cover
Contact Name
Edmondus Sadesto Tandungan
Contact Email
pauluslawjournal@gmail.com
Phone
+6287842242232
Journal Mail Official
pauluslawjournal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya, Kapasa, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Paulus Law Journal
ISSN : -     EISSN : 27228525     DOI : -
Core Subject : Social,
Paulus Law Journal (PLJ) adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus yang diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Maret dan September. Jurnal ini menyediakan akses terbuka dengan prinsip bahwa hasil penelitian dapat diakses oleh publik untuk mendukung kemajuan ilmu pengetahuan, khsusunya dalam bidang ilmu hukum. PLJ menjadi sarana bagi akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berkaitan dengan berbagai topik dalam ilmu hukum, yaitu Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Adat, Hukum Lingkungan, Hukum Islam, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 20 Documents
PRINSIP FAIR USE TERHADAP COVER VERSION LAGU DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK CIPTA (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat) Margaritha Rami Ndoen , Hesti Monika
Paulus Law Journal Vol 1 No 1 (2019): September 2019
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.56 KB) | DOI: 10.51342/plj.v1i1.42

Abstract

Prinsip Fair Use merupakan bentuk pembatasan yang memperbolehkan pihak lain untuk menggunakan sebuah karya tanpa meminta izin kepada pencipta dalam batas batas tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menerapkan prinsip fair use dengan berbagai batasan dan juga kategorinya. Jika dikaitkan dengan tindakan cover version sebuah lagu, maka prinsip ini bisa saja digunakan selama hal tersebut memenuhi unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hanya saja, fenomena tersebut harus dilihat dalam kasus per kasus sesuai dengan kategori dan keperluan serta tujuan dari tindakan cover version. Peraturan perundang-undangan yang ada pun belum mencakup hal tersebut, sehingga masih menimbulkan pertanyaan, apakah tindakan ini merupakan pelanggaran Hak Cipta atau bukan. Penulisan ini juga melakukan perbandingan dengan yang terjadi di Amerika Serikat berdasaran US Copyright Act 1976, sekaligus melihat persamaan dan perbedaannya dengan Undang-Undang Hak Cipta. Di akhir penulisan, penulis berkesimpulan bahwa tindakan cover version terhadap sebuah lagu selama tidak memenuhi unsur yang termuat dalam Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta adalah merupakan pelanggaran Hak Cipta dan tidak dapat dikatakan sebagai penerapan prinsip fair use.
KEKUATAN HUKUM TRANSAKSI DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN Titi S. Slamet , Marianne Masako Paliling
Paulus Law Journal Vol 1 No 1 (2019): September 2019
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.672 KB) | DOI: 10.51342/plj.v1i1.43

Abstract

Teknologi informasi diyakini akan menjadi alternatif utama bagi penyelenggaraan kegiatan bisnis maupun pemerintahan. Dengan memperhatikan dua hal tersebut, maka pemanfaatan teknologi informasi harus dilihat dalam dua kerangka pendekatan, yaitu dari aspek keberadaaan teknologi dan aspek hukumnya. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan yang dihadapi apakah tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum terutama dari segi pembuktian. Penelitian ini berlokasi di perpustakaan UNHAS kota Makassar, metode Penulisan ini bersifat yuridis normatif menggunakan studi pustaka (library research) dengan menggunakan analisis kualitatif. Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan secara tegas bahwa tandatangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum selama tanda tangan elektronik mengikuti persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 11 UU ITE yang merupakan persyaratan minimum dan harus dipenuhi dalam setiap pembuatan tanda tangan elektronik, tingkat keamanan dari tanda tangan elektronik akan terjamin keamanannya apabila mempunyai sertifikat elektronik berisi informasi atau identitas dari pengguna, Sertifikat elektronik diperoleh atas dasar aplikasi kepada Certification Authority (CA) oleh pengguna (subscriber)
HAK ANAK DALAM SISTEM KEWARISAN ADAT MASYARAKAT SANGLA’BORAN KABUPATEN TORAJA UTARA Lisma Lumentut , Rosmawati
Paulus Law Journal Vol 1 No 1 (2019): September 2019
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.054 KB) | DOI: 10.51342/plj.v1i1.44

