cover
Contact Name
Mahfud Fahrazi
Contact Email
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
fakultas.hukum@uniska-kediri.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
DIVERSI : Jurnal Hukum
ISSN : 25034804     EISSN : 26145936     DOI : -
Core Subject : Social,
Diversi Jurnal Hukum is a periodic scientific journal published by Law Faculty Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri in 2015 with P-ISSN code (Print): 2503 - 4804 and E-ISSN (Online): 2614 - 5936 and DOI: 10.32503. The purpose this journal is to become a means effective in improving the research culture for academics or law practitioners in line with national quality standard. Diversi Jurnal Hukum published twice a year, in April and December by using two authors from home base and three authors of outside home base. Diversi Jurnal Hukum focuses on national and international legal issues covered key issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedure Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, Administrative State Law, Custom Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, International Law.
Arjuna Subject : -
Articles 61 Documents
EUFORIA OTONOMI DAERAH DALAM BINGKAI POLITIKHUKUM PASCA REFORMASI DI INDONESIA ., Jamaludin
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2015): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.163 KB) | DOI: 10.32503/diversi.v1i1.128

Abstract

A wave of regional autonomy in Indonesia, which led to the enactment of Law Number 23 of 2004 concerning Local Government and Government Regulation Number 78 of 2007 actually, in principle, as a correction of the weaknesses of Law Number 22 of 1999 and Government Regulation No. 129 of 2000 by tightening the requirements regional expansion. But in its implementation, the Government Regulation Number. 78 of 2007 is not effective, due to the politicization of interest. Legal product is basically a political product, but many aspects people interest must necessarily remain the main spirit of the laws themselves. For the essential decentralization and regional autonomy are to the welfare of the community, shortening the span of control, and improve public services  
Studi Komparasi Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Delik Perdagangan Orang Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Santoso, Tri; Handayani, Emi Puasa
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 3 No 2 (2017): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.524 KB) | DOI: 10.32503/diversi.v3i2.167

Abstract

Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan manusia merupakan tanggung jawab Negara, pemerintah daerah beserta seluruh komponen masyarakat. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang komprehensif dan terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan tersebut perlu dibentuk gugus tugas. Diperlukan kajian perbandingan (studi komparasi) antara KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tindak pidana perdagangan manusia menurut kedua perspektif hukum tersebut, sehingga dapat tercapai suatu hasil yang objektif dan sesuai dengan tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggung jawaban pidana delik perdagangan orang dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta bagaimana komparasi hokum pertanggung jawaban pidana delik perdagangan orang dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pertanggung jawaban pidana delik perdagangan orang dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta untuk menganalisa komparasi hukum pertanggung jawaban pidana delik perdagangan orang dalam KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jenis atau tipologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian legal research dengan pendekatan perbandingan hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka tentang tindak pidana perdagangan manusia melalui studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan.
Perlindungan Hukum Jurnalisme Warga Handayani, Emi Puasa
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2016): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (164.609 KB) | DOI: 10.32503/diversi.v2i1.139

Abstract

Jurnalisme Warga (Citizen Jurnalisme) adalah kegiatan warga biasa yang menjalankan tugas-tugas jurnalistik, seperti membuat berita dan memuat dalam media baik media cetak, media elektronik seperti radio atau TV, serta media online seperti blogspot, wordpres, facebok, twiter dan lainnya. Kasus yang muncul kemudian adalah, warga yang menjalankan tugas jurnalistik tersebut, belum mendapatkan perlindungan hukum, sehingga ketika mengupload berita, jurnalis warga tidak mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini membahas  tentang kekosongan hukum yang kedepan nanti diharapkan akan segera dibuat oleh pemerintah aturan hukum yang melindungi jurnalis warga.
Notaris Pailit dalam Peraturan Jabatan Notaris Puspaningrum, Galuh
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2018): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (524.463 KB) | DOI: 10.32503/diversi.v4i2.371

Abstract

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Disamping tugas dan wewenang Notaris sebagai pejabat umum, Notaris juga berkedudukan sebagai subyek hukum pribadi (natuurlijk person) yaitu memiliki kehendak bebas untuk melakukan perbuatan hukum. Kedudukan Notaris sebagai subyek hukum ini melibatkan kegiatan pembentukan perusahaan yakni Notaris berkedudukan sebagai direksi dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Setiap perusahaan memiliki visi keberlanjutan dan keunggulan, namun untuk mewujudkannya diperlukan pembiayaan sehingga mengharuskan PT untuk melakukan perjanjian utang piutang. Konsekuensinya ketika utang piutang tersebut tidak mampu dibayar maka perusahaan yang dipimpin oleh Notaris tersebut mengalami pailit dan telah ditetapkan melalui Putusan Pengadilan Niaga yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian status Notaris menjadi Notaris Pailit sehingga berakibat pada sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris (UUJN) yaitu Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.
Penyelesaian Perkara Verzet Melalui Teknik Alternatif Dispute Resolution (ADR) ., Ladin
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 2 No 2 (2016): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.662 KB) | DOI: 10.32503/diversi.v2i2.148

