cover
Contact Name
Agus Sumpena
Contact Email
agus.sumpena@unpad.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
pjil@fh.unpad.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Padjadjaran Journal of International Law
ISSN : 25492152     EISSN : 25491296     DOI : -
Core Subject : Social,
Padjadjaran Journal of International Law (PJIL) is a peer-reviewed international law journal published by the Department International Law, Faculty of Law Universitas Padjadjaran. PJIL publishes its articles annually every January. The articles published by PJIL are scientific articles that explain a research result and analytical review in the field of international law.
Arjuna Subject : -
Articles 63 Documents
The Use of Autonomous Weapon Systems in Armed Conflict: Legality and Challenges for Future Weapon Regulation Wilia, Andreas
Padjadjaran Journal of International Law Vol 3, No 2 (2019): PJIL VOLUME 3, NUMBER 2, JUNE 2019
Publisher : Padjadjaran Journal of International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.709 KB)

Abstract

AbstractAutonomous Weapon Systems (AWS) has been developed as an alternative weapon system in the battlefield. It has a fundamental difference with other weapon systems which lies in the decision making carried out without human intervention. AWS is able to take decisions about life and death and has been legally, morally and ethically challenged. However, as a smart weapon, it gives significant advantage since it can be deployed in very danger areas for human being in the battlefield for the purpose of self-defense in critical situation. This article argues that AWS is still a conventional weapon and its use cannot be absolutely prohibited even if it is deemed as a vulnerable and destructive weapon which potentially violates international humanitarian law (IHL). AWS can fully comply with IHL basic principles for as long as there is a sufficient legal basis that regulates the limit and legality of its use. Accordingly, as a ?modern? smart weapon, this article suggests that the future AWS regulation should be followed by appropriate technical provisions on the AWS? development, production, ownership, transfer and use in armed conflict.Keywords: Armed Conflict, Autonomous Weapon Systems, International Humanitarian Law, Weapon Regulation AbstrakSistem Senjata Otonom (AWS) telah dikembangkan sebagai sistem senjata alternatif dalam pertempuran dan memiliki perbedaan fundamental dengan sistem senjata lain yaitu, keputusan yang diambil tanpa adanya intervensi manusia. AWS mampu untuk memutuskan hidup dan matinya target kombatan sehingga penggunaannya ditentang bagik secara hukum, moral, dan etika karena berpotensi merusak moral dan etika dalam peperangan. Namun demikian, sebagai senjata modern, AWS memberikan keuntungan yang nyata mengingat AWS dapat ditempatkan di daerah yang berbahaya bagi manusia untuk alasan bela diri dalam situasi yang sangat sulit. Penelitian ini menyatakan bahwa AWS tetap merupakan senjata konvensional yang penggunaannya tidak dapat dilarang secara absolut sekalipun berpotensi menjadi senjata penghancur yang dapat melanggar hukum humaniter. AWS mampu untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar hukum humaniter sepanjang pengaturan dan pembatasan penggunaannya diatur dalam instrumen hukum humaniter yang memadai yang hingga saat ini belum tersedia. Dengan demikian,  penelitian ini menyarankan bahwa aturan AWS masa depan harus juga mencakup aturan-aturan teknis tentang pengembangan, pembuatan, kepemilikan, pengalihan serta penggunaan dari AWS dalam sengketa bersenjata.Kata Kunci: Aturan Senjata, Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional, Sistem Senjata Otonom
The Courts and Treaties: Indonesia’s Perspective Agusman, Damos Dumoli
Padjadjaran Journal of International Law Vol 1, No 1 (2017): PJIL Volume 1, Number 1, January 2017
Publisher : Padjadjaran Journal of International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.911 KB)

