cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ayu
Contact Email
ayuupp@mail.unnes.ac.id
Phone
+6285226217973
Journal Mail Official
jphi@mail.unnes.ac.id
Editorial Address
DEKANAT FAKULTAS HUKUM UNNES GEDUNG K LANTAI 1, SEKARAN, GUNUNGPATI, SEMARANG, JAWA TENGAH
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI
Published by Universitas Negeri Semarang
ISSN : 26548305     EISSN : 26548313     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fokus dan Ruang Lingkup Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI fokus pada semua isu-isu hukum dalam pengabdian dan penguatan kepada masyarakat. Topik yang dikaji adalah, namun tidak terbatasa pada, Hukum dan Penguatan Masyarakat, Hukum dan Masyarakat, Layanan Hukum, dan Bantuan Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 39 Documents
 1   2   3   4 
URGENSI PEMBENTENGAN MASYARAKAT DARI RADIKALISME DAN TERORISME (UPAYA TERHADAP JAMIYYAH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK) Masyhar, Ali; Arifin, Ridwan
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.71 KB)

Abstract

Jawa Tengah sebagai cermin masyarakat yang tenang dan tentram terusik atas maraknya terorisme yang menjadikan wilayah Jawa Tengah sebagai basis perekrutan, dan regenerasi teror. Aksi teror selalu saja diawali dengan penanaman paham/aliran radikalisme. Untuk itulah perlu dilakukan upaya preventif dalam menghadang penyebaran aliran-aliran radikalisme tersebut. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap preventif guna menangkal aliran-aliran radikalisme pada Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demak terhadap aliran-aliran terorisme dan radikalisme menumbuhkan sikap preventif guna menangkal aliran-aliran radikalisme pada Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demakl terhadap aliran-aliran terorisme dan radikalisme, serta memberikan masukan kepada pemerintah terkait bentuk tindakan yang harus diambil dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi Gerakan Pemuda Anshor Anak Cabang Bonang Kabupaten Demak terhadap aliran-aliran terorisme dan radikalisme.  
PELATIHAN PENYUSUNAN KONTRAK SECARA SEDERHANA BAGI PENGRAJIN BATIK DAN PELAKU USAHA DI KABUPATEN GROBOGAN) Anitasari, Rahayu Fery; Suprapti, Duhita Driyah; Laskarwati, Batari
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.851 KB)

Abstract

Batik sebagai salahsatu warisan budaya yang dimiliki Indonesia. Pada tahun 2009 UNESCO memasukkan batik Indonesia ke dalam Daftar Representatif sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) dalam Sidang ke-4 Komite Antar-Pemerintah (Fourth Session of the Intergovernmental Committee) tentang Warisan Budaya Tak-benda di Abu Dhabi. Hal ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk menggiatkan batik di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah Kabupaten Grobogan. Banyaknya pelaku usaha di bidang batik (pengrajin batik) tentunya membutuhkan pengembangan usaha untuk keberlangsungan hidup usahanya. Pengembangan usaha ini terkait dengan perbuatan hukum dengan pihak lain dimana terkadang terdapat perjanjian diantara keduanya. Pengrajin batik sendiri lebih memfokuskan pada produksi bukan pada perjanjian. Masih minimnya pengetahuan tentang perjanjian menyebabkan kurangnya pemahaman akan akibat dari perjanjian tersebut. Alasan inilah yang mendorong pengabdi untuk mengenalkan perjanjian secara sederhana kepada pengrajin agar mereka tidak gagap atas perjanjian yang melibatkan mereka. Pengabdian dilakukan dengan dua tahapan. Pertama, adalah mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya terkait dengan perjanjian yang pernah mereka buat dan kedua adalah dengan memberikan dasar-dasar sederhana dalam penyusunan perjanjian.
PELATIHAN PENYUSUNAN TEKNIS PERATURAN DESA UNTUK APARATUR DESA DAN BPD DI KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA Muhtada, Dani; Sastroatmodjo, Sudijono; Sahlan, Sartono; Wedhatami, Bayangsari; Harmoko, Fendi Setyo
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.985 KB)

