cover
Contact Name
Sofyan Atsauri
Contact Email
sofyan.atsauri@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.itrev@kemenkeu.go.id
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik
ISSN : 25272721     EISSN : 26224399     DOI : -
Core Subject : Economy,
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik (ITRev) merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian, pengembangan, kajian dan pemikiran di bidang Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik. ITRev diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. KEP-269/PB/2016. ITRev memiliki 2 (dua) jenis ISSN (International Standard Serial Number) yaitu cetak dengan nomor p-ISSN adalah 2527-2721 dan online dengan nomor e-ISSN adalah 2622-4399. ITRev diterbitkan pertama kali pada tahun 2016 secara periodik dengan masa terbit empat kali setahun.
Arjuna Subject : -
Articles 102 Documents
Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kepatuhan Atas Peraturan, dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas LKKL Firdau, M Iqbal
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 2 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijaka
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (675.517 KB) | DOI: 10.33105/itrev.v3i2.69

Abstract

This research aimed to analyze the use of information technology, regulatory compliance, and human resource competencies to the quality of LKKL. This is then linked to the policy making process undertaken by management in order to improve the quality of LKKL. Decision usefulness theory is used to interpret the results of this research. This research did not use sampling, and take all the entire population of the state ministries/institutions. Respondents was minimal echelon IV officials at the level of UAPA in their respective state ministries/agencies. A mixed method research used in this research, the combination of the two approaches (quantitative and qualitative) sequentially with the sequential strategy explanatory interpretation. SPSS software version 21 was used to analyze quantitative data, whereas qualitative data analysis using thematic analysis. The results showed that the quality of LKKL influenced by the use of information technology, regulatory compliance, and human resource competencies. Management decisions in implementing accrual basis accounting in government financial reporting related to the government's interests on the disclosure of accounting information, which is reflected in the form of rules that must be met in order for information to be useful in the context of economic decision making. The main contribution of this research is to provide input to the management in order to determine the policy in the future to improve the quality of LKKL, either to the Ministry of Finance as the regulator, as well as to the state ministries/agencies as the LKKL maker. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pemanfaatan teknologi  informasi, kepatuhan atas peraturan, dan kompetensi SDM terhadap kualitas LKKL. Hal  ini  kemudian  dikaitkan  dengan  proses pengambilan kebijakan  yang  dilakukan  oleh  manajemen  dalam  rangka meningkatkan  kualitas  LKKL.  Perspektif teori kegunaan keputusan digunakan untuk menginterpretasikan hasil penelitian ini. Penelitian ini tidak menggunakan sampel, dan mengambil keseluruhan populasi kementerian negara/lembaga yang ada. Responden penelitian adalah pejabat minimal eselon IV di tingkat UAPA di masing-masing kementerian negara/lembaga. Metode  penelitian  campuran  (mixed methods) digunakan dalam penelitian ini, kombinasi dua pendekatan (kuantitatif dan kualitatif) secara berurutan dengan strategi sequential  explanatory  interpretation.  Software  SPSS  versi 21 digunakan untuk menganalisis data kuantitatif, sedangkan analisis data kualitatif menggunakan analisis tematik. Hasil  penelitian menunjukkan bahwa kualitas LKKL dipengaruhi oleh  pemanfaatan teknologi informasi, kepatuhan atas peraturan, dan kompetensi SDM. Keputusan manajeman (pemerintah) dalam menerapkan akuntansi basis akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah berhubungan dengan kepentingan pemerintah terhadap pengungkapan informasi akuntansi, yang tercermin dalam bentuk kaidah yang harus dipenuhi agar informasi dapat bermanfaat dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Kontribusi  utama  riset  ini  adalah  untuk  memberikan  masukan  bagi  manajemen dalam  rangka  penentuan  kebijakan  di  masa  yang  akan  datang  dalam  rangka meningkatkan kualitas LKKL, baik untuk Kementerian Keuangan selaku regulator, maupun untuk kementerian negara/lembaga selaku penyusun LKKL.
Belanja Kementerian/Lembaga, Belanja APBD, Kontribusi Sektoral, dan Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Sutiono, Ferry; Syafitri, Wildan
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 3 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijaka
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (885.129 KB) | DOI: 10.33105/itrev.v3i3.75

