aims to provide an overview of the object studied through data and to provide concepts regarding the regulation of oversight of foreign prime card sales in Indonesia and the resolution of consumer disputes over prime card use by overseas consumers.Pelaku usaha di Indonesia seperti agen perjalanan maupun bentuk kegiatan usaha lainnya memanfaatkan kegiatan perjalanan ke luar negeri oleh masyarakat Indonesia dengan menjual kartu perdana atau SIM Card atau wifi portable yang dapat digunakan di luar negeri. Sebagian besar masyarakat yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk waktu lebih dari 3 (tiga) hari lebih memilih untuk menggunakan kartu perdana asing atau wifi portable asing dikarenakan harga yang lebih terjangkau dibandingkan dengan menggunakan jasa layanan jelajah internasioanl yang ditawarkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi Indonesia. Namun, permasalahan yang timbul adalah belum ada satu peraturan yang mengatur tentang penjualan kartu perdana maupun wifi portable yang dikelola oleh penyelenggara jasa telekomunikasi asing di Indonesia, baik dari segi telekomunikasi maupun perlindungan konsumen. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan berbagai sumber data seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, dan hasil karya ilmiah para sarjana sehingga menciptakan sistem dan dasar aturan untuk diterapkan di negara Indonesia. Penelitian ini memiliki spesifikasi berupa deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data serta memberikan konsep mengenai pengaturan tentang pengawasan penjualan kartu perdana asing di Indonesia serta penyelesaian sengketa konsumen atas tidak dapat digunakan kartu perdana oleh konsumen di luar negeri.
PRINSIP KEPERCAYAAN SEBAGAI FONDASI UTAMA KEGIATAN PERBANKAN Putera, Andika Persada
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 1 Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, University of August 17, 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1842.919 KB) | DOI: 10.30996/jhbbc.v3i1.2984

Abstract

Banking as an intermediary institution plays an important role in advancing the national economy as an intermediary between capital owners and users of funds. In carrying out its business activities, banks as business entities have special characteristics, which are obliged to maintain public trust which is a fundamental principle for banks because the existence of the banking industry is highly dependent on public trust as the owner of funds. The public funds deposited in the bank are used to finance the customer's credit. The magnitude of the role of the community in the banking industry, so that banks are also called trust institutions. That is, as a financial institution whose basic foundation is public trust. In this article, the things that will be discussed are first, bank business activities related to the Trust Principle. Second, the Trust Principle is the main foundation of banking in carrying out its business activities. This article is based on juridical-normative research with primary and secondary legal materials as secondary data on which the analysis is based. The results of the analysis are related to the implementation of daily bank activities (day to day activities) which include funding, lending and services, all of which require public confidence in order to develop properly and to maintain the existence of the bank. The principle of trust is a fundamental principle for banks because it serves as the main foundation of banks in carrying out their daily business activities, especially related to the collection of public funds (funding) as capital for bank lending.Perbankan sebagai lembaga intermediasi berperan penting dalam memajukan perekonomian nasional sebagai perantara antara pemilik modal dengan pengguna dana. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank sebagai badan usaha memiliki karakteristik khusus, yaitu wajib menjaga kepercayaan masyarakat yang merupakan prinsip fundamental bagi bank karena keberadaan industri Perbankan sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana. Dana masyarakat yang disimpan di bank itulah yang digunakan untuk membiayai kredit nasabahnya. Besarnya peran masyarakat pada industri perbankan, sehingga bank disebut juga sebagai lembaga kepercayaan. Artinya, sebagai suatu lembaga keuangan yang fondasi dasarnya adalah kepercayaan masyarakat. Dalam artikel ini, hal-hal yang akan dibahas adalah pertama, kegiatan usaha bank yang berkaitan dengan Prinsip Kepercayaan. Kedua, Prinsip Kepercayaan merupakan fondasi utama perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Artikel ini dibuat berdasarkan penelitan yuridis-normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder sebagai data sekunder yang menjadi dasar analisisnya. Hasil analisis adalah terkait dengan pelaksanaan kegiatan bank sehari-hari (day to day activities) yang meliputi funding, lending dan services, semuanya membutuhkan kepercayaan masyarakat agar dapat berkembang dengan baik serta guna mempertahankan keberadaan bank tersebut. Prinsip kepercayaan merupakan prinsip fundamental bagi perbankan karena berfungsi sebagai fondasi utama bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya sehari-hari, terutama terkait dengan penghimpunan dana masyarakat (funding) sebagai modal untuk penyaluran kredit bank.
PENYELESAIAN SENGKETA DI LAUT NATUNA UTARA Novianto, Rizal Dwi; Firmansyah, Dimas Agung; Pratama, Naufal Adi
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 1 Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, University of August 17, 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.862 KB) | DOI: 10.30996/jhbbc.v3i1.3074

Abstract

Indonesia is arguably one of the countries could be threatened by losses due to the action of China that illustrates or made nine points of new territory for the Natuna islands in the Riau Islands. Which of course with the threat of the Chinese state, will have a very significant effect on the Indonesian state. Can be seen in the gas-rich waters were impressed or seen to enter the territory of China's sovereignty. Judging from the legal aspect (juridical), the handling of the outer small islands currently requires an adequate, adequate set of laws in order to defend the territory and empower the conditions that occur. Reviewing various laws and regulations such as laws, government regulations, Presidential Decrees, and others relating to the handling or determination of boun-daries and borders of the State, including land areas and sea boundaries which when it becomes urgent or needed.Indonesia dapat dibilang salah satu Negara bisa saja terancam kerugian karena adanya aksi dari Cina yang menggambarkan atau membuat Sembilan titik wilayah-wilayah baru untuk kepulauan Natuna di Kepulauan Riau. Yang mana tentu dengan ancaman negara Cina tersebut, akan memberikan efekyang sangat berarti bagi negara Indonesia. Dapat dilihat dalam perairan kaya gas itu terkesan atau terlihat masuk wilayah kedaulatan China. Ditinjau dari aspek hukum (yuridis), penanganan dari pulau-pulau kecil terluar saat ini membutuhkan perangkat perundangundangan yang mencukupi, memadai dalam rangka mempertahankan wilayah dan memberdayakan keadaan yang terjadi. Peninjauan berbagai peraturan perundangundangan seperti Undang-undang, Peraturan pemerintah, Kepres, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penanganan atau penentuan batas dan perbatasan dari Negara baik mencakup wilayah darat maupun batas laut yang pada saat menjadi hal yang mendesak atau dibutuhkan.
IMPLIKASI USAHA PENAMBANG GALIAN C TERHADAP DEGRADASI KUALITAS MUTU LINGKUNGAN HIDUP SUNGAI (STUDI KASUS KECAMATAN PALASAH KABUPATEN MAJALENGKA) Sutrisno, Endang; Sutarih, Ayih; Artadi, Ibnu
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 1 Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, University of August 17, 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3326.019 KB) | DOI: 10.30996/jhbbc.v3i1.2685

Abstract

Quarrying C Mining Activities, which are carried out by residents in the river area in Majalengka Regency, are mining sand individually or in groups in the form of traditional micro and medium enterprises. The existence of the business is carried out with various limitations namely minimal technology, the existence of limited human resources, small capital aspects and activities carried out by ignoring the licensing factor by referring to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Traditional miners must have a People's Mining License (IPR) granted by the local Regional Government. The fact is that the mining activities are carried out without a permit and public policies are needed from the continuous support of the local government to maintain the environmental quality of the river basin. The formulation of the problem is how is the implementation of Majalengka District Government's policy to maintain the quality of the river's environmental quality? And how is the legal understanding of traditional illegal miners in the District of Palasah Majalengka Regency to build awareness and legal compliance? This study uses the hermeneutic paradigm with the aim of understanding the interaction of actors who are involved or involved themselves in a social process, including social processes that are relevant to legal issues. The so-called actors in this research are the traditional illegal miners in Palasah Sub-District, Majalengka Regency. The legal basis for local community control of sand mining activities carried out naturally and is handed down for more than 50 (fifty) years. However, the legal basis for the control is not enough, in this case the people conducting sand mining must have a People's Mining License (IPR) granted by the local government as regulated in Article 1 paragraph (10) of Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining.Kegiatan Penambangan Galian C, yang dilakukan oleh penduduk di kawasan sungai di Kabupaten Majalengka yaitu penambangan pasir secara perorangan atau berkelompok dalam bentuk usaha kecil mikro dan menengah secara tradisional. Eksistensi usaha tersebut dilakukan dengan berbagai keterbatasan yaitu minim teknologi, keberadaan sumber daya manusia yang terbatas, aspek permodalan kecil serta kegiatan yang dilakukan dengan mengabaikan faktor perizinan dengan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.  Penambang tradisioanl harus mempunyai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat. Faktanya aktivitas penambangan tersebut, dilakukan tanpa adanya izin dan dibutuhkan kebijakan publik dari keberpihakan Pemerintah Daerah setempat secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup kawasan sungai. Rumusan masalahnya bagaimanakah implementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk menjaga kualitas mutu lingkungan hidup sungai? Dan bagaimanakah  pemahaman hukum penambang liar tradisional di Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum? Penelitian ini menggunakan paradigma hermeneutika dengan tujuan untuk memahami interaksi para aktor yang tengah terlibat atau melibatkan diri ke dalam suatu proses sosial, termasuk proses-proses sosial yang relevan dengan permasalahan hukum. Yang disebut aktor dalam penelitian ini adalah para penambang liar tradisional yang ada di Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka. Dasar hukum penguasaan oleh masyarakat lokal atas kegiatan penambangan pasir yang dilakukan yang terjadi secara alamiah dan turun temurun selama 50 (lima puluh) tahun lebih. Akan tetapi, dasar hukum penguasaan tersebut tidaklah cukup, dalam hal ini masyarakat yang melakukan penambangan pasir harus mempunyai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat sebagaimana yang diatur  dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
THE BANKRUPTCY OF FOREIGN CAPITAL COMPANIES AND INDONESIAN LABOR PROTECTION Farahni, Fadilah Nariza
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 1 Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, University of August 17, 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1525.074 KB) | DOI: 10.30996/jhbbc.v3i1.3007

