cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan
ISSN : -     EISSN : 25976907     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Keperdataan.
Arjuna Subject : -
Articles 280 Documents
PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN MELALUI HUKUM ADAT DI KECAMATAN PERMATA KABUPATEN BENER MERIAH Yusuf, Kartika; Mansur, Teuku Muttaqin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (447.58 KB)

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, Aceh, faktor penyebab terjadinya sengketa perjanjian bagi hasil, dan cara penyelesaian sengketa tersebut. Metode yang digunakan ialah metode yuridis empiris, melalui studi kepustakaan dan wawancara lapangan.  Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan dilakukan secara lisan (hukum adat) dan tanpa dihadiri para saksi, perbuatan ini terjadinya sengketa. Penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan dilakukan secara musyawarah kekeluargaan dan upacara adat gayo yang disebutdengan?Tepung Tawar Dedingin Sejuk Celala Bengi.?Disarankan kepada masyarakat Kabupaten Bener Meriah yang melakukan praktik perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan dalam pelaksanaannya untuk turut melakukan perjanjian secara tertulis. Kepada Masyarakat sebaiknya melaksanakan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan dengan mengikuti aturan yang telah diatur oleh hukum adat setempat. Pemerintah dan perangkat hukum adat di kabupaten Bener Meriah diharapkan untuk mensosialisasikan ke setiap desa/kampung agar mengikuti sebagai panutan hukum adat serta mengaplikasikan ke dalam kegiatan sehari-hari.
WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAPANGAN FUTSAL DI KOTA BANDA ACEH Rahmadzi, Rahmadzi; Bintang, Sanusi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.378 KB)

Abstract

Pasal 1320 KUHPerdata, dikatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi pada setiap perjanjian, sebab dengan dipenuhinya syarat-syarat inilah suatu perjanjian itu berlaku sah. Keterangan Pasal 1320 ayat (1) dan (2) KUHPerdata disebut sebagai unsur subjektif, dan Pasal 1320 ayat (3) dan(4) KUHPerdata disebut sebagai unsur obejektif. Pelanggaran terhadap unsur subjektif berarti perjanjian tersebut dapat diminta untuk dibatalkan melalui upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan kepada pengadilan Negeri. Penulisan artikel ini bertujuan untuk implementasi perjanjian sewa menyewa lapangan Futsal di  Kota Banda Aceh., menjelaskan faktor penyebab wanprestasi yang pernah timbul dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lapangan futsal di Kota Banda Aceh. dan, untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa lapangan futsal yang dilakukan oleh konsumen di bawah umur. Data yang diperlukan dalam tulisan ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan dengan cara mewawancarai responden dan informan, data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku teks, peraturan Perundang-Undangan, serta pendapat parasarjana yang berkenaan dengan masalah yang di teliti. Hasil penelitian diketahui bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Untuk itulah sewa menyewa masih dirasa sangat penting termasuk di dalamnya adalah sewa menyewa lapangan futsal, Faktor penyebab terjadinya wanprestasi di dalam perjanjian sewa menyewa lapangan futsal yang sering terjadi adalah penyewa tidak mengindahkan peraturan baku yang telah diterapkan oleh pemilik lapangan futsal, misalnya bersandar di jaring pembatas lapangan sehingga dapat merusak jaring tersebut, memakai sepatu yang tidak dipruntuhkan untuk bermain futsal, sehingga rumput akan cepat rusak, meludah di dalam lapangan, tidak cukup anggota pemain, sehingga melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak, Upaya Penyelesaian yang ditempuh akibat terjadinya wanprestasi dengan cara musyawarah mufakat agar tercapainya perdamaian antara pihak pemilik lapangan futsal dengan penyewa. Saran kepada pihak pimilik lapangan futsal agar menyempurnakan subtansi perjanjian sewa menyewa lapangan futsal dengan menambahkan ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan, Disarankan kepada penyewa agar mempunyai itikad baik untuk memetuhi perjanjian sewa menyewa yang telah dilangsungkan guna menghindari terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa lapangan futsal.
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUKSI AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KESEHATAN MENURUT PERMENKES NOMOR.492/MENKES/PER/IV/2010 Ardani, Nadia; Yunita, Yunita
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.761 KB)

