cover
Contact Name
Muhamad Azhar
Contact Email
azhar@live.undip.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
alj@live.undip.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Administrative Law & Governance Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 26212781     DOI : -
Administrative Law & Governance Journal (e-ISSN 2621-2781) or abbreviated as ALJ is a scientific journal as a forum for lecturers and students who explore and interest the Law of State Administration in Indonesia. Containers for research publications of lecturers and research publications. ALJ is present as one of the implementation and actualization of Tri Darma from higher education activities. ALJ is also present as a means to express new thoughts in the field of State Administrative Law, included in the specific theme as follows: Administration tax law, law of administrative court, employment law, licensing law, state finance law, tax court law, state apparatus law, migrant workers administration, environmental law, forestry law, administration on mining & energy law, biotechnology law, government law, public service law, medical & biomedical law, legal aspect of e-government, and legal aspects of administration development.
Arjuna Subject : -
Articles 158 Documents
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Suhartoyo, Suhartoyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1145.324 KB) | DOI: 10.14710/alj.v1i1.49-66

Abstract

Penelitian ini betujuan untuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh peserta bpjs kesehatan dalam pelayanan di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu. Penelitian ini merupkan penelitian ilmu hukum dengan pendekatan hukum normatif serta dianalisis dengan analisis sintesis. Hasil penelitian menjukan bahwa Pelaksanaan program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu telah berjalan cukup baik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu disebabkan karena kurangnya pengetahuan peserta BPJS Kesehatan mengenai syarat-syarat yang harus diajukan untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan program BPJS tersebut adalah dengan memberikan edukasi terhadap peserta BPJS Kesehatan yang belum memenuhi persyaratan saat akan berobat dan tetap memberikan kesempatan kepada pasien tersebut untuk dapat berobat.Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja/Buruh, BPJS Kesehatan
Klaim Rumah Sakit Kepada BPJS Kesehatan Berkaitan Dengan Rawat Inap Dengan Sistem INA– CBGs Suhartoyo, Suhartoyo
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.958 KB) | DOI: 10.14710/alj.v1i2.182-195

Abstract

This study aims to find out the hospital problem for the body organizing the health service (BPJS) with INA-GBGs system. The research method used in this research is normative law research, using a written approach (legal approach), and conceptual approach (conceptual approach), then after that analysis using site analysis. The database analysis base uses primary data and secondary data that allows the author of the data needed directly through the literature and the literature. The results showed that the compilation of the Ministerial Regulation no. 27 of 2014 concerning the basics of the Indonesian case base system and Permenkes No. 28 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of the National Health Insurance Program. This is due to the availability of equipment for the payment of Hospital to BPJS which berorintasi on the frequency of health professions in the Hospital, through the sorting and classification of the hospital.Keywords: hospital claims, BPJS, inpatient With INA-GBGs system
Partisipasi Masyarakat Sebagai Basis Kebijakan Penataan Ruang Publik dan Ruang Terbuka Hijau Kota yang Berkelanjutan Adiyanta, F.C. Susila
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (880.602 KB) | DOI: 10.14710/alj.v1i1.1-8

Abstract

Pembangunan sebagai suatu kegiatan dapat mempengaruhi dan membawa dampak terhadap lingkungan serta alam sekitarnya. Berbagai aktivitas pembangunan di perkotaan membawa perubahan atas fungsi dan peruntukan tanah pada suatu kawasan harus disusun berdasarkan perencanaan tata ruang kota, prosedur teknis, kelembagaan, maupun pranata hukum. Berdasarkan fokus kajian tentang partisipasi masyarakat sebagai basis kebijakan penataan ruang publik dan ruang terbuka hijau kota yang berkelanjutan, hasil penelitian dengan pendekatan non doktrinal ini menunjukkan bahwa ruang publik dan ruang hijau kota merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari tata ruang kota dengan fungsi utama sebagai sarana interaksi sosial masyarakat kota, jantung keseimbangan ekosistem serta lingkungan hidup kota, serta wujud ekspresi nilai-nilai sosial, ekonomo, budaya dan aktualisasi wajah kehidupan masyarakat kota. Rekomendasi penelitian ini adalah diperlukan penegakan hukum dengan menindak dan pengenaan sanksi yang tegas dan berat kepada semua pihak yang kurang memperhatikan bahkan melanggar peraturan terkait aspek lingkungan, seperti ruang terbuka hijau di kawasan permukiman.Kata Kunci: Kebijakan Penataan Ruang Publik Dan Terbuka Hijau, Partisipasi Masyarakat
Konsep dan Praktek Ruang Lingkup Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Sujoko, Ajik
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 3 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v3i3.442 -463

