cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bukittinggi,
Sumatera barat
INDONESIA
ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)
ISSN : 25493809     EISSN : 25494198     DOI : -
Core Subject : Social,
Jurnal Al-hurriyah merupakan media publikasi hasil penelitian dan kajian konseptual tentang tema-tema kajian hukum Islam: Jurnal ini terbit dua edisi dalam satu tahun ditujukan untuk kalangan pakar akademisi, praktisi, LSM, lembaga kajian dan lembaga penelitian sosial keagamaan.
Arjuna Subject : -
Articles 169 Documents
PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN AKTA PENGIKATAN PERJANJIAN JUAL BELI DI KOTA PADANG Elittrosint, Vicia
Alhurriyah Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni 2020
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4744.278 KB) | DOI: 10.30983/alhurriyah.v5i1.2692

Abstract

Each Land Office has a different policy in accepting return registration of certificates based on PPJB, some accept and some reject. Based on this description, the author is interested in discussing this thesis with the title "Registration of Transfer of Land Rights Based on the Binding Deed of Purchase Agreement at the National Land Agency Office in Padang City." The problem is, How is the Process of Making a Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) for Registration of Land Rights In Kota Padang, How Is Legal Strength Against Proof of Binding of Contract of Purchase (PPJB) In the Process of Registration of Transfer of Land Rights at the National Land Agency Office in Padang City, What Is the Process for Registration of Transfer of Land Rights in the Deed Phase of the Binding Agreement of Purchase (PPJB) in Padang City National Land Agency Office. The writing of this thesis uses empirical juridical methods that determine the field in court with the legal aspects or regulations that apply with respect to the object of research. Copyright and implementation of the Registration of Transfer of Land Rights Based on the Binding Deed of Purchase Agreement at the Office of the National Land Agency in Padang City has not been fully implemented properly or it has not been effective.Setiap Kantor Pertanahan memiliki kebijakan yang berbeda dalam menerima pendaftaran balik nama sertipikat dengan dasar PPJB, ada yang  menerima dan ada yang menolak. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik meneliti thesis ini dengan judul ?Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Di Kota Padang.? Permasalahannya yaitu, Bagaimana Proses Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Untuk Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Kota Padang, Bagaimana Kekuatan Hukum terhadap Pembuktian Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Proses Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Di Kota Padang, Bagaimana Proses Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Pada Tahap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis empiris yang menekankan pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian. Perlindungan hukum dan pelaksanaan terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Di Kota Padang ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik atau belum efektif.
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENERIMA PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA Putra, Eko Permana; Yuliandri, Yuliandri; Fendri, Azmi
Alhurriyah Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni 2020
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2486.668 KB) | DOI: 10.30983/alhurriyah.v5i1.2608

Abstract

answer the needs and interests of the community of legal certainty, as stated in the agreements, agreements and agreements made by the parties in the form of authentic deeds. The making of an authentic deed as a perfect proof and no further evidence is needed to strengthen the arguments in a legal case. Authentic deed consists of minuta deed and a copy of the deed. Minutes of deed are kept by a Notary who is part of the Notary protocol which must be kept and maintained by the notary because it is a state archive. Article 1 number 8 of the UUJN states that "Authentic Deed that is kept as a notary protocol is minuta deed, that is, the original deed which includes the signatures of the registrants, witnesses, and Notary that are kept as part of the notary protocol. Notary recipient of other notary protocols obliged to save this deed is not responsible for the contents of the deed of the notary protocol that it receives. The notary is obliged directly to the Notary protocol. The death of a Notary Public, in addition to leaving problems regarding work pending, of course, will also leave other problems related to the Notary protocol. Notary recipient of the Notary protocol is not the deed maker of the Notary protocol submitted to him. The notary recipient of the protocol can provide services to the client or the public by issuing a grosse deed, a copy of the deed and a citation of the deed of minuta deed which is part of the Notary protocol that has been submitted to him.Menurut pasal 87 KUHP adalah apabila telah dimulainya perbuatan makar sebagaimana menurut pasal 53 KUHP (Percobaan), disisi lain terdapat UUD 1945 yang merupakan Grundnorm yang menjamin kebebasan menyampaiakan pendapat dimuka umum termaktub dalam Pasal 28E ayat 3, dan juga diatur secara spesifik dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang menyampaikan pendapat dimuka umum, sehingga jika merujuk makar sebagai suatu percobaan sebagaimana Pasal 53 KUHP, akan menghambat setiap orang untuk mengkritisi dengan menyatakan dan mengeluarkan pendapat, jika pendapat tersebut ditujukan kepada pemerintah dengan mengatakan pemerintah saat ini tidak baik dan harus diganti, dengan kehadiran Pasal 87 KUHP tentu menjadikan percobaan dalam niat. Dan kejahatan terhadap keamanan negara juga disebut sebagai delik politik, tentu untuk menetapkan tersangka dalam delik politik ini harus dilakukan kajian mendalam, maka untuk itu penulisan ini dilakukan pendekatan Tipologi penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif (doktriner). Sehingga kajian ini dapat melihat apakah tepat jika tindak pidana makar ini dapat diterapkan sebagaimana Pasal 87 KUHP tanpa mengartikan makar tersebut sebagai aanslag atau Atempt tau serangan dihubungkan  dengan adanya Jaminan dalam Kebebasan Menyampaikan Pendapat.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DENGAN ADANYA KLAUSUL EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU SEWA GUNA USAHA (LEASING) Rahman, Alfikhi Abdul
Alhurriyah Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni 2020
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4043.011 KB) | DOI: 10.30983/alhurriyah.v5i1.3000