Abstract

Pasal 3 Permenkes No.492/Menkes/PER/IV/2010 menjelaskan bahwa air yang memenuhi kualitas air minum yang aman bagi kesehatan secara garis besar dapat digolongkan dalam empat syarat yaitu syarat fisik, kimia, bakteriologis, dan radioaktif. Tetapi dalam kenyataannya berdasarkan data dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) terdapat indikator bahwa ada pelaku usaha AMDK di Kabupaten Aceh Besar yang belum melakukan pengujian harian untuk pengujian Angka Lempeng Total (ALT) dan Bakteri Coliform pada AMDK yang diproduksinya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan pelaku usaha masih memproduksi AMDK yang tidak memenuhi standar kesehatan, perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap pelaku usaha AMDK yang tidak memenuhi standar kesehatan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha yang memproduksi AMDK yang tidak memenuhi standar kesehatan menurut Permenkes No.492/Menkes/PER/IV/2010. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Data penelitian diperoleh melalui kepustakaan dan lapangan.  Berdasarkan hasil penelitian, adapun faktor yang menyebabkan pelaku usaha masih memproduksi AMDK yang tidak memenuhi standar kesehatan menurut Permenkes karena faktor ekonomi, pengetahuan dan kesadaran hukum. Bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pengawasan langsung, pemeriksaan rutin pada setiap sarana AMDK, sosialisasi, pembinaan dan pencabutan izin usaha. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Disarankan kepada pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha harus memenuhi segala peraturan yang berlaku, Pemerintah harus terus meningkatkan perannya dalam pengawasan dan memberikan perlindungan kepada konsumen secara maksimal, masyarakat selaku konsumen apabila menemukan AMDK yang tidak layak konsumsi segera melaporkan kepada Pemerintah maupun Lembaga terkait.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PANGAN CURAH YANG TIDAK BERLABEL DI KOTA BANDA ACEH Nerissa, Siti Rizka; Yahya, Azhari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.038 KB)

Abstract

Tujuan penelitian artikel ini untuk menjelaskan pelaksaan perlindungan konsumen terhadap peredaran produk pangan curah yang tidak berlabel, akibat hukum bagi pelaku usaha yang memperdagangkan produk pangan curah yang tidak berlabel dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk pangan curah yang tidak berlabel. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku dan artikel. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap pangan curah yang tidak berlabel di Kota Banda Aceh belum terlaksana dengan baik karena kurangnya tingkat kesadaran pelaku usaha. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang memperdagangkan pangan curah akan mendapatkan teguran dan penyuluhan dari dinas terkait antara lain Disperindag dan BPPOM. Apabila teguran tidak ditanggapi, maka pihak terkait dapat melakukan tindakan penarikan produk, pemusnahan produk, pencabutan izin usaha, dan penjatuhan sanksi atas perbuatannya. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan antara lain melakukan pengaduan langsung kepada pelaku usaha tersebut serta dapat menggugat pelaku usaha melalui jalur litigasi dan/atau jalur non-litigasi temasuk juga melalui BPSK. Disarankan kepada konsumen, agar lebih berhati-hati dalam memilih produk pangan. Disarankan kepada pelaku usaha untuk taat pada aturan hukum serta memahami kewajibannya dan tidak curang dalam memproduksi barang dan/atau jasa. kepada Dinas terkait disarankan agar lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kepada konsumen dan pelaku usaha, serta menjatuhkan akibat sanksi yang tegas dan tepat sasaran terhadap pelaku usaha yang masih memperdagangkan pangan curah.
LEGAL CERTAINTY OF INVESTMENT RELATED LICENCING IN PLANTATION SECTOR Pasaribu, Muhammad Raza; Yahya, Azhari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (608.156 KB)

Abstract

According to Article 4 paragraph (2) point b the Act Number 25 of 2007 on Investment, the government has an obligation to ensure legal certainty for any investor operating in Indonesia to enhance investment climate in this country. This legal certainty needs to be ensured and provided by the government from the beginning until the end of investment process. However, the fact in Aceh Tamiang District shows that legal certainty provided by the government to foreign investor PT Simpang Kiri Plantation Indonesia is not yet in line with the above stipulation. This condition becomes the main issue that will be analyzed in this article. This research aims to analyze legal certainty provided to the investor in plantation sector in Aceh Tamiang District, and to scrutinize hindrance factors faced by PT Simpang Kiri Plantation Indonesia in conducting investment in plantation sector in this District. The method used in this research is an empirical research method. The primary data used in this article was obtained through interviewing respondents and informants. Then, library research to acquire secondary data was done by reading some literatures which are related to this topic that consists of legislations, books, goverment documents and other scholarly works. This study found that legal certainty provided by the government to PT Simpang Kiri Plantation Indonesia is relatively low. This condition can be undrestood from a long bureaucracy that must be passed by this company when they need an investment licence to proceed with their investment. In addition, there are also some hindrances faced by this company in conducting its investment in Aceh Tamiang District namely hard to get new license for new investment, and long bureaucracy process from the government to proceed with any activity designed by the company including public health service.  It is recommended that the government should provide better legal certainty for investor to enhance investment climate in Aceh Province especially Aceh Tamiang District. Besides, the government is suggested to take legal action to remove any hindrance factors faced by investors to speed up investment growth in this area.
TINJAUAN TERHADAP PROSES PERKAWINAN MELALUI KANTOR URUSAN AGAMA Fajri, Nurul; Abubakar, Muzakkir
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.994 KB)