Abstract

Abstract This study poses a problem with the status of PTN Legal Entity assets and how the concept of the financial scope of PTN Legal Entities. This research is legal research using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The result of the research shows that PTN Legal Entities manage funds sourced from the APBN and other than APBN. The management of funds sourced from the APBN is subject to the scope of state finances, while the management of funds other than the APBN is subject to the independent regulations of PTN Legal Entities. The assets of PTN Legal Entities originating from APBN and other than APBN become assets of PTN Legal Entities as public legal entities. Legal Entity PTN manages finances sourced from the APBN and other than the APBN, but in the management aspect, it is separated from the APBN. The concept of the scope of PTN Legal Entity Finance is interpreted as a part of public finance, not as State finance. Keywords: PTN legal entity, public finance, state finance  Abstrak Penelitian ini mengajukan permasalahan bagaimana status kekayaan PTN Badan Hukum dan bagaimana konsep ruang lingkup keuangan PTN Badan Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian bahwa PTN Badan Hukum melakukan pengelolaan dana yang bersumber dari APBN dan selain APBN. Pengelolaan dana yang bersumber dari APBN tunduk pada lingkup keuangan Negara sedangkan dan pengelolaan dana dari selain APBN tunduk pada peraturan mandiri dari PTN Badan Hukum. Kekayaan PTN Badan Hukum  yang bersumber dari APBN dan selain APBN menjadi kekayaan PTN Badan Hukum sebagai badan hukum publik. PTN Badan Hukum mengelola keuangan yang bersumber dari APBN dan selain APBN, namun dalam aspek pengelolaannya dipisahkan dari APBN. Konsep lingkup Keuangan PTN Badan Hukum dimaknai dari bagian keuangan publik bukan dimaknai sebagai keuangan Negara. Kata Kunci: PTN Badan Hukum, keuangan publik, keuangan Negara
Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan sebagai Stimulus Peningkatan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi Evaluatif Normatif Kebijakan Perpajakan Nasional) Adiyanta, FC Susila
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (814.567 KB) | DOI: 10.14710/alj.v1i2.165-181

Abstract

Elemination of  tax administration sanction is the government's efforts to expand the number of taxpayers to increase state revenues. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakanis the removal of sanctions facility income tax an individual or entity. The abolition of interest on underpaid tax that can be enjoyed by the people who do not have a Taxpayer Identification Number (TIN) or who already have a TIN on January 1, 2008. With the kebijakan kebijakan kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan, the subject of taxes that do not have TIN are encouraged to register as taxpayers. However, government policy as a form of a taxpayer's facility is limited implementation until the end of 2008. Can occur, the program will be constrained if there is still a poor perception and assessment of public service officers who carried out the tax.  Keywords: tax administration sanction, tax revenues
Government Oversight Function in Implementation of Large-Scale Social Limitation of COVID-19 in Indonesia Kaharuddin, Kaharuddin
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 3 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v3i3.569 - 577

Abstract

Indonesia is one of the country that get the big impact because of COVID-19. This COVID-19 have been declared as pandemic by WHO. Indonesia use the Large-scale Social Limitation as their way to prevent the increase of people get infected because of this pandemic. This study will examine the oversight of implementation of Large-scale Social Limitation in Indonesia from the eyes of government. Also, will examine how the government using their power in the middle of this pandemic. In the end, we will know what really government do and how the oversight running. The result of the study are, first,  The government is the party that has the right to design, create, and implement regulations in people's lives. Government can control the society with the regulations that are made by them. Second, Government has obligations to serve the best service for their people. In general, government services include public services and civil services which are respect to the equality. The Government of Indonesia issued several policies such as Presidential Decree (Keppres) Number 7 of 2020 concerning the Task Force for the Acceleration of Covid-19 Handling (amended through Presidential Decree (Keppres) No. 9 of 2020.), Government Regulations (PP) Number 21 Year 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in the framework of the Acceleration of Covid-19 Handling.
Kebijakan Tax Amnesty dan Fungsinya Bagi Negara Sa’adah, Nabitatus
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 1 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (626.081 KB) | DOI: 10.14710/alj.v1i1.44-47

