cover
Contact Name
Hamim Jazuli
Contact Email
Hamimjazuli99@gmail.com
Phone
+6285736964063
Journal Mail Official
Hamimjazuli99@gmail.com
Editorial Address
Jl. Selomangleng Nomor 1 Kota Kediri Jawa Timur Kode Pos : 64115
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara
Published by Universitas Kadiri
ISSN : 2579342X     EISSN : 26205149     DOI : 10.30737/mediasosian
Core Subject : Social,
JURNAL MEDIASOSIAN (Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara), dengan nomor P-ISSN 2579-342X (cetak) dan E-ISSN 2620-5149 (online) adalah jurnal ilmiah di lingkungan ilmu sosial dan ilmu politik yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri, meliputi bidang kebijakan publik, layanan publik, bidang sosial kemasyarakatan, budaya dan perubahan sosial serta berbagai fenomena yang terkait atau menjadi dampak dari implementasi politik praktis misalnya kasus-kasus pilkada, pemilu, konflik sosial akibat-akibat dari kebijakan publik atau politik. Mediasosian juga memuat berbagai karya ilmiah dari sudut kajian kearifan lokal. Jurnal Mediasosian memuat karya tulis ilmiah dari berbagai peneliti yang merupakan luaran atau hasil penelitian dari dosen-dosen, mahasiswa hingga para ahli sesuai dengan lingkup ilmiah sebagaimana tersebut diatas.
Articles 55 Documents
PENGARUH ANTARA PEMBINAAN MOTIVASI DAN PENGAWASAN TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI, DI SMAN 1 DONGKO KABUPATEN TRENGGALEK Harmoko, Harmoko
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.571 KB) | DOI: 10.30737/mediasosian.v1i1.184

Abstract

Pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara bertanggung jawab didalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu diperlukan adanya pegawai negeri sipil yang penuh kesetiaan dan ketaatan baik kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta memiliki mental yang baik, bersih dan berwibawa.Agar dapat mencapai hal terseebut perlu terus dilakukan pembinaan terhadap pegawai negeri sipil. Pembinaan merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang pemimpin dengan cara sadar, berencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan dengan tindakan-tindakan yang berupa pengarahan, motivasi dan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Alinea IV. motivasi dapat berperan sebagai pendorong kemauan dan keinginan untuk bekeria secara ikhlas, senang dan penuh semangat derni untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kesemuanya ini bertujuan agar semuapegawai dapat mencapai hasil yang semaksimal mungkin. Selanjutnya dalam setiap usaha pengawasan menurut Sarwoto terdiri atas tindakan meneliti adalah segala sesuatu telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan atau prinsip- prinsip yang telah ditentukan. Menurut Sarwoto tujuan dari pengawasan adalah menemukan atau menunjukkan kelemahan-kelemahan agar dapatdiperbaiki dan mencegah berulangnya kelemahan-kelemahan itu. Setelah dilakukan analisis data dan ternyata terdapat pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi terhadap Peningkaian Produkti tas Kerja Pegawai Negeri Sipil diterima.
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA Rohaetin, Rohaetin
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 3, No 2 (2019): MEDIASOSIAN FISIP UNIK XI/2019
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.63 KB) | DOI: 10.30737/mediasosian.v3i2.571