Abstract

AbstractThis article discusses the enforceability of treaties under Indonesian legal system. The purpose of this article is to explore and provide answers to the following questions: (i) whether or not international law may be directly invoked and enforceable under domestic legal system (ii) how and to what extent Indonesian courts are using international law especially the treaties. In providing analysis to the above questions, this article discusses the notion of courts and judicial competence and judicial attitude towards treaties. This article suggests that there is no doubt that the courts may apply treaty provisions to the case at hand without and by virtue of national legislations. However, the attitude of the courts towards treaties as demonstrated in a number of cases above does not reveal any clear indication on the question of the status of treaties under domestic law especially with regard to the method on how the legal system incorporates treaties under domestic law. The Court decision has therefore not yet contributed to the attempt for seeking a legal determination of the domestic status of a treaty as well as the mode for granting its domestic validity.Keywords: domestic validity, Indonesian perspective, monism and dualism, status of treaties, treaty practices.AbstrakArtikel ini membahas mengenai pemberlakuan perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini: (i) apakah hukum internasional dapat secara langsung dijadikan rujukan dan berlaku dalam sistem hukum domestik; (ii) bagaimana dan sampai mana pengadilan Indonesia menggunakan hukum internasional khususnya perjanjian internasional. Dalam memberikan analisis terhadap pertanyaan-pertanyaan diatas, artikel ini membahas perihal pengadilan dengan kompetensi yudisialnya, dan perilaku yudisial terhadap perjanjian internasional. Artikel ini berkesimpulan bahwa pengadilan dapat menerapkan langsung perjanjian internasional terhadap perkara. Namun demikian praktik pengadilan dalam beberapa perkara yang terkait dengan perjanjian internasional belum memberikan indikasi yang jelas tentang kedudukan hukum perjanjian. Putusan Pengadilan oleh karena itu belum berkontribusi dalam upaya untuk mencari determinasi hukum terkait status domestik dari suatu perjanjian internasional dan cara pemberlakuan suatu perjanjian internasional dalam hukum domestik.Kata kunci: monisme dan dualisme, praktek perjanjian internasional, perspektif Indonesia, status perjanjian internasional, validitas domestik.
Former Child Soldiers Status: How the International Criminal Court Considers Its Significance in the Sentencing Process Pananjung, Dino Panji; Poerana, Sigar Aji
Padjadjaran Journal of International Law Vol 3, No 2 (2019): PJIL VOLUME 3, NUMBER 2, JUNE 2019
Publisher : Padjadjaran Journal of International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.929 KB)

Abstract

AbstractIn armed conflicts, children are often kidnapped and forced to become child soldiers since it is relatively easy for them to be indoctrinated (by violence and threats) and taught to commit crimes, such as looting and murder. Disobeyed children and those who try to escape will be punished in the form of torture or even executed in front of other children soldiers as a deterrence lesson. After no longer serving as soldiers, as they are growing up, they are entitled a status of  ?former? child soldiers. Due to their backgrounds, it is most likely that those ?former? child soldiers might still live in rebellious environments and even consistently commit serious crimes including international crimes under the jurisdiction of International Criminal Court (ICC). This research thus analyses how the status of ?former? child soldiers plays significant role as a mitigating factor of punishment in the case brought before the ICC. The practices of ICC demonstrate that it has never considered the historical background of perpetrators including their ?former? status as child soldiers when deliberates a sentencing. This is due to the fact that such considerations are not stipulated in the Rome Statute. This article argues that ICC may refer to other considerations beyond what are written in Rome Statute. Article 21(3) of the Rome Statute can be used as a legal basis to consider the ?former? child soldier status as a sufficient factor to mitigate the punishment.Keywords: Child Soldier, International Criminal Court, Mitigating Factor, Judgment and Sentencing. AbstrakDalam konflik bersenjata, anak seringkali diculik dan dipaksa menjadi tantara anak, mereka juga didoktrin paksa (melalui kekerasan atau ancaman) serta diajakan untuk melakukan kejahatan seperti menjarah dan membunuh. Mereka yang tidak menurut dan yang mencoba melarikan diri akan dihukum dengan disiksa di hadapan para tantara anak lainnya sebagai contoh agar tidak ditiru oleh anak lainnya. Mereka disebut ?mantan tantara anak? setelah tidak lagi menjadi tentara atau telah dewasa. Tidak menutup kemungkinan ketika dewasa  mereka  hidup dengan jiwa pemberontak dan melakukan kejahatan serius bahkan kejahatan internasional yang menjadi jurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Penelitian ini membahas apakah Mahkamah Pidana Internasional mempertimbangkan riwayat seorang pelaku kejahatan internasional yang menjadi seorang mantan tentara anak untuk meringankan hukuman mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Mahkamah Pidana Internasional tidak pernah mempertimbangkan latar belakang pelaku kejahatan internasional sebagai mantan tentara anak. Penelitian ini berkesimpulan bahwa seharusnya Hakim Mahkamah Pidana Internasional dapat menggunakan ketentuan diluar Statuta Roma berdasarkan pasal 21(3) untuk mempertimbangkan status mantan tentara anak sebagai factor peringan hukuman.Kata Kunci: Tentara Anak, Mahkamah Pidana Internasional, Faktor Peringan, Pemidanaan.
The UN Security Council and Climate Change: From ‘Cold War’ to ‘Warming War’ Mulyana, Imam
Padjadjaran Journal of International Law Vol 3, No 2 (2019): PJIL VOLUME 3, NUMBER 2, JUNE 2019
Publisher : Padjadjaran Journal of International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.428 KB)