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan tax amnesty berjalan yang dihubungkan dengan fungsi kebijakan tersebut bagi kemajuan negara, khususnya kemajuan dari aspek ekonomi. Metode penelitian merupakan penelitian hukum yang dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan pengampunan pajak dipandang pemerintah sebagai cara yang paling cepat untuk memperoleh dana dalam rangka memulihkan persoalan melemahnya perekonomian di Indonesia. Pengampunan pajak dalam jangka panjang juga diharapkan dapat sebagai titik pijak untuk meningkatkan penerimaan negara melalui kegiatan investasi yang ditanamkan, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak maupun peningkatan pertumbuhan ekonomi makro.Kata Kunci: Kebijakan, Tax Amnesty, Ekonomi Makro, Negara
Tinjauan Komparatif atas Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Salah Satu Obyek Pajak Kabupaten/Kota Dengan Beberapa Jenis Pajak Pusat Sa'adah, Nabitatus
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.515 KB) | DOI: 10.14710/alj.v1i2.103-105

Abstract

This study aims to know tax collection tax as one of the object of tax district/city with some type of tax center. The research method used in this research is normative legal research using qualitative analysis. The results showed that the Tax Income Tax Income Tax (PPh) and Value Added Tax (VAT) no the same effect. Keywords: Local Tax, Central Tax, Tax Object, Tax Collection
Analisis Statistik (Statistical Analysis) untuk Penelitian Hukum Adiyanta, F.C. Susila
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 3 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v3i3.536 -553

Abstract

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk ditelaah tentang dimensi filosofis dari penjelasan statistik, korelasi variabel dalam analisis statistik (statistical analysis), penalaran kuantitatif (quantitative reasoning) dalam analisis sosial, khususnya dalam studi Ilmu Hukum, kendala dan kelemahannya untuk penelitian Ilmu Hukum. Dengan menggunakan metode empiris serta model studi kepustakaan, peneiltian ini dharapkan dapat memjelaskan berbagai pemahaman tentang penggunaan analisis statistik bagi penelitian Ilmu Hukum. Berdasarkan analisis daan diskusi penelitian ini memperoleh simpulan, yaitu: sebagai salah satu metode di dalam memberikan penjelasan dalam penelitian ilmu sosial, khususnya bagi Ilmu Hukum, analisis statistik mempunyai kelebihan-kelebihan seperti, dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat antara satu variabel dengan variable lainnya kedalam bentuk angka-angka, walaupun belum merupakan kesimpulan namun hasil analisis statistik tersebut dapat dijadikan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Analisis statistik juga mempunya banyak kendala dan kelemahan-kelemahan, seperti; banyaknya biaya yang dibutuhkan didalam melakukan penelitian, waktu dan tenaga yang juga tidak sedikit harus dikorbankan, serta terdapat adanya data bias yang menyebabkan kurang akuratnya hasil penelitian tersebut. Namun, analisa statistik dapat dijadikan sebagai penopang dan / atau pendukung dari metode analisa yang lain di dalam melakukan penelitian sehingga kesimpulan yang diperoleh lebih akurat. Kata kunci: Analisis Statistik, Ilmu Hukum Abstract The aim of this study is to examine the philosophical dimensions of statistical explanations, variable correlation in statistical analysis, quantitative reasoning in social analysis, particularly in the study of law, the constraints and weaknesses for legal research. By using empirical methods and literature study models, this research is expected to explain various understandings about the use of statistical analysis for legal research. Based on the analysis and discussion of this research, there are conclusions, namely: as one of the methods in providing explanations in social science research, especially for legal studies, statistical analysis has advantages such as being able to explain the existence of a cause-and-effect relationship between one variable and another. in the form of numbers, although not yet a conclusion, the results of the statistical analysis can be used as a reference for further research. Apart from these advantages, statistical analysis also has many obstacles and weaknesses. As; the large amount of costs required in conducting the research, time and energy that are also not small must be sacrificed, and there is biased data that causes inaccurate research results. However, statistical analysis can be used as a support and / or support for other analytical methods in conducting research so that the conclusions obtained are more accurate. Keywords: Statistical Analysis, Law Science
Kebijakan Penguatan Kewajiban Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Solechan, Solechan
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (548.222 KB) | DOI: 10.14710/alj.v1i2.196-205

Abstract

This study aims to find out the policy of transfer of knowledge of foreign workers in Indonesia. In addition, to know the policy of transfer of knowledge on the labor legislation law has guaranteed the implementation of knowledge transfer in the framework of the protection of Indonesian labor force. Research method in this research is legal research (legal research), that is by using library research data (library research), using statutory approach approach (statutory approach). The results showed that the transfer of knowledge has been regulated in the legislation in Indonesia. But the arrangement is still very general and sectoral.  Keywords: Transfer of Knowledge, Manpower, Policy

Page 1 of 16 | Total Record : 158