cover
Contact Name
Jurnal yuridis
Contact Email
yuridis@upnvj.ac.id
Phone
+6221-7656971
Journal Mail Official
yuridis@upnvj.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal yuridis
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal yuridis Fakultas Hukum universitas pembangunan Nasional veteran Jakarta JL. RS. Fatmawati, Pondok Labu - Jakarta Selatan 12450
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 102 Documents
AKTA OTENTIK RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI (MEKANISME PEMBUATAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA) Rizkianti, Wardani
Jurnal Yuridis Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2287.459 KB) | DOI: 10.35586/.v3i1.172

Abstract

While the times and technology, the implementation of the GMS alsoundergone a transformation from conventional systems towards the use ofelectronic systems with the use of telecommunications technology. Asstipulated in Article 77 of the Company Law which legitimacy implementationof the GMS teleconferencing and mandated obligation of making the minutesof the meeting . Viewed from one side , Article 77 of the Company Lawprovides legitimacy in making authentic deed AGM via media teleconferenceon the other hand there is disharmony with the related regulations , especiallyLaw Notary No. 30 of 2004 ( UUJN ) and Law No. 2 of 2014 on AmendmentAct No. 30 of 2004 concerning Notary ( UUJN - P) , giving rise to concernsregarding the exact mechanism and strength of evidence. This study is a firststep in reforming the national legal framework in order to accommodate thedynamics of telematics technology in a deed in Indonesia .
KEDUDUKAN SURAT WASIAT TERHADAP HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGIKAN KEPADA AHLI WARIS Sanjaya, Umar Haris
Jurnal Yuridis Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.24 KB) | DOI: 10.35586/.v5i1.317

Abstract

This research focused on the legal standing of testament toward inheritance property which devide yet. Testament recognized as a last will of person to be received by person who determined on it. Potentially, These will rise a dispute between testament receiver and the heir. It because of the heir would be bring it to the disputed if testament not desired. Thus, the testament would be not executed. This research using context of problems as how the legal standing of the testament toward inheritance property which devide yet and continue with is that testament should be execute absolutely toward inheritance property. Research result the testament has no absolutely legal standing to be execute toward inheritance property as long as rise the disputed. The dispute is related with the diclaimer from the heir toward testament substance. Thus, the testament is the last will of people do not perform well as the last will it because of the testament rejected probably. The rejection performed by court as well as the heir lawsuit.
FUNGSI LEGISLATIF DESA PASCA REFORMASI (TELAAH KRITIS ATAS UU NO. 22/1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, UU NO. 32/2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DAN UU NO. 6/2014 TENTANG DESA) Lutfy, Riza Multazam
Jurnal Yuridis Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3093.054 KB) | DOI: 10.35586/.v1i1.138

Abstract

This paper aims to determine the function of village legislative at post-reform. Based on historical data as well as critical analyzes of UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, and UU No. 6/2014 tentang Desa, it can be concluded that the function of village legislative at post-reform is ups and downs. BPD 1999 has such a dominant function, so that the village government is unbalanced. The function of BPD 2004 is stripped down, so that the village executive can run his will without any supervision. The BPD 2014 is equipped with control function, so that the expected mechanism of checks and balances in village governance can be realized. Thus, it can be said that the function of BPD 1999 is dominant, the function of BPD 2004decreased, while the function of BPD 2014 is placed in a matched.
HARMONISASI ANTARA ETIKA PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK Kusumawati, Mustika Prabaningrum
Jurnal Yuridis Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (222.241 KB) | DOI: 10.35586/jyur.v6i1.794

Abstract

Etika publik menekankan bukan hanya kode etik atau norma semata melainkan.dimensi reflektifnya. Etika publik dibutuhkan dalam pembentukan kebijakan publik yang sejatinya diterapkan sebagai pembaharuan dan perbaikan pelayanan publik. Permasalahan publik yang dirasa semakin kompleks dan rumit sejalan dengan meningkatnya isu publik. Ketika pejabat publik tidak mampu memisahkan secara tegas antara domain publik dan pribadi, maka akan berkorelasi negatif terhadap pelayanan publik. Hal ini tidak hanya dipicu oleh pejabat publik yang tidak menghayati arti dan pentingnya nilai etika publik bahkan parahnya pejabat publik tidak mengetahui apa itu etika publik. Etika publik memberikan dampak yang sangat besar dan serius terhadap pembuatan kebijakan publik. Keberhasilan suatu kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh etika para pejabat publiknya.
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN PANAH WAYER OLEH ANAK DI KOTA GORONTALO (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA) Puluhulawa, Mohamad Rusdiyanto U.; Puluhulawa, Jufryanto; Nur Musa, Moh. Fahrurrozie Hidayatullah
Jurnal Yuridis Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.144 KB) | DOI: 10.35586/jyur.v6i2.1048

Abstract

Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer Oleh Anak Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota). Penelitian ini berangkat dari situasi keamanan dan ketertiban umum yang kurang kondusif khususnya pada malam hari dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini. Permasalahan utamanya adalah pelopor dari tidak kondusifnya keamanan dan ketertiban umum ini adalah anak-anak sehingga perlu adanya kebijakan kriminal dalam penanggulangan permasalahan ini.Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah metode pendekatan Yuridis ? Empiris. Hasil penelitian, 1) lingkup Kota Gorontalo, faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan menggunakan panah wayer oleh anak adalah lingkungan pergaulan tidak sehat yang dikombinasikan dengan mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, penyalahgunaan alkohol, obat-obat terlarang dan zat adiktif, serta adanya dorongan-dorangan ide dan sikap yang dibentuk oleh media massa. 2) kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan dapat diimplementasikan dengan cara : mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa  yang mana hal ini merupakan jalur non penal, kemudian penerapan hukum pidana yang merupakan jalur penal, dan pencegahan tanpa pidana yang juga termasuk dalam jalur non penal. Sehingga jelas bahwasanya dalam upaya penanggulangan kejahatan ada korelasi antara jalur penal dan non penal.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Dinanti, Dinda; Wahyuningsih, Yuliana Yuli
Jurnal Yuridis Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.614 KB) | DOI: 10.35586/.v3i2.181

