cover
Contact Name
Firda Zulivia Abraham
Contact Email
fird007@kominfo.go.id
Phone
-
Journal Mail Official
fird007@kominfo.go.id
Editorial Address
-
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan
ISSN : 14108283     EISSN : 2527693X     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Journal of Press Research and Development Communicatarion is a journal aims to be a leading peer-reviewed platform and an authoritative source of information. We publish original research papers, review articles and case studies focused on Communication and Informatics as well as related topics that has neither been published elsewhere in any language, nor is it under review for publication anywhere
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 17 No 3 (2014): Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan" : 5 Documents clear
DISTORSI PESAN DALAM KOMUNIKASI ORGANISASI KAJIAN TEORITIS TERHADAP KESALAHAN KETIK PENETAPAN KETUA KPU RI SEBAGAI TERSANGKA OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Akhmad, Bachruddin Ali
Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol 17 No 3 (2014): Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan
Publisher : Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

â??Typoâ? as the reason that have been proposed by the police of republic Indonesia to abrogate the suspect status of chairman of the election commission (KPU) to witness reported, could not be accepted by some members of the citizens. However in depth research the judge from the citizens are have much biases. Otherwise, legally formal, the reason of the abrogate has been confirmed, both from substantive or in terms of the law. because the act of "typoâ? is very possible to be studied scientifically in this case using the concept of message distortion, it can be cocluded that there are five factors to be the cause. Keywords: Community Response Infotaimenton Televisionâ??Salah ketikâ? sebagai alasan yang dikemukakan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk penganuliran status tersangka Ketua Komisi Pemilihan Umum( KPU) menjadi saksi terla por, tidak bisa diterima oleh sebagian warga masyarakat. Namun penilaian penilaian warga masyarakat bila diteliti lebih dalam tidak terlepas dari bias bias. Sebaliknya, secara legal formal, alasan penganuliran tersebut telah sah baik secara substantif maupun dari segi hukumnya.Karena tindakan â??salah ketikâ? sangat dimungkinkan untuk dikaji secara ilmiah dalam hal ini menggunakan konsep distorsi pesan, maka dapat disimpulkan ada 5 faktor yang menjadi penyebabnya.Kata Kunci: Konsep Distorsi Pesan, Salah Ketik
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK Laila, Laila
Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol 17 No 3 (2014): Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan
Publisher : Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.167 KB)

Abstract

This study aims to describe public information management in context of implementation of law no. 14 Tahun 2008 at Public institution in Banjarmasin. By qualitative descriptive, result of study shows that public information management, not all of them refer to law of KIP. Officer of the management information and documentation, SOP of public services and list of public information, has not been arranged mainly, just a discourse. Therefore the government of South Kalimantan, Mayor of Banjarmasin and Rector of university management should respons law of KIP to instruct to public bodies immediately to establish officer of public information management in their environment.Keywords: Public Information, Management, Implementation law, KIPPenelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pengelolaan informasi publik dalam kontek implementasi UU no 14 tahun 2008 pada Badan Publik di Kota Banjarmasin. Melalui diskriptif kualitatif hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan informasi publik pada Badan publik di Kota Banjarmasin, belum semuanya mengacu pada UU KIP, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, SOP layanan Publik dan daftar informasi publik sebagian besar belum tersusun, masih sebatas wacana dan koordinasi dari badan publik. Karenanya Gubernur Kalimantan Selatan, Walikota Banjarmasin dan Rektor Unlam hendaknya merespon adanya UU KIP dengan menginstruksikan kepada badan publik, untuk segera membentuk pejabat pengelola informasi publik dilingkungannya.Kata Kunci: Pengelolaan, Informasi Publik, Impelementasi Undang-Undang, KIP
SIKAP MASYARAKAT TERHADAP TAYANGAN KEKERASAN DI TELEVISI SWASTA Hartiningsih, Hartiningsih
Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol 17 No 3 (2014): Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan
Publisher : Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.016 KB)

