cover
Contact Name
Dr. Hermansyah, S.Sos., M.I.Kom
Contact Email
jurnalalqisthistisipm@gmail.com
Phone
+6282343633455
Journal Mail Official
jurnalalqisthistisipm@gmail.com
Editorial Address
Jl. Teuku Umar No.8 Biringere Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinji, Prov. Sulawesi Selatan
Location
Kab. sinjai,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik
ISSN : 23016876     EISSN : 27154750     DOI : https://doi.org/10.47030
Core Subject : Humanities, Social,
Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik menerima artikel dari hasil penelitian (original research article) dan artikel telaah (review article) dari para akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang ilmu sosial dan politik, yang fokus dan ruang lingkupnya meliputi kajian: Ilmu Pemerintahan; Ilmu Politik Kebijakan Publik; Administrasi Publik; Manajemen Publik; Administrasi Pembangunan; Pembangunan Daerah.
Articles 30 Documents
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN APARATUR BIROKRASI DI KOTA GORONTALO Sakir, Mochammad
Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 9 NOMOR 1, JUNI 2019
Publisher : STISIP Muhammadiyah Sinjai Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.204 KB)

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur birokrasi, masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien, serta kualitas sumber daya aparatur birokrasi yang belum memadai. Upaya perbaikan kualitas pelayanan publik pu dilakukan melalui pembenahan sistem pelayanan publik secara menyeluruh dan terintegrasi. Dalam meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah diberikan keleluasaan lebih besar untuk merancang dan menentukan kebijakan yang diambil. Banyak alternatif kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, namun alternatif kebijakan mana yang harus diprioritaskan, tentunya membutuhkan analisis internal yang cermat sesuai kondisi dalam organisasi bersangkutan.
ANALISIS PENETAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG APBD KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018 Suyuti, Muhammad
Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 9 NOMOR 1, JUNI 2019
Publisher : STISIP Muhammadiyah Sinjai Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.292 KB)

Abstract

This research aims to determine the interaction of actors (Local Government and Regional Budget/APBD) Sinjai District in the discussion and determination of the Budget District Sinjai Fiscal year 2018. This reseach is also aimed to know the process of discussion of the draft of regulation about APBD of Sinjai Regency 2018 based on the regulation of Minister of Home Affairs No. 33 the year 2017 about Guidance of Budget formation of fiscal year 2018. This research was conducted in DPRD of Sinjai Regency with a research base used in this research is qualitative research by using descriptive research type. This research illustrates in depth the interaction between DPRD members and the Regional Government of Sinjai District along with their staffs in the process of discussion and determination of the Sinjai District Budget for Fiscal Year 2018. Research data obtained from the members of the Regional House of Sinjai, Chairman of The Commission of DPRD Sinjai and leaders of the Organization of Regional Devices. The results of the research indicate that the process of deliberation on the draft of Regional Regulation concerning APBD of Sinjai Regency is inconsistent with the regulation of the Minister of Home affairs No. 33 year 2017 Concering Guidelines for the Preparation of APBD for Budget year 2018. The agreement between DPRD and Local Government of Sinjai Regency toward the draft of Local Regulation Concerning APBD of Sinjai Regency Budget Year 2018 on November 30, 2018 is in accordance with Regulation of Minister of Home Affairs No.33 year 2017 about Guidance of Depreciation of APBD of Fiscal Year 2018.
ANALISIS PENEMPATAN JABATAN DI KANTOR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG Lukman, Lukman; Erfina, Erfina
Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 9 NOMOR 1, JUNI 2019
Publisher : STISIP Muhammadiyah Sinjai Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.272 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan analisis penempatan jabatan di Kantor Pemuda dan olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi penelitian ini sebanyak 50 orang, sedangkan sampel penelitian menggunakan sampel insidental yang berjumlah 50 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi, studi pustaka dan kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan tabel frekuensi dan persentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis penempatan jabatan di Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh beberapa Faktor sebagaimana hasil olahan data adalah 66% faktor individu, 65% faktor teknologi, faktor biaya / anggaran 69%, struktur organisasi 67%, faktor variabel internal 68%.
PARTISIPASI SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN DAERAH (SEBUAH TINJAUAN KONSEP) Hermansyah, Hermansyah
Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 9 NOMOR 1, JUNI 2019
Publisher : STISIP Muhammadiyah Sinjai Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.016 KB)