Abstract

The only rules to be the basis for the implementation of the criminal procedural law is the Law of the Republic of Indonesia No. 8 of 1981, the ice shelf (for eign) No. 3209 of the Law Criminal Procedure law enacted on December 31, 1981, often called the Book of the Law of Criminal Procedure Law. In the article-article it reflected the protection of Human Rights (Human Rights). Detention is often done without regard to the terms of subjective and objective requirements as contained in the Code of Criminal Procedure. Arbitrary action by the investigator an conducting forceful measures. This study uses the research literature and then described in the findings and analysis. Law in Indonesia has guaranteed rights of the accused in various laws and regulatons in force in Indonesia, including UUD 1945, Universal Declaration of Human Rights, ICCPR, CAT and others. And one of the principles that embraced known as ?the presumption of innocence?, which is no one maybe arrested, detained and was arbitrarily be considered guilty of committing before he was convicted by the Court through a decision which has legal force (in kracht van gewisjde).
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI BERDASARKAN ASAS STRICT LIABILITY (STUDI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP) Kurniawan, Ridho; Sari D, Siti Nurul Intan
Jurnal Yuridis Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.808 KB) | DOI: 10.35586/.v1i2.148

Abstract

Criminal responsibility adopted by the Indonesian criminal law and environmental law are regulated in Law Number 32/ 2009 on Environmental Protection and Management. The principle of fault liability based complicate law enforcement in the process of criminal evidence. Law Number 32/2009 on Environmental Protection and Management of the Environment has set a strict liability issue but nevertheless the strict liability only obligate to pay compensation in the event a civil lawsuit. Criminal law recognize the strict liability. Strict liability is defined as liability without fault is criminal liability without proof of fault further to the offender. In criminal cases involving corporate environment needs to be applied the principle of strict liability, so that the strict liability can be expanded application not only to the claim for damages in civil cases but can also be done in the legal protection of penal law, is expected with the integration of the law will be able to simplify the process of proving environmental crime by the corporation . This research aims to determine the corporate criminal liability based on the principle of Strict Liability and its implications of the application of strict liability corporation in the process of proving environmental crime.
TRANSFORMASI UPAYA ADMINISTRATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN Marbun, Robinsar
Jurnal Yuridis Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.831 KB) | DOI: 10.35586/.v4i2.252

Abstract

Civil Service dispute is a dispute/dispute arising as a result of the stipulation of a State Administrative Decision in the field of personnel by the Authorized Body or Official regarding the position, obligation, right and guidance of Civil Servants. While Administrative Efforts is a procedure that can be taken by Civil Servants who are not satisfied with disciplinary punishment imposed on him in the form of objection or administrative appeal. The objection itself is an administrative effort that can be taken by the Disgruntled Civil Servant against disciplinary punishment imposed by the competent authority to punish the superior officer in charge of punishment. For Administrative Appeals alone it is an administrative undertaking that a disgruntled  Civil Servant may take with respect to disciplinary punishment in the form of dismissal with respect not on his own request or dismissal with respect as a Civil Servant imposed by a punitive authority to the Employment Advisory Board
PERKEMBANGAN ASAS REBUS SIC STANTIBUS (PERUBAHAN KEADAAN YANG FUNDAMENTAL) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Suherman, Suherman
Jurnal Yuridis Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1438.469 KB) | DOI: 10.35586/.v3i1.167

Abstract

Rebus Sic Stantibus Principle is a change of circumstances be applied if theprovisions and terms of the contract change was not due to the impossibility of theexecution of the contract, but due to the extreme difficulty for either party to fulfill the contract. The entity of rebus sic stantibus principle in positive law in Indonesia,stipulated in article 18 of Law No. 24 of 2000 on international agreements represent that "international agreements terminate if there are substantial changes that affect the implementation of the agreement". While in the Civil Code we do not recognize this principle. In the field of civil law known several reasons that can be used to terminate the agreement, as stipulated in Article 1381 of the Civil Code.
PEMBANGUNAN HUKUM ARBITRASE (POLITIK HUKUM) SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA (TINJAUAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA) Sanjaya, Umar Haris
Jurnal Yuridis Vol 2, No 2 (2015): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.548 KB) | DOI: 10.35586/.v2i2.202

Abstract

Nowdays every business actor as the modern businessmen would like to settled any business dispute more quickly, simply, to prevent from any risk which is rise. Government regulated the alternative dispute settlement on business field that is arbitration law. The arbitration regulation becoming a legal politic study which is interested because of the implementation of it not apply well. This research study about the Economy law and development in Indonesia regarding arbitration and how the legal politic of arbitration is perform. This study is using  descriptive methodology with juridical normative. For the conclusion is law and development in Indonesia especially arbitration is not beginning with values of societies, but taken from condition of reformation of Indonesia. However the economic law and development still need to enforce in according to make justice and prosperity especially for business actor.

Page 1 of 11 | Total Record : 102