cover
Contact Name
Jurnal yuridis
Contact Email
yuridis@upnvj.ac.id
Phone
+6221-7656971
Journal Mail Official
yuridis@upnvj.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal yuridis
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal yuridis Fakultas Hukum universitas pembangunan Nasional veteran Jakarta JL. RS. Fatmawati, Pondok Labu - Jakarta Selatan 12450
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis" : 8 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DALAM KONSEP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI INSTITUSI PERGURUAN TINGGI Ramadhani, Dwi Aryanti; Joesoef, Iwan Erar
Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.72 KB) | DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1830

Abstract

Keberadaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbeda dengan undang-undang kepegawaian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada adanya pegawai pemerintahan lain selain PNS, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Apabila kita kaitkan dengan bentuk pengangkatan PPPK adalah dengan perjanjian kerja untuk waktu tertentu, maka secara tersirat kedudukan PPPK adalah pegawai pemerintah yang memiliki kekuatan hukum pada perjanjian kerja. Perjanjian kerja bagi PPPK merupakan pengikat hubungan hukum antara pegawai pemerintahan Non-PNS dengan instansi pemerintah yang mempekerjakannya. Perjanjian kerja tersebut berakibat hukum lahirnya hubungan hukum keperdataan. Mengikatnya hubungan hukum keperdataan ditunjukkan melalui kesepakatan kedua pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian berimplikasi terhadap perlindungan hukum hak-hak pekerja. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Mengingat pentingnya hal-hal tersebut diatas, Penulis mengkaji dengan metode yuridis normative tentang pelaksanaan pengangkatan PPPK berdasarkan Undang-Undang ASN dan pengangkatan PPPK yang memberikan perlindungan hukum bagi calon pegawai pemerintah di institusi perguruan tinggi. Analisa permasalahan dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dapat menggambarkan tentang pelaksanaan pengangkatan PPPK di institusi perguruan tinggi dapat memberikan perlindungan hukum.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI (SUATU TINJAUAN KOMPARATIF DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARA LAIN) Niffari, Hanifan
Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.866 KB) | DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1846

Abstract

Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari perlindungan diri pribadi yang diamanatkan dalamPasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hingga saatini belum diatur secara terintegrasi dalam Undang-Undang tersendiri. Perlunya pengaturanperlindungan data pribadi dalam Undang-Undang tersendiri sangat penting mengingatbanyaknya penyalahgunaan data pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukkan awalnya sepertijual beli data pribadi secara komersil. Pengaturan perlindungan data pribadi saat ini masih diatursecara terpisah di beberapa Undang-Undang yang tidak khusus mengatur perlindungan datapribadi. Penerapan perlindungan data pribadi perlu melihat pengaturan yang telah dilakukan dinegara-negara lain untuk kemudian dilihat dan dikaji sesuai dengan konteks keadaan sosiologisdi Indonesia. Tulisan ini membahas konsep umum perlindungan data pribadi danmembandingkan pengaturan-pengaturan perlindungan data pribadi di negara-negara lain sertamemberikan analisa hasil perbandingan tersebut untuk kemudian ditelaah penerapannya diIndonesia.
PENEGAKAN HUKUM PELAKU PERBUATAN CABUL DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP PEREMPUAN Agustanti, Rosalia Dika
Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.167 KB) | DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1843

Abstract

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat,namun tidak sedikit kasus perbuatan cabul yang dibebaskan oleh hakim karena kurangnya alatbukti. Permasalahan yang dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusanbebas dan apakah kejahatan yang terbukti di persidangan merupakan tindak pidana. Tipepenelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang,pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa hakimmenyatakan unsur perbuatan cabul Pasal 289 KUHP tidak terbukti dalam persidangan hanyakarena kehendak mencium dari terdakwa belum terwujud dengan perbuatan nyata sehinggahakim menjatuhkan putusan bebas. Padahal perbuatan cabul tidak hanya dalam lingkup cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan dan meraba-raba buah dada sebagaimana TerjemahanR. Soesilo. Setidaknya perbuatan terdakwa tersebut dapat dijatuhkan pidana dengan merujukpada Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP, dengan fakta persidangan bahwa terdakwa menarikkorban dengan paksa untuk meminta di cium sambil mengatakan kalau alat kelaminnya sudahtegang. Unsur melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan perbuatan tercelatersebut menurut Penulis telah terpenuhi.
PENEGAKAN HUKUM PELAKU PERBUATAN CABUL DALAM PUTUSAN BEBAS TERHADAP PEREMPUAN Agustanti, Rosalia Dika
Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.167 KB) | DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1843