Abstract

Ketimpangan pendapatan yang tinggi di Jawa Timur adalah salah satu masalah ekonomi yang harus dipecahkan oleh pemerintah sebagai fungsi distribusi maupun stabilisasi.  Instrumen kebijakan fiskal yang efektif, melalui belanja Kementerian/Lembaga maupun belanja daerah, diharapkan dapat  menurunkan kertimpangan pendapatan di daerah. Belanja modal pemerintah menjadi instrumen yang spesial karena karakteristik barang yang diperoleh bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja modal Kementerian/ Lembaga, belanja modal APBD, serta kontribusi sektor ekonomi utama pada ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi data panel pada populasi 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  belanja modal K/L cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan, sedangkan belanja modal APBD cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Perkembangan sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan perkembangan sektor industri cenderung menurunkan ketimpangan pendapatan, dan perkembangan sektor perdagangan cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan.
Carbon Tax Sebagai Alternatif Kebijakan Untuk Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon di Indonesia Ratnawati, Dian
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 1 No 2 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijaka
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.324 KB) | DOI: 10.33105/itrev.v1i2.51

Abstract

The negative externalities of carbon emissions have become global problems requiring public-private collaboration for successful intervention. Based on the Copenhagen Climate Change Conference, to reduce carbon emissions by 26% from BAU (business as usual), one of policies that might be implemented is the carbon tax. By pragmatically analyzing the experiences of countries that have successfully implemented a carbon tax, it is expected that an ideal formulation and mechanism of carbon tax for Indonesia can be developed. The limitation of such studies are the behavioral effect of the readiness of Indonesian society to implement carbon tax and a comprehensive calculation on the proposed carbon tax rates. The results of study showed that the carbon tax could be implemented in Indonesia. The ideal formulation of carbon tax being used as a reference in determining policies to address the negative externalities of carbon emissions and global warming. Abstrak Eksternalitas negatif emisi karbon merupakan permasalahan global yang penanganannya memerlukan kehadiran intervensi pemerintah. Sesuai dengan komitmen pemerintah dalam Konferensi Perubahan Iklim Kopenhagen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 26% dari BAU (business as usual), maka salah satu kebijakan yang dapat digunakan adalah carbon tax. Menggunakan metode practical approach pada negara-negara yang telah berhasil menerapkan carbon tax diharapkan terdapat rumusan carbon tax yang ideal serta mekanisme dapat diterapkannya carbon tax di Indonesia. Keterbatasan area penelitian yang perlu diteliti lebih mendalam adalah mengenai behavioral effect kesiapan masyarakat Indonesia atas penerapan carbon tax, serta perhitungan yang komprehensif atas usulan tarif pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa carbon tax dapat diterapkan di Indonesia. Rumusan ideal carbon tax dapat digunakan sebagai referensi dalam penentuan kebijakan untuk mengatasi eksternalitas negatif emisi karbon serta global warming.
Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Nugroho, Ginanjar Aji
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 1 No 1 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijaka
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1039.61 KB) | DOI: 10.33105/itrev.v1i1.57

Abstract

The puposes of this study are (1) to analyze the effects of government expenditures on education, health and infrastructure sectors toward economic growth and human development index in Indonesia, (2) to investigate the impacts of economic growth on human dvelopment index, (3) and to examine the effects of government expenditures on education, health and infrastructure sectors toward human development index both directly and through the economic growth. The study used samples from twenty provinces, which were selected using simple random sampling, divided into two groups; the first group comprised higher HDI provinces; the second group consisted of lower HDI provinces. To examine the model, the study applied path analysis method. The mean test was also applied to determine whether there were statistical average differences between the two groups. The results of this study show different responds between the higher HDI provinces and lower HDI provinces. The higher HDI provinces show that government expenditures on health and infrastructure have positive and significant impacts on human development index through economic growth indirectly; on the other hand, the lower HDI provinces show that only expenditure on education gives positive and significant impacts on human development index. Meanwhile, the economic growth shows positive and significant impacts on human development index in both higher HDI and lower HDI provinces.  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: (1).Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia, (2).Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPM, dan (3).Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap IPM, baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan sampel dua puluh provinsi yang dipilih dengan teknik simple random sampling yang kemudian dibagi kedalam dua kelompok, yaitu kelompok daerah dengan angka IPM tinggi dan kelompok daerah dengan angka IPM rendah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur. Sebagai pendukung, juga dilakukan uji beda rata-rata untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata secara statistik terhadap dua kelompok tersebut. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan respon diantara dua kelompok daerah tersebut. Pada kelompok daerah dengan angka IPM tinggi, terlihat bahwa pengeluaran kesehatan dan infrastruktur mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada kelompok daerah dengan angka IPM rendah terlihat bahwa hanya pengeluaran pendidikan yang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap angka IPM. Adapun pertumbuhan ekonomi, terlihat menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap IPM. Hal ini terjadi pada kedua kelompok daerah, baik kelompok daerah dengan IPM tinggi maupun IPM rendah.  
Efisiensi Dana BOS Antar Provinsi di Indonesia: Apa Yang Memengaruhi? Maududy, Irsyan; Aulia, Abrar
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 3 No 3 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijaka
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.471 KB) | DOI: 10.33105/itrev.v3i3.86

Abstract

Setelah reformasi, Pemerintah Indonesia menetapkan sektor pendidikan sebagai dalam hal yang paling diprioritaskan dalam kebijakan fiskal dengan adanya mandatory spending pada sektor sebesar 20%  dari total APBN. Prioritas pertama kebijakan pendidikan adalah meningkatkan school enrollment ratio di Indonesia dengan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam menunjang program wajib belajar sembilan tahun. Studi ini bertujuan untuk mengukur efisiensi anggaran BOS terhadap indikator yang merupakan tujuan dari penganggaran tersebut. Dalam mengukur efisiensi, penulis menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan output untuk anggaran BOS adalah Angka Partisipasi Murni (APM), nilai Ujian Nasional, angka putus sekolah, angka transisi ke jenjang berikutnya, dan persentase ruang kelas dengan kondisi baik. Studi ini juga melihat determinan dari efisiensi tersebut dengan menggunakan Tobit Estimation Technique serta variabel pertumbuhan PDRB, kualitas guru, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan  cakupan sekolah sebagai determinan. Dengan menggunakan data 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2017, studi ini menemukan bahwa kualitas guru, IPM, dan tingkat kemiskinan memiliki pengaruh terhadap efisiensi pengunaan dana BOS.
Analisis Kerentanan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2012 - 2014 Putra, Syahri Azda; Widjaja, Muliadi
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 2 No 1 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijaka
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.288 KB) | DOI: 10.33105/itrev.v2i1.11

Abstract

The aim of this study was to analyse financial vulnerability at the Semi Autonomous Agency (SAA) and to investigate its signs of vulnerability, whether SAA has a sound of financial conditions and to evaluate the performance of existing SAA. Based on the research findings of the 128 SAA, there were 13 SAA experiencing financial vulnerability. Variables which influence the financial vulnerability were EQUITY, ADMIN, and MARGIN. This research was conducted using a logit regression. The study recommends analysis of financial vulnerability as one of assessing criterion for measuring performance of SAA, which mainly use financial performance indicators, a part of financial indicators which already been used as promulgated in Treasury Regulation Number PER-36/NT/2012. In addition, other recommendation is to monitor intensively on SAA which experiencing financial vulnerability, and the need for periodic evaluation to measure the feasibility of SAA. The periodic evaluation can be done every two years, where definition mentioned that vulnerability in place when SAA experiencing financial vulnerability for two consecutive years. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan keuangan pada Badan Layanan Umum (BLU) dan tanda-tanda yang menunjukkan kerentanan keuangan tersebut, apakah benar-benar berkinerja baik serta untuk mengevaluasi kinerja BLU yang ada. Berdasarkan hasil pengujian kepada 128 BLU, terdapat 13 BLU yang mengalami kerentanan keuangan. Variabel yang berpengaruh terhadap kerentanan keuangan adalah EQUITY, ADMIN, dan MARGIN. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode regresi logit. Hasil studi ini merekomendasikan analisis kerentanan keuangan dimasukan sebagai salah satu cara dalam menilai kinerja BLU, terutama kinerja keuangan selain rasio keuangan yang telah digunakan saat ini dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2012. Selain itu, rekomendasi berikutnya adalah melakukan monitoring yang intensif terhadap BLU yang mengalami kerentanan keuangan, dan perlu adanya evaluasi berkala untuk menentukan kelayakan suatu BLU. Evaluasi dapat dilakukan setiap dua tahun, sesuai dengan definisi kerentanan keuangan, yaitu mengalami kerentanan keuangan selama dua tahun berturut-turut.  
Persistensi Inflasi Regional di Sulawesi Selatan Azwar, nFN
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 2 No 1 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijaka
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (813.218 KB) | DOI: 10.33105/itrev.v2i1.12