Abstract

Dimensi nilai Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu elemen yang urgen dan mutlak yang dibutuhkan terhadap proses pembangunan. Pandangan dewasa ini dimana Paradigma pembangunan yang kini telah menempatkan manusia dan masyarakat sebagai pusat pergerakan social dalam pembangunan yang tidak hanya memandang masyarakat sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Salah satu bentuk munculnya pelibatan dan atau pemberdayaan sosial dimana Partisipasi sosial (social participation) ditempatkan sebagai penerima layanan manfaat kebijakan semata , namun pada prinsipnya bahwa dalam proses pembangunan dimana konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan mulai dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, pemantauan, evaluasi dan implementasi pelibatan masyarakat sangat dibutuhkan.Partisipasi sosial sebenarnya dilakukan untuk memperkuat proses pembangunan dan upaya mempermudah mobilisasi sosial. Dengan prinsip lain , bahwa tujuan dari proses parisipasi sosial sebenarnya bukanlah pada permusan kebijakan publik itu sendiri melainkan pada keterlibatan komunitas dalam dunia kebijakan publik lebih diarahkan sebagai wahana pembelajaran dan mobilisasi sosial atau dengan istislah partisipasi sosial.
IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA SEHAT DI KELURAHAN LAPPA KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI Syamsuddin, Syamsuddin
Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 9 NOMOR 1, JUNI 2019
Publisher : STISIP Muhammadiyah Sinjai Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (134.545 KB)

Abstract

Latar belakang penelitian ini bahwa berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, bahwa untuk wilayah Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, jumlah peserta Kartu Indonesia Sehat PBI yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah 1.147 Jiwa dan yang ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah 1.965 Jiwa, Jadi jumlah keseluruhan peserta KIS PBI di Kelurahan Lappa adalah 3.112 Jiwa dari jumlah Penduduknya sebanyak 11.954 jiwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, jadi penelitian ini ingin melihat sejauh mana pemahaman, pelaksanaan dan sasaran dari program Kartu Indonesia Sehat (KIS) tersebut. Dari hasil penelitian menujukan bahwa belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat khususnya masyarakat penerima program dan belum terlaksananya dengan baik, serta belum terpenuhinya semua masyarakat penerima program (belum tepat sasaran), ini terlihat dari aspek sosialisasi yang menujukkan bahwa tidak dilakukan tahap sosialisasi oleh pihak pelaksana dan kurangnya komunikasi serta koordinasi oleh para pelaksana kebijakan, sehingga perlu dilakukan tahap sosialisasi kebijakan dan komunikasi serta koordinasi oleh masing-masing pihak yang terkait dan aspek kemampuan pelaksana menujukkan bahwa rendahnya keahlian para pelaksana, sehingga diperlukan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM serta diperlukannya SDM memiliki keahlian dalam pelaksanaan program tersebut.
MANAJEMEN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SINJAI Syamsuddin, Syamsuddin; admin, admin
Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 9 NOMOR 2, DESEMBER 2019
Publisher : STISIP Muhammadiyah Sinjai Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.029 KB)

Abstract

Besarnya potensi perikanan di Kabupaten Sinjai menyebabkan daerah ini dikenal sebagai Kabupaten/Kota penghasil ikan yang cukup besar setiap tahunnya. sesuai dengan data yang di terbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai yaitu dari produksi ikan di tahun 2016 adalah 2.509,14 ton. yang meningkat di tahun 2017 yaitu sebesar 4.109,14 ton yang produksinya mengalami peningkatan sebesar 72,97 persen. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perikanan serta UPTD TPI Lappa Kabupaten Sinjai. Berdasarkan jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Sumber datanya meliputi data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dengan sumber data atau informan dan data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen tempat pelelangan ikan (TPI) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dapat diketahui berdasarkan teory manajemen dari G. R. Terry yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Di lihat dari indikator perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, manajemen tempat pelelangan ikan (TPI) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik karena terbukti dengan tercapainya realisasi penerimaan retribusi daerah sesuai target yang telah ditentukan. Sedangkan melihat dari indikator pengawasannya, manajemen tempat pelelangan ikan dapat dikatakan belum maksimal karena masih memungkinkan terjadinya kecurangan dalam penarikan atau pemungutan retribusi pada para pengusaha ikan.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERDA TERHADAP KINERJAPADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SINJAI admin, admin; Zuhri AK, Wahyuddin
Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 9 NOMOR 2, DESEMBER 2019
Publisher : STISIP Muhammadiyah Sinjai Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (820.251 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Efektifitas Pelaksanaan Perda Terhadap Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan dilaksanakan pada 114 pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai.. Analisis data pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 17. Teknik sampling yang dipakai adalah metode sensus dan teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji validitas dengan analisis faktor, uji reliabilitas dengan Alpha Cronbach. Uji asumsi klasik dan analisis regresi liner berganda, untuk menguji dan membuktikan hipotesis penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.
MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN USAHA PETERNAKAN ITIK DI KABUPATEN SIDRAP admin, admin; Abdul Jabbar A., Lukman
Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 9 NOMOR 2, DESEMBER 2019
Publisher : STISIP Muhammadiyah Sinjai Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (863.849 KB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif kualitatif. data yang dikumpulkan melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi diuji keabsahan melalui triangulasi data sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan berbagai phenomena dalam proses kolaborasi terhadap pengembangan usaha ternak itik di Desa Kanie.  Kondisi, peternakan di desa kanie yang masih bersipat tradisional, belum ada kebijakan yang mengatur tentang wilayah kekuasaan para peternak. Sedangkan berdasarkan Desain Kelembagaan, pemerintah desa Bersama dengan masyarakat serta pelibatan pihak luar (swasta) belum terjadi, pemerintah desa belum melakukan langkah kolaboratif guna memotivasi pengembangan usaha ternak itik di desa Kanie.
KINERJA KOMITE PEMANTAU LEGISLATIF (KOPEL) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KABUPATEN SINJAI admin, admin; Tahir, Supratman
Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 9 NOMOR 2, DESEMBER 2019
Publisher : STISIP Muhammadiyah Sinjai Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.03 KB)