Abstract

Study of public response to the violence on private televisions show has been done in Banjarmasin. The goal of study was to know public response by cognitive view and affective. By quantitative and descriptive analyzes, the result of study indicated that knowledge society to violence is too significant. Long duration and intensity to watch daily program television such news, entertainment, etc, not only create knowledge society to diversity and violence cases, but also emotional between agree and disagree to violence on television. Television show in news, not pared in detail, vulgar, and insistently, get positif response by public. Because television had power of penetration, easy to be understood, so the management of television program should be wise and not establishing violence as the main program (submissive to the law).Keywords: Response, Violence, TV ShowPenelitian sikap masyarakat terhadap tayangan kekerasan di televisi swasta dilakukan di Kota Banjarmasin. Tujuannya untuk mengetahui sikap masyarakat dilihat dari sudut kognisi maupun afeksi terhadap tayangan kekerasan di televisi. Melalui metode survey dengan analisis deskriptif hasil penelitian mengindikasikan bahwasanya pengetahuan masyarakat terhadap tayangan kekerasan di televisi sangat signifkan. Durasi menonton yang cukup lama degan intensitas menonton yang juga sangat sering (setiap hari) melalui berbagai program, seperti berita, film, sinetron, sebagainya, bukan saja membentuk pengetahuan (mampu mengingat dan menjelaskan) terhadap aneka ragam dan bentuk kasus kekerasan, tetapi juga membentuk sikap emosional antara setuju dan tidak setuju pada tayangan kekerasan. Tayangan dalam bentuk pemberitaan yang obyektif, apa adanya, tidak rinci, vulgar, dan tidak ditayang ulang berkali-kali mendapat respon positif dari masyarakat. Sebaliknya, tayangan yang berulangâ?? ulang, terkesan sensasional, dimuat dalam ke asan lain dengan waktu tayangan lama (berminggu), dibenci/tidak disetujui masyarakat. Karena televisi memiliki daya penetrasi mudah dimengerti dan dipahami, maka sudah seharusnya pengelola tevisi berlaku bijak, tidak menjadikan kasus kekerasan sebagai bagian tayangan utama untuk mendongkrak rating, (patuh pada undang-undang yang berlaku) Kata Kunci: Sikap, Tayangan, Kekerasan
TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP TAYANGAN INFOTAINMENT DI TELEVISI Hendrawati, Hendrawati
Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol 17 No 3 (2014): Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan
Publisher : Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.933 KB)

Abstract

The goal of the research is to knowing people perspective, especially to infotaintment assess on Television. That study do at sub-distric Batibati, Tanah Laut Regency, South Borneo Province. Result of researh showing infotaiment assess is a controversial program on television. Infotaiment tend to gossip with detail issues that facts, because infotaiment workers not be with clarification, verification, and confirm every issues will reported. Infotaiment program dominated with Silet, Insert, and Cek and Ricek. Object of reporting is about celebrities life. Aspects lead of celebrities divorces case, marital affair, unregistered marriages, broken-connected status, etc. So that infotaiment program it so deviated from ethics and religion moral, like an open disgrace or privacy other people, so as always violate against ethics of journalistics, break of Act No.40/1999 about Pers, Act No.11/2008 about Information and Electronics Transaction, break of Article 335 from KUHP (Indonesian Pelican Law of Book to Criminal Laws) about unpleasant action, so law is can be finished that, thus be expected infotaiment workers be a quality TV show, because still many positive side from celebirty can be showed on television like a celebrities wedding, birthday, concert to charity, and all.Keywords: Community, Response, Infotaiment, Television Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan masyarakat, khususnya dalam menilai tayangan infotainment di televisi, studi tersebut dilakukan di Kecamatan Bati-bati Kabupaten Tanah Laut provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tayangan infotainment merupakan program televisi menuai kontroversi. Cenderung mengedepankan gosip secara detail ketimbang fakta, semua pekerja infotainment tidak disertai klarifikasi, verifikasi dan konfirmasi. Maka acara infotainment didominasi oleh silet, disusul Insert kemudian cek and ricek yang mendongkrak rating tinggi dan mengejar bisnis serta mengedepankan sensasional. Objek pemberitaan seputar kehidupan selebritis atau publik figur, menjurus aspek bergunjing tentang kawin cerai, berselingkuh, kawin siri, putus sambung pasangan artis dll, sehingga tayangan infotainment cenderung menyimpang dari etika dan moral agama, seperti membuka aib orang atau privasi orang lain, sehingga selalu melanggar etika jurnalistik, melanggar UU No. 40 tahun 1999 tentang pers. UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE), melanggar UU RI No. 32 tahun 2002 tentang penyiar dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, maka hukumlah yang bisa menyelesaikannya. Dengan demikian diharapkan pekerja infotainment akan menyajikan tayangan yang bermutu, sebab masih banyak sisi positif selebritis atau publik figur yang bisa diangkat dilayar kaca seperti perkawinan selebritis, ulang tahunnya, konser-konser bantuan Kata Kunci : Tanggapan, Tayangan Infotainment, Televisi
PENGETAHUAN BADAN PUBLIK TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) Iberamsyah, Iberamsyah; Hartiningsih, Hartiningsih
Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol 17 No 3 (2014): Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan
Publisher : Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Kominfo Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.409 KB)

Abstract

Penelitian pengetahuan badant publik terhadap undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan badan publik terhadap undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah, dengan metode observasi dan analisis deskriptif kualitatif hasil penelitian menggambarkan tingkat pengetahuan badan public terhadap undang-undang KIP di tiga provinsi cukup bervariasi.Terdapat diantaranya yang telah mencapai level pengetahuan yang tinggi seperti badan publik dikepolisian, namun ada pula badan publik yang tingkat pengetahuannya baru pada level 1 dan 2, bahkan ada yang tidak masuk level apa pun (zero know. Secara umum pengetahuan badan publik dibeberapa lingkungan bandan publik di tiga provinsi tersebut relatif masih minim. Untuk itu masih diperlukan sosialisasi yang lebih intensif lagi dan menyertakan peran media massa sebagai langkah percepatan pemerataan pengetahuan.Kata Kunci: Pengetahuan, Pejabat Publik, Informasi Publik

Page 1 of 1 | Total Record : 5