Abstract

The objective of this study is to analyse the persistence of inflation level and the contribution of a number of commodities (goods and services) againts the forming of persistence inflation level in South Sulawesi. In addition, this study seeks to reveal the role of Regional of Inflation Oversight Team (TPID) in controlling inflation level.  Using the firsth quarter data of Central Bank from 2006 to 2016, this study developed estimation by using applying Univariate Autoregressive (AR) Model. The study proved that the level of inflation persistence in South Sulawesi was high. This result indicates that the inflation level needs time to return from the inflation “shock” level to its natural level. The high level of inflation persistence was reflected by the length of time needed to absorb 50% of shocks occurred, before returning to its natural level in 13 months. Using the Partial Adjustment Model (PAM), it showed that the inflation persistence in South Sulawesi was mainly caused by the “shock’ occurred on a group of housing, water, electricity, gas and fuel as administered price group and on a group of food as volatile food group. In addition, the existence of TPID, as an effort to coordinate monetary and regional fiscal policy, has been proved to have a negative correlation against regional inflation in South Sulawesi.     Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat persistensi inflasi di Sulawesi Selatan dan kontribusi sejumlah komoditas atau kelompok barang/jasa terhadap pembentukan persistensi inflasi di Sulawesi Selatan. Selain itu, penelitian ini juga melihat peranan Tim Pemantau dan Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjalankan fungsi pengendalian inflasi. Dengan menggunakan data time series triwulan I tahun 2006 s.d. 2016 yang bersumber dari publikasi Bank Indonesia, penelitian ini melakukan estimasi dengan pendekatan Univariate Autoregressive (AR) Model. Hasil Penelitian membuktikan bahwa Inflasi di Sulawesi Selatan memiliki derajat persistensi yang tinggi. Persistensi inflasi yang tinggi mengindikasikan bahwa inflasi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke nilai alamiahnya setelah adanya shock. Tingginya derajat persistensi inflasi Sulawesi Selatan tercermin dari lamanya jangka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi untuk menyerap 50% shock yang terjadi sebelum kembali ke nilai alamiahnya yaitu selama 13 bulan. Dengan model Partial Adjustment Model (PAM) diketahui bahwa persistensi inflasi Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh shock yang terjadi pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebagai kelompok administered price dan kelompok bahan makanan sebagai kelompok volatile foods. Selain itu, keberadaan TPID sebagai upaya untuk mengoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal regional dalam rangka mengontrol laju inflasi, terbukti memiliki arah hubungan negatif terhadap inflasi regional di Sulawesi Selatan.
Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Waryanto, Puput
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 2 No 1 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijaka
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.954 KB) | DOI: 10.33105/itrev.v2i1.13

Abstract

The purpose of the study was to investigate the influence of capital expenditure on economic growth in Indonesia. The reasons of the study were the inconsistency of previous research results in many countries, the difficulty of achieving national economic growth target, and the low ratio of capital expenditure to Gross Domestic Product (GDP). By using time series data from 1990 to 2015 in Indonesia, this research has proved that the capital expenditure has a significant positive effect on economic growth. On the other hand, the operational expenditure, which consisted of personnel expense, goods and services expenses, interest, subsidies, grants and social assistance, had not a significant effect on economic growth. This study has considered inflation as a control variable. Consequently, the central government should be able to pay attention on capital expenditure, both on its quantity and quality.   Abstrak         Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Beberapa hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian di berbagai negara, masih sulitnya pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional, masih rendahnya rasio belanja modal terhadap PDB. Dengan menggunakan data time series selama 26 tahun mulai 1990 s.d. 2015 di Indonesia, penelitian ini telah membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial, tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini telah mempertimbangkan variabel kontrol berupa inflasi. Berkaitan dengan hasil penelitian, pemerintah pusat hendaknya terus memperhatikan belanja modal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas belanja modal.
Determinan Penerimaan dan Belanja Daerah: Studi pada 10 Provinsi di Indonesia Noviriani, Eliza; Febrianty, Anniza Dwi
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 2 No 1 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijaka
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (575.185 KB) | DOI: 10.33105/itrev.v2i1.14