Abstract

AbstractThe impacts of climate change around the world have become global concern at both national and international level. A broad scheme of international cooperation to mitigate their impacts has been engaged through several international legal frameworks. However, such efforts are considered insufficient to stem the consequences and causes of climate change. It is therefore important to examine a proper legal enforcement mechanism for the climate change issues. This paper thus starts with explaining the scope and definition of climate change and sees whether it has correlation with the security issues. It is followed by examining the authority of the UN Security Council (UNSC) vested in the UN Charter and observes whether it has authorisation in enforcing the climate change issues. Although, as a result of its examination, this article finds that UNSC mechanism widen possible measures in enforcing climate change?s issues rather than other existing mechanisms under international law, it still suggests that UNSC mechanism shall only be used as a last resort after the other enforcement mechanisms are exhausted.Keywords: climate change, threat to international peace and security, UN Security Council. AbstrakDampak perubahan iklim di berbagai belahan dunia telah menjadi perhatian negara-negara tidak saja di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional. Upaya untuk menanggulangi dampak dari perubahan iklim melalui sejumlah kerja sama internasional telah secara luas dilakukan namun belum mampu mencegah penyebab dan menghentikan dampak dari perubahan iklim tersebut. Dengan demikian, penentuan mekanisme penegakan hukum yang paling tepat dalam memeriksa kasus perubahan ilklim ini merupakan hal yang penting. Tulisan ini dimulai dengan penjelasan fenomena perubahan iklim dan hubungannya dengan isu keamanan. Pertama-tama artikel ini membahas ruang lingkup dari perubahan iklim dan kewenangan Dewan Keamanan (DK) PBB. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mencari cara lain dalam penanggulanan dampak dari perubahan iklim, sangatlah penting untuk memahami serangkaian otoritas yang dimiliki DK PBB. Tulisan ini berkesimpulan bahwa mekanisme DKPBB ternyata menunjukan kemungkinan yang lebih luas dalam hal penerapan sanksi yang lebih memaksa dan lebih mengikat dibanding mekanisme lain yang telah ada saat ini sebagai mekanisme untuk menanggulangi perubahan iklim. Meskipun tulisan ini menyimpulkan bahwa Dewan Keamanan PBB mempunyai kewenangan hukum untuk mengatasi masalah perubahan iklim, akan tetapi mekanisme internasional yang lain diluar mekanisme Dewan Keamanan PBB harus tetap menjadi prioritas dan dijalankan terlebih dahulu.Kata kunci: perubahan iklim, ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional,  Dewan Keamanan PBB.
Rising Sea Level: Legal Consequences on the Shifting of Coastal State Baseline Narnina, Ratu Gita; Afriansyah, Arie
Padjadjaran Journal of International Law Vol 3, No 2 (2019): PJIL VOLUME 3, NUMBER 2, JUNE 2019
Publisher : Padjadjaran Journal of International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (496.667 KB)

Abstract

AbstractBaseline is a line drawn from the coastal configuration features, which is very important because the drawing of a baseline allows a coastal State to claim its own maritime zone as measured from said line. However, this concept of baseline currently faced new phenomena called the sea-level rise caused by the climate change. Climate change is caused by the accumulation of greenhouse gas emissions in the atmosphere and causing the earth's surface temperature and sea surface temperatures to increase causing the melting of ice and glaciers. Based on survey data Fifth Assessment Report conducted by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), it is said that in 2100 the rise of sea water will reach 0.52m to 0.98m. In this regard, the rise of seawater brings a legal implication of the possibility in a shift of the baseline due to the inundation of the coastline used as a place to draw the baseline itself, resulting in the possibility of States losing juridical claims in its maritime zone. Coastal States must now begin to have awareness regarding the impacts caused by rising sea level in order to anticipate and reduce the impact of rising sea level.Keywords: Baseline, Climate Change, Maritime Zone, Rising-Sea Level. AbstrakGaris pangkal merupakan garis yang ditarik dari fitur-fitur konfigurasi pantai yang sangat penting karena penarikan garis pangkal memungkinkan suatu negara untuk mengklaim zona maritim miliknya, diukur dari garis tersebut. Akan tetapi, garis pangkal ini kini menghadapi kendala yaitu fenomena kenaikan air laut yang disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim disebabkan karena menumpuknya gas emisi rumah kaca dan menyebabkan suhu permukaan bumi dan suhu permukaan air laut meningkat sehingga menyebabkan mencairnya es dan gletser di bumi. Dari kejadian tersebut lahirlah fenomena yang dinamakan kenaikan air laut. Berdasarkan data dari survei yang dilakukan oleh Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dalam Fifth Assessment Report, dikatakan bahwa pada tahun 2100 kenaikan air laut akan mencapai 0,52m hingga 0,98m. Dalam hal ini, kenaikan air laut akan membawa implikasi hukum terkait kemungkinan adanya pergeseran pada garis pangkal dikarenakan tergenangnya wilayah garis pantai yang digunakan sebagai tempat untuk menarik garis pangkal, sehingga besar kemungkinan terjadinya hilangnya klaim yuridis pada zona maritim tertentu. Negara-negara pantai sekarang sudah harus menyadari dampak yang disebabkan oleh kenaikan air laut ini sehingga kemudian dapat mengantisipasi dampak dari kenaikan air laut.Kata Kunci: Garis Pangkal,  Perubahan Iklim, Zona Maritim. Kenaikan Air Laut
Indonesia’s New Model of Bilateral Investment Treaty: Comparison with Brazil Putri, Resha Roshana
Padjadjaran Journal of International Law Vol 3, No 2 (2019): PJIL VOLUME 3, NUMBER 2, JUNE 2019
Publisher : Padjadjaran Journal of International Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (410.539 KB)

Abstract

AbstractIn the past few years, there has been a surge in lawsuits against the mechanism for resolving international investment disputes through the Investors State Dispute Settlement (ISDS) forum proposed by foreign investors who are host states, including Indonesia. Most of the claims are due to policies of the host country which are intended to protect the basic rights of the people such as the right to health, the right to a healthy environment, taxes, as well as the minimum standard of wages for workers. This policy provides a loss for foreign investors and is considered as a violation of the Bilateral Investment Treaty (BIT). BIT is often recognized to be detrimental to Indonesia, because it potentially can disrupt the sovereignty of the country, especially when it is dealing with foreign investors disputes. By using a comparative juridical approach as a research method, this article tries to provide sufficient rules for new BIT model by comparing with Brazil. Brazil?s Cooperation and Investment Facilitation Agreement (CIFA) has succeeded in reforming Brazil investment regime (specifically on its BITs). Indonesia therefore needs to change several provisions in its BITs as also provided in CIFA Brazil, which is not member of the ICSID Convention.Keywords: BIT, CIFA, Investor State Dispute Settlement, ICSID AbstrakBeberapa tahun terakhir, ada lonjakan tuntutan hukum terhadap mekanisme penyelesaian sengketa investasi internasional melalui  Investor State Dispute Settlement (ISDS), sebuah forum yang diusulkan oleh investor asing yang menjadi negara tuan rumah    termasuk Indonesia. Sebagian besar tuntutan disebabkan oleh kebijakan negara tuan rumah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar masyarakatnya seperti hak atas kesehatan, hak atas lingkungan yang sehat, pajak, juga standar minimum upah pekerja. Kebijakan ini berdampak pada kerugian bagi investor asing dan dianggap sebagai pelanggaran Bilateral Investment Treaty (BIT). BIT seringkali dianggap merugikan bagi Indonesia, karena dapat mengganggu kedaulatan negara, khususnya ketika berhadapan dengan sengketa internasional dengan investor asing. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan, artikel ini mencoba untuk memberikan aturan hukum yang memadai untuk model BIT yang baru dengan melakukan perbandingan dengan BIT Brazilia yang disebut Cooperation and Investment Facilitation Agreement (CIFA). Brazil dipilih karena merupakan negara yang berhasil melakukan reformasi terhadap rezim investasinya, khususnya pada BIT. Hasil dari perbandingan tersebut adalah Indonesia perlu merubah beberapa ketentuan dalam BITs nya, seperti yang terkadung dalam CIFA di Brazil, yang bukan merupakan negara anggota dari Konvensi ICSID.Kata Kunci: BIT, CIFA, Penyelesaian Sengketa Investor-Negara, ICSID
THE COURTS AND TREATIES: INDONESIA’S PERSPECTIVE Dumoli Agusman, Damos
Padjadjaran Journal of International Law Vol. 1 No. 1 (2017): Padjadjaran Journal of International Law, Volume 1, Number 1, January 2017
Publisher : International Law Department, Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/pjil.v1i1.273

Abstract

AbstractThis article discusses the enforceability of treaties under Indonesian legal system. The purpose of this article is to explore and provide answers to the following questions: (i) whether or not international law may be directly invoked and enforceable under domestic legal system (ii) how and to what extent Indonesian courts are using international law especially the treaties. In providing analysis to the above questions, this article discusses the notion of courts and judicial competence and judicial attitude towards treaties. This article suggests that there is no doubt that the courts may apply treaty provisions to the case at hand without and by virtue of national legislations. However, the attitude of the courts towards treaties as demonstrated in a number of cases above does not reveal any clear indication on the question of the status of treaties under domestic law especially with regard to the method on how the legal system incorporates treaties under domestic law. The Court decision has therefore not yet contributed to the attempt for seeking a legal determination of the domestic status of a treaty as well as the mode for granting its domestic validity.Keywords: domestic validity, Indonesian perspective, monism and dualism, status of treaties and treaty practices.AbstrakArtikel ini membahas mengenai pemberlakuan perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini: (i) apakah hukum internasional dapat secara langsung dijadikan rujukan dan berlaku dalam sistem hukum domestik (ii) bagaimana dan sampai mana pengadilan Indonesia menggunakan hukum internasional khususnya perjanjian internasional. Dalam memberikan analisis terhadap pertanyaan-pertanyaan diatas, artikel ini membahas perihal pengadilan dengan kompetensi yudisialnya, dan perilaku yudisial terhadap perjanjian internasional. Artikel ini berkesimpulan bahwa pengadilan dapat menerapkan langsung perjanjian internasional terhadap perkara. Namun demikian praktik pengadilan dalam beberapa perkara yang terkait dengan perjanjian internasional belum memberikan indikasi yang jelas tentang kedudukan hukum perjanjian. Putusan Pengadilan oleh karena itu belum berkontribusi dalam upaya untuk mencari determinasi hukum terkait status domestik dari suatu perjanjian internasional dan cara pemberlakuan suatu perjanjian internasional dalam hukum domestik.Kata kunci: monisme dan dualisme, praktek perjanjian internasional, perspektif Indonesia, status perjanjian internasional, validitas domestik.
MARINE RENEWABLE ENERGY, THE LAW OF THE SEA AND THE MARINE ENVIRONMENT: AN INDONESIAN PERSPECTIVE Siswandi, Gusman
Padjadjaran Journal of International Law Vol. 1 No. 1 (2017): Padjadjaran Journal of International Law, Volume 1, Number 1, January 2017
Publisher : International Law Department, Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/pjil.v1i1.274

Abstract

ABSTRACTAccording to the report of the Secretary-General of the United Nations, there are at least three benefits of marine renewable energy. From an environmental perspective, the utilization of marine renewable energy could reduce dependency upon conventional energy sources, especially the non-renewable ones. From an economic perspective, the renewable energy projects have developed significantly both in developed and developing countries. It was estimated that global investments in the renewable energy sector increased by 32% in 2010, reaching the total figure of $2.11 billion. Although there have not been any statistics available for marine renewable energy, this figure could provide an indication for the prospects of marine renewable energy in the future. This article aims to identify and to analyze legal aspects related to the utilization of marine renewable energy in Indonesia, particularly in the contexts of the law of the sea and the marine environment. Since marine renewable energy in Indonesia is still developing, it is necessary to ensure that all activities pertaining to the utilization of marine renewable energy resources are conducted in accordance with prevailing laws and regulations. In this regard, the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) is one of the main legal instruments that need to be considered by coastal States in utilizing marine renewable energy. This study finds that the current laws and policy in Indonesia are still inadequate to regulate the development of marine renewable energy. The National Energy Policy only provides a broad and general policy on renewable energy sources and does not cover a particular strategy on marine renewable energy. Thus, the Indonesian Government needs to establish a specific policy on marine renewable energy as well as specific laws and regulations to address the environmental impacts that may result from marine renewable energy activities. Keywords: marine renewable energy, law of the sea, marine energy, indonesian perspective. ABSTRAKBerdasarkan laporan dari Sekjen PBB, sekurang-kurangnya terdapat tiga keuntungan dari energi laut terbarukan. Dari perspektif lingkungan, pemanfaatan energi laut terbarukan dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi konvensional, khususnya yang tidak terbarukan. Dari perspektif ekonomi, proyek energi terbarukan telah berkembang cukup signifikan, baik di negara berkembang maupun negara maju. Secara global, diperkirakan telah terdapat kenaikan investasi sebesar 32% di tahun 2010, hingga mencapai 2.11 miliar US Dolar. Meskipun belum ada statistik yang pasti, akan tetapiangka tersebut sudah menggambarkan prospek perkembangan energi terbarukan di masa yang akan datang. Artikel ini bertujuan untuk menganailisa aspek hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan energi laut terbarukan di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum laut dan lingkungan laut. Sejak energi laut terbarukan berkembang di Indonesia berkembang, sangatlah diperlukan agar pengeturan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan ini, Konvensi Hukum Laut 1982 adalah salah satu dari intrumen hukum yang harus diperhatikan oleh negara pantai dalam menjalankan kegiatan pemanfaatan energi laut terbarukan. Kebijakan Energi Nasional hanya menyediakan kebijakan nasional yang sifatnya umum dalam pemanfaatan energi laut terbarukan. Dengan demikian Indonesia perlu membentuk kebijakan yang lebih spesifik berkenaan dengan pemanfaatan energi laut terbarukan, khususnya dampak lingkungan terhadap pemanfaatan energi laut terbarukan. Kata kunci: energi laut terbarukan, hukum laut, energi laut, sudut pandang indonesia
THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 47 GENEVA CONVENTION I TO THE MILITARY (AN OVERVIEW OF CHALLENGES WITHIN THE INDONESIAN ARMED FORCES) Agus, Fadillah
Padjadjaran Journal of International Law Vol. 1 No. 1 (2017): Padjadjaran Journal of International Law, Volume 1, Number 1, January 2017
Publisher : International Law Department, Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/pjil.v1i1.275

Abstract

Abstract The preferable implementation of article 47 of the First Geneva Convention 1949 is conducting activities in the format of military training and exercises rather than seminars. The contents, methodology as well as the instructor should be in accordance with military operations that will be encountered by the soldiers. “do what you have trained and train what you will do”. The implementation of article 47 GC I is related to article 82 and 87 AP I. Furthermore, within Tentara Nasional Indonesia (TNI) it is related with the formation of “the professional soldier” as enshrined in Article 2 section (4) of the Law No. 34 of 2004 of TNI. In addition to the increased awareness, some additional achievements related to operational and training aspects were also achieved in the period of 1998 – 2015. These include the issuance of Technical Guidance on the Implementation of international humanitarian law and human rights into the Training, the three standing ROEs and the TNI Commander decree on Prohibition of Torture. These all doctrinal impact are resulting from the dissemination program that may have influence on the betterment of the TNI operations in the future. However, some further improvements are required, among others, to improve the skills of the concerned officers to draft appropriate ROEs and to complement the legal unit with an operational law / international humanitarian law section. Moreover, the challenge for Indonesia in the future is to improve its enforcement mechanisms i.e. to enhance the military justice system to be more reliable and independent in line with the spirit of article 49 GC I. Keywords: international humanitarian law, armed conflict, military academy, dissemination program, laws of war. Abstrak Pelaksanaan Pasal 47 dalam Konvensi Genewa Pertama 1949 adalah melaksanakan aktivitas dalam format aktivitas pelatihan dan militer dibandingkan dengan melakukan seminar. Isi dari pelatihan, metodologi dan instruktur harus sesuai dengan operasi militer yang dihadapi oleh seorang prajurit, “lakukanlah apa yang telah dilatihkan kepadamu dan latihlahlah apa yang akan kamu lakukan”. Pelaksanaan pasal 47 Konvensi Genewa Pertama 1949 berkaitan dengan Pasal 82 dan 87 dari Konvensi yang sama. Lebih lanjut lagi, dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI), berkaitan dengan pembentukan “prajurit profesional” seperti yang disampaikan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang No. 34 tahun 2004 mengenai TNI. Dalam rangka untuk meningkatkan kewaspadaan, beberapa capaian tambahan berkenaan dengan aspek operasional dan pelatihan juga dicapai dalam periode 1998-2015. Hal ini termasuk mengeluarkan Panduan Teknis mengenai Implementasi Hukum Humaniter Internasional dan HAM dalam pelatihan, dan tiga pilar ROEs dan keputusan Panglima TNI tentang Larangan Penyiksaan. Semua doktrin ini lahir dari dampak diseminasi dalam program pelatihan untuk melahirkan prajurit TNI yang lebih baik dimasa yang akan datang. Meskipun demikian, sejumlah peningkatan terhadap pengetahuan mengenai hukum humaniter telah tumbuh dikalangan prajutit TNI. Tantangan selanjutnya adalah mendorong peningkatan mekanisme pentaatan, misalnya mendorong sistem pengadilan militer untuk lebih indeoenden dan dapat diandalkan sejalan dengan semangat Pasal 49 Konvensi Genewa Pertama 1949. Kata kunci: hukum humaniter, konflik bersenjata, akademi militer, program diseminasi, hukum perang.
RESPONSIBILITY TO PROTECT: A NEW FORM OF HUMANITARIAN INTERVENTION? Handayani, Irawati
Padjadjaran Journal of International Law Vol. 1 No. 1 (2017): Padjadjaran Journal of International Law, Volume 1, Number 1, January 2017
Publisher : International Law Department, Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/pjil.v1i1.276

Abstract

AbstractHuman rights issues have become a common topic that continuously being discussed around the world. The major concern of international community on the protection of basic human rights leads to a challenge for the nation state to fulfill its commitment to protect the basic rights of their people from the possibility of harm that comes from internally or externally. Meanwhile, the principle of mutual understanding and respect among states and non-interference to domestic affairs of particular state has been generally recognized as the main principle in international law. Sometimes, a conflict that occurred inside a state, which is theoretically becomes a domestic issue, could be escalated and become a mutual concern of international society. When a human right violation occurred inside a state, ideally international community can not only ‘sit and watch’. Especially when the violations are classified as grave breaches of human rights. The world community has a moral obligation to offer an assistance and search a solution to end that violations.It is cleary noted that Article 2 (4) and Article 2 (7) United Nations (UN) Charter should not be regarded as an absolute prohibition of interference. Those articles are the limitation so that the intervention should not endangered territorial integrity, political independence and not contrary to the purposes of UN. However, the territorial integrity would be broken if the state lose their territory permanently, and in the context of humanitarian intervention there is no taking over a territory, since the main purpose is only to restore the condition as a result of human rights violation that occurred. Based on this assumption so intervention not contrary to UN Charter. One thing should be emphasized is that the requirements for intervention have to be very clear.Following an unsettled debate on criterion of humanitarian intervention, a few years ago there were a new concept which is believed as an improvement or a ‘new face’ from humanitarian intervention. It called the doctrine of Responsibility to Protect. Generally, both of these concepts have similarity, especially with the main purpose on guarantee basic human rights and provide such protection when the authorized government is unable and unwilling to do so. However, the RtoP doctrine can not also avoid its controversy. The main discussion on this doctrine particularly questioning the legal status of this doctrine in international law and whether RtoP is only a new form of humanitarian intervention.Keywords: humanitarian internvention, responsibility to Protect (R2P), duty to protect, non intervention, customary international law.AbstrakIsu mengenai HAM telah menjadi topik umum yang terus menerus didiskusikan diseluruh dunia. Perhatian utama dari komunitas internasional dalam hal perlindungan mendasar HAM selanjutnya menantang negara-negara untuk melakukan pemenuhan komitmen mereka agar melakukan perlindungan hak-hak mendasar dan tindakan yang dapat mengancam baik secara internal maupun secara eksternal. Sementara itu prinsip salaing pengertian dan penghargaan antar negara, prinsip non-intervensi dalam hubungan domestik telah diakui sebagai prinsip utama dalam hukum internasional. Kadang, konflik yang lahir di dalam negeri, yang secara teori adalah konflik domestik, dapat menjadi perhatian bersama masyarakat internasional. Pada saat terjadi pelanggaran HAM didalam suatu negara, seharusnya komunitas internasional tidak hanya ‘duduk dan melihat’. Khususnya pada saat terjadi pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap HAM. Komunitas negara mempunyai kewajiban moral untuk menawarkan bantuan dan mencari solusi untuk mengakhiri pelanggaran tersebut.Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 (4) dan Pasal 2 (7) Piagam PBB, pasal-pasal ini tidak dapat diangap sebagai larangan absolut interfensi. Pasal-pasal tersebut adalah pembatasan sehingga intervensi tidak membahayakan inegritas wilayah, indpendensi politik dan tidak bertentangan dengan tuujuan PBB. Meskipun demikian, integritas wilayah dapat hilang apabila negara kehilangan wilayahnya secara permanen, dan dalam konteks intervensi kemanusiaan tidak ada pengambil alihan wilayah, karena tujuan utamanya hanya untuk mengembalikan kedaaan pada saat terjadinya pelanggaran HAM. Berdasarkan asumsi tersebut, maka intervensi tidak bertentangan dengan Piagam PBB. Hal lain yang harus diperjelas bahwa alasan intervensi haruslah jelas.Mengikuti perdebatan yang tidak kunjung sellesai tentang kriteria intervensi kemanusiaan, beberapa tahun yang lalu dibuatlah suatu konsep yang dianggap sebagai wajah baru dari intervensi kemanusiaan. Secara umum, kedua konsep ini mempunyai kesamaan, terutama dengan tujuan utama dalam menjamin HAM dan menyediakan sejumlah perlindungan pada saat pemerintah yang berwenang tidak mampu dan tidak dapat memberikan jaminan HAM. Meskipun demikian, Doktin RtoP tidak dapat terhindar dari kontroversi. Diskusi utama dari doktrin ini adalah pertanyaan tentang status hukum dari doktrin hukum internasional dan apakah RtoP merupakan bentuk lain dari intervensi kemanusiaaan. Kata kunci: intervensi kemanusiaan, tanggung jawab untuk melindungi (R2P), kewajiban perlindungan, non intervensi ̧ hukum kebiasaan internasional.