cover
Contact Name
Zakaria Batubara
Contact Email
lppmstiesyariahbengkalis@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
lppmstiesyariahbengkalis@yahoo.com
Editorial Address
-
Location
Kab. bengkalis,
Riau
INDONESIA
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)
ISSN : 25493086     EISSN : 26571676     DOI : https://doi.org/10.46367/jas
Core Subject : Economy,
(JAS) Jurnal Akuntansi Syariah berkaitan dengan aspek: Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Akuntansi dan Manajemen Keuangan Syariah, Perbankan, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Zakat, Corporate Governance, Sustainability Reporting, Etika dan Profesionalisme, Auditing, Pasar Modal dan Investasi, Keuangan Perusahaan, Pendidikan Akuntansi, Perpajakan, Profesi Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi.
Arjuna Subject : -
Articles 67 Documents
Perumusan Teori Akuntansi Islam Batubara, Zakaria
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Vol 1 No 1 (2017): JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) - June
Publisher : LPPM Publishing & Printing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sampai saat ini intelektual Islam masih terus berupaya untuk menggali dan merumuskan teori maupun standar akuntansi Islam. Kita masih tetap menggunakan teori atau standar akuntansi kapitalis yang memang sudah sangat berkembang sabagai petunjuk pengembangan akuntansi Islam kendatipun harus selalu di filter oleh nilai dan norma Islam. Kalau kita melihat hasil yang dibuat oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Standards for Islamic financial Institute) Manama Bahrain, 1998, Standar Akuntansi Keuangan perbankannya masih mengadopsi atau menerjemahkan standar atau pedoman dari akuntansi kapitalis dengan penyesuaian di sana-sini.
Pengaruh Sistem Retribusi Boarding Pass Pelabuhan Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pada PT. Pelindo I Kabupaten Kepulauan Meranti Hendri, Zul; Zaimah, Zaimah
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Vol 1 No 1 (2017): JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) - June
Publisher : LPPM Publishing & Printing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri. Sebagai landasan hukum yang merupakan dasar hukum pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang berlaku sejak 1 Januari 2010. Pemungutan retribusi Boarding pass agar bisa berjalan dengan maksimal tentu saja harus di dukung dengan sistem yang baik dan benar. Hanya saja sistem yang dirancang oleh manusia juga tidak terlepas dari kelemahan, sehingga seringkali terjadi kesalahan (Error) yang menghambat berjalannya pemungutan retribusi tersebut. Hal ini terjadi tidak saja dalam hal pemungutan bisa juga terjadi dalam hal pencatatan penerimaan retribusi. Penerapan sistem yang sedemikian sebenarnya sangat efektif untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil analisa statistik yang menggambarkan keadaan atau kondisi responden dengan nilai rata-rata yang cukup tinggi pada variabel sistem retribusi boarding pass pelabuhan atau pas masuk pelabuhan menunjukkan bahwa sistem ini cukup memudahkan para penumpang kapal untuk melakukan perjalanan. Sama halnya dengan nilai rata-rata dari sistem pengendalian intern yang juga menunjukkan cukup tinggi, itu menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern yang ada di PT. Pelindo sudah berjalan cukup baik.
Akuntansi Aktiva Tetap Berwujud Maruta, Heru
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Vol 1 No 1 (2017): JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) - June
Publisher : LPPM Publishing & Printing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aktiva tetap berwujud merupakan salah satu faktor penting yang menentukan lancar tidaknya operasional perusahaan khususnya perusahaan industri.Tanpa aktiva tetap berwujud, industri tidak dapat melakukan aktivitas utamanya.Berbicara aktiva tetap berwujud tidak akan terlepas dari harga perolehan, penyusutan, dan akumulasi penyusutan. Aktiva tetap dari waktu ke waktu mengalami keausan yang disebabkan karena pemakaian normal.Keausan secara normal ini mesti dialokasikan atau dibiayakan secra menyebar kepada periode-periode penggunaan aktiva tersebut.Ada kalanya suatu aktiva tetap dinilai tidak ekonomis lagi sehingga harus dijual dan diganti dengan yang baru.Tidak jarang juga terjadi kerusakan aktiva tetap berwujud secara mendadak karena bencana alam seperti banjir dan kebakaran. Apapun penyebab hilangnya masa manfaat aktiva tetap berwujud, baik itu aus secara normal, dijual karena dinilai tidak efisien lagi, maupun rusak karena bencana, semuanya diperlukan pencatatanakuntansi yang benar. Dengan pencatatan akuntansi yang benar akan dapat diketahui informasi yang tepat berkaitan dengan aktiva tetap berwujud.