Abstract

Indonesia as a destination for investment will open an opportunity to foreign investor to come and invest their money in Indonesia. As the time goes by, those foreign companies cannot survive due to tight competition that may lead to bankruptcy. In Indonesia, Law No. 37 Year 2004 about bankruptcy and debt moratorium/suspension of payment has not been arranged it in detail about foreign stock company bankruptcy. Therefore, this research aims to examine 2 aspects, which are first, to show that foreign stock company in Indonesia can be bankrupted. Second, to explain the rights of Indonesian employees that works in that bankrupted company. From this research, we found that foreign stock company in Republic of Indonesia area can be bankrupted based on Act No. 25 Tahun 2007 about capital investment, which says that foreign capital investment must be in a form of Limited Liability Company based on the Indonesian law. This clearly states that foreign stock company in Indonesia should obey the law and order of Republic of Indonesia. Indonesian labor's rights for the labour who works for foreign stock company that experiences bankruptcy based on Labour Law No. 13 Year 2003 Act 165 states that the labor's rights include: severance payments, long service payment and com-pensation payment.
SELEBGRAM DIKENAKAN PAJAK? Novitasari, Indah
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 1 Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, University of August 17, 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhbbc.v3i1.3078

Abstract

-Indonesian State Revenues need to increase from year to year. Efforts in increasing the Indonesian State Revenues can be made by boosting tax revenues. A new and current phenomenon occurs in the world of taxation because of the emergence of a special expertise in promoting an item or service through Instagram social media, known as Selebgram (Celebrity Instagram). Selebgram receives monetary rewards for its services in promoting an item or service, and users of this Selebgram service are generally Online Shop owners who want their products to be known then their sales are expected to increase after being promoted by the Selebgram. The money received by this program if accumulated within one month, for example, can fulfill the category as income. With this fact, but Indonesia has not been able to accommodate the basis for the imposition of the Selebgram income tax, the procedure for reporting income, how income categories can be taxed, and other confusing matters and have not found a solution. The Directorate General of Tax for the time being only relies on a system they call the Social Network Analytic System but is still opaque in its implementation and supervision. This clearly shows the absence of legal norms, the absence of legal certainty in regulating the procedures for collecting income tax for Selebgram. The writing of this scientific article uses the method of normative legal research with the method of law approach, historical approach and comparative approach. The problem in this scientific article has the objective to find out how to arrange income tax collection for celebrities.Pendapatan Negara Indonesia dari tahun ke tahun perlu mengalami peningkatan. Upaya dalam melakukan peningkatan Pendapatan Negara Indonesia dapat dilakukan dengan mendongkrak penerimaan pajak. Sebuah fenomena baru dan kekinian terjadi dalam dunia perpajakan karena munculnya suatu keahlian khusus dalam mempromosikan suatu barang atau jasa melalui media sosial Instagram yang dikenal dengan sebutan Selebgram (Selebriti Instagram).  Selebgram menerima imbalan berupa uang atas jasanya dalam mempromosikan suatu barang atau jasa, dan pengguna dari jasa Selebgram ini umumnya adalah pemilik Toko Online (Online Shop) yang ingin produknya dikenal kemudian penjualannya diharapkan mengalami peningkatan setelah dipromosikan oleh Selebgram tersebut. Uang yang diterima oleh Selebgram ini apabila diakumulasikan dalam jangka waktu satu bulan misalnya, dapat memenuhi kategori sebagai penghasilan. Dengan fakta demikian, tetapi Indonesia belum mampu mengakomodir tentang dasar pengenaan pajak penghasilan Selebgram, tata cara melaporkan penghasilannya, kategori penghasilan yang bagaimana dapat dikenakan pajak, dan hal-hal membingungkan lainnya dan belum mendapatkan solusi. Direktorat Jendral Pajak untuk sementara waktu hanya mengandalkan suatu sistem yang mereka sebut dengan Social Network Analitics System tetapi masih buram pelaksanaan dan pengawasannya. Hal ini jelas menunjukkan adanya kekosongan norma hukum, tidak adanya kepastian hukum dalam mengatur tata cara pemungutan pajak penghasilan bagi Selebgram. Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan undang-undang, pendekatan historis dan pendekatan komparatif. Permasalahan dalam artikel ilmiah ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemungutan pajak penghasilan bagi Selebgram.
AKIBAT HUKUM PENGALIHAN HAK TANGGUNGAN TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR DALAM TINJAUAN ASAS KESEIMBANGAN DAN ITIKAD BAIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN Binsneyder, Meike; Rosando, Abraham Ferry
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3, Nomor 1 Februari 2020
Publisher : Faculty of Law, University of August 17, 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhbbc.v3i1.3052

