cover
Contact Name
Rumondang, S.Pi., M.Si
Contact Email
lppmuna123@gmail.com
Phone
+6281262070788
Journal Mail Official
lppmuna123@gmail.com
Editorial Address
Gedung Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Asahan Jln. Ahmad Yani Kisaran – 21224 – Sumatera Utara
Location
Kab. asahan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL PIONIR
Published by Universitas Asahan
ISSN : 25493043     EISSN : 26553201     DOI : 10.36294/pionir.v2i4
Jurnal Pionir merupakan jurnal yang dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Asahan yang bertujuan sebagai sarana komunikasi ilmiah dan untuk menyebarluaskan hasil-hasil penelitian kepada praktisi dan pengamat ilmu pengetahuan. Jurnal Pionir mencakup berbagai bidang kajian ilmu pengetahuan karena jurnal ini bersifat multidisiplin ilmu. Seperti Ilmu Hukum, Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Ilmu Teknologi dan Informatika dan ilmu-ilmu lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 130 Documents
PENGARUH IMAGE PAMERAN TERHADAP MINAT MENYEWA STAND PAMERAN ADIWASTRA Saragih, Herlina
JURNAL PIONIR Vol 5, No 3 (2019): Juli-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (227.382 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i3.728

Abstract

Konsep Image Pameran merupakan konsep klasik yang sudah lama dikembangkan oleh Peneliti, namun konsep dan pengukuran selama ini hanya untuk konteks aktifitas retail, seperti Pameran dan toko. Faktor penciptaan reputasi produklah yang menjadi fokus para exhibitor mengikuti pameran. Oleh karena harga pameran sangat mahal, maka pertimbangan Image pameran menjadi hal yang sangat penting bagi penyelenggara pameran dan exhibitor.  Oleh karena itu, pengukuran untuk kegiatan pameran dalam lingkup akademik menjadi hal yang sangat penting, Penelitian ini ingin berkontribusi dalam memunculkan hasil Penelitian tentang Image pameran.  Penelitian mengenai minat Menyewa/membeli  (Purchase intention) selama ini lebih berorientasi pada konsumen retail.  Hasil penelitan menunjukkan bahwa konsumen retail menghadapi banyak produk serta merek yang ditawarkan oleh pemasar untuk dipilih oleh konsumen. Kata Kunci : Image, Pameran, Peserta pameran, minat menyewa stand dan pengelola pameran
PENGARUH TENAGA KERJA, JUMLAH PERUSAHAAN, DAN BIAYA INPUT TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL (PDRB) SUB SEKTOR INDUSTRI BESAR DAN SEDANG DI SUMATERA UTARA PERIODE 2001 – 2015. utami, wita
JURNAL PIONIR Vol 5, No 3 (2019): Juli-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (70.311 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i3.401

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Tenaga Kerja, Jumlah Perusahaan dan Biaya Input Terhadap Produk Domestik Regional (PDRB) Sub Sektor Industri Besar Dan Sedang Di Sumatera Utara periode 2001-2015. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 3 Sub Sektor Industri Besar Dan Sedang Di Sumatera Utara dengan sepuluh tahun periode pengamatan maka didapatlah analisis berjumlah 45 analisis yang dipilih dengan kreteria tertentu menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh persamaan Y = 1553,751 ? 0,049 Tenaga Kerja ? 24,055 Jumlah Perusahaan + 1,375 Biaya Input + e dan uji hipotesis menggunakan uji t secara parsial, uji f secara simultan dengan level of significance 5% dan uji koefesien determinasi (R2).          Dari hasil analisis menunjukkan data secara parsial bahwa nilai signifikansi Tenaga Kerja sebesar 0,640 > 0,05 dan nilai thitung  (-0,471) > ttabel        (-2,019). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Tenaga Kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDRB dapat disimpulkan bahwa H1diterima dan H0ditolak. Nilai signifikansi Jumlah Perusahaan sebesar 0,002 < 0,05 dan nilai thitung (-3.283) < ttabel (-2,019). Hal ini menunjukkan bahwa variable Jumlah Perusahaan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap PDRB dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak dan nilai signifikansi Biaya Input sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai thitung(18,239) > ttabel (2,019). Hal ini menunjukkan bahwa variable Biaya Input berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dapat disimpulkan bahwa H1diterima dan H0ditolak. Secara simultan bahwa H2diterima dan H0ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PDRB yang diungkapkan dipengaruhisecara simultan oleh Tenaga Kerja, Jumlah Perusahaan dan Biaya Input, dengan nilai Fhitung> Ftabel(329,285 > 2,83) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Angka Adjusted R square atau koefisien determinasi adalah 0,957. Hal ini berarti 95,7% variasi atau perubahan dalam PDRB dapat dijelaskan oleh variasi dari Tenaga Kerja, Jumlah Perusahaan, dan Biaya Input, sedangkan sisanya (4,3%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain.
PERAN LEMBAGA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG–UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Pratiwi, Irda
JURNAL PIONIR Vol 2, No 4 (2018): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.029 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v2i4.193