Abstract

Pengadilan merupakan sarana yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan sengketa antar subyek hukum dalam masyarakat tertentu guna mendapatkan suatu keadilan, yang mana didalamnya terdapat asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Akan tetapi dalam prakteknya seringkali asas tersebut sulit untuk ditemui, karena pada kenyataannya putusan yang dihasilkan di pengadilan memerlukan proses yang rumit, membutuhkan waktu yang panjang dan bersifat memenangkan salah satu pihak. Penyelesaian secara Alternative Dispute Resoluton (ADR) hadir dengan sifat fleksibelnya menawarkan solusi dimungkinkankannya sistem ini untuk diterapkan di lembaga pengadilan guna mengantisipasi hal-hal tersebut. ADR (Alternative Dispute Resolution) atau alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga atau sistem penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak.
Kajian Yuridis Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator atas Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka dalam Praperadilan Prabowo, Agus; Manfaluthfi, Agus
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2017): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (676.791 KB) | DOI: 10.32503/diversi.v3i1.158

Abstract

Salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi Adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau yang biasa di sebut dengan judicial review Mahkamah Konstitusi dalam melalukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 hanya di perbolehkan menafsirkan isi Undang-Undang sesuai dengan original intent yang dibuat oleh lembaga yang berwenang menetapkan nya(Positif Legislator). Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan sebuah Undang-Undang bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak diperbolehkan memasuki ranah legislatif(ikut mengatur)dengan cara apapun.pada umum nya pembatasan Tugas dan Wewenang yang demikian dikaitkan dengan pengertian bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah adalah Positif Legislator(pembuat norma) sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga Negatif Legislator(penghapus atau pembatal norma).hal ini di perkuat dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang penambahan penetapan status tersangka kedalam Objek Praperadilan. Hakim Mahkamah konstitusi telah memberikan penafsiran dengan menambahkan norma baru terhadap norma yang di ujikan. Hal ini banyak memberikan  akibat Hukum serta permasalah Hukum baru dalam  masyarakat. Karena ketetapan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan mengikat sejak pertama kali di ucapkan dalam sidang pleno terbuka. Tanpa adanya upaya hukum lagi yang bisa di ambil terkait isi putusan tersebut.
Perilaku Pemilih (Voters Behavior) Pemilu Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Kediri Arifin, Zainal; Hariyana, Trinas Dewi
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 1 No 2 (2015): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.316 KB) | DOI: 10.32503/diversi.v1i2.133

Abstract

Pasal 59 Undang-Undang Tahun 2008 mengatur tentang  calon pimpinan daerah dari calon perseorangan. Pasal ini sebenarnya mengadopsi perkembangan sosiologis dan desakan dari  masyarakat Indonesia yang menginginkan demokrasi. Yakni dari rakyat oleh  rakyat untuk rakyat.  Keinginan itu sudah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun  2008. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni meneliti semua aturan yang terkait dengan Pemilu. Dalam penelitian ini bisa disimpulkan bahwa verivikasi Paslon Walikota Partai Politik dan Perseorangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Undang-Undangmu Kota Kediri sudah sesuai dengan  yang diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. 
Analisa Yuridis Putusan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2007/Pn.Psb tentang Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Polri Mu’asromin, Nur Salasatul; Virdaus, Saivol
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2017): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (560.776 KB) | DOI: 10.32503/diversi.v3i1.153

Abstract

Pemberitaan tentang polisi yang melakukan penembakan sering menjadi perhatian publik, terlebih terhadap polisi yang salah tembak. Tidak sedikit polisi yang kemudian diperiksa, ditindak dan diajukan ke sidang pengadilan atau kode etik profesi karena dinilai salah tembak, atau melanggar HAM.  Setiap melakukan tindakan, aparat kepolisisan mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri, dengan maksud suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota polri yang dalam bentuk bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Kewenangan ini tertulis dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, “Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Hal inilah yang terkadang disalahgunakan oleh aparat Kepolisian, sehingga lalai dalam menjalankan tugasnya. Utamanya pada kasus Putusan  No. 04/PDT.G/2007/PN/PSB yang sedang di analisis dan di kaji oleh penulis saat ini. Adapun rumusan dalam penelitian ini, yaitu apa alasan atau dasar penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Polri dalam perkara No. 04/PDT.G/2007/PN. PSB serta bagaimana analisa mengenai pertimbangan dalam memutus perkara No. 04/PDT.G/2007/PN. PSB tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Polri. Adapun tujuan peneltian ini, yaitu untuk mengetahui alasan atau dasar penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Polri dalam perkara No. 04/PDT.G/2007/PN. PSB serta untuk mengetahui dasar pertimbangan dalam memutus perkara No. 04/PDT.G/2007/PN. PSB tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Polri. Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisa Putusan Perkara Nomor 04/PDT.G/2007/PN.PSB dengan menggunakan jenis pendekatan Undang-Undang, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan kasus, melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yangdihadapi yang tewlah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menjadi kajian pokok didalam pendekatan kasus yaitu ratio decidendi atau resasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.
Upaya Perlindungan Kepada Pihak Bank Akibat Adanya Pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang Dialihkan oleh Pihak Nasabah Tanpa Adanya Persetujuan Terlebih Dahulu dari Pihak Bank (Studi Kasus di PT. Bank Negara Indonesia, Malang)Adapun upaya untuk memberikan Setyawan, David Novan
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2016): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.854 KB) | DOI: 10.32503/diversi.v2i1.144