Abstract

Hukum adat memiliki pengaruh yang besar karena Indonesia sangat kental dengan adat dan kebudayaan masyarakat lokal. Meskipun ekistensi hukum adat perlahan mulai ditinggalkan masyarakat, namun hukum adat masih memiliki peranan yang sangat penting hingga saat ini. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia yang masih kental dengan adat dan kebiasaan. Dalam masyarakat adat Toraja, budaya yang diwariskan dari nenek moyangnya sangat dipegang teguh dan dipertahankan hingga saat ini, termasuk masalah warisan. Dalam penulisan ini, parmasalahan yang akan diteliti adalah kedudukan anak menurut hukum kewarisan adat pada masyarakat adat Sangla’boran dan peralihan dan pembagian harta warisan terhadap anak pada masyarakat adat Sangla’boran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitiaan hukum sosiologis yuridis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data yang ada kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kedudukan anak terbagi menjagi enam, yaitu Anak Disibali (anak kandung), Anak Tangdisibali (Anak Pangngan, Anak Bule’), Anak Angkat, Anak Tiri, dan Anak Kemanakan
HUKUM PEMBATALAN HIBAH DARI ORANG TUA KEPADA ANAKNYA Elfran Bima Muttaqin , Andi Aspiani Eka
Paulus Law Journal Vol 1 No 1 (2019): September 2019
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.606 KB) | DOI: 10.51342/plj.v1i1.45

Abstract

Hibah merupakan pemberian cuma-cuma suatu benda untuk keperluan penerima hibah dan tidak tidak dapat ditarik kembali. Pengaturan mengenai hibah terdapat baik dalam hukum nasional yang termuat dala KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun bersifat pemberian cuma-cuma, dalam pelaksanaannya, beberapa kasus terjadi penarikan atau pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah penyebab batalnya hibah dari orang tua kepada anaknya dan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hukum untuk menentukan putusan atas pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa terjadinya pembatalan suatu hibah ialah apabila barang yang dihibahkan melebihi batas maximum pemberian hibah yaitu sepertiga dari harta kekayaan pemberi hibah dan ada ketidaksesuaian dengan maksud ataupun tujuan pemberian hibah, dan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah yaitu pemberi hibah menghibahkan hartanya kepada penerima hibah dengan syarat bahwa penerima hibah akan merawat pemberi hibah hingga meninggal dunia tetapi penerima hibah tidak memenuhi syarat tersebut. Dasar hukum pertimbangan tersebut adalah Pasal 1688 KUHPerdata Ayat (1) serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 212
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA Yeheschiel B. Marewa , Marcel Tanan
Paulus Law Journal Vol 1 No 1 (2019): September 2019
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (352.699 KB) | DOI: 10.51342/plj.v1i1.46

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menghindari praktik tercela seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masalah utama adalah bagaimanakah mekanisme pemerintah dalam menerapkan prinsip pemerintahan yang baik.penelitian ini berlokasi di Daerah Kabupaten Toraja Utara menggunakan metode analisa kualitatif normatif. Analisa kualitatif normatif ini dilakukan secara deskriptif dan preskriptif, karena dalam penelitian ini bermaksud untuk melukiskan data dan realita terkait dengan masalah pelaksanaan prinsip-prinsip kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik bersih dari korupsi, kolusi serta nepotisme. Tata kelola pemerintahan yang baik tertuju pada penyelenggaraan Penerapan Prinsip Pemerintahan di daerah kabupaten Toraja Utara, prinsip-prinsip yang di implementasikan dimaksudkan agar ada upaya untuk meningkatkan sinergi bersama dengan semua badan yang ada dikabupaten Toraja Utara, serta melibatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan tugas dan tanggungjawab pemerintah sehingga diharapkan penyelenggaraan seluruh kegiatan pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
HAK ASASI MANUSIA DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP Priya Tandirerung Pasapan
Paulus Law Journal Vol 1 No 2 (2020): Maret 2020
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (836.797 KB) | DOI: 10.51342/plj.v1i2.98