Abstract

AbstraksKota terus tumbuh dan berkembang, seirama dengan pertumbuhan pembangunan dan penduduknya serta pengelolaannya, seehingga harus didukung pula oleh pertumbuhan regulasi. Pertumbuhan kota secara fisik sesuai dengan rencana yang ada (masterplan), namun variasinya kadang lepas dari pengawasan pemangku kebijakan. Namun demikian semua itu masih bisa diatasi dengan berbagai regulasi yang ada. Berbagai variasi dari pertumbuhan kota tersebut salah satu sebabnya adalah masalah migrant yang membawa dampak sampingan adalah aspek perdagangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima. Dalam masalah Pedagang Kaki Lima, pemerintah menghadapi dilemma, mau dilarang mereka adalah legal sebagai penduduk kota, dan hal tersebut sebagai upaya mencari nafkah untuk bertahan hidup, disisi lain mereka harus ditata dan diberdayakan. Oleh karena itu pertanyaannya, bagaimana mengelola dan memberdayakan Pedaganag Kaki Lima di kota Palangka Raya Kalimantan Tengah.Pendekatan kualitatif sebagai pendekatan yang digunakan untuk membedah permasalahan ini dan peneliti sebagai instrument utama. Teknik penentuan informan dengan teknik purposive. Observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan, dengan tujuan agar data yang dikumpulkan menjadi lengkap. Setelah data terkumpul data tersebut divalidasi dengan membandingkan berbagai data dan kemudian data tersebut dianalisis dengan teknik analisis interaktif.Hasil penelitian :  Lokasi Pedagang Kaki Lima di kota Palangka Raya tersebar di sepanjang jalan Yos Sudarso, jalan Cilik Riwut, jalan A Yani, sepanjang Kereng Bangkirai, jalan G.O. Bos dan sekitar pasar besar (pasar Blauran) serta Pasar Kahayan. Barang yang diperdagangkan pada umumnya makanan, minuman, seperti kacang hijau, ronde, dan berbagai minuman kemasan ringan, berbagai gorengan, berbagai pakaian,  mainan anak, berbagai jamu, CD/VCD lagu-lagu bajakan. Pada umumnya mereka adalah orang jawa yang merantau.  Mereka berdagang pada malam hari, jika perlu sampai dini hari, namun rata-rata sampai tengah malam. Pada bulan puasa mereka berdagang sampai waktu sahur. Mereka difasilitasi lampu listrik dan ditarik pajak retribusi setiap malamnya.  Berjualan di luar lokasi yang telah ditentukan dirazia oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pemerintah melakukan penataan dan pemberdayaan PKL melalui berbagai regulasi.Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, penataan dan pemberdayaan
AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DESA NGENTRONG KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN NGANJUK) Hanum, Fauziah
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2018): Ilmu Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.902 KB) | DOI: 10.30737/mediasosian.v2i1.207

Abstract

This study analyzes the accountability of village funds and the key factors. This study uses a qualitative approach by conducting in-depth interviews with informants at every stage of planning, implementing, administering, reporting, accountability, coaching, and supervision of village financial management. The results of this study indicate that village financial accountability is applied by law number 6 of 2014 with the critical factors of the effectiveness of the village government in managing finances independently but is accompanied by a less than the optimal role of the village consultative body (BPD).
REFORMASI BIROKRASI DI BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN TULUNGAGUNG Suyono, Dandut; Pramono, Teguh
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2018): Ilmu Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.159 KB) | DOI: 10.30737/mediasosian.v2i2.212

Abstract

BPS Tulungagung has a reasonably heavy workload, on the other hand, a limited number of human resources so that reform is needed to achieve a common goal. Generally, BPS Reformation aims to build a profile and behavior of professional BPS officials, with high integrity, and fulfilling their duties in providing excellent service on the results of quality statistical data so that data users can access statistical information faster, better, more comfortable, and cheaper. Therefore, this study analyzes the implementation of bureaucratic reform from these aspects by using a qualitative approach through in-depth interviews. In the end, this research shows that the implementation of bureaucratic reform at BPS Tulungagung requires a more effective and efficient control and incentive system.
KELUARGA SEBAGAI BASIS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI SEI GOHONG, PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH Dudi, Josef; Bramantyo, Rizki Yudha
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 3, No 2 (2019): MEDIASOSIAN FISIP UNIK XI/2019
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.432 KB) | DOI: 10.30737/mediasosian.v3i2.607

Abstract

 AbstraksiProses menjalankan ibadah keagamaan urusan pribadi, namun sebagai makhluk sosial, tentu tidak bisa bebas dari interaksi sosial. Kondisi inilah yang sedang dan mungkin terus terjadi di Sei Gohong Kalimantan Tengah tersebut. Oleh karena itu pembahasan kepribadian atau profil sosial masyarakat Sei Gohong merupakan kerangka makna dalam menuntun analisis yang holisitik (menyeluruh). Pemahaman profil sosial menjadi sangat penting guna memberikan bobot analisis  terhadap interaksi sosial masyarakat plural agama di Sei  Gohong. Pemahaman profil sosial tersebut diawali dari profil keluarga. Sebab disanalah tercermin kepribadian dan karakter dari setiap penghuni keluarga, yang akhirnya bermuara pada masyarakatnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kontribusi keluarga dalam membentuk masyarakat plural agama menjadi masyarakat yang harmonis di Sei Gohong Kalimantan Tengah ?Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik purposive sebagai pendekatqan untuk menentukan informan, Maka yang menjadi informan adalah 2 orang tokoh masyarakat, 4 orang tokoh agama, 4 orang tokoh pemuda dan seorang kepala desa. dan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Uji validasi data sumber digunakan untuk menguji kebenaran data. Teknik analisis interaktif digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian adalah keluarga merupakan institusi  sosial dasar yang paling berperan dalam mentukan  pola interaksi suatu komunitas atau kelompok masyarakat.  Bentuk keluarga  Di Sei Gohong umumnya adalah keluarga inti dan merupakan keluarga yang terikat dengan keluarga (extended family), yang mempunyai pengaruh kuat dalam meknisme sosial dan proses  interaksi. Dalam konteks demikian, ikatan keluarga menjadi unsur penting dalam mengatasi perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan agama yang mereka anut. Terdapat kepekaan epistemik dalam perkawinan beda agama. Adanya prinsip Balom Bahadat dalam interaksi sosial masyarakat plural agama dan pahuni di Sei Gohong Kalimantan Tengah. Kata Kunci : Keluarga, Bahadat dan Pahuni, Plural Agama.
POLA INTERAKSI MASYARAKAT PLURAL AGAMA DI KELURAHAN SEI GOHONG KECAMATAN BUKIT BATU KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Dudi, Josef
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 1, No 2 (2017): Ilmu Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.812 KB) | DOI: 10.30737/mediasosian.v1i2.196

Abstract

All social activities occur in relationships and interactions. There are four religions that live side by side and exude amid differences in Sei Gohong, namely Islam, Protestantism, Kaharingan, and Catholicism. The four religions are embraced by people who come from one ethnic Dayak ethnic. The study was analyzed using the theory of social interaction, plurality of religions, conflict theory, social change, social action, symbolic interaction, and social construction. Research using grounded method. The results of this research are: first, there is interaction pattern in the form of cooperation as in dayak customary activity, the accommodation of socialization and economic activities in Sei Gohong, the three patterns of interaction in the form of assimilation, ie, mixed marriages of Sei Gohong residents with Dayak residents or mixed marriages of different religions of Sei Gohon., Fourth, the pattern of interaction in the form of competition and conflict between religious differences. Factors inhibiting the social interactions of plural communities religion in Sei Gohong that is, cultural change, amputation of kademangan institution and mentality betang as institution of plurality begin to retreat. The conclusion of this study that different religions is not a barrier to spontaneous social mechanisms and harmony of life in Sei Gohong.
HUBUNGAN KERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DENGAN PEMERINTAH DESA GURAH KABUPATEN KEDIRI (IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 9 PASAL 35 TAHUN 2006) Hanum, Fauziah
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.799 KB) | DOI: 10.30737/mediasosian.v1i1.178

Abstract

Hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Pemerintah DesaGurah, merupakan Hubungan kemitraan yang meliputi Penyeleggaraan Pemerintahan,Pembangunan dan Kemasyarakatan. Hubungan kemitraan ini diatur dalam pasal 35 PerdaKabupaten Kediri Nomor 9 tahun 2006. Kedua lembaga tersebut memiliki tugasnya masingmasing,namun dalam menjalankan fungsinya terdapat keterkaitan yang erat satu denganlainnya.Tujuan penelitian adalah Mendiskripsikan Hubungan kerja BPD dengan PemerintahDesa serta mendiskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambatimplementasi Perda Kabupaten Kediri tentang Hubungan kerja BPD dengan PemerintahDesa Gurah. Dalam mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan kualitatif, sehinggapenelitian ini diharapkan mampu menggali informasi yang lebih luas, mendesain,dan mendalami fenomena yang terjadi di obyek studi. Selain itu penelitian diskriptifkualitatif dapat menjelaskan dan mendiskripsikan kondsi yang sedang terjadi di lapangan.Pengumpulan data dengaan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara. Penentuaninforman dengan teknik purposive sampling.Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa : Hubungan kerjaBPD dengan Pemerintah Desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya masingmasing,hubungan baik ini tidak hanya terjalin pada hubungan antar lembaga tetapi jugahubungan antar individu, yang memiliki dampak positif terhadap kinerja dua lembagaini. Hasil dari hubungan kemitran dan fungsional dari kedua lembaga tinggi di pedesaantersebut dengan terbentuknya peraturan desa (Perdes) yang aspiratif.
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (PUMP-P2HP) TAHUN 2014 DI KABUPATEN TRENGGALEK Puspitorini, Sari
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 1, No 2 (2017): Ilmu Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.351 KB) | DOI: 10.30737/mediasosian.v1i2.201