Analisis Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Perorangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Dariana, Dariana; Agus, Fadli
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Vol 1 No 1 (2017): JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) - June
Publisher : LPPM Publishing & Printing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana jenis pajak lainnya merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya dalam menunjang kelancaran pembangunan nasional.Penulis melakukan penelitian pada Unit Pelayanan Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Dinas Pendaptan Daerah Kabupaten Bengkalis, dengan maksud dan tujuan ingin mengetahui Perhitungan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Perorangan. Metode analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan kualitatif.Metode deskriftif merupakan suatu bentuk pengumpulan data yang bertujuan menggambarkan, memaparkan suatu keadaanatau suatu masalah yang ada diperusahaan, dimana data yang diambil dianalisiskebenarannya dalam hal ini adalah Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.Metode kualitatif yaitu metode yang berdasarkan riset yang bersifat deskriptif. Hasil Penelitian menunjukan pada dasarnya Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini bisa dilihat pertama pada dasar pengenaan PBB yaitu NJOP, Penetapan NJOP telah ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Perda Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Perhitungan PBB juga telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini bisa selanjutnya bisa dilihat pada penetapan tarif yang ditetapkan dalam Perda Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Luasnya Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Amatullah, Suhailah
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Vol 1 No 1 (2017): JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) - June
Publisher : LPPM Publishing & Printing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis faktor-faktor yang mempengaruhi luasnya pengungkapan laporan keuangan perusahaan. Faktor-faktor yang diuji adalah Kepemilikan publik, Ukuran perusahaan, Profitabilitas, jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan jumlah anggota komite audit.Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling pada perusahaan Indeks kompas 100 di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Sample terdiri dari 132 laporan keuangan perusahaan, terdapat 73 item pengungkapan untuk mengukur luas pengungkapan laporan keuangan perusahaan.Hasil penelitian menunjukkan variabel independen yang berpengaruh positif meliputi semua variabel.Namun, yang berpengaruh signifikan adalah Probabilitas, Proporsi komisaris Independen dan jumlah komite audit.
Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Job Relevant Information (JRI) Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening Prasetio, Primadi
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Vol 1 No 1 (2017): JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) - June
Publisher : LPPM Publishing & Printing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam pencapaian target kinerja manajerial perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masalah pencapaian kinerja tersebut, antara lain, partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran tidak bisa berjalan sendiri dalam mempengaruhi kinerja manajerial, tetapi ada faktor lain yang bersinergi, termasuk komitmen organisasi dan job relevant information (JRI). Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial seperti partisipasi anggaran, komitmen organisasi, dan job relevant information telah dilakukan oleh beberapa penelitian, tetapi sebagian besar bukti empiris bervariasi dan tidak konsisten, yang menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung yang sederhana antara partisipasi dan kinerja, termasuk di industri perbankan di mana partisipasi anggaran variabel dan kinerja manajerial merupakan faktor penentu berkembang atau tidaknya perusahaan tersebut sehingga dari artikel ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan job relevant information dan komitmen Organisasi sebagai variabel intervening "(survei pada perusahaan perbankan di kota Jambi)".
Analisis Basis Cash Towards Accrual Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012-2014 Nirwana, Ema; Suhadi, Jhon
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Vol 1 No 1 (2017): JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) - June
Publisher : LPPM Publishing & Printing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dimulai pada Tanggal 15 Maret 2016 hingga April 2016 yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang Beralamat di Jl.Ahmad Yani Bengkalis, Provinsi Riau.Subjek penelitian adalah Anilisis Basis Cash Towards Accrual pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012-2014. Sedangkan Objek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.Jenis pengumpulan data yaitu penelitian Deskriptif Kualitatif.Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis bagaimana konsep cash towards accrual dalam proses penyusunan laporan keuangan terkait penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dan apa kelemahan dari basis cash towards accrual sebagai basis akuntansi yang digunakan dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Pada penelitian ini diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pencatatan sampai penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2012-2014 menggunakan basis cash towards accrual. Masih terdapat penyajian pos-pos akrual yang belum memadai, hal ini dikarenakan kurangnya aturan teknis yang detail dan diiringi dengan ketidaksiapan pemerintah kabupaten bengkalis dalam melaksanakannya.Oleh karena itu,peneliti menyarankan bahwa diperlukannya aturan teknis yang detail terkait aset,kewajiban,dan ekuitas dana. Didukung sama sumber daya manusia yang kompetitif dibidangnya.