Abstract

Tujuan penelitian artikel ini adalah untuk menjelaskan proses perkawinan melalui Kantor Urusan Agama, untuk menjelaskan akibat bagi perkawinan yang tidak memenuhi proses perkawinan melalui Kantor Urusan Agama, dan untuk menjelaskan upaya hukum yang dilakukan pihak KUA terkait terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi proses tata cara perkawinan melalui KUA. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan melalui metode yuridis empiris yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis ilmiah. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan responden dan informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian untuk melakukan proses perkawinan melalui KUA Kecamatan Kuta Alam para calon pengantin harus mempersiapkan persyaratan pendaftaran Nikah yang sudah di tentukan pihak KUA, seperti surat N1sampai dengan N7. Akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan, maka pihak KUA akan melakukan pembatalan nikah sehingga pernikahan tersebut tidak akan terlaksana. Upaya yang dilakukan pihak KUA terkait terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan dengan mengeluarkan blangko N8, yaitu pemberitahuan kurang berkas atau tidak memenuhi syarat nikah dan memberikan waktu kepada para calon untuk melengkapi syarat tersebut dan dapat dilampirkan minimal 10 hari kerja sebelum pelaksanaan hari nikah dapat mengajukan pembatalan nikah tersebut ke Mahkamah Syariah. Disarankan kepada pihak Kantor Urusan Agama agar lebih teliti dalam memeriksa syarat pengajuan kehendak nikah, dan disarankan kepada calon mempelai untuk jujur dalam pengisian biodata dalam mengajukan kehendak nikah melalui KUA.
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM KETERLAMBATAN PENYERAHAN BAGASI TERCATAT Farah, Murnita; Kadriah, Kadriah
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (463.285 KB)

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan penyerahan bagasi tercatat, menjelaskan tanggung jawab pengangkut atas keterlambatan penyerahan bagasi tercatat, dan untuk mengetahui cara penyelesaian yang ditempuh oleh pengangkut terhadap keterlambatan penyerahan bagasi tercatat. Metode penelitian ini telah dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa penyebab utama dari keterlambatan penyerahan bagasi tercatat yaitu disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pihak ground handling dengan maskapai penerbangan. Dalam hal terjadinya keterlambatan penyerahan bagasi tercatat penumpang, pengangkut belum sepenuhnya bertangung jawab. Penyelesaian yang ditempuh yaitu dengan cara melakukan pengantaran bagasi tercatat penumpang ke alamat penumpang, tanpa memberikan sejumlah uang tunggu. Diharapkan adanya sanksi dan pengawasan langsung oleh Direktorat Jenderal Perhubungan mengenai tanggung jawab yang diberikan oleh pengangkut dalam hal keterlambatan penyerahan bagasi tercatat.
GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS KESALAHAN TENAGA KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN IMUNISASI Arief, Tamardi; Yahya, Azhari
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.258 KB)

Abstract

Di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa, ?tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut?. Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum adalah kesalahan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan imunisasi yang mewajibkan tenaga kesehatan atas salahnya mengganti kerugian tersebut. Lebih khusus aturan tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum oleh tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akan tetapi, di Puskesmas Beutong dan Puskesmas Suka Mulia Kabupaten Nagan Raya, masih terdapat 2 (dua) kasus atas kesalahan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan imunisasi. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan penyebab terjadinya kesalahan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan imunisasi, untuk menjelaskan bentuk ganti rugi yang diberikan kepada peserta imunisasi yang mengalami kerugian. Data penelitian untuk penulisan artikel ini, diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku teks, serta pendapat para sarjana dan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penyebab terjadinya   kesalahan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan imunisasi dikarenakan tenaga kesehatan tidak bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur yaitu penyuntikan terlalu dalam dan pemberian vaksin yang masih dingin. Hal ini menyebabkan terjadinya efek buruk pada peserta imunisasi. Bentuk ganti rugi yang diberikan kepada peserta imunisasi yang menderita kerugian, hanya berupa pengobatan dan perawatan, sementara ganti rugi lainya dan ganti rugi secara immateril untuk saat ini belum bisa diberikan dikarenakan belum adanya alokasi dana khusus untuk kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Kepada tenaga kesehatan disarankan agar bertugas sesuai dengan pedoman standar operasional prosedur. Kepada Dinas Kesehatan disarankan agar dapat mengalokasikan dana khusus untuk memberikan ganti rugi akibat KIPI.
TANGGUNG JAWAB PEMILIK HEWAN TERNAK TERHADAP PEMILIK TANAMAN AKIBAT ADANYA KERUSAKAN OLEH HEWAN TERNAK Awwalin, Saidil; Abubakar, Muzakkir
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.191 KB)