Abstract

The PUMP-P2HP Program is a community-based poverty reduction program through the facilitation of business development assistance for processors and marketers of fishery products within the Processing Group and Marketers (POKLAHSAR). The purposes of this study were to describe and to analyze the Implementation of PUMP-P2HP Program 2014 in Trenggalek Regency and factors that support or inhibit  PUMP-P2HP Program. This research uses qualitative descriptive method, while collecting primary data through interview and observation, while collecting secondary data from literatures. The results of the research showed that : 1) the Implementation of PUMP-P2HP Program in 2014 in Trenggalek Regency has been referring to 6 elements of empowerment that is mentoring, community participation, group organizing, transparency, monitoring system and gender perspective; 2) Supporting success factors of the Implementation of PUMP-P2HP Program 2014 in Trenggalek Regency including good communication and coordination between the implementors, qualified human resources and adequate budget, 3) The inhibiting success factors of the PUMP-P2HP Program 2014 in Trenggalek Regency including the identification and verification of new groups for substitution of aspiration groups, causing the proposing stage up to the withdrawal.
PRAKTIK OPEN GOVERNMENT MELALUI PARTISIPASI PUBLIK DI KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS (STUDI KASUS DIALOG PUBLIK JUMAT DI KABUPATEN BOJONEGORO) Tyasotyaningarum, Berlian
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2019): April 2019
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.203 KB) | DOI: 10.30737/mediasosian.v3i1.436

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana praktik open government melalui partisipasi publik dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di kabupaten Bojonegoro. Partisipasi publik melalui dialog publik di kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wujud implementasi open government di kabupaten Bojonegoro.Hasil studi menunjukkan bahwa open government melalui dialog publik dapat mewujudkan transparansi berupa : penyampaian informasi terkait sosialisasi program-program pemerintah, finansial dan penyelenggaraan pelayanan publik. Sedangkan akuntabilitas yang terwujud melalui dialog publik terkait kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Dialog publik memiliki peran dalam mewujudkan praktik transparansi dan akuntabilitas di kabupaten Bojonegoro, yaitu : meningkatkan kepercayaan publik, membentuk legitimasi masyarakat serta memperbaiki pengambilan keputusan. Pembelajaran dari inovasi partisipasi publik melalui dialog publik di kabupaten Bojonegoro adalah : pentingnya komunikasi langsung antara pejabat publik dan masyarakat, pentingnya peran pemimpin sebagai pelatih, dan partisipasi publik memastikan bahwa pemerintah selalu terhubung dengan masyarakatnya. Kata Kunci : open government, partisispasi publik, transparansi, akuntabilitas, dialog publik jumat
PENGARUH PENGAWASAN KEPALA SATUAN TERHADAP PRESTASI KERJA PEGAWAI SATUAN, POLISI PAMONG PRAJA DI SUB BAGIAN TATA USAHA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TRENGGALEK Suyanto, Sony
Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1062.251 KB) | DOI: 10.30737/mediasosian.v1i1.183

Abstract

Keberhasilan kerja Pegawai SatuanPolisi PamongPraja yang berada di Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek yang dalam penelitian ini nantinya disingkat dengan di Sub Bagian Satpol PP Kabupaten Trenggalek dapatmemberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, maka para pegawai tersebut harus mempunyai semangat kerja yang tinggi, selain itu sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai abdi Negara. maka mereka harus dapat melaksanakan tugas kedinasan sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab. Pengawasan kepada para pegawai dalam suatu instansi atau organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang biasa disingkat dengan Satpol PP, perlu dilakukan sebagai usaha untuk dapat mencegah kemungkinan adanya penyimpangan dari pada rencana-rencana, instruksi instruksi, saran-saran dan, sebagainya yang telah ditetapkan, sehingga sangat diperlukan adanya pengawasan dari pimpinan. Pengawasan dilakukan karena merupakan tindakan yang biasa dilakukan oleh seorang pimpinan untuk mengetahui apakahjalannya, pekerjaan dan hasilnya sesuai dengan rencana atau tidak. Permasalahannya apakah pengawasan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berpengaruh positif terhadap Prestasi Kerja Pegawai Di Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek. Agar bisa menjawab permasalahan, maka digunakan pendekatan penelitian kuantitatif, untuk penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumulan data dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan teknik analisisnya adalah korelasi product moment, dengan hasil penelitian terdapat pengaruh Pengawasan Kepala Satuan Terhadap Prestasi Keria Pegawai Satuan, Polisi Pamong Praja Di Sub Bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.