Abstract

Adapun upaya untuk memberikan bentuk perlindungan kepada pihak bank, selaku pihak kreditur akibat adanya pengalihan sebuah objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pihak nasabah, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu, dari pihak bank, yaitu dengan melakukan musyawarah, yang dilakukan antara pihak bank, selaku pihak kreditur, dengan pihak nasabah bank, selaku pihak debitur yang bermasalah. Kedua, dengan melakukan perpanjangan jangka waktu pembayarannya, dan Ketiga dengan melakukan penjualan objek sewa atau eksekusi dibawah tangan yang berkaitan dengan pengalihan objek jaminan fidusia, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara masing-masing pihak yang ada didalam perjanjian. Sedangkan faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan bentuk perlindungan kepada pihak bank, selaku pihak kreditur, akibat adanya pengalihan sebuah objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pihak nasabah, selaku pihak debitur, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu, dari pihak bank, yang dalam hal ini pihak Bank Negara Indonesia Cabang Malang, untuk faktor pendukungnya, yang pertama adalah dengan melakukan pendaftaran jaminan fidusia, yang Kedua adalah dengan ketentuan hak preferensi kepada pihak bank, selaku pihak kreditur di Bank Negara Indonesia Cabang Malang. Sedangkan untuk faktor penghambatnya, yang pertama adalah karena tidak diatur jangka waktu pendaftaran akta jaminan Fidusia, yang Kedua, Berpotensi terjadinya konflik karena tidak ada jangka waktu pendaftaran. Ketiga adalah karena Biaya pembuatan akta notarill dan pendaftaran sangatlah mahal. Keempat karena Keberadan kantor Fidusia yang berada di ibukota provinsi sangat menyulitkan pelaksanaan pendaftaran Fidusia, karena belum semua provinsi memiliki tranportasi yang memadai sehingga tidak memberikan manfaat dari segi kepraktisan. Sedangkan yang kelima karena biaya asuransi dan appraisal sangatlah mahal. Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk dapat memberikan solusi dan untuk dapat memberikan serta menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan pengalihan sebuah objek jaminan fidusia yang dialihkan oleh pihak nasabah, selaku pihak debitur, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu, dari pihak bank, yang dalam hal ini pihak Bank Negara Indonesia Cabang Malang.
Efektivitas Mediasi dalam Perceraian tahun 2013-2014 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk) Hasym, Mochamad Wahid
DIVERSI : Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2016): Diversi Jurnal Hukum
Publisher : UNIVERSITAS ISLAM KADIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.26 KB) | DOI: 10.32503/diversi.v2i1.145

Abstract

Hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 TentangProsedur Mediasi di Pengadilan. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi berdsarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 FflR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini dapat dikatakan proses mediasi ini merupakan paksaan bagi para pihak yang berperkara.Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana upaya Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dalam mendamaikan pasangan suami istri yang bersengketa (2) Bagaimana efektifitas mediasi dalam mendamaikan sengketa pasangan suami istri di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris yang berangkat dari penelitian berlakunya Hukum yaitu penelitian hukum yang mengkaji perbandingan antara Realita Hukum dengan Idealnya Hukum.Hasil penelitian ini adalah: (1) Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dalam mendamaikan pasangan keluarga yang bersengketa Hakim terlebih dahulu mempelajari surat permohonan atau gugatan perceraian danberkas-berkas lainnya, dari surat tersebut hakim dapat mengetahui permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan diantara pasangan suami isteri tersebut. Dengan demikian hakim akan lebih mudah dalam mencari jalan keluar untuk mendamaikan kedua belah pihak. (2) Efektifitas mediasi dalam mendamaikan sengketa pasangan keluarga di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dapat dilihat dari perkara yang masuk di Pengadilan Agama dalam kurun waktu tahun 2013-2014 berjumlah 275 perkara, kemudian perkara yang berhasil didamaikan dalam dua tahun tersebut berjumlah 22 perkara, artinya pengadilan Agama Nganjuk hanya berhasil mendamaikan 3,8% dari perkara yang masuk dalam kurun waktu dua tahun tersebut. Jadi evektifitas penyelesaian perkara di PA Kabupaten Nganjuk secara kelembagaan sudah baik, hal ini terlihat dari kinerja Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk baik dalam segi pelayanan administrasi secara umum telah sesuai dengan yang digariskan oleh perundangundangan yang berlaku. Namun, meskipun dalam upaya memidiasi pasangan yang berperkara sudah maksimal, tapi angka yang berhasil didamaikan di PA Kabupaten Nganjuk sudah sangat maksimal. Hal ini disebabkan orang-orang yang mendaftarkan perkaranya ke PA, keinginannya untuk bercerai sudah sangat kuat sehingga sangat sulit untuk mensukseskan upaya perdamaian