Abstract

Pada dasarnya setiap orang yang memiliki dan memelihara ternak bertanggungjawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan oleh ternaknya, demikian juga terhadap kerugian itu pemilik tenak berkewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1368 KUHPerdata. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan tentang tanggung jawab pemilik terhadap perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh hewan ternak, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi dan upaya yang dilakukan untuk penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris dengan pengambilan sempel menggunakan teknik purposive sempling. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara memperlajari serta menganalisis ketentuan-ketentuan perundang-undangan, buku teks, jurnal dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemilik ternak terhadap pemilik tanaman dilakukan dengan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanaman yang dirugikan. Ada dua hambatan yang sering ditemui dalam upaya penyelesaian ganti rugi kepada pemilik tanaman, yaitu sering tidak diketahui secara pasti siapa pemilik ternak yang menimbulkan kerugian serta tidak adanya itikad baik dari pemilik ternak. Upaya yang dilakukan oleh pemilik tanaman untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian tersebut adalah dengan cara damai meliputi musyawarah antar para pihak serta penyelesaian dengan melibatkan tokoh masyarakat. Diharapkan kepada para pemilik ternak lebih bertanggungjawab terhadap kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh ternaknya. Kepada perangkat gampong disarankan agar lebih tegas dalam menerapkan aturan hukum yang telah ada dan berlaku di dalam masyarakat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan-aturan hukum yang harus dipatuhi serta membuat reusam gampong sebagai dasar hukum dalam menerapkan setiap aturan tersebut.
PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN TENTANG OBJEK OLEH TERTANGGUNG KEPADA PENANGGUNG PADA ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR Andriani, Eti; Haflisyah, T.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 2, No 4: November 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.442 KB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 246 KUHD yang mewajibkan pihak penanggung untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung, sehingga adanya kewajiban tertanggung untuk memberitahukan hal yang sebenarnya mengenai objek yang diasuransikannya seperti yang diatur didalam pasal 251 KUHD. Dalam kenyataanya tertanggung tidak meberitahukan secara lengkap tentang objek yang diasuransikan, dan juga ada beberapa dari pihak tertanggung yang memang tidak mengetahui akan adanya kecacatan pada objek yang diasuransikannya sehingga sanksi yang diatur didalam Pasal 251 KUHD tetap dapat juga dikenakan kepadanya. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban pemberitahuan oleh pihak tertanggung terhadap objek yang diasuransikan, penerapan ganti rugi pada asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, serta mengetahui penyebab penolakan klaim asuransi di PT.Asuransi Ramayana Tbk Cabang Banda Aceh. Untuk memperoleh data dalam penulisan artikel ini dilakukan Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis ilmiah, dan Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan responden dan informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penerapan Pasal 251 KUHD masih belum berjalan dengan semestinya, sehingga dibutuhkan adanya penerapan prinsip i?tikad baik pada diri tertanggung maupun penanggung sehingga dapat menjalankan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan didalam polis asuransi. Penerapan ganti rugi pada asuransi kendaraan bermotor yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas berjalan sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh kedua belah pihak, adapun yang menjadi penyebab penolakan klaim asuransi adalah adanya premi yang menunggak, melaporkan keterangan yang tidak benar, keterlambatan tertanggung dalam pemberitahuan, tidak adanya Surat Izin Mengemudi (SIM). Disarankan kepada pemerintah untuk mengkaji ulang isi dari Pasal 251 KUHD yang lebih melindungi pihak penanggung, sehingga hak-hak tertanggung juga dapat dilindungi seperti adanya hak tertanggung atas suatu informasi.

Page 1 of 28 | Total Record : 280