Abstract

Dalam tata kelola pemerintahan desa, Perdes sangat krusial karena menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan desa.Penjelasan tentang tugas dan wewenang Kepala Desa dan anggota BPD di atas menunjukkan bahwa wewenang penetapan Peraturan Desa ada di Kepala Desa.Tetapi penetapan tersebut hanya bisa dilakukan setelah Rancangan Perdes dibahas dan disepakati bersama BPD.Selain itu, inisiatif untuk mengajukan Perdes tidak hanya berada di tangan Kepala Desa, tetapi juga ada di tangan para anggota BPD. Di sini tampak bahwa Kepala Desa merupakan badan eksekutif di tingkat desa, yang bekerja bersama BPD sebagai badan legislatifnya. Di sini kemampuan teknis untuk membuat Perdes tidak hanya menjadi kebutuhan kepala desa atau perangkat desa yang memiliki tugas terkait, namun juga penting diketahui oleh para anggota BPD. Sayangnya, tidak semua anggota BPD memiliki kemampuan teknis untuk menyusun Perdes.Baik karena alasan tingkat pendidikan, maupun karena alasan latar belakang pendidikan yang tidak terkait dengan hukum. Karena itu, kegiatan pengabdian masyarakat yang bertemakan ?Pelatihan Penyusunan Teknis Peraturan Desa Untuk Aparatur Desa Dan BPD di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purblalingga? telah dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada Aparatur Desa dan BPD dalam membuat Perdes.
PENCEGAHAN MENINGKATNYA ANGKA PERNIKAHAN DINI DENGAN INISIASI PEMBENTUKAN KADARKUM DI DUSUN CEMANGGAL DESA MUNDING KECAMATAN BERGAS Suhadi, Suhadi; Baidhowi, Baidhowi; Wulandari, Cahya
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.842 KB)

Abstract

Tingginya angka pernikahan usia anak, menunjukkan bahwa pemberdayaan law enforcement dalam hukum perkawinan masih rendah. Pernikahan dini merupakan permasalahan serius yang harus segera diberikan solusi, dan salah satunya adalah masyarakat harus paham dampak negatif dari pernikahan dini. Pernikahan dini hanya akan hanya akan berdampak negatif. Pernikahan dini rentan terjadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbannya.Penyadaran kepada orang tua bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Komitmen dari pemerintahan Desa Munding dan masyarakat khususnya Dusun Cemanggal dibutuhkan untuk mengutamakan pendidikan, seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang sehingga bisa menyiapkan pasangan suami istri yang lebih siap dan layak untuk menikah. Komitmen ini bisa diwujudkan dengan pembentukan peraturan desa mengenai batas minimal usia menikah di Desa Munding. Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pernikahan dini membutuhkan pendampingan melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum (KADARKUM). Pembentukan kadarkum diperlukan, bekerjsama dengan pos bantuan hukum melakukan kegiatan berupa pemberian informasi, sosialisasi aturan hukum, dokumen, konsultasi atau advise hukum maupun berupa pendampingan penanganan perkara.
PENGGUNAAN INTERNET CERDAS SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA HATE SPEECH PADA REMAJA (DIDASARKAN SURAT EDARAN KAPOLRI NO. SE/6/X/2015 TENTANG PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN) Sumardiana, Benny
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.021 KB)

Abstract

Penyampaian hate speech atau ujaran kebencian dalam pengabdian ini secara khusus berfokus pada media sosial yang saat ini secara luas digunakan oleh masyarakat. Diketahui bahwa saat ini penggunaan media sosial tidak memiliki ruang batas, pengguna dapat secara bebas memanfaatkan apa yang ada didalamnya. Segala fungsi tersedia di ruang yang dikenal dengan istilah dunia maya ini. Bisa digunakan untuk bisnis online, entertaint, informasi, komunikasi di dunia maya yang dapat menghubungkan seluruh pengguna internet di dunia sehingga jarak tidak lagi terasa. Pada pengguna media internet di Indonesia sendiri hate speech atau ujaran kebencian biasanya dilakukan pada aplikasi media sosial yang familiar di masyarakat seperti Facebook, twitter, instagram, dsb. Serta ada juga media dengan konten video seperti youtube. Ujaran kebencian yang menyebar didunia maya semakin mengkhawatirkan, tidak terbatasnya ruang bagi pengguna internet membuat perbuatan tersebut bisa menyasar siapapun menjadi korban maupun pelakunya. Tujuan pengabdian ini adalah membekali pemahaman terhadap masyarakat pengguna internet terutama anak remaja mengenai dampak buruk dan hukuman yang mengancam dari perbuatan ujaran kebencian atau hate speech di media sosial. Masyarakat pengguna internet saat ini berpikir bahwa media sosial masih berfungsi pada area-area yang bersifat kesenangan dan cenderung lebih personal sedangkan fungsi lain yang produktif tidak banyak dimanfaatkan. Pengabdian ini menggunakan sosialisasi, games, dan training motivasi sebagai suatu strategi yang efektif untuk menanamkan kesadaran pada khalayak sasaran akan bahaya dampak dari tindak pidana ujaran kebencian atau hate speech serta kejahatan mayantara lainnya oleh pengguna media sosial, sehingga pada akhir pengabdian dapat dicapai khalayak sasaran yang dapat menggunakan media internet dengan lebih cerdas, produktif, bermanfaat baik bagi masyarakat dan dapat dipertanggung-jawabkan.
DISEMINASI HUKUM HAK CIPTA PADA PRODUK DIGITAL DI KOTA SEMARANG Setiawan, Andry; Kusumaningtyas, Rindia Fanny; Yudistira, Ivan Bhakti
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.739 KB)