Abstract

Perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat,namun tidak sedikit kasus perbuatan cabul yang dibebaskan oleh hakim karena kurangnya alatbukti. Permasalahan yang dibahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusanbebas dan apakah kejahatan yang terbukti di persidangan merupakan tindak pidana. Tipepenelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang,pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa hakimmenyatakan unsur perbuatan cabul Pasal 289 KUHP tidak terbukti dalam persidangan hanyakarena kehendak mencium dari terdakwa belum terwujud dengan perbuatan nyata sehinggahakim menjatuhkan putusan bebas. Padahal perbuatan cabul tidak hanya dalam lingkup cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan dan meraba-raba buah dada sebagaimana TerjemahanR. Soesilo. Setidaknya perbuatan terdakwa tersebut dapat dijatuhkan pidana dengan merujukpada Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP, dengan fakta persidangan bahwa terdakwa menarikkorban dengan paksa untuk meminta di cium sambil mengatakan kalau alat kelaminnya sudahtegang. Unsur melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan perbuatan tercelatersebut menurut Penulis telah terpenuhi.
PENERAPAN PRINSIP EFEKTIVITAS DAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) Sukarmini, Wien; Idrus, Norman Syahdar
Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.281 KB) | DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1844

Abstract

KPPU adalah sebuah lembaga peradilan khusus atau lembaga semi-yudisial atau quasi-yudisial, oleh karena KPPU tidak hanya memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yangbersifat mengadili, tetapi memiliki fungsi-fungsi yang bercampur baur dengan fungsi regulasidan fungsi administrasi, sehingga KPPU dapat dipandang sebagai lembaga yang berfungsicampuran, termasuk jenis perkara yang ditanganinya tidak hanya perkara yang berkaitandengan bisnis keperdataan saja, melainkan juga perkara yang berkaitan dengan hukumadministrasi negara dan hukum pidana yang kesemuanya diatur menurut hukum tersendiri.KPPU menangani perkara berdasarkan laporan masyarakat atau berdasarkan inisiatif sendiriuntuk memeriksa adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha, denganberpedoman pada prinsip efektivitas dan prinsip transparansi, yang keduanya merupakanbagian dari good governance, yaitu proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalammelaksanakan penyediaan public goods and service. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui penerapan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penyelesaianperkara oleh Persaingan Usaha oleh KPPU sebagaimana termuat dalam berbagai putusanKPPU. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitismenggunakan sumber bahan hukum primer, dan sekunder, serta didukung dengan wawancaradan dianalisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif.
PENERAPAN PRINSIP EFEKTIVITAS DAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERSAINGAN USAHA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) Sukarmini, Wien; Idrus, Norman Syahdar
Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.281 KB) | DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1844