Abstract

The aim of this study is to determine local government revenue and expenditure determinants from 10 provinces in Indonesia. The factors which affect local government revenue are Gross Regional Domestic Product (GDPR), inflation, and exchange rate. The local government revenue will affect local government expenditure. By using panel data, the research showed that variable of GDPR did not have influence on local government revenue. In addition, variable of inflation had a negative and significant influence on the local government revenue. Exchange rate had a positive and significant effect on local government revenue. Finally, local government revenue had a positive and significant impact on local government expenditure.                         Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan penerimaan dan belanja daerah di 10 Provinsi di Indonesia. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi serta kurs. Penerimaan daerah akan berpengaruh terhadap belanja pemerintah daerah. Hasil pengujian dengan menggunakan data panel memperoleh hasil bahwa variabel PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan daerah. Selain itu, variabel inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penerimaan daerah. Variabel kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah. Akhirnya, variabel penerimaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pemerintah daerah.
Efektivitas Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan APBN Hariyanto, Eri
Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 2 No 1 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijaka
Publisher : Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (643.878 KB) | DOI: 10.33105/itrev.v2i1.15

Abstract

Sukuk Negara has become a part of budget financing instruments since 2008. After implementation of this financing instrument for eight years, the total issuance of Sukuk Negara was Rp565 trilion as of November 2016. With the increase of Sukuk Negara issuance, it is necessary to evaluate whether this issuance policy has been implemented accordance with the purpose of issuance as mandated by the law of Islamic Bonds (SBSN), and what will be the impact of Sukuk Negara issuance to the Indonesian economy. This research uses a descriptive qualitative methodology. The research revealed that the issuance of SBSN was in accordance with its purpose, which were to finance the budget deficit and to finance the development of government projects. Also, Sukuk Negara provides a wide range of positive impact on the Indonesia economy, namely: to the development of the Islamic financial industry, to support the governance of State Asset management, to expand the portion of infrastructure financing, and finally, to give an option of investment instrument alternatives. Abstrak    Sukuk Negara telah menjadi bagian dari instrumen pembiayaan anggaran sejak tahun 2008. Setelah implementasi kebijakan ini berjalan delapan tahun, jumlah penerbitan Sukuk Negara telah mencapai Rp565 triliun pada bulan November 2016. Dengan terus berkembangnya jumlah penerbitan, kiranya perlu dilakukan suatu evaluasi apakah kebijakan ini telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan dari penerbitan sebagaimana diamanahkan dalam UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan apa dampak penerbitan terhadap perekonomian Indonesia. Karya tulis ini menggunakan metodologi peneltian kualitatif deskriptif. Melalui kajian dalam karya tulis ini, diketahui bahwa penerbitan SBSN telah sesuai dengan tujuan dari penerbitan SBSN yaitu untuk membiayai defisit APBN dan membiayai pembangunan proyek-proyek Pemerintah. Penerbitan Sukuk Negara juga memberikan berbagai dampak posistif dalam perekonomian Indonesia, diantaranya: penerbitan Sukuk Negara bermanfaat bagi pengembangan keuangan syariah, mendorong tertib pengelolaan Barang Milik Negara, meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur, dan menambah alternatif instrumen investasi.

Page 1 of 11 | Total Record : 102


Filter by Year

2016 2020


Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 2 (2020): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Vol 5 No 1 (2020): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Vol 4 No 4 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Vol 4 No 3 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Vol 4 No 2 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Vol 4 No 1 (2019): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Vol 3 No 4 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijaka Vol 3 No 3 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijaka Vol 3 No 2 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijaka Vol 3 No 1 (2018): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijaka Vol 2 No 4 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijaka Vol 2 No 3 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijaka Vol 2 No 2 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijaka Vol 2 No 1 (2017): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijaka Vol 1 No 3 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijaka Vol 1 No 2 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijaka Vol 1 No 1 (2016): Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijaka More Issue