Abstract

The problems examined in this paper are: How is the material content of the exoneration clause in the lease standard agreement that causes losses for consumers of PT. Dipo Star Finance branch of Padang and how the judges consider in deciding the principal case of leasing based on Decision Number 4/Pdt.G/2017/PN.Pdg. In this study, the method used is normative juridical which is descriptive where the datas are sourced from primary and secondary data obtained based on the study of documents analyzed qualitatively. From this research, it can be concluded that at the time of making the finance lease agreement there is a will of disability regarding article 29 of the lease agreement and is an exoneration clause that is very detrimental to the consumer. Lesse does not know that collateral for other agreements is a guarantee of the object of the agreement that has paid off. Based on the judgment of the judge and the statement from the witness of the agreement law, article 29 of the lease agreement binds both parties based on the principle of pacta sunt servanda, but no statement or word is found which confirms that the guarantee for the agreement that has ended is a guarantee against other agreements, so that the guarantee becomes multi-interpretation. Article provisions relating to agreement one with other agreements in the agreement is very detrimental to consumers and contrary to article 10 letter (c) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.Masalah yang diteliti dalam penulisan ini yaitu: Bagaimana materi muatan klausul eksonerasi pada perjanjian baku sewa guna usaha (leasing) yang menimbulkan kerugian bagi konsumen PT Dipo Star Finance cabang Padang dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pokok perkara perjanjian baku sewa guna usaha (leasing) berdasarkan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Pdg. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif dimana datanya bersumber dari data primer dan sekunder yang diperoleh berdasarkan studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada waktu lahirnya perjanjian finance lease terdapat cacat kehendak mengenai pasal 29 perjanjian lease tersebut dan merupakan klausul eksonerasi yang sangat merugikan konsumen. Lesse tidak mengetahui bahwa jaminan terhadap perjanjian yang lain merupakan jaminan terhadap objek perjanjian yang sudah lunas pembayaranya. Berdasarkan pertimbangan hakim dan keterangan saksi ahli hukum, perjanjian pasal 29 perjanjian lease mengikat kedua belah pihak berdasarkan asas pacta sunt servanda namun, tidak ditemukan pernyataan atau kata yang menegaskan bahwa jaminan terhadap perjanjian yang telah berakhir merupakan jaminan terhadap perjanjian lainnya, sehingga jaminan menjadi multitafsir. Pasal ketentuan keterkaitan perjanjian satu dengan perjanjian lainnya dalam perjanjian tersebut sangat merugikan konsumen serta bertentangan dengan pasal 10 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
LEGAL PROTECTION IN THE IMPLEMENTATION OF AKAD QARDH Rahmatullah, Rizki
Alhurriyah Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni 2020
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8099.696 KB) | DOI: 10.30983/alhurriyah.v5i1.2332