Abstract

Badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) merupakan badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Keberadaan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) sudah tersebar dimana saja, khususnya di Indonesia. Undang ? Undang Perlindungan konsumen yang menetapkan pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) dibentuk oleh pemerintah didaerah tingkat II (Kabupaten/Kota) untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Kewajiban dari semua pihak untuk mengambil peran dalam menyadarkan pelaku usaha dan konsumen akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya masing?masing. Hal ini harus dilakukan dalam rangka menjamin perlindungan konsumen dan pelaku usaha.Sengketa konsumen merupakan sengketa yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen. Lingkupnya mencakup semua segi hukum, baik keperdataan, pidana maupun tata usaha negara. Menghadapi masyarakat yang beraneka ragam, secara dinamis di bidang bisnis dan ekonomi ternyata telah membawa implikasi yang cukup mendasar terhadap pranata dan lembaga hukum di Indonsia.Kata Kunci : BPSK,  Sengketa, Undang-undang No. 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen.
KONSEP PEMASARAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Sahla, Hilmiatus
JURNAL PIONIR Vol 5, No 2 (2019): Januari-Juni
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.754 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i2.452

Abstract

Penilitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pemasaran menurut cendikiawan muslim yang merupakan pakar ekonomi islam. Metode analisis data yang digunakan yaitu secara kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pemasaran dalam perpektif ekonomi islam, yang dapat disebut juga konsep pemasaran syariah, dalam aktivitasnya sama halnya dengan konsep pemasaran konvensional, yaitu dalam kegiatan bisnis, namun yang membedakan adalah pada nilai-nilai prinsip yang dilakukan, mashlahah yang didapatkan tidak sekedar dikarenakan aktivitas bisnis dijalankan sesuai dengan prinsip islam, namun pemasar juga harus memiliki etika (akhlak) sesuai dengan kreteria yang terdapat dalam Al-qur?an dan hadist, untuk mewujudkan tujuan dari pemasaran tersebut, pencapaian tujuan untuk mendapatkan falah. Kata Kunci : Konsep Pemasaran, Ekonomi Islam
ASPEK HUKUM PRINSIP KETERBUKAAN PERDAGANGAN SAHAM OLEH PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Pertiwi, Tia; Perdana, Indra; pratiwi, Irda
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.497 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i4.923

Abstract

Keterbukaan adalah suatu prinsip transparansi yang dilakukan perusahaan melalui suatu jasa penilaian dalam penawaran saham perdana dan merupakan sebab hal mengambil keputusan bagi investor sangat penting untuk membeli saham, efek dari itu menjadikan ivestor mau membeli atau tidak dari suatu perusahaan go public berdasarkan atas laporan yang disampaikan oleh perusahaan jasa penilai dari hasil penilaiannya terhadap harta perusahaan tersebut yang dilampirkan dalam dokumen propektus secara transparan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip keterbukaan, hingga mengenai pelaksanaan pekerjaan profesi penilai dalam penawaran saham perdana. Namun, seiring dengan pelaksanaan tugas penilaian oleh profesi penilai yang seringkali mengabaikan prinsip transparansi, kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum penilai dalam implementasi prinsip transparansi di penawaran saham perdana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif. Data-data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data  sekunder. keseluruhan data tersebut disatukan memakai  studi kepustakaan. Setelah itu data yang telah terkumpul tersebut dianalisis secara normatif kualitatif. Penilai adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilaian atas nilai aktiva, yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dari penilai. Profesi maupun usaha jasa peniiai masih menyimpan berbagai problematika, masalah satu problematika terpenting adalah mengenai penerapan prinsip transparansi. Laporan yang dibuat oleh jasa penilai menjadi sumber informasi utama dan salah satu tolak ukur bagi investor mengenai potensi dari perusahaan yang akan menjadi tempat berinvestasi baginya. Untuk itulah ditekankan perlunya prinsip transparansi untuk melindungi semua pihak yang terkait dalam penawaran saham perdana, terutama investor. Kata Kunci : prinsip keterbukaan, saham dagang, pasar modal
PENGATURAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DALAM HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA / BURUH DENGAN PENGUSAHA Manurung, Mangaraja
JURNAL PIONIR Vol 2, No 3 (2017): Juli
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (52.94 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v2i3.184