Analisis Sistem Pengendalian Piutang Terhadap Piutang Tak Tertagih Pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis Amri, M. Khairul; Hendarsyah, Decky
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Vol 1 No 1 (2017): JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) - June
Publisher : LPPM Publishing & Printing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46367/jas.v1i1.105

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan pendekatan analisis dengan pendekatan induktif.Koperasi adalah salah satu lembaga keuangan yang melayani masyarakat dalam bidang simpan pinjam.Namun setiap pemberian pinjaman tentu mempunyai risiko, salah satu risiko yang terjadi adalah kredit macet atau piutang tak tertagih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis dalam menganalisis nasabah agar tidak terjadi kredit macet, untuk mengetahui kolektibilitas kredit yang sering terjadi di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis, untuk mengetahui sistem penanganan kredit macet atau piutang tak tertagih pada Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi atau ditemui Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis dalam menangani kredit macet. Dan juga untuk mengatahui sistem pencatatan akuntasinya.Jenis penelitian adalah penilitian Deskriptif.Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis kembali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis menganalisis nasabah agar tidak terjadi kredit macet adalah dengan cara menganalisis persyaratan permohonan pinjaman, menganalisis atau melakukan survey usaha nasabah, menganalisis atau mensurvey jaminan, menganalisis kondisi rumah nasabah, Bank Indonesia Checking, dan melakukan tahap pencairan dana. Kolektibilitas kredit di Koperasi Swamitra Wahana Putra Bengkalis adalah Coll 1, yaitu nasabah dikategorikan pada kualitas lancar, Coll 2 nasabah di ketegorikan kurang lancar, Coll 3 nasabah dikategorikan dalam perhatian khusus, Coll 4 nasabah dikategorikan dalam diragukan dan W/O nasabah di kategorikan macet.
Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pembayaran Biaya Tagihan Pemakaian Air Bersih Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Bengkalis Dariana, Dariana; Desriyanti, Wella
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Vol 1 No 2 (2017): JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) - December
Publisher : LPPM Publishing & Printing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Bengkalis merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang merupakan salah satu perpanjangan tangan Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang penyediaan air bersih yang dibutuhkan oleh masyarakat. PDAM memiliki tugas pokok untuk menyelenggarakan penyediaan air bersih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menyangkut aspek sosial, kesehatan, pelayan umum dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.PDAM Cabang Bengkalis menyalurkan air bersih kepada pelanggan dan mengenakan biaya tagihan untuk setiap pemakaian air.Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan data wawancara secara langsung kepada Ketua Hubla (Hubungan Langganan) Dan Kasubag Teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Bengkalis dan data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk dokumentasi (sejarah, visi misi, struktur organisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Bengkalis. Kemudian dianalisis, mengunakan analisis kualitatif dengan metode diskriptif.Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Bengkalis Menerapkan sistem informasi akuntansi dalam penerimaan pembayaran biaya tagihan yang menggunakan Sistem Komputer Akuntansi (SISKA).Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Penggunaan sistem informasi akuntansi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang Bengkalis dapat meningkatkan efektifitas dalam penyajian penerimaan biaya tagihan.
Teknik Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia Batubara, Zakaria
JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Vol 1 No 2 (2017): JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) - December
Publisher : LPPM Publishing & Printing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia pengelolaan dana zakat telah diatur dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini mengatur tentang Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia.OPZ yang disebutkan dalam UU tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ adalah lembaga pengumpul dan pendayagunaan dana zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah sedangkan LAZ merupakan OPZ yang dibentuk atas swadaya masyarakat. Perkembangan BAZ dan LAZ di Indonesia perlu diikuti dengan proses akuntabilitas publik yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi melaksanakan amanah umat. Pemerintah telah mengatur tentang proses pelaporan bagi BAZ dan LAZ dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 31 yang isinya: BAZ dan LAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun.