cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
siti hatikasari
Contact Email
sitihatikasari@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jsh_fh@unib.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum
Published by Universitas Bengkulu
ISSN : 1693766X     EISSN : 25794663     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum [e-ISSN 2579-4663 dan p-ISSN 1693-766X] adalah nama baru sebagai pengganti "Jurnal Penelitian Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sejak Tahun 1995. Jurnal "Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum" merupakan jurnal atau media informasi dan komunikasi di bidang hukum berisi artikel ilmiah hasil penelitian terkait bidang ilmu hukum yang meliputi Hukum Perdata, Hukum Ekonomi/Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Hukum Islam, Hukum Lingkungan, Hukum Adat, Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Hukum Internasional dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 53 Documents
 1   2   3   4   5 
PERWUJUDAN SILA KE EMPAT PANCASILA SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Herlambang, Herlambang
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 26, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.779 KB) | DOI: 10.33369/jsh.26.2.51-68

Abstract

Topik yang paling penting dibicarakan dalam komunitas pencinta hukum adalah kedudukan hukum sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pertanyaan berikutnya adalah apakah secara otomatis segala produk hukum baik berbentuk peraturan perundang-undangan, kebiasaan maupun putusan pengadilan yang ada di Indonesia telah di dasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila sebagai pokok-pokok pikiran dan suatu cita-cita hukum diantaranya agar supaya negara dimaksudkan dan ditujukan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat bangsa Indonesia. Ide dan gagasan untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, merupakan perintah konstitusional. Tulisan ini membahas secara lebih jauh tentang penelaahan terhadap nilai-nilai khusus yang terkandung dalam sila keempat dari Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebjaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang terdiri dari unsur-unsur karakteristik kerakyatan Indonesia, hikmat kebijaksanaan, musyawarah dan mufakat dan lembaga perwakilan.Kata Kunci : Pancasila, Demokrasi, Undang-Undang Dasar .
Pancasila Sebagai Ideologi Pemberantasan Kejahatan Korporasi di Indonesia Junius Fernando, Zico
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 29, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.29.2.78-90

Abstract

Abstract The criminal dimension of corporate crime in Indonesia continues to develop in line with the development of the national and international economy. The difficulty of disclosing cases of corporate crimes makes it very difficult for corporate crimes to be prosecuted and eradicated, especially when there are not many regulations regarding corporate crime. Therefore, to prevent and this corporate crime, it is necessary to instill values based on the Pancasila ideology is the ideology of the Indonesian nation, as mandated by the founding fathers to save the country from all types of violations and crimes in the territory of the Republic of Indonesia. NKRI).Keywords: Pancasila; Ideology; Corporate Crime; Abstrak Dimensi kriminal kejahatan korporasi di Indonesia terus berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Sulitnya pengungkapan kasus kejahatan korporasi ini menyebabkan kejahatan korporasi sangat sulit ditindak dan diberantas terutama ketika suatu aturan belum banyak mengatur mengenai kejahatan korporasi. Oleh karena itu untuk mencegah dan memberantas kejahatan korporasi ini diperlukan penanaman nilai-nilai yang didasarkan pada ideologi Pancasila yang merupakan ideologi bangsa Indonesia, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh founding fathers dalam upaya penyelamatan negara dari semua jenis pelanggaran dan kejahatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Kata kunci: Pancasila; Ideologi; Kejahatan Korporasi;
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015 DAN TANTANGAN NEGARA KESEJAHTERAAN Fathoni, Fathoni
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 24, No 2 (2015): Januari-Agustus
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.513 KB) | DOI: 10.33369/jsh.24.2.124-134

Abstract

ABSTRACT  Indonesia is a sovereign state. The word here is not only sovereign denotatively meaning that the state government does not have power under the jurisdiction of another country. State government meant for the welfare of the people. When it is associated with free competition among countries, it can be more about the role of the state in protecting its citizens in order to avoid what is, according to Hobbes as "homo homini lupus". This is the challenge of the welfare state, which the state must not fail to welfare. The existence of cases of state failure to provide protection for its citizens, especially in free trade has become a scourge for the people. People who are not able to compete in free trade, in the end just be a spectator and does not play a role in the AEC 2015. State efforts to protect the people by improving competitiveness, increasing export volume, prioritizing the use of domestic goods / services. In the area of regulation, needs to set rules on security measures and monitoring domestic products to circulate goods and services, as well as by applying Early Warning System against the possibility of import surges.  Keywords: sovereign, state welfare, competitiveness, AEC 2015 ABSTRAKIndonesia adalah negara yang berdaulat. Kata berdaulat disini tidak saja bermakna denotatif bahwa negara memiliki kekuasaan pemerintahan yang tidak tunduk pada kekuasaan negara lain. Penyelenggaraan negara dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Bila dikaitkan dengan persaingan dengan negara lain, maka dapat ditarik lagi tentang peran negara dalam melindungi warganya agar tidak terjadi apa yang menurut Hobbes sebagai “homo homini lupus”. Inilah tantangan negara kesejahteraan tersebut, dimana negara tidak boleh gagal. Adanya kasus-kasus tentang gagalnya negara dalam memberikan perlindungan bagi warganya, terutama dalam perdagangan bebas telah menjadi momok bagi rakyat. Rakyat yang tidak mampu bersaing dalam perdagangan bebas, pada akhirnya hanya menjadi penonton dan tidak memainkan peranan dalam MEA 2015.Upaya negara dalam melindungi rakyat antara lain dengan meningkatkan daya saing, meningkatkan volume ekspor, mengutamakan penggunaan barang/ jasa dalam negeri. Di bidang regulasi, perlu ditetapkan peraturan tentang tindakan pengamanan produk dalam negeri dan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa, serta dengan menerapkan Early Warning System terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan impor. Kata kunci: berdaulat, negara kesejahteraan, daya saing, MEA 2015
HUBUNGAN HUKUM KELUARGA DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM MASYARAKAT MODERN INDONESIA Dahwal, Sirman
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 28, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.797 KB) | DOI: 10.33369/jsh.28.1.17-32

Abstract

Hukum keluarga dan hukum kewarisan Islam adalah dua sub sistem hukum yang merupakan bagian dari hukum Islam yang bersifat komprehensif. Orang yang ingin menjadi ahli dalam hukum Islam tidak mungkin mengabaikan hukum keluarga dan kewarisan Islam, yang boleh dikatakan sebagai “central core” dalam hukum Islam itu. Kedua macam sub sistem hukum Islam itu secara langsung mengatur hak-hak individu agar terwujud suatu kehidupan masyarakat yang mapan (stabil), sejahtera dan tenteram. Meskipun usianya sudah lebih dari empat belas abad, namun baik hukum keluarga Islam maupun hukum kewarisan Islam tetap dinamis, dalam makna pengembangan pemikiran melalui ijtihad terhadap berbagai macam permasalahan atau kasus dalam kedua macam sub sistem hukum Islam itu selalu dapat dilakukan, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Rasul. Misalnya, dalam hukum keluarga, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengakui eksistensi harta bersama dalam perkawinan, yang tidak diatur, baik dalam Alquran maupun melalui Sunnah Rasul. Apabila pewarisnya meninggal dunia, tentunya harta tersebut menjadi kewajiban para ahli waris untuk membaginya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Kata Kunci: Hukum, Keluarga, Kewarisan, Islam, Masyarakat, Modern, Indoneia Family law and Islamic inheritance law are two sub-systems of law which are part of comprehensive Islamic law. People who want to become experts in Islamic law cannot ignore family law and Islamic inheritance, which can be said to be "central core" in Islamic law. Both types of sub-systems of Islamic law directly regulate individual rights in order to realize a life of an established (stable), prosperous and peaceful society. Even though it has been more than fourteen centuries old, both Islamic family law and Islamic inheritance law remain dynamic, in the sense that the development of thought through ijtihad against various problems or cases in the two types of Islamic legal sub-systems can always be done, as long as they are not contradictory with the Qur'an and the Sunnah of the Prophet. For example, in family law, Law No. 1 of 1974 recognizes the existence of shared assets in marriage, which are not regulated, both in the Qur'an and through the Sunnah of the Prophet. If the heir dies, of course the property is the obligation of the heirs to share it in accordance with applicable regulations.Keywords: Law, Family, Inheritance, Islam, Society, Modern, Indonesia
KONSEP DEEP ECOLOGY DALAM PENGATURAN HUKUM LINGKUNGAN Satmaidi, Edra
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 24, No 2 (2015): Januari-Agustus
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.157 KB) | DOI: 10.33369/jsh.24.2.192-105

Abstract

AbstractDamage and pollution of the environment is driven by the dominance of anthropocentric concepts in environmental and natural resources management that are backed-up by the sectoral and partial regulations more to prioritize aspects of economic development but ignoring the sustainability of the environment. The concept of Deep Ecology’s Arne Naess fight for the sustainability of ecological communities. In the concept of Deep Ecology, protection and saving the environment by humans basically moved from the awareness that humans are part of nature and environmental sustainability intended for the entire ecological community.Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment (UUPPLH 2009) which establishes the obligation of the planning of the Protection and Environmental Management (RPPLH), the Strategic Environmental Assessment (SEA), Spatial Planning (RTRW) at the policy level and Environmental Impact Assessment (EIA) within the framework of the licensing system for environmental management at the project level or activity must be understood as an effort to protect and maintain environmental carrying capacity  as the implementation of the concept of Deep Ecology  in the regulation of Indonesian environmental law.Keywords:   Deep ecology concept, Environmental law, Regulation AbstrakKerusakan dan pencemaran lingkungan hidup didorong oleh masih dominannya konsep antroposentris dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang diback-up oleh peraturan yang bersifat sektoral dan parsial yang lebih memprioritas aspek pembangunan ekonomi tetapi mengabaikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.Konsep Deep Ecology dari Arne Naess memperjuangkan keberlanjutan komunitas ekologis. Dalam konsep Deep Ecology, perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup yang dilakukan manusia pada dasarnya beranjak dari kesadaran bahwa manusia merupakan bagian dari alam dan keberlanjutan lingkungan hidup diperuntukan bagi seluruh komunitas ekologis.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009) yang menetapkan kewajiban penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di level kebijakan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam kerangka sistem perizinan pengelolaan lingkungan hidup di level proyek atau kegiatan harus dipahami sebagai upaya untuk melindungi dan memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) sebagai implementasi konsep Deep Ecology dalam pengaturan hukum lingkungan Indonesia. Kata Kunci:  Konsep deep ecology, Hukum lingkungan, Pengaturan
PLURALISME KEWENANGAN DALAM PEMBUATAN KETERANGAN WARIS DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM Fakhriah, Efa Laela
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 22, No 1 (2013)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.22.1.11-26

Abstract

Keterangan ahli waris di Indonesia dikeluarkan oleh banyak pihak sehingga terdapat pluralisme dalam pembuatan keterangan ahli waris di Indonesia. Hal ini dapat berpengaruh pada tercapainya kepastian hukum, karena satu peristiwa hukum didokumentasikan dalam berbagai macam produk hukum, dapat berbentuk akta di bawah tangan atau berbentuk akta otentik yang keduanya mempunyai akibat hukum yang berbeda sebagai alat bukti untuk membuktikan siapa saja yang merupakan ahli waris dari pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan gambaran pluralisme pembuatan keterangan waris di Indonesia dihubungkan dengan kepastian hukum, serta untuk menentukan bagaimana seharusnya keterangan waris dibuat dalam rangka mencapai kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang menekankan pada penggunaan data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas atau prinsip-prinsip hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis, dengan tahapan penelitian terdiri dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara untuk melengkapi data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kuali tatif. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pluralisme pembuatan keterangan ahli waris di Indonesia yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak baik berbentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik, yaitu oleh pewaris itu sendiri dalam bentuk surat wasiat; dalam bentuk putusan pengadilan; dalam bentuk akta notaris, serta dikeluarkan Balai Harta Peninggalan. Pluralisme ini mempengaruhi terhadap tercapainya kepastian hukum di bidang keterangan ahli waris, karena tidak semua keterangan ahli waris yang bermacam-macam itu mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat diterima oleh pihak ke tiga untuk digunakan sebagai bukti. Untuk tercapainya kepastian hukum, seyogyanya keterangan ahli waris berbentuk akta otentik sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, ke depan disarankan keterangan ahli waris itu di buat dalam bentuk akta otentik baik berupa putusan pengadilan atau akta notaris.Kata kunci: pluralisme, kewenangan, keterangan, ahli waris,
PENOLAKAN SURAT KEPERCAYAAN (LETTER OF CREDENCE) DUTA BESAR NEGARA PENGIRIM OLEH NEGARA PENERIMA DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK (KASUS PENOLAKAN SURAT KEPERCAYAAN DUTA BESAR INDONESIA OLEH BRAZIL) Putri, Lily Husni
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 26, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.301 KB) | DOI: 10.33369/jsh.26.2.69-94

Abstract

Menurut pasal 4 ayat (1) Konvensi Wina 1969 tentang Hubungan Diplomatik, negara pengirim harus memastikan bahwa persetujuan(agrément) negara penerima telah diberikan bagi orang yang akan diusulkan sebagai kepala misi di negara penerima. Setelah memperolehpersetujuan (agrément) dari negara penerima, negara pengirim akan mengeluarkan surat kepercayaan(letter of credence) yang akan diserahkan oleh orang yang diakreditasikan sebagai kepala misi kepada kepala negara penerima. Pada bulan Februari 2015, calon Duta Besar Indonesia untuk Brazil yang telah disetujui Brazil tidak diperkenankan mengikuti upacara penyerahan surat kepercayaan(letter of credence) di Istana Kepresidenan Brazil. Dalam hubungan diplomatik, penundaan penyerahan surat kepercayaan(letter of credence) kepala misi yang telah disetujui oleh negara penerima adalah hal yang jarang terjadi. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa penolakan surat kepercayaan(letter of credence) kepala misi oleh negara penerima yang sebelumnya telah disetujui khususnya dalam kasus penolakan Duta Besar Indonesia untuk Brazil menurut Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.Kata kunci: penundaan, surat kepercayaan, diplomatik.
LIBERALISASI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015: APAKAH KITA PERLU HUKUM PIDANA EKONOMI? (LIBERALIZATION AEC 2015: DO WE NEED ECONOMIC CRIMINAL LAW?) Hatrik, Hamzah
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 24, No 2 (2015): Januari-Agustus
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.846 KB) | DOI: 10.33369/jsh.24.2.135-148

Abstract

ABSTRACTThe liberalization ofthe Asean Economic Community is a process of economic integration free way to apply the principles of an open economy and market oriented. Liberal economic characteristics such as the free flow of goods, free flow of services, free flow of investment, free flow of capital, and the free flow of skilled labor indicate increasing role of corporations. Based on the reality of the negative impacts of corporate activities to maximize profit without limits, then the economics of criminal law is useful to anticipate corporate crime. To improve the functioning ofthe economic criminal law, then the Criminal Code (ius contituendum) there should be special arrangement of corporate criminal liability as a legal person. Based on the proposed conceptual study conclusions and suggestions for formulating the basic corporate criminal sanctions: the lifting of the deed; revocation of business license; restitution; and fines. While the additional punishment: pecabutan certain rights; deprivation of certaingoods; and publication of the decision of the judge.  Keywords: liberalization, economic, corporate, criminal law.ABSTRAKLiberalisasi Masyarakat Ekonomi Asean merupakan proses integrasi ekonomi bebas hambatan untuk menerapkan prinsip ekonomi terbuka dan ber­orien­tasi pada pasar. Karakteristik ekonomi liberal seperti aliran bebas barang, aliran bebas jasa, aliran bebas investasi, aliran modal yang lebih bebas, dan aliran bebas tenaga kerja terampil mengindikasikan peran kor­porasi makin meningkat. Berdasarkan realitas dampak negatif aktivitas korporasi memak­simalkan profit tanpa batas, maka hukum pidana ekonomi berguna untuk mengantisipasi kejahatan korporat. Untuk meningkatkan fungsi hukum pidana ekonomi, maka dalam KUHP (ius contituendum) harus ada peng­aturan khusus tanggung jawab pidana korporasi sebagai person hukum. Berdasarkan kajian konseptual diajukan simpulan dan saran untuk meru­muskan sanksi pidana pokok korporasi: pencabutan akta; pencabutan izin usaha; restitusi; dan denda. Sedangkan pidana tambahan: pecabutan hak tertentu; perampasan barang tertentu; dan publikasi putusan hakim. Kata Kunci: liberalisasi, ekonomi, korporasi, hukum pidana.
IMPLIKASI HUKUM PENGATURAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN BADUNG TERHADAP PELAKU USAHA PADA SEKTOR KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI Sudiarawan, Kadek Agus; Martana, Putu Ade Hariestha
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 28, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.99 KB) | DOI: 10.33369/jsh.28.1.33-56

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan belum dan atau tidak menerapkan UMSK Badung sesuai dengan ketentuan Pergub Nomor 76 Tahun 2017, untuk mengklasifikasikan dan merumuskan implikasi-implikasi hukum yang  ditimbulkan dari pengaturan UMSK Badung dalam Pergub Nomor 76 Tahun 2017 terhadap pelaku usaha pada sektor kepariwisataan di Kabupaten Badung dan untuk menemukan mekanisme yang dapat ditempuhdan akibat hukum bila pelaku usaha belum dan atau tidak melaksanakan ketentuan UMSK Badung sesuai dengan ketentuan Pergub Nomor 76 Tahun 2017.Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode normatif empiris.Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan pengaturan UMSK Badung masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya yakni kendala yang timbul  dari aspek penormaan maupun pada tahapan pelaksanaan di lapangan.Adapun implikasi hukum yang potensial timbul dalam pelaksanaan Pergub ini adalah berupa perusahaan kemudian mengajukan penangguhan pembayaran UMSK karena ketidakmampuan membayar dan atau perusahaan berusaha melakukan penundaan pembayaran UMSK dengan komitmen membayar.Sementara adapun mekanisme penyelesaian perselisihan terkait UMSK berdasarkan UU PPHI yaitu diawali dengan perundingan bipartit, tripartit (mediasi, konsiliasi, arbitrase), Pengadilan Hubungan Industrial dan Kasasi ke Mahkamah Agung.Kata Kunci :   Implikasi, Upah Minimum Sektoral Kabupaten, Pelaku Usaha The purpose of this study was to find and identify the factors that caused the company not and or not to implement the Badung UMSK in accordance with the provisions of Governor Regulation Number 76 of 2017, to classify and formulate the legal implications arising from the regulation of UMSK Badung in the Governor Regulation Number 76 of 2017 to business actors in the tourism sector in Badung Regency and to find mechanisms that can be taken and legal consequences if the business actor has not and or has not implemented the provisions of the Badung UMSK in accordance with the provisions of the Governor Regulation Number 76 of 2017. The study was carried out using empirical normative methods. The data used in this study consisted of primary data and secondary data. All collected data were analyzed using qualitative methods. The results of the research indicated the regulation of the Badung UMSK still faces various constraints in its implementation, such as the constraints arising from the normative aspects and the implementation stages in the field. The legal implications that have the potential to arise in the implementation of this Governor Regulation are in the form of a company then submits a payment delay of UMSK due to inability to pay and or the company tries to postpone payment of the UMSK with a commitment to pay. While the dispute resolution mechanism related to UMSK is based on the PPHI Law, which begins with bipartite, tripartite, (mediation, conciliation, arbitration), Industrial relations court and cassation to the Supreme Court.Keywords: Implications, District Sectoral Minimum Wages, Business Actors, Governor Regulation Number 76 of 2017
MARGIN APRESIASI HARMONISASI HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EMPAT PILAR ASEAN ECONOMIC COMMUNITY1 Ridwan, Ridwan
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 24, No 2 (2015): Januari-Agustus
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.95 KB) | DOI: 10.33369/jsh.24.2.179-191

Abstract

ABSTRACTThe implementation of the AEC in 2015 will make ASEAN transformedin to pillars as a single market and production base, a highly competitive economic region, the region with equitable e conomic development and a region fully integrated into the global economy. The implentation of the AEC will also transform the Indonesian law that is necessary to change the law as a juridical instrument to implement the AEC. How to appreciate the AEC and legal change show it should be done? Appreciation and legal changes cannot be separated from the other pillars of the ASEAN Community, namely the security community and socio-cultural community. Thus, as the margin of appreciationis none other than the Pancasila and Indonesian state goals, as well as changes in the meaning of the law is the law harmonization. Thus implementation in the context of the AEC should utilize AEC aspirations for national interests, while protecting the interests of the peoples, as well as aligning with the AEC between national interests and global. Keywords: AEC, Transforms, Appreciation, Pancasila, the Stategoals, Harmonization.ABSTRAKImplementasikan AEC tahun 2015 akan mentansformasi ASEAN ke dalam pilar-pilar sebagai pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Implementasi AEC juga akan mentranformasi hukum Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan hukum sebagai instrumen yuridis untuk mengimplementasikan AEC tersebut. Bagaimana mengapresiasi AEC dan perubahan hukum yang bagaimana harus dilakukan? Apresiasi dan perubahan hukum tidak terlepas dari pilar komunitas ASEAN yang lain yaitu komunitas keamanan dan komunitas sosial budaya. Dengan demikian, sebagai margin apresiasi tidak lain adalah Pancasila dan tujuan negara Indonesia, serta perubahan hukum adalah dalam arti harmonisasi hukum. Dengan demikian implementasi AEC harus dalam konteks yaitu memanfaatkan aspirasi AEC bagi kepentingan nasional, sekaligus menganyomi kepentingan rakyat, serta menyelaraskan antar kepentingan nasional dengan AEC dan global.Kata Kunci: AEC, Mentransformasi, Apresiasi, Pancasila, Tujuan Negara, Harmonisasi.

Page 1 of 6 | Total Record : 53

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2013 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 30, No 1 (2021) Vol 29, No 2 (2020) Vol 29, No 1 (2020) Vol 28, No 2 (2019) Vol 28, No 1 (2019) Vol 27, No 2 (2018) Vol 27, No 1 (2018) Vol 26, No 2 (2017) Vol 24, No 2 (2015): Januari-Agustus Vol 22, No 1 (2013)