Abstract

 Credit implementation cannot be separated from the agreement and binds the guarantee that given by the debtor. The binding guarantee is carried out by underhand and carried out with notarial deed and PPAT deed. The binding of loan agreements by creditors is inseparable from the rights and obligations of the parties and legal protection of the parties. The problem is about legal standing, forms of protection and problem solving from the implementation of loan agreements. The research methodology used is an empirical juridical approach. The results of this study indicate that the creditor position in the binding agreement that made by underhand becomes weak because the creditor does not get the preference rights if the debtor is default. The implementation of an underhand loan agreement must be carried out perfectly, binding to the notarial deed must be in accordance with UUJN and binding to insurance. Completion of loan agreements with notification, rescue and restructuring of loans with restructuring, composition of loans with litigation and non-litigation, elimination of loans. Advice to Swamitra Minang Alam Sentosa, binding of loan agreements must be carried out with authentic deeds in accordance with UUJN by shared costs, and the insurance accordance with the loan term.   Implementasi kredit tidak dapat dipisahkan dari perjanjian dan mengikat jaminan yang diberikan oleh debitur. Jaminan yang mengikat dilakukan di bawah tangan serta dengan akta notaris dan PPAT. Pengikatan perjanjian pinjaman oleh kreditur, tidak terlepas dari hak dan kewajiban para pihak dan perlindungan hukum dari para pihak. Masalahnya adalah tentang kedudukan hukum, bentuk perlindungan, dan penyelesaian masalah dari pelaksanaan perjanjian pinjaman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi kreditur dalam perjanjian mengikat yang dibuat di bawah tangan menjadi lemah karena kreditur tidak mendapatkan hak preferensi jika debitur wanprestasi. Pelaksanaan perjanjian pinjaman di bawah tangan harus dilakukan dengan sempurna, mengikat dengan akta notaril harus sesuai dengan UUJN dan pengikatan dengan asuransi. Penyelesaian perjanjian pinjaman dengan surat pemberitahuan, penyelamatan dan restrukturisasi pinjaman dengan penyehatan kembali, komposisi pinjaman dengan litigasi dan non-litigasi, penghapusan pinjaman. Saran kepada Swamitra Minang Alam Sentosa, pengikatan perjanjian pinjaman harus dilakukan dengan akta otentik sesuai dengan UUJN dengan berbagi biaya bersama, masa asuransi sesuai dengan jangka waktu pinjaman.
NOTARY’S RESPONSIBILITY IN MAKING OF DEED DUE TO LAND ACQUISITION CONTAINING CRIMINAL CORRUPTION Maron, Yogi; Ismansyah, Ismansyah; Fendri, Azmi
Alhurriyah Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni 2020
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5005.827 KB) | DOI: 10.30983/alhurriyah.v5i1.2331

Abstract

 As happened to the Notary Eli SatriaPilo, S.H, Mkn, who was appointed as the Notary who made the Deed of Relinquishment of Land Rights in the Land Acquisition activities for the Construction of Campus III of the State Islamic Institute (IAIN) of Padang which was located in Sungai Bangek District, Padang in 2010. The method used was descriptive, in which describing the applicable legislation associated with legal theory in the facts and realities about the Notary?s Responsibility in Making Deed of Land Acquisition for the construction of Campus III of IAIN Padang in Sungai Bangek. This study used a Normative Juridical approach, in which researching by using and processing secondary data or literature related to the study. The data collected were in the form of primary data obtained from the District Court of Padang, secondary data obtained from secondary legal materials and primary legal materials. Based on the study, it was found that the role of Notary Eli Satria Pilo, in the land acquisition of campus III IAIN was proven to have misused the authority resulting in violation of the Notary Ethics Code and was responsible for accepting termination disrespectfully. Furthermore, he was also shown to be committing a Criminal Corruption made based on the Deed of Relinquishment of Land Rights in the land acquisition for the construction of Campus III of IAIN Padang, so that the State incurred losses of Rp. 1.946.701.050 (one billion nine hundred forty-six million seven hundred one thousand and fifty rupiahs). And he was responsible for receiving and carrying out the sentence that had been handed down by the District Court of Padang, a prison sentence of 4 (four) years, and paying a fine of Rp. 200.000.000 (two hundred million rupiahs). Seperti yang terjadi pada Notaris Eli Satria Pilo, S.H, Mkn, ditunjuk sebagai Notaris pembuat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kampus III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padang yang berlokasi di Kecamatan Sungai Bangek Padang pada tahun 2010. Metode yang digunakan bersifat Deskriptif, yaitu menggambarkan tentang Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dikaitkan denga teori hukum dalam fakta dan kenyataan tentang Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta terhadap Pengadaan Tanah pembangunan Kampus III IAIN Padang di Sungai Bangek. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu melakukan penelitian menggunakan dan mengolah data sekunder atau kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, Data yang dikumpulkan berupa data primer, diperoleh dari pihak Pengadilan Negeri Padang, data sekunder diperoleh dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Dari penelitian diperoleh bahwa peran Notaris Eli Satria Pilo, dalam pengadaan tanah kampus III IAIN terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan pelanggaran Kode Etik Notaris dan bertanggungjawab menerima hukuman pemberhentian secara tidak hormat. Selanjutnya juga terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi yang dibuat berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dalam pengadaan tanah pembangunan Kampus III IAIN Padang, sehingga Negara mengalami kerugian sebanyak Rp. 1.946.701.050,- (satu miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh satu ribu lima puluh rupiah). Dan bertanggungjawab untuk menerima dan menjalankan hukuman yang telah di jatuhkan oleh pengadilan Negeri Padang, Hukuman penjara selama 4 (empat) Tahun dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
PEMIKIRAN ABDULLAH AN-NA`IM TENTANG TEORI EVOLUSI SYARI`AH (NASAKH) DAN RELEVANSINYA DENGAN METODE ISTINBATH HUKUM ISLAM Akbar, Dwi Sagita; Busyro, Busyro; Abbas, Afifi Fauzi
Alhurriyah Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni 2020
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (674.946 KB) | DOI: 10.30983/alhurriyah.v5i1.2110