Abstract

Attention to environmental issues is not only limited to local or national problems but also as an international problem. Protection of the environment has become a main agenda of the international community. This program based on the reality of various environmental pollution and damage events that have had a profound impact on human life. This article analyzes the relationship between the environment and human rights and the Indonesian government's policy to protect the environment. The purposes of this paper are to find out the correlation between human rights and the environment, and find out the policies of the Indonesian government in this regard. Through this article, it can be seen that the environment is an inherent part of human rights, which the right to a good and healthy environment is a human right. Furthermore, the Indonesian government has also taken steps and efforts in ensuring environmental protection, one of which is through legal instruments of the law.
PENANGGULANGAN CYBER-TERRORISM MELALUI WEBSITE RADIKAL DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI PANCASILA Gracesy Prisela Christy
Paulus Law Journal Vol 1 No 2 (2020): Maret 2020
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51342/plj.v1i2.99

Abstract

Cyber-Terrorism masuk dalam kategori kejahatan lintas batas negara yang terorganisir dan telah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa.Analisa menunjukan bahwa Cyber-terrorism merupakan bentuk transformasi terror yang dilakukan oleh teroris dengan menjadikan jaringan internet sebagai alat atau sasaran serangan. Jenis kejahatan ini bermetamorfosis menjadi kejahatan yang bersifat lintas negara. Pelakunya bisa berasal dari wilayah negara mana saja yang berakibat hukum pada identitas yang berimplikasi pada penentuan jurisdiksi pengadilan. Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan "terorisme" para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, militan, mujahidin, dan lain-lain. Dengan rangkian jalur yang cukup maju ini maka dibutuhkan kerjasama yang bersifat global atau internegara. Salah satu solusinya setiap negara harus melakukan sinkronisasi tentang peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Cyberterror.
KONSEP TRANSITIONAL JUSTICE DALAM PENANGANAN PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA Asher Tumbo
Paulus Law Journal Vol 1 No 2 (2020): Maret 2020
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (796.123 KB) | DOI: 10.51342/plj.v1i2.100

Abstract

Authoritarian state power always has an impact on violations of human rights. In fact, in a period of authoritarian change of power in a country towards democratic governance often leaves scars in the form of gross violations of human rights. This condition is exacerbated by the inability of the judiciary to provide a sense of justice for victims of gross human rights violations committed by the ruling government. Indonesia has also experienced the same thing, where gross violations of human rights were committed by an authoritarian government. Some of the gross violations of human rights have not even been resolved to date. The concept of Transitional Justice is considered to be one of the answers to the problem of gross human rights violations that have occurred in Indonesia.This article will analyze the concept of Transitional Justice in dealing with gross human rights violations in Indonesia.The purpose of this paper is to find out the application of the concept of Transitional Justice in Indonesia.Based on the analysis used, it was found that the application of the concept of Transitional Justice in Indonesia could be done if there was an institution called the Truth and Reconciliation Commission.
SENGKETA LAUT CINA SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Edmondus Sadesto Tandungan
Paulus Law Journal Vol 1 No 2 (2020): Maret 2020
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (762.077 KB) | DOI: 10.51342/plj.v1i2.101

Abstract

The South China Sea Region is one of the largest waters in the world and has a strategic role both in terms of economy, politics and security so as to make this region have great potential that can be utilized by countries around the region. The consequences of many interests in this region is potential conflict form many state. This article analyzes several disputes that occur in the South China Sea based on international law. The purpose of this article is to find out the steps taken by states to resolving these international legal disputes. Through the analysis in this article it was found that in the perspective of international law, the dispute over the South China Sea was sourced from differences of principles in determining maritime boundaries. The analysis of this article also found several steps and efforts that can be taken by the disputing countries to resolve the South China Sea dispute.Keywords : South China Sea; International Dispute; International Law
PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-LITIGASI) PADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA Agus Salim; Elfran Bima Muttaqin
Paulus Law Journal Vol 2 No 1 (2020): September 2020
Publisher : Fakultas Hukum Univesitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51342/plj.v2i1.150

Abstract

The State Administrative Judicial as the executor of judicial power has a