Abstract

KPPU adalah sebuah lembaga peradilan khusus atau lembaga semi-yudisial atau quasi-yudisial, oleh karena KPPU tidak hanya memiliki kewenangan dan mekanisme kerja yangbersifat mengadili, tetapi memiliki fungsi-fungsi yang bercampur baur dengan fungsi regulasidan fungsi administrasi, sehingga KPPU dapat dipandang sebagai lembaga yang berfungsicampuran, termasuk jenis perkara yang ditanganinya tidak hanya perkara yang berkaitandengan bisnis keperdataan saja, melainkan juga perkara yang berkaitan dengan hukumadministrasi negara dan hukum pidana yang kesemuanya diatur menurut hukum tersendiri.KPPU menangani perkara berdasarkan laporan masyarakat atau berdasarkan inisiatif sendiriuntuk memeriksa adanya dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha, denganberpedoman pada prinsip efektivitas dan prinsip transparansi, yang keduanya merupakanbagian dari good governance, yaitu proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalammelaksanakan penyediaan public goods and service. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui penerapan prinsip efektivitas dan prinsip transparansi dalam penyelesaianperkara oleh Persaingan Usaha oleh KPPU sebagaimana termuat dalam berbagai putusanKPPU. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitismenggunakan sumber bahan hukum primer, dan sekunder, serta didukung dengan wawancaradan dianalisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif.
POLIGAMI TIDAK TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA DAN MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA Halim, Abdul; Pratama, Ariyall Hikam
Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.669 KB) | DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1845

Abstract

Poligami merupakan diskursus yang sering diperdebatkan sampai saat ini, dan berdampakpada hak-hak perempuan sehingga negara harus hadir untuk mengaturnya. Di Indonesia danMalaysia merupakan dua negara yang memberlakukan regulasi poligami dan menerapkansanksi poligami bagi suami yang melakukan poligami tanpa adanya izin dari isteri danPengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Hanya saja perbedaannya Indonesia yangmerupakan negara civil law memberikan prosedur dan syarat yang ketat serta sanksi dendayang dirasa sudah tidak relevan lagi saat ini. Sedangkan Malaysia merupakan negara federasiyang menerapkan sistem hukum common law yang memberlakukan poligami liar sebagaitindak kriminal dan sanksi hukumnya denda sebesar 1000RM dan penjara 6 (enam) bulan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukuman sanksi antara Indonesiadan Malaysia, yang fokus penelitiannya di Negeri Selangor Malaysia, serta menjelaskanpraktik dan efektifitas regulasi poligami di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan diIndonesia suami yang melakukan poligami liar pernikahannya hanya di batalkan saja dantidak dihukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap wanita atau isteri yang dipoligami,di Selangor suami yang melakukan poligami liar akan langsung dihukum karena aturannyajelas denda dan penjara, kemudian hakim akan menyelidiki lebih lanjut kerugian pihak isteriyang dipoligami liar.
POLIGAMI TIDAK TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA DAN MAHKAMAH SYARIAH MALAYSIA Halim, Abdul; Pratama, Ariyall Hikam
Jurnal Yuridis Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.669 KB) | DOI: 10.35586/jyur.v7i1.1845

Abstract

Poligami merupakan diskursus yang sering diperdebatkan sampai saat ini, dan berdampakpada hak-hak perempuan sehingga negara harus hadir untuk mengaturnya. Di Indonesia danMalaysia merupakan dua negara yang memberlakukan regulasi poligami dan menerapkansanksi poligami bagi suami yang melakukan poligami tanpa adanya izin dari isteri danPengadilan Agama atau Mahkamah Syariah. Hanya saja perbedaannya Indonesia yangmerupakan negara civil law memberikan prosedur dan syarat yang ketat serta sanksi dendayang dirasa sudah tidak relevan lagi saat ini. Sedangkan Malaysia merupakan negara federasiyang menerapkan sistem hukum common law yang memberlakukan poligami liar sebagaitindak kriminal dan sanksi hukumnya denda sebesar 1000RM dan penjara 6 (enam) bulan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hukuman sanksi antara Indonesiadan Malaysia, yang fokus penelitiannya di Negeri Selangor Malaysia, serta menjelaskanpraktik dan efektifitas regulasi poligami di kedua negara. Hasil penelitian menunjukkan diIndonesia suami yang melakukan poligami liar pernikahannya hanya di batalkan saja dantidak dihukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap wanita atau isteri yang dipoligami,di Selangor suami yang melakukan poligami liar akan langsung dihukum karena aturannyajelas denda dan penjara, kemudian hakim akan menyelidiki lebih lanjut kerugian pihak isteriyang dipoligami liar.

Page 1 of 1 | Total Record : 8