Abstract

Karya cipta yang dihasilkan pencipta berdasarkan rasa, karsa dan daya cipta yang ditunjang kreativitasnya menghasilkan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pencipta seperti antara lain penulis buku dan pencipta lagu dengan kemampuan dan idenya untuk menghasilkan suatu karya yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Berdasarkan prinsip keadilan dimana untuk menghasilkan karya tersebut tidaklah mudah yang memerlukan pengorbanan maka pencipta berhak atas keuntungan ekonomi atas karyanya. Hasil karya yang berupa karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi hendaknya mendapat perlindungan hukum yang memadai ditunjang dengan rasa keadilan dan sebagai penghargaan dari hasil intelektualnya. Perlindungan hak cipta terhadap pencipta dan pemegang hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 24 ayat (1) dan (2). Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh pemerintah yakni hak ekonomi dan hak moral. Adanya hak ekonomi dan hak moral tersebut maka karya cipta seseorang akan memiliki nilai-nilai tersendiri, sehingga tidak mudah untuk digunakan hak miliknya untuk kepentingan komersial oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kemajuan teknologi saat ini khususnya kemajuan teknologi informasi komunikasi dimana teknologi internet yang semakin mendunia tidak dapat dihindari. Internet memberikan suatu dampak positif maupun dampak negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya akan semakin mudah mendapatkan informasi yang lebih cepat dan efisien sedangkan dampak negatifnya yaitu maraknya penggunan karya cipta tanpa ijin terhadap produk digital seperti lagu maupun buku digital (e-book). Hal ini memberikan dampak negatif pula bagi pencipta karya intelektual seperti pencipta lagu dan pencipta buku digital.  
PERAN PENGRAJIN BATIK DAN PELAKU USAHA DALAM PENGEMBANGAN USAHA BATIK DI KABUPATEN GROBOGAN SEBAGAI UPAYA PEMELESTARIKAN MOTIF BATIK KHAS KABUPATEN GROBOGAN (SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANG DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL) Kusumaningtyas, Rindia Fanny; Anitasari, Rahayu Fery; Kamal, Ubaidillah; Aufa, Rina
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.719 KB)

Abstract

Eksistensi motif batik khas Kabupaten Grobogan dari hasil pengamatan Disperindag Kabuapten Grobogan dirasakan mulai ada penurunan, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah pengrajin batik di Kabupaten Grobogan yaitu 800 pengrajin batik dan pelaku usaha dari 54 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang tersebar di 13 Kecamatan tidak menunjukkan perkembangan dalam memproduksi batik khas Kabupaten Grobogan. Kepala Disperindag Kabupaten Grobogan menyatakan dibutuhkan peran atau pendampingan dari para akademisi utamanya dalam memberikan pemahaman dalam melestarikan dan menjaga eksistensi motif batik khas Kabupaten Grobogan. Karena sesuai perkembangan yang terjadi para pengrajin batik atau pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) yang secara teknis mampu memproduksi batik khas Kabupaten Grobogan, justru baru memproduksi setelah adanya pesanan dikarenakan alasan kurang modal sehingga terbatas dalam membeli bahan baku untuk membatik. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Kekayaan Intelektual khususnya bagi para pengrajin batik dan pelaku usaha di Kabupaten Grobogan supaya memahami hal-hal apa saja yang terkait dengan KI khususnya yang terkait dengan pendaftaran HC motif batik khas suatu daerah sebagai ekspresi budaya tradisional yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta sekaligus menghasilkan pendapatan bagi daerah Kabupaten Grobogan. Selain itu juga pendaftaran merek untuk nama produk batiknya hingga pendaftaran paten terkait dengan teknologi pewarnaannya. Setelah para pengrajin batik dan pelaku usaha memiliki pemahaman terkait KI dan terbantu dalam permohonan pendaftaran KI (selain HC bisa Merek, Paten maupun Desain Industri) diharapkan akan muncul kesadaran dari para pembatik dan pelaku usaha untuk tetap terus memproduksi batik khas Kabupaten Grobogan dan ada keinginan untuk mendaftarkan motif batik yang dihasilkan melalui pendaftaran KI. Sasaran sosialisasi ini dilaksanakan di Kabupaten Grobogan mengingat pengrajin batik dan pelaku usaha batik khas Kabupaten Grobogan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan daerah Kabupaten Grobogan.
MENUMBUHKEMBANGKAN PENGUASAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI MASYARAKAT DI KARIMUNJAWA KABUPATEN JEPARA Sulistianingsih, Dewi; Fidiyani, Rini; Pujiono, Pujiono; Setiawan, Andry; Yudistira, Ivan Bhakti
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.661 KB)