Abstract

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan perjanjian kerja yang hanya didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Selain itu perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:1)    Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;2)    Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;3)    Pekerjaan yang bersifat musiman; atau4)    Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan aturan organiknya yakni Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004, telah jelas dan tegas menetapkan syarat-syarat dan sanksi hukumnya. Pengawasan pemerintah dalam hal ini seluruh jajaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI mulai tingkat pusat sampai dengan Kabupaten/Kota.Kata Kunci : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Pekerja/Buruh, Pengusaha
PERANCANGAN APLIKASI TATA CARA MELAKSANAKAN IBADAH HAJI DAN UMROH BERDASARKAN SYARIAT ISLAM BERBASIS ANDROID Sitorus, Zunaida
JURNAL PIONIR Vol 2, No 5 (2018): Juli-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.579 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v2i5.323

Abstract

Haji merupakan mengunjungi Baitullah (Ka'bah) di Mekah untuk melakukan amal ibadahtertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Ibadah Haji merupakan salah satu dari rukun Islam. yaknipada rukun yang kelima yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuanyang mampu dan telah memenuhi syarat. Orang yang melakukan ibadah haji wajib memenuhi ketentuanketentuannya.Ketentuan haji selain pengertian haji diatas, juga syarat haji, rukun haji, wajib haji,larangan haji, tata cara haji, serta sunnah-sunnah haji.Perancangan aplikasi tata cara melaksanakan ibadah haji dan umroh berdasarkan syariat islammerupakan wujud kepedulian peneliti untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dan menggantikan bukupanduan yang manual ke sistem digital.Uji coba telah dilakukan pada emulator Jallybean (4.0.3). Sedangkan implementasi programdilakukan pada smartphone samsung. Secara umum, hasil yang ditampilkan dari emulator dansmartphone samsung tidak jauh berbeda dengan hasil emulator Jallybean (4.0.3), hanya saja Androiddengan versi yang lebih tinggi memiliki kecepatan akses yang lebih cepat.Kata Kunci : Panduan Ibadah Haji dan Umroh, Syariat Islam, Android
PENGATURAN HUKUM REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN Manurung, Soni Praja; Ismail, Ismail; Lubis, Salim Fauzi
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (120.2 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i4.914

Abstract

Rekam medis merupakan data penting dalam sistem elektronik yang merupakan data-data pasien yang dirawat dirumah sakit, maupun lembaga keshatan yang dilakukan oleh seorang dokter umum, dokter gigi serta dengan keputusan RME. Arti penting rekam medis dalam upaya pelayanan kesehatan yakni rekam medis menjadi sangat penting karena rekam medis merupakan dokumen bukti nyata menggambarkan diagnosa, tindakan  medis dan segala prosedur medis yang diberikan dokter, rekam medis juga memiliki nilai penting dalam hal digunakan sebagai alat bukti dalam penegakkan hukum, etika kedokteran dan disiplin kedokteran, aspek hukum rekam medis dalam sebagai alat bukti dalam persidangan yakni kedudukan hukum rekam medis dalam hal pembuktian tetntang terjadinya kesalahan medis yang dilakukan oleh tentaga kesehatan terhadap pasien seperti dalam kasus tentang terjadinya kesalahan medis dengan tidak mempertimbangkan hasil rekam medis memiliki kedudukan dibawah alat bukti keterangan ahli diberikan langsung ileh orang di persidangan. Rekam medis yang berupa catatan yang masuk dalam bukti surat sebagaimanan diatur dalam pasal 1886 KUH Pidana dan pasal 184 KUHAP, pembuktian di persidangan memerlukan minimal 2 (dua) alat bukti yang saling bersesuaian ditambah dengan keyakinan hakim. Rekam medis harus bersesuaian dengan bukti lain sebagaimana diatru dalam pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 184 KUHAP ditambah dengan keyakinan Hakim, karena apabila rekam medis ini bertentangan dengan alat bukti yang lain, maka rekam medis ini bisa dikesampingkan. Dalam peraturan yang mengatur tentang rekam medis sangat diperlukan karena dalam kenyataannya rekam medis dapat dipergunakan untuk melihat hasil dari pemeriksaan maupun pengobatan yang dilakukan oleh seorang dokter yang memeriksanya, maka dapat dikatakan bahwa hasil rekam medis dapat dibuktikan dengan diagnosa yang  telah dilakukan. Mengenai data-data pasien yang dapat dipalsukan, dan tidak ada kesesuaian dengan hasil diagnosa mengakibatkan kerugian terhadap seorang pasien, seorang pasien atau pihak kerugian dapat mengajukan kepengadilan mengenai data rekam medis yang tidak sesuai dengan hasil diagnosa. Kata Kunci  : Pemanfaatan, Rekam Medis, Alat Bukti.
HUBUNGAN KETERAMPILAN PENGELOLAAN KELAS DAN PEMBERIAN MOTIVASI BELAJAR DENGAN HASIL BELAJAR PAK Herawati, Julita
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.603 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v6i1.1064

