cover
Contact Name
OKI HAJIANSYAH WAHAB
Contact Email
paman_mao@yahoo.com
Phone
-
Journal Mail Official
paman_mao@yahoo.com
Editorial Address
-
Location
Kab. lampung utara,
Lampung
INDONESIA
Legalita
ISSN : 14122480     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Legalita adalah jurnal akademik untuk Studi Hukum yang diterbitkan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi. Legalita berisi beberapa penelitian dan ulasan tentang disiplin ilmu yang dipilih dalam beberapa cabang Studi Hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Hukum Komparatif, dll).
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
IMPLEMENTASI PERADILAN ELEKTRONIK (E-COURT) PASCA DIUNDANGKANNYA PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK Hary Djatmiko
Legalita Vol 1 No 1 (2019): HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.986 KB)

Abstract

Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia untuk mulai mengadopsi penggunaan teknologi informasi. Penerapan e-court di Indonesia telah mulai diterapkan paska keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.  Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan adaptasi Mahkamah Agung terkait penggunaan teknologi nformasi sebagai upaya meningkatkan kinerjanya. Artikel ini mengajukan dua permasalahan yakni Pertama, Bagaimanakah pengaturan dan implementasi peradilan elektronik di Indonesia? Kedua, Bagaimanakah implikasi penerapan eā€“court dalam kaitannya terhadap akses terhadap keadilan bagi para pencari keadilan? Pendekatan normatif digunakan dalam menganalisis penerapan e-court dan kaitannya terhadap perluasan akses terhadap keadilan bagi para pencari keadilan. Kesimpulan artikel ini adalah bahwa penerapan teknologi informasi dalam peradilan di Indonesia meruoakan sebuah usaha Mahkamah Agung untuk melakukan reformasi peradilan melalui peningkatan dan inovasi , efisiensim struktur dan sistem. Penggunaan teknologi informasi juga membantu hakim dalam memeriksa, memutusa dan mengadili seuatu perkara. Implikasi sosial penerapan e-court bagi para pencari keadilan melalui penerapan e-court bagi para pencari keadilan di pengadilan adalah semakin sederhana,cepat dan yang terpenting juga adalah berbiaya ringan. Dengan demikian penerapan e-court menjadi penanda era baru pengadilan modern di Indonesia.
MENINJAU ULANG SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA Nimerodi Gulo
Legalita Vol 1 No 1 (2019): HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.805 KB)

Abstract

Indonesia terusberbenah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang notabene merupakan extra ordinary crime. Tindak pidana korupsi membutuhkan perlakuan ekstra takhanya dalam proses peneggakan hukumnya tapi juga proses pembinaan terhadap narapidana korupsi. Sejauh ini peraturan perundang-undangan yang adabelum mengatur secara jelas konsep pembinaan yang baik, khususnya bagi narapi dana korupsi akibatnya para narapidana korupsi masih leluasa menggunakan sumber daya dan pengaruhnya untuk bisa mendapatkan berbagai fasilitas yang sesungguhnya bertentangan dengan aturan yang ada. Permasalahan yang akan diajukandalam artikel ini sendiri adalah Pertama, bagaimanakah sistem pembinaan narapidana korupsidi beberapa Negara? Kedua, bagaimana konsep pembinaan narapidana korupsi yang lebihbaik untuk Indonesia. Artikel ini mengunakan pendekatan normative melalui kajianliteratur atau kepustakaan Artikel ini menyimpulkan model pembinaan narapidana khususnya narapidana korupsi di LembagaPemasyarakatan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berangka dari perbandingan model pembinaannarapidana di berbagai negaramaka dibutuhkan suatu pendekatan model pembinaan yang berbeda baikterhadap narapidana umum maupunkorupsi sesuai. Diperlukan perbaikan dan sinkronisasiupaya pembinaan narapidana korupsi baikstruktur kelembagaan, substansi dalam UU RI No.12 Tahun 1995 serta kultur dari para stake holder agar mampu memberi solusi yang memadai bagi pembinaan narapidana korupsi.
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL BURUH Wilma Silalahi
Legalita Vol 1 No 1 (2019): HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.45 KB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis menempatkan hak-hak warga negara sebagai bagian dari hak-hak asasi yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Hak-hak warga negara tersebut selanjutnya diatur dalam UUDNRI 1945 sebagai hukum dasar tertinggi yang selanjutnya disebut hak-hak konstitusional. Akan tetapi dalam implementasinya masih sering terjadi pelanggaran hak-hak buruh. Seiring waktu buruh yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma dalam UU Ketenagakerjaan mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan konsepsi perlindungan hak-hak buruh. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa  konsep perlindungan hak buruh dalam peraturan perundang-undangan yang menjamin hak-hak konstitusional buruh atau hak-hak normatif buruh yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat, yakni hak yang bersifat ekonomis, hak yang bersifat politis, hak yang bersifat medis, dan hak yang bersifat sosial. Konsepsi Perlindungan Hak Buruh Menurut Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercermin dalam Putusan Perkara Nomor 012/PUU-I/2003, adalah merupakan penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi terhadap UUDNRI 1945 terkait dengan pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan.
PENGAWASAN PASAR MODAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN Suwardi
Legalita Vol 1 No 1 (2019): HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.806 KB)

Abstract

Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara karena kemampuannya menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor produktif. Meski demikian lalu lintas perdagangan di pasar modal memerlukan pengawasan dari pihak pemerintah atau pihak yang dianggap independen untuk menciptakan kondisi pasar yang aman dan nyaman bagi setiap pihak yang akan melakukan transaksi.Artikel ini mengajukan permasalahan bagaimanakah pengawasan pasar modal sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan?.Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan normatif dalam menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan serta  literatur yang terkait dengan perkembangan pasar modal. Proses analisis data dilakukan secara kualitatif.Fungsi pengawasan pasar modal setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK  mengantikan fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).Pengawasan di bawah OJK dilandasi semangat untuk memberikan perhatian kepada perlindungan dan edukasi bagi konsumen.Edukasi dan perlindungan konsumen keuangan diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan dari investor dan konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan serta memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan sektor jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparan.
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN Salmudin
Legalita Vol 1 No 1 (2019): HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.825 KB)

Abstract

Pembangunan berkelanjutan selalu menyebabkan perubahan terhadap lingkungan, yang menyebabkan kerusakan. Guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan terhadap pihak yang telah melakukan pencemaran lingkungan hidup tersebut, dilakukan melalui jalur pengadilan (Litigasi) dan melalui jalur diluar pengadilan (Non Litigasi), sedangkan penyelesaian melalui jalur pengadilan, dapat dilakukan melalui sarana hukum Pidana, hukum Perdata dan hukum administrasi. Permasalahan dalam artikel ini sendiri adalah Pertama ,bagaimanakah penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan dalam masalah hukum perdata? Kedua, bagaimanakah hambatan dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan?. Artikel ini mengunakan pendekatan normatif untuk selanjutnya menganalisis data secara kualitatif. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan sejatinya diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi, dan/atau Tindakan tertentu, guna menjamin tidak terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Hambatan yang kerap dihadapi penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan terutama menyangkut nominal dan bentuk ganti rugi akibat perbedaan pandangan antara pencemar dan penuntut. Hambatan lainnya adalah sulitnya penegakan hukum administratif dalam rangka pengelolaan lingkungan, apabila dihadapkan dengan keputusan administratif berupa pencabutan izin usaha yang akan berdampak secara sosiologis ekonomis menimbulkan desakan dari masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengajukan kasus pencemaran dan perusakan ke sidang pengadilan
BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI (SYARIAH) MELALUI ORGANISASI BERBASIS KEAGAMAAN (ISLAM) Dauri; Universitas Lampung
Legalita Vol 1 No 1 (2019): HUKUM
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (916.721 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memberikan konsep baru dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui organisasi keagamaan khusnya islam. BUMDes merupakan salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran perekonomian masyarakat, mayoritas penduduk Indonesia yang beragama islam, sehingga BUMDes yang sesuai dengan akad islam. Masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah perkembangan Badan Usaha Milik Desa sebagai Pemberdayaan Ekonomi (syariah) melalui Organisasi Berbasis Keagamaan (islam) saat ini. 2. Bagaimanakah konsep dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Organisasi  Berbasis Keagamaan (islam). Metode penelitian ini menggunakan sistem yuridis normatif dengan mempelajari bahan pustaka dan dokumen yang bersangkutan dengan pengembangan BUMDes. Kajian ini menunjukan bahwa akad yang ada pada ekonomi islam dapat diimplementasikan pada BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain memiliki kekuatan dan peluang, konsep ini juga memiliki kekurangan dan ancaman. Untuk mewujudkan BUMDes berbasis ekonomi islam ini memerlukan peran aktif dan komitmen bersama dari pemerintah desa, masyarakat, Fatayat NU, Muslimat, serta organisasi-organisasi islam lainnya yang akan mengembangakan ekonomi islam, sehingga terpenuhinya kebutuhan al-dharuriyah (primer), al-hajiyyah (skunder), al-thsaniyyah (pelengkap) didesa.

Page 1 of 1 | Total Record : 6