Abstract

Kekayaan intelektual (KI) memiliki nilai yang sangat strategis, terutama nilai ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, kekayaan inetelektual, terutama yang berkaitan dengan potensi wilayah atau daerah, seringkali menimbulkan permasalahan, terutama berkaitan dengan penguasaan akan kekayaan intelektual dan penerimaan konsep kekayaan intelektual itu sendiri yang berbeda satu sama lainnya. Pengabdian ini dilaksanakan di Masyarakat Karimunjawa Kabupaten Jepara yang memiliki berbagai potensi terutama budaya dan pariwista. Kegiatan ini fokus pada penguatan dan pengenalan konsep kekayaan intelektual bagi masyarakat Karimunjawa guna meningkatkan nilai ekonomi dari potensi kekayaan intelektual yang ada.
PERLINDUNGAN HUKUM GURU DALAM KEDINASAN (UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU-GURU MGMP PKN KABUPATEN REMBANG) Rasdi, Rasdi; Masyhar, Ali
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.789 KB)

Abstract

Sederet kasus bisa menjadi contoh peristiwa kelam dalam dunia pendidikan seperti Nurmayani di Bentaeng Sulawesi Selatan, Samhudi di Sidoharjo dan Judi Santoso di Blitar yang harus berurusan dengan yang berwajib karena dilaporkan oleh orang tua muridnya lantaran tidak terima anaknya dikenakan ?penertiban?. Tidak hanya berhadapan dengan hukum, guru juga sering menjadi sasaran penganiayaan oleh orang tua siswa/murid hanya karena persoalan yang sepele. MGMP PKn selaku wadah komunikasi guru juga berkepentingan atas perlindungan guru-guru, khususnya dalam tugas pengajaran di sekolah. Untuk itulah perlu dilakukan upaya penguatan pemahaman guru MGMP PKn Kabupaten Rembang terkait perlindungan hukum yang dimilikinya. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali anggota MGMP PKn Kabupaten Rembang terkait kepastian hukum dalam pendisiplinan anak didik pada proses belajar mengajar; dan memperkuat pemahaman terkait perlindungan guru MGMP PKn Kabupaten Rembang dalam menjalankan tugas belajar mengajar. Adapun luaran yang akan dihasilkan adalah (1) tumbuhnya pemahaman terkait perlindungan guru MGMP PKn Kabupaten Rembang dalam menjalankan tugas belajar mengajar; dan (2) menghasilkan artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah tidak terakreditasi nasional. Metode yang digunakan dalam kegiatan adalah metode ceramah dan dialog, serta diskusi terfokus. Selain itu, metode brainstorming ?pengumpulan pendapat- dari para audiens juga akan digunakan, sebagai upaya penggalian awal pengetahuan mereka tentang perlindungan hukum terhadap guru. Dari kegiatan ini diharapkan tumbuh pemahaman perlindungan guru dalam proses belajar mengajar.
SAMPUL DEPAN JPHI VOL 1(1), NOVEMBER 2018 Masyhar, Ali
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9203.864 KB)

Abstract

Page 1 of 4 | Total Record : 39

 1   2   3   4 

Filter by Year

2018 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI) Volume 2 (2) Mei 2020 Vol 2 No 1 (2019): Jurnal Pengabian Hukum Indonesia JPHI Vol 1 No 2 (2019): PENGABDIAN HUKUM INDONESIA Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem