cover
Contact Name
Bramantyo Tri Asmoro
Contact Email
bramasmoro@uniramalang.ac.id
Phone
+628125232470
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang Jl. Raya Mojosari 02, Kepanjen, Kabupaten Malang
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Governance Innovation
ISSN : 26566273     EISSN : 26571714     DOI : https://doi.org/10.36636/jogiv
Core Subject : Humanities, Social,
Journal of Governance Innovation adalah sebuah terbitan ilmiah berkala dwi tahunan atau terbit dua kali dalam setahun, tepatnya pada bulan Maret dan September. Journal of Governance Innovation (JOGIV) diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Raden Rahmat Malang.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 1 No 2 (2019): Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 (September 2019)" : 5 Documents clear
Peran Pemimpin Transformasional dalam Penguatan Kelembagaan Alfiyah, Nur Inna; Syafriani, Ida
Journal of Governance Innovation Vol 1 No 2 (2019): Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 (September 2019)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v1i2.341

Abstract

Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa Peran Pemimpin Transformasional Dalam Penguatan Kelembagaan di Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sumenep. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu birokrasi. Target penelitian ini nantinya akan di publikasikan dalam jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi atau ber-ISSN, sehingga nantinya dapat menambah informasi dan wawasan bagi birokrat, cendekiawan serta masyarakat secara umum.
Responsifitas Pemerintah Terhadap Problematika Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Anwartinna, Mimin
Journal of Governance Innovation Vol 1 No 2 (2019): Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 (September 2019)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v1i2.361

Abstract

Abstrak Tulisan ini ingin menganalisa terkait responsivitas pemerintah terhadap problematika Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kian hari masih menyisakan kisah pilu. Betapa tidak, hingga saat ini masih banyak terjadi kasus kekerasan, pelecehan seksual, eksploitasi tenaga kerja hingga pemberian hukuman mati untuk TKI di Arab Saudi tempo hari. Hal ini tentu menjadi tugas berat bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan ketegasan hukum serta jaminan perlindungan bagi mereka yang telah mengabdikan diri bekerja di negara asing. Berbagai kasus yang selama ini muncul merupakan ancaman serius bagi pemerintah jika tidak segera responsif dalam menangani permasalahan. Jangan sampai lemahnya hukum menjadikan peluang bagi aktivitas perbudakan modern karena terlalu renggangnya aturan hukum yang berlaku. Diperlukan perhatian serius dari pemerintah agar dapat lebih tegas menjaga integritas untuk menjamin perlindungan tenaga kerja di negara asing. Para TKI seharusnya diberikan apresiasi tinggi mengingat mereka termasuk pahlawan devisa bagi negara Indonesia. TKI turut berkontribusi dalam mendukung kemajuan perekonomian bangsa. Namun sampai dengan saat ini, pemerintah dinilai masih lamban dalam menjamin perlindungan mereka, terbukti dengan masih maraknya laporan kasus yang diterima oleh pemerintah terkait permasalahan ketenagakerjaan. Padahal, jumlah TKI selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seperti laporan Puslitfo BNP2TKI di tahun 2013 jumlah TKI mengalami peningkatan sebanyak 3,6% dari tahun 2012. Peningkatan jumlah tenaga kerja tersebut cukup berpengaruh terhadap stabilitas negara. Dimana semakin banyak tenaga kerja yang tersebar maka semakin meningkatkan resiko permasalahan. Maka dibutuhkan evaluasi kebijakan pemerintah dalam hal ini lebih menyoroti kebijakan dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, serta pada turunan kebijakan dalam Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2015 terkait Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Kebijakan tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan evaluasi agar pemerintah dapat lebih memperhatikan poin-poin apa saja yang perlu ditinjau kembali untuk lebih menegaskan aturan kebijakan terkait jaminan perlindungan TKI.  
memahami peran ganda perempuan pada masyarakat desa: studi pada Desa Sumberdodol, Kabupaten Magetan Subekti, Ttia; Khurun'in, Irza
Journal of Governance Innovation Vol 1 No 2 (2019): Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 (September 2019)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v1i2.360

Abstract

ABSTRACT   Agricultural activities cannot be separated from women role. They are taking part from pre-production, production process, harvest, post-harvest and marketing. Desa Sumberdodol, Magetan Regency is one of the agricultural villages in East Java which cannot be separated from the contribution of women in their agricultural activities. Women in Desa Sumberdodol do many activities as farm laborers to support the family economy. Nevertheless, they continue to play her role as a housewife in her family. Women in agricultural societies play a dual role, both in the domestic/household as well as economic/public sphere. The research uses in-depth interview, observation, and documentation in collecting data. According to Women in Development (WID) Framework, there are four main components: welfare, equity, antipoverty, efficiency and empowerment of women in development. But, WID lack in looking the gender gap in development. So, the approach of Gender and Development (GAD) proposes to fill the gap by using gender equality approach. Main argument of this research are development proccess through agricultural activities driving the existence of women's dual roles; there is gender inequality in this sector and constitute a bottleneck to development. The result of this research shows that the development in rural area, by study in Desa Sumberdodol Magetan Regency, neglected gender equality at work. Therefore, it need restructuring development program.   Keywords : agriculture, development, gender inequality, women.  
Penguatan Peran Triple Helix dalam Pariwisata Segitiga Emas di Pulau Gili Labak Madura Resdiana, Enza; Sari, Tita Tanjung
Journal of Governance Innovation Vol 1 No 2 (2019): Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 (September 2019)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v1i2.342

Abstract

Abstrak Konsep Triple Helix dalam pengembangan pariwisata merupakan konsep yang memadukan beberapa pelaku/aktor wisata untuk bersama-sama dalam pengembangan pariwisata. Kolaborasi yang baik dengan membagi peran antara Pemerintah, pihak swasta dan masyarakat akan membawa perubahan yang besar untuk perkembangan pariwisata pulau Gili Labak  Kabupaten Sumenep. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penguatan peran yang tergolong dalam Triple Helix (Peran Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) dalam pariwisata Segitiga Emas di Pulau Gili Labak  Kabupaten Sumenep. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penguatan Peran Triple Helix dalam segitiga emas di Pulau Gili Labak  masih belum optimal dan belum terjalin kerjasama antar aktor pembangunan dan pengembangan wisata seperti antara Pemerintah dan swasta yang berjalan masing-masing dalam pengembangan wisata, meskipun masyarakat telah dilibatkan dalam setiap proses pembangunan yang dilakukan akan tetapi dibutuhkan pembangunan yang bertahap dan konsisten serta dibutuhkannya kerjasama yang terintegrasi dan terkoordinasi antar aktor pembangunan wisata sehingga pembangunan wisata akan berhasil
Kepemimpinan Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa Bilato, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo Ismail, Yisriyanto; Junus, Dikson
Journal of Governance Innovation Vol 1 No 2 (2019): Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 (September 2019)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v1i2.354

Abstract

Abstract This study aims to determine the determinant factors that influence the leadership of the Village Head in community empowerment in Bilato Village, Bilato District, Gorontalo Regency. This type of descriptive qualitative research is trying to analyze the variables of leadership and community empowerment. This study uses data collection methods through interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that 1) Village Head Leadership in community empowerment with democratic leadership style and freedom style or Laissez Faire. This can be seen from the various methods carried out by the Bilato Village Head, starting from the planning, implementation and supervision of the community empowerment process itself. While the factors that influence the leadership of the village head in community empowerment consists of two, namely: 1) supporting factors consisting of: a) the authority of a village head; b) power; and c) ability. 2) the next is the inhibiting factor, which consists of: a) lack of community participation in the empowerment program; and b) inadequate facilities and equipment.  

Page 1 of 1 | Total Record : 5