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Keterampilan Pengelolaan Kelas  Dan Pemberian Motivasi dengan Hasil Belajar Pendidikan Agama Kristen Siswa SMP N 2 Siborongborong Tahun Ajaran 2018/2019. Ketiga hipotesis dalam penelitian ini teruji pada hipotesis pertama 14rx1y">  = 0,640 dan 14thitung =4,406 "> hal ini menunjukan bahwa Hasil belajar siswa ditentukan oleh Keterampilan Pengelolaan Kelas karena 14thitung &gt;ttabel">  = 4,406 14&gt;">  2,048 sehingga terdapat hubungan yang positif dan signifikan, Hipotesis Kedua 14rx2y">  = 0,43 dan 14thitung =3,013 "> hal ini menunjukan bahwa Hasil belajar siswa ditentukan oleh Pemberian Motivasi karena 14thitung &gt;ttabel">  = 3,013 14&gt;">  2,042 sehingga terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Hipotesis Ketiga  14rx1x2"> y = 0,81 dan 14thitung =9,83 "> hal ini menunjukan bahwa Hasil belajar siswa ditentukan oleh Keterampilan Pengelolaan Kelas dan Pemberian Motivasi karena 14thitung &gt;ttabel">  = 9,83 14&gt;">  2,660 sehingga terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Dari hasil analisis data disimpulkan 1) ada hubungan yang positif dan signifikan Keterampilan Pengelolaan Kelas dengan Hasil belajar Siswa, 2) ada hubungan yang positif dan signifikan Pemberian Motivasi dengan Hasil belajar siswa, 3) ada hubungan yang positif dan signifikan Keterampilan Pengelolaan Kelas   dan Pemberian Motivasi dengan Hasil belajar siswa, artinya jika akan meningkatkan Hasil belajar siswa maka Keterampilan Pengelolaan Kelas dan Pemberian Motivasi Belajar Siswa perlu di tingkatkan. Kata Kunci: Hasil Belajar, Keterampilan Pengelolaan Kelas, Motivasi Belajar siswa.  ABSTRACT This study aims to determine the Relationship between Classroom Management Skills and Motivation and Learning Outcomes of Christian Religious Education Students of SMP N 2 Siborongborong in Academic Year 2018/2019. The three hypotheses in this study were tested in the first hypothesis  14rx1y">  = 0.640 and 14thitung =4,406 "> this shows that student learning outcomes are determined by Class Management Skills because 14thitung &gt;ttabel"> = 4.406 14&gt;">  2.048 so there is a positive and significant relationship, Second Hypothesis 14rx2y">  = 0.43 and 14thitung =3,013 "> this shows that student learning outcomes determined by Provision of Motivation because 14thitung &gt;ttabel">  = 3.013 14&gt;">  2.042 so there is a positive and significant relationship. Third Hypothesis  14rx1x2"> y = 0.81 and 14thitung =9,83 "> this shows that student learning outcomes are determined by Class Management Skills and Motivation because 14thitung &gt;ttabel">  = 9.83 14&gt;">  2.660 so there is a positive and significant relationship. From the results of data analysis, it was concluded 1) there is a positive and significant relationship between Classroom Management Skills and Student Learning Outcomes, 2) there is a positive and significant relationship Providing Motivation with student learning outcomes, 3) there is a positive and significant relationship between Classroom Management Skills and Motivation with Student learning outcomes, meaning that if it will improve student learning outcomes then Classroom Management Skills and Provision of Student Learning Motivation need to be improved. Keywords: Learning Outcomes, Class Management Skills, Student's motivation to study.
TATA CARA PELAKSANAAN DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN Suriani, Suriani
JURNAL PIONIR Vol 2, No 4 (2018): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.563 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v2i4.198

Abstract

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur Dua Belas Tahun. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi pada Tingkat Penuntutan.Menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perdilan Pidana Anak, Ayat (1) penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. (2) Proses diversi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi. (3) dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadian negeri untuk dibuat penetapan. (4) dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Kata kunci: Diversi, Penyidikan di Kepolisian.

Page 1 of 13 | Total Record : 130