cover
Contact Name
Ridwan Arifin
Contact Email
ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
lesrev@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Lex Scientia Law Review
ISSN : 25989677     EISSN : 25989685     DOI : -
Core Subject : Social,
Lex Scientia Law Review (LeSRev) is a peer reviewed journal organized by Undergraduate Law Student, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia. The Journal published biannual every May and November. LeSRev is intended to be a scientific and research journal for all undergraduate law students with focus journal, but not limited to, criminal law, private and commercial law, constitutional and administrative law, environmental law, human rights law, international law, customary law, tax law, Islamic law, and all related issues concerning to legal studies. The Journal publishes contemporary articles on law, book review, and case analysis, and the Journal published within Bahasa and English both print and online version.
Arjuna Subject : -
Articles 88 Documents
Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Hadi, Syaiful; Alfath, Tahegga Primananda; Syarifudin, Trianita Yandhini
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (705.54 KB) | DOI: 10.15294/lesrev.v2i2.27591

Abstract

Reklamasi wilayah pesisir menjadi kian marak dipelbagai daerah, dengan dalih peningkatan investasi dan pendapatan daerah, perizinan untuk melakukan reklamasi seakan mudah, BUMN/BUMD atau swasta dijadikan mitra kerjasama oleh pemerintah sebagai pelaksana proyek reklamasi. Proyek reklamasi yang dilegalkan oleh pemerintah didasarkan atas akan adanya konservasi laut, investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pembangunan hunian tepi laut. Padahal proyek reklamasi tersebut bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat sekitar khususnya masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Privatisasi dan komodifikasi sumber daya laut yang kemudian menggusur keberadaan masyarakat pesisir dan menghilangkan akses mereka terhadap penghidupannya, hal ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan hal tersebut, masalah hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pertama, kewajiban pemerintah dalam perlindungan hak asasi manusia terhadap masyarakat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kedua, apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan peraturan dibawahnya telah memberikan akses perlindungan terhadap hak asasi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia Selian, Della Luysky; Melina, Cairin
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (566.523 KB) | DOI: 10.15294/lesrev.v2i2.27589

Abstract

Sejak digulirkannya reformasi tahun 1998, wacana dan gerakan demokrasi terjadi secara massif dan luas di Indonesia. Hasil penelitian UNESCO menyatakan bahwa mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para pendukungnya yang berpengaruh. Tulisan ini mencoba melihat bagaimana pemenuhan dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia dan kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM).
Membumikan Pancasila Arti Penting Menegakkan Ham Sebagai Tameng Toleransi Keberagaman Wicaksono, Indra
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.168 KB) | DOI: 10.15294/lesrev.v2i2.27590

Abstract

Pentingnya membumikan pancasila guna menegakkan HAM sebagai tameng toleransi keberagaman. Dengan mengetahui tentang intoleransi dapat melanggar HAM dan mengetahui peran sila-sila dalam pancasila guna menghadapi intoleransi keberagaman. Namun demikian tafsiran itu dijabarkan melalui pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan salah satunya seperti yang dinyatakan dalam pasal 28E UUD NRI 1945 dan didalam pasal 22 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jika hak yang dimaksud dalam pasal tersebut dirampas oleh orang lain maka yang akan terjadi adalah intoleransi keberagaman yang melanggar HAM. Sila dalam pancasila itu sendiri memiliki peran penting dalam menghadapi intoleransi ini. Lima sila pancasila tersebut merupakan wujud dari persatuan warga negara Indonesia atas perbedaannya.
Kebebasan Beragama Dan Ranah Toleransinya Faridah, Siti
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.668 KB) | DOI: 10.15294/lesrev.v2i2.27585

Abstract

Pembentukan hukum tidak lepas dari putusan-putusan hakim (judge made law) yang terkait dengan penegakan hukum, sedangkan penegakan hukum pada hakikatnya adalah merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum ide-ide hukum menjadi kenyataan. Tulisan ini mengkaji tentang aspek-aspek hak asasi manusia dalam negara hukum, antara hukum progresif dan hukum positif. Hukum Progresif adalah hukum pro keadilan dan pro rakyat , artinya dalam berhukum para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran, empati, kepedulian kepada rakyat dan ketulusan dalam penegakan hukum.
Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Yang Bekerja Di Luar Negeri Febriyanto, Triyan; Rohman, Agus Taufiqur
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (792.701 KB) | DOI: 10.15294/lesrev.v2i2.27586

Abstract

Untuk melindungi TKI yang bekerja di luar negeri ( w o r k in overseas ), pemerintah telah menetapkan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan peraturan pelaksa-naannya. Meskipun demikian TKI belum dapat terlindungi secara layak baik pada tahap pra penempatan ( pre - placement ), saat penempatan ( during placement ), dan setelah penempatan ( post - placement ). Berbagai kasus menimpa TKI yang bekerja di luar negeri seakan tidak mengenal kata akhir mulai dari tindakan kekerasan, pelecehan seksual, upah, jam kerja, dan waktu istirahat yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, dan lain-lain yang melanggar harkat dan martabat manusia.
Ham Di Meja Hijau: Sebuah Review Buku “Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, R. Wiyono” Pranadamedia, Jakarta 2015 Maryoga, Yuwanda Tri
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lesrev.v2i2.27588

Abstract

Korupsi Dalam Kajian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ryana, Pricilia; Idzati, Aisy
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.824 KB) | DOI: 10.15294/lesrev.v2i2.27583

Abstract

HHubungan antara Korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM) nampaknya belum begitu banyak dibicarakan dikalangan akademisi dan praktisi, bahkan belum begitu banyak literatur atau buku teks tentang hal ini. Ini mungkin disebabkan oleh karena substansi korupsi atau tindak pidana korupsi secara tekstual tidak menyinggung secara langsung hubungan substantif korupsi dengan HAM. Fenomena korupsi telah menghasilkan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, serta buruknya pelayanan publik. Dan akibat dari korupsi penderitaan selalu dialami oleh masyarakat miskin.
Gugatan Classs Action Dalam Kasus Ham: Sebuah Review Buku “Stigma 65 Strategi Mengajukan Gugatan Class Action, Restaria F Hutabarat (Ed.)”, Yayasan Obor Pustaka Indonesia, Jakarta 2013 Sukma, Via Melati
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (653.435 KB) | DOI: 10.15294/lesrev.v2i2.27584

Abstract

Kajian Hak Asasi Manusia Dalam Negara The Rule Of Law: Antara Hukum Progresif Dan Hukum Positif Setiaji, Mukhamad Luthfan; Ibrahim, Aminullah
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.867 KB) | DOI: 10.15294/lesrev.v2i2.27580

Abstract

Pembentukan hukum tidak lepas dari putusan-putusan hakim ( judge made law ) yang terkait dengan penegakan hukum, sedangkan penegakan hukum pada hakikatnya adalah merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuantujuan hukum ide-ide hukum menjadi kenyataan. Tulisan ini mengkaji tentang aspek-aspek hak asasi manusia dalam negara hukum, antara hukum progresif dan hukum positif. Hukum Progresif adalah hukum pro keadilan dan pro rakyat , artinya dalam berhukum para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran, empati, kepedulian kepada rakyat dan ketulusan dalam penegakan hukum.
Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila Ceswara, Dicky Febrian; Wiyatno, Puji
Lex Scientia Law Review Vol 2 No 2 (2018): Kajian Hak Asasi Manusia Antara Perlindungan, Pemenuhan, dan Penegakan Hukum
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.271 KB) | DOI: 10.15294/lesrev.v2i2.27581

Abstract

Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan UndangUndang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada pancasila. Yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garisgaris yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila.