cover
Contact Name
Hendra Try Ardianto
Contact Email
htardianto@live.undip.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
politika@live.undip.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Politika: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20867344     EISSN : 2502776X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Politika: Jurnal Ilmu Politik (e-ISSN 2502-776X) (p-2086-7344) is a multi-disciplined journal focused on the study of political science, governance issues and public policy in and on Indonesia and Asia. The journal publishes theoretical and empirical research articles with an aim to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal has areas of concern that includes political science, Indonesian politics, Asian politics, governance issues in Indonesia and Asia, public policy in Indonesia and Asia, decentralization, political parties and national and local election. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews. Politika is published on April and October every year.
Arjuna Subject : -
Articles 174 Documents
PERLUNYA REVITALISASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN DI INDONESIA Setiyono, Budi
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 9, No 2 (2018): Politika: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.173 KB) | DOI: 10.14710/politika.9.2.2018.38-60

Abstract

Mengikuti tren universal coverage, sejak awal tahun 2000, pemerintah Indonesia menyusun kebijakan yang ambisius terhadap sistem asuransi kesehatan negara dalam mengejar cakupan universal dan adil dengan distribusi ulang yang lebih besar. Untuk itu, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) tahun 2004. UU ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial adalah sesuatu yang wajib tersedia bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Penyempurnaan dan pelaksanaan dari konsep jaminan sosial tersebut kemudian direalisasikan melalui pembentukan badan penyelanggara teknis yang tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan bertugas untuk melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang implementasinya dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2014. Konsep JKN mengintegrasikan mekanisme bantuan social (social assistance) oleh negara ditujukan untuk penduduk yang kurang mampu, sehingga seluruh penduduk pada saatnya nanti akan menjadi peserta JKN. Asuransi kesehatan ini diharapkan akan mengurangi risiko masyarakat dalam menanggung biaya kesehatan dari kantong sendiri out of pocket, yang seringkali jumlahnya sulit diprediksi dan seringkali membutuhkan biaya yang sangat besar. Melalui asuransi kesehatan sosial ini, peserta hanya membayar premi dengan besaran tetap, untuk meng-cover biaya layanan kesehatan yang mungkin timbul manakala mereka sakit. Akan tetapi, program JKN masih menghadapi berbagai kendala, terutama berkaitan dengan keseimbangan antara optimalisasi manfaat dengan ketersediaan sumber dana yang menyebabkan defisit bagi BPJS. Persoalan tersebut perlu diatasi dengan melakukan upaya revitalisasi kebijakan yang ada sehingga program JKN dapat terus berkelanjutan.
POLITISASI BIROKRASI DI INDONESIA RINA MARTINI, RINA MARTINI
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2010): Politika: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.069 KB) | DOI: 10.14710/politika.1.1.2010.118-133

Abstract

AbstractIndonesian bureaucracy is built in a long history, since an era of kingdom until an era of thestate formation called Indonesia. However, the characteristics of the bureacracy is mainly identifiedas patrimonialistic. The characteristics are inheritted until in the era of reformation when politicalstructure has been reconstructed to be more democratic. The efforst to reform seem not to yield amore legal-rationalistic typology of bureacracy. One of the reasons is a highly politicized bureaucracyin the forms of for example the uses of public facilities for particular political partties’ activities, politicalmobilisation in general election, the practices of spoil system in bureaucracy, political interest-basedpromotion for public officers, government officer recruitment, and the dismantle of career officers ofgovernment institution that is highly political. However, it is not easy to eradicate the politicization ofbureacracy since both of them are closely linked. Ideally, the links between bureacracy and politicsmust be oriented for accommodating public interests.Key word : bureaucracy, politics, politicized bureaucra
MODEL KEPEMIMPINAN POLITIK KYAI: Studi Peran Kyai Dalam Pergeseran Perilaku Politik Massa NU PKB dan PPP M.Ali Andrias, dkk, M.Ali Andrias, dkk
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 7, No 2 (2016): Politika: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.99 KB) | DOI: 10.14710/politika.7.2.2016.21-33

Abstract

Penelitian ini mengkaji model kepemimpinan politik kyai, Peran kyai dalam merubah perilaku politik massa Nahdlatul Ulama (NU) dalam massa NU Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan massa NU Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Tasikmalaya. Fenomena secara sosio-historis Tasikmalaya dengan beragam kultur dan ekspresi keIslaman beragam.Tradisi NU sangat kental adalah ketundukannya terhadap kyai. Dalam konteks itulah penelitian ini berusaha menggali model kepemimpinan yang diperankan ulama atau kyai di Tasikmalaya dalam merubah atau menggeser perilaku politik massa NU PPP dan PKB. Dengan menggunakan metode kualitatif ekspalanatif, hasil penelitian ini bahwa perubahan preferensi perilaku politik massa NU PKB dan PPP sangat ditentukan oleh kepemimpinan politik tradisional kyai. Titah kyai NU terhadap massa NU PKB dan PPP menjadi pedoman bagi perilaku politik massa NU. Model kepemimpinan pada Kyai NU adalah model kepemimpinan yang menyerupai kharismatik, mensyaratkan pengikutnya tunduk dan patuh kepada kyai, walaupun kyai sesungguhnya bersikap egaliter dan demokratis.Kata Kunci : Kepemimpinan Tradisional Kyai, Perilaku Politik, Massa NU
AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH DI MATA RAKYAT: STUDI TENTANG PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG WIBOWO, MUKTI AGUNG
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 5, No 2 (2014): Politika: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.5.2.2014.35-49

Abstract

In the era of democracy  where all of society have a freedom to do things that pertain to their needs. Through democracy , every society be eligible to get the protection and have their fundamental rights. The government district of Pemalang is one of the local government that cant be separated from the responsibility obligation to Pemalang society. Pemalang’s government has been doing efforts to provide services to the Pemalang society. Start from the development of health infrastructure, school, puskesmas, hospital and the general services like regulation, administration, and all of services that correlate with increasing life quality have been done through maksimal budgeting. But that is can’t be walk smoothly because financial problem and the limitation of human resources as a suppoort in the policy.  In this case, there’s a possibility between gap and expectation with the performance of Pemalang’s government. Society as a object of the policy taken by Pemalang’s government, sure they feel the policy that have been take by Pemalang’s government in the various sector. Of course, all of them has some level of expectation to government performance. Based on this assumptions so appearing a question about the perception of society against Pemalang’s government performance, level of satisfaction society against the public service function, development and  the general government, then about the expectation of society against the Pemalang’s government peerformance. Keyword : Public perception, Government of district performance, Government district of Pemalang.
Konglomerasi Media dan Partai Politik: Membaca Relasi MNC Group dengan Partai Perindo Khamim, Anggalih Bayu Muh.; Sabri, Muhammad Fahmi
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 10, No 2 (2019): POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.257 KB) | DOI: 10.14710/politika.10.2.2019.112-134

Abstract

Konglomerasi media telah membawa Hary Tanoe mampu membuat Partai Perindo untuk memfasilitasi kepentingan politiknya. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana strategi Perindo yang membangun hubungan dengan pemilih dengan dukungan sumber daya dari MNC Group. Untuk memenuhi tujuan tersebut, artikel ini ditulis dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai artikel jurnal, laporan penelitian serta liputan media daring mengenai Partai Perindo. Hasil penelitian menunjukan Hary Tanoe berusaha membesarkan Perindo dengan memanfaatkan pengerahan sumber daya MNC Group untuk mendukung partai dan meningkatkan citra dirinya. Keberhasilan Hary Tanoe sebagai pebisnis menjadi arahan bagi Perindo untuk mengerahkan berbagai bantuan UMKM untuk meraih dukungan dan kesetiaan dari pemilih. Perindo juga memberikan berbagai barang untuk memastikan bahwa pemilih benar-benar mendukung Perindo saat pemilihan. HT juga mengerahkan orang-orang terdekatnya di MNC Group untuk mensolidkan mesin partai dengan duduk di kantor pusat Perindo. Perindo juga memanfaatkan MNC Group untuk menayangkan berbagai iklan politik untuk mengenalkan partai pada pemilih secara masif. 
PERAN BUDAYA BIROKRASI DALAM PENGEMBANGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) TITIK DJUMIARTI, TITIK DJUMIARTI
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2010): Politika: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.431 KB) | DOI: 10.14710/politika.1.2.2010.71-77

Abstract

AbstractThe bureaucratic reform in a country basicaly reflects the interaction between value promiseand factual promise. In Indonesian that bureaucracy is signified by the coexistence betweenWeberian bureaucracy which originates from the west and the traditional bureaucracy which has itsroots in the socio-cultural aspects of the place. The reform bureaucracy must point three aspects thephenomenon or the shape which culture revitalition bureaucration with aspect behaviour approach,institutional approach and social-political system approach.Key words: Weberian bureaucracy, traditional bureaucracy, behaviour approach, institutionalapproach and social-political system approach.
MEMAHAMI KORUPSI DI DAERAH PASCA DESENTRALISASI: BELAJAR DARI EMPAT STUDI KASUS Setiyono, Budi
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 8, No 1 (2017): Politika: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1207.22 KB) | DOI: 10.14710/politika.8.1.2017.27-62