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai dengan objek penelitian yaitu Komite Pemantau Legislatif Sinjai dengan tujuan untuk mengetahuikinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif yakni hasil penelitian yang diperoleh berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati melalui proses wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas kinerja Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai.Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan teori Miles dan Huberman yang terdiri dari koleksi data, reduksi data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dari segi Kemampuan (Skill) dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sinjai cukup baik hal tersebut terlihat dari kemapuan anggota Kopel Sinjai dalam melakukan tugas pemantauan cukup memahami tugas dan tanggunggjawabnya karena telah dibekali dengan pengalaman selama mengikuti proses magang selama 2 bulan selain itu anggota Kopel Sinjai juga telah melaksanakan tugas sesuai dengan yang diperintahkan oleh pimpinan. Mengenai loyalitas anggota maupun pengurus Komite Pemantau Legislatif Kabupaten Sinjai juga cukup baik hal tersebut terlihat dari sikap penerimaan anggota terhadap pekerjaannya serta kesanggupan dan kepatuhan dalam melaksanakan setiap pekerjaan dengan baik sedangkan dari segitanggungjawab  yang dimiliki setiap anggota telah mengetahui tugas dan tanggungjawabnya yang diberikan sebagaiman telah diatur dalam struktur organisasi yang dijabarkan dalam uraian tugas dan tanggungjawab masing-masing. Setiap anggota maupun pengurus memiliki tanggungjawab terhadap pekerjaan yang dibebankan serta mampu menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang ditetapkan. Imbalan/Gajidalam menjalankan tugas pemantauan, Komite Pemantau Legislatif Sinjai tidak mengenal melainkan pemberian kompensasi atau honor program yang diambil dari hasil investasi atau dana saving. Untuk menunjang efektifitas organisasi setiap anggota dibekali dengan modal pengabdian serta doktrin organisasi sehingga setiap anggota tetap memiliki semangat kerja dengan perinsip gerakan yang mereka miliki.
PENGAWASAN MONEY POLITIC DI KECAMATAN TELLULIMPOE PADA PELAKSANAAN PILKADA KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018 Takdir, Muhammad; admin, admin
Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 9 NOMOR 2, DESEMBER 2019
Publisher : STISIP Muhammadiyah Sinjai Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (675.641 KB)

Abstract

Pesta demokrasi atau lebih dikenal dengan Pemilu atau Pilkada dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai persoalan atau permasalahan meskipun telah diatur dengan berbagai kebijakan pemerintah baik itu undang-undang maupun perpres atau aturan aturan lainnya, namun tetap terjadi permaslahan baik dalam pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan pilkada. untuk mengatasi berbagai persoalan terkait dan pengawasan dan pelaksanaannya pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui undang-undang nomor 10 tahun 2016  Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam pasal 33 yang menjelaskan tugas dan wewenang panwas kecamatan. Dalam penelitaian ini peneliti akan melihat bagaimana kinerja bawaslu dalam pengawasan pilkada khususnya tentang politik uang peneliti mengangkat sebuah judul Pengawsan money politic di kecamatan tellulimpoe pada pemilihan kepala daerah kabupaten sinjai tahun 2018, metode yang digunakan adalah kualitatif.

Page 1 of 3 | Total Record : 30