Abstract

The process of buying a house through a Home Ownership Credit is always encountered problems with installment payment problems, so that the buyer is exposed to default because he does not pay the installments according to the agreement signed between the buyer and the bank. The effort taken by the buyer to avoid default in the form of a foreclosure or auction of a house is to sell to a third party. The act of the buyer transferring the ownership of the house when the credit process has not been completed to a third party raises legal problems when in the process of transfer (take over) without the knowledge of the lending Bank, such as the detention of the land deed by the Bank which is still on behalf of the first debtor. This study uses a normative approach and a case approach to review the decision No. 80 / Pdt.G / 2015 / PN.Sda on the issue of transferring credit to third parties without the knowledge of the bank, namely the National Savings Bank that provides credit. This study concludes that the court's decision to accept claims from the plaintiff (third party), although only based on evidence in the form of a stamped purchase agreement, proof of installment payments and land and building tax in a timely manner which is assessed as good faith as stated in Article 55 ( 2) Law Number 01/2011 and the provisions of Article 1338 (1) of the Civil Code is valid. Legal considerations in court decisions refer to good faith, and arguments about the application of the principle of balance in agreements that both parties should fulfill and implement the agreement, although the position of the State Savings Bank is stronger but it must be balanced with the obligation to fulfill good faith. In addition, the principle of protecting the rights of debtors in a home purchase credit agreement, in accordance with Article 4 of the UUPK, the buyer or debtor is entitled to obtain documents that are used as collateral for the duration of the credit process.Proses pembelian rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah sepanjang waktu selalu dijumpai masalah kendala pembayaran angsuran, sehingga pihak pembeli terkena wanprestasi karena tidak membayar angsuran sesuai kesepakatan yang ditandatangani antara pihak pembeli dengan pihak bank. Upaya yang dilakukan pihak pembeli untuk menghindari wanprestasi berupa penyitaan atau pelelangan atas rumah adalah menjual pada pihak ketiga. Tindakan pembeli yang mengalihkan kepemilikan rumah saat proses kredit belum selesai ke pihak ketiga menimbulkan masalah hukum bilamana dalam proses pengalihan (take over) tanpa sepengetahuan pihak Bank pemberi kredit, seperti penahanan akta tanah oleh pihak Bank yang masih atas nama debitur pertama. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan kasus untuk mengkaji putusan No. 80/Pdt.G/2015/PN.Sda  atas masalah pengalihan kredit  pada pihak ketiga tanpa sepengatahuan pihak bank, yaitu Bank Tabungan Negara yang memberikan kredit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan pengadilan yang menerima tuntutan dari penggugat (pihak ketiga) meskipun hanya berdasarkan bukti berupa surat perjanjian jual beli bermaterai cukup, bukti pembayaran angsuran dan pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu yang dinilai sebagai itikat baik seperti yang tertera dalam Pasal 55 (2) UU Nomor 01/2011 dan ketentuan Pasal 1338 (1) KUH Perdata adalah sah. Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan mengacu pada itikad baik, dan argumentasi tentang penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian yang semestinya kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian, meskipun kedudukan pihak Bank Tabungan Negara lebih kuat namun harus diimbangi kewajiban untuk memenuhi itikad baik. Selain itu asas perlindungan hak debitur pada perjanjian kredit pembelian rumah, sesuai Pasal 4 UUPK pihak pembeli atau debitur berhak memperoleh dokumen yang dijadikan jaminan selama proses kreditnya selesai.