Abstract

Since ‘reformasi movement’ and decentralization takes place, a lot of local government officials (politicians and bureaucrats) are jailed due to their involvement in corruption cases. While on the one hand, this may an evidence that corruption eradication efforts have shown positive results, but on the other hand, it leaves ironic heartbreaking questions. Why these officials caught in corruption cases? Are they economically shortage that forced them to illegally "steal the state money" for themself, their family, as well as their patrons? Or is it related to the wider socio-political context that they can not control? This paper shows that the causes, patterns and modes of corruption at local level were very diverse. In addition to factors related to moral hazard, corruption is also associated with poor government administration, convoluted and unclear regulations, rigid organizational hierarchy, and political rivalry that can lead to an entrapment of official in actions that are perceived as corrupt. These conditions are exacerbated by the weakness of the behavior and commitment of law enforcement agencies in combating corruption. It is urgent, therefore, to develop an integrated system and strategy to increase the effectiveness of corruption eradication. We need to form an a comprehensive policy of combating corruption which is based on the principle of accountability and public participation.Keywords: local government corruption, anti-corruption measures, accountability, governance.
FENOMENA POLITIK UANG DALAM PILKADA Fitriyah, Dra. Fitriyah, MA
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 3, No 1 (2012): Politika: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.883 KB) | DOI: 10.14710/politika.3.1.2012.5-14

Abstract

Money politics happens in districts and provinces head local elections. The regulation (Law Number 32 of 2004) is not sufficiently strong in regulating money politics and providing sanctions on the money politics,  beside the problem is also on the law enforcement itself. This activity (money politics) threatens not only clean and effective governance but also clean and honest elections.  Those who spend money politics  to win elections are normally expected to recover after elections their investment with a profit. If unchecked, the defense of public interests and the common weal may be on the retreat. These are crimes, and seriously undermine the integrity of elections. We need law making bodies are pay attention how to  enforce controls on money politics. In this case, The Draft which regulated head local elections relevant to push on eradicating and controlling money politics.   Keywords :   money politics, head local elections
STRATEGI MEDIA RELATIONS POLITISI PEREMPUAN DPRD JAWA TENGAH UNTUK MEMEPERKUAT AKUNTABILITAS KERJA LEGILATIF Yulianto, Muhammad
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 6, No 1 (2015): Politika: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.389 KB) | DOI: 10.14710/politika.6.1.2015.71- 81

Abstract

Media relations play an important and strategic role for female politicians in running their jobs as legislators in Central Java Parliament. Media has ability to drive as well as a means to realize the accountability of legislative work in order to make public aware and respond their work. Moreover, the legislators are responsible to show their accountability to the public. That is the reason why media play such important role as an agent of socialization of politicians’s work and as communication medium between politicians and their constituents. This study aims to examine female politician’s strategies and activities in media relations in order to strengthen their works accountability in Central Java Parliament. This research is a qualitative descriptive study. Data was collected by in-depth interview technique. The results showed there were two strategies media relations of the female politicians. First,  personal strategy which is women politicians effort to build direct, communicative, and media relations, communicative and anytime media relations that produce symbiotic mutualism. Second, the institutional strategy that was facilitated by secretariat of Central Java parliament bureau build media relations between women politicians and the media or journalists to support the accountability of legislative work. Keywords: media relations, accountability, the functions of Parliament
DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA (NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT) Azizah, Nur
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2017): Politika: Jurnal Ilmu Politik
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13312.438 KB) | DOI: 10.14710/politika.8.2.2017.76-91

Abstract

Yogyakarta Merupakan daerah yang memiliki banyak potensi, baik potensi ekonomi, pariwisata dan budaya. Berbagai potensi yang dimiliki oleh Yogyakarta menjadikan daerah tersebut sebagai daerah yang memiliki kemajuan ekonomi dan pariwisata yang sangat pesat. Dengan demikian, daerah ini dapat mendatangkan wisatawan baik regional maupun internasional. Akibatnya, Bandara Adi Sucipto menjaid sangat padat. Oleh karena itu pemeirntah daerah Yogyakarta mengeluarkan kebijakan untuk membangun bandara baru dan menetapkan lokasi penetapan lahan pembangunan berada di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo. Pembangunan bandara ini juga merupakan proyek MP3EI (Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Setiap kebijakan sudah pasti memiliki kekurangan dan kelebihan begitu juga dengan pro dan kontra yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Temon, sebagai warga terdampak dari implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini pemerintah juga perlu memperhatikan tingkat keefektivan dari kebijakan tersebut, menyingkat implementasi kebijakan ini mengangkut hajat hidup orang banyak. Pembangunan bandara NYIA merupakan suatu pembangunan yang bersifat mendesak dan diperuntukkan sebagai kepentingan umum.

Page 1 of 18 | Total Record : 174