Abstract

In order to offer a transformative discourse Abdullah Ahmad An-Na'im build a method he called with the evolution of Shari'ah (abrogated). According to him the method can respond to contemporary issues at this time. Because he assumed that abrogating is one of the principal methods and has a wide and high complexity in theology and fiqh (jurisprudence) of Islam. He tries to deconstruct abrogated method and also some methods of ijtihad that had been considered settled by the classical scholar. Abdullah Ahmad An-Na'im radically have done repeated studies against the epistimologi Islamic law as well as the mereformulasi return and customize it with the standard of human rights as well as international law as a benchmark. The method developed by Abdullah Ahmad An-Na'im, he stated three important things that need to be done to realize the abrogating. Text, values of humanity, and logic. He also overestimated human rights, so that a text (paragraph) may be enforced in accordance with human rights. In order to answer the legal issues of contemporary Islam.  Dalam rangka menawarkan wacana transformatif Abdullah Ahmad An-Na`im membangun sebuah metode yang ia sebut dengan evolusi syari`ah (nasakh). Menurutnya metode tersebut dapat menjawab persoalan-persoalan kontemporer saat ini. Karena ia beranggapan metode pokok dalam teologi dan fiqh (yurisprudensi) Islam adalah nasakh, dikarenakan nasakh memiliki kompleksitas yang luas dan tinggi dalam persoalan teologi dan fiqh. Ia mencoba untuk mendekonstruksi  metode nasakh dan juga beberapa metode ijtihad yang selama ini telah dianggap mapan oleh ulama klasik. Abdullah Ahmad An-Na`im secara radikal telah melakukan kajian ulang terhadap epistimologi hukum Islam serta mereformulasi kembali dan menyesuaikannya dengan standard hak asasi manusia serta hukum international sebagai tolak ukur. Metode yang dibangun oleh Abdullah Ahmad An-Na`im, ia menandaskan tiga hal penting yang perlu dilakukan untuk merealisasikan nasakh  tersebut yaitu. Teks, nilai-nilai kemanusian, dan logika. Ia juga terlalu mengagungkan hak asasi manusia, sehingga sebuah teks (ayat) dapat diberlakukan apabila sesuai dengan hak asasi manusia. Dalam rangka menjawab permasalahan hukum Islam kontemporer.
PRAKTIK PEMBERIAN SALINAN AKTA OLEH NOTARIS YANG MINUTA AKTANYA BELUM DITANDA TANGANI SECARA LENGKAP Dalfi, Alfin
Alhurriyah Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni 2020
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1722.092 KB) | DOI: 10.30983/alhurriyah.v5i1.2688

Abstract

In the routine inspection of the Padang Notary Regional Supervisory Council in 2019, according to his authority in Article 70 letter b UUJN 5 (five) findings of violations were found in the routine inspection of the Notary protocol where there was a violation in the form of incomplete signature of the notary deed. The formulation of this research is why in practice there was a giving of a copy of an act by a notary whose minutes of the deed had not been signed entirely and how the legal consequences of granting a copy of the deed by a notary whose minutes of the act had not been approved in full. This research is analytical descriptive research. Notary Deed has perfect proof of strength in a civil lawsuit, but if it violates specific provisions, the value of the evidence will be degraded to the strength of evidence as a deed under the hand. A notary who is proven to have made a mistake resulting in the act he made only has the power of proof as a deed under the side or even the deed is null and void by law, it will cause harm to the parties.Dalam pemeriksaan rutin Majelis Pengawas Daerah Notaris Padang di tahun 2019, sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 70 huruf b UUJN terjadi 5 (lima) temuan pelanggaran dalam pemeriksaan rutin terhadap protokol Notaris tersebut dimana terdapat pelanggaran berupa tidak lengkapnya tanda tangan minuta akta Notaris. Rumusan penelitian ini adalah mengapa di dalam praktik terjadi pemberian salinan akta oleh Notaris yang minuta aktanya belum ditanda tangani secara lengkap dan bagaimana akibat hukum pemberian salinan akta oleh Notaris yang minuta aktanya belum ditanda tangani secara lengkap. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dalam gugatan perkara perdata, namun apabila melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Notaris yang terbukti melakukan kesalahan sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau bahkan akta batal demi hukum, maka akan menimbulkan kerugian bagi para pihak.
PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PARADIGMA SOSIOLOGICAL JURISPRUDENCE Efendi, Roni
Alhurriyah Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni 2020
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3403.124 KB) | DOI: 10.30983/alhurriyah.v5i1.2396

Abstract

 The promulgation of the Marriage Law is as a tool of social engineering or an instrument to regulate the community and as a guideline for the community to carry out a marriage. So those friendships that are carried out are not based on or violate religious law contained in the Marriage Law deemed invalid, one of which is interfaith marriages. The diversity of Indonesian society has been regulated by several provisions and diverse institutions, moreover related to the requirements of marriage. The occurrence of social facts in the form of violation of the regulations of marriage in the way of interfaith marriages according to the Sociological jurisprudence school is the result of proper gradation, morals which have been the basis for the formation of law. If ethics or morals become evil, it will result in bad behavior, both the behavior of individuals, groups and state officials.  Diundangkannya UU Perkawinan adalah sebagai a tool of social engineering  atau instrumen untuk mengatur masyarakat dan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk melaksanakan sutu perkawinan. Sehingga perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan atau menyalahi hukum agama yang terkandung dalam UU Perkawinan dianggap tidak sah, salah satunya adalah pernikahan beda agama. Beragamnya masyarakat Indonesia telah diatur dengan ketentuan yang beragam dan institusi yang  beragam pula apalagi terkait dengan kenetuan perkawinan.  Terjadinya fakta sosial dalam bentuk pelaggaran terhadap ketentuan-ketentuan perkawinan dalam wujud perkawinan beda agama menurut aliran Sosiological jurisprudence merupakan akibat dari terjadinya gradasi moral, moral yang selama ini menjadi dasar terbentuknya hukum. Jika etika atau moral menjadi buruk, maka akan berakibat pada prilaku-prilaku buruk, baik prilaku perorangan, kelompok maupun pejabat negara.
KRITIK PLURALISME DALAM MASYARAKAT MAJEMUK ANTARA PEMIKIR DAN MUFASSIR Helfi, Helfi
Alhurriyah Vol 13, No 1 (2012): Januari - Juni 2012
Publisher : IAIN Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (656.304 KB) | DOI: 10.30983/alhurriyah.v13i1.584

Abstract

Noisy pluralism in across religion appear impression necessary unification from a variety of religion at hand. Motive equally all religion because religion was sloping carry big contribution appear avariety hardness the members of a religious community. Need appear face religion tolerance, friendly, brotherly, and full lovely. Gamal al­banna the sample, interpretate Islam need reconstruction agree with setting community plural. Islam must up to date to following dynamics multi religion. Without platitude again, gamal direct appear al­Quran prime support when discourse pluralism. All religion in substantive never refuse to correct humanity attitude. Actual understanding religion cruel and unfamiliar need reinterpretate. Needn’d equalize all religion in value because essence any one of religion by right was diffiren. Person equalize substance all religion never tolerance to religios
HUKUM DAKWAH ISLAMIYAH DALAM PERSPEKTIF SOSIAL MASYARAKAT GORONTALO MASA KINI Katili, Lukman D
Alhurriyah Vol 15, No 2 (2014): Juli - Desember 2014
Publisher : IAIN Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.222 KB) | DOI: 10.30983/alhurriyah.v15i2.617

Abstract

"Da'wah" is always associated with social science disciplines. Ideally, a preacher preaching that in applying the strategy to use the instruments of the social sciences to support the success of "Da'wah" that he doing Gorontalo people who have a philosophy Aadati hula-hula'a to syara'a, Syara'a hula-hula'a to the Book of Allah, since the arrival of Islam around the 15th century AD to the present, has undergone a "Da'wah's" transformation process of traditional methods to modern methods using effective media.

Page 1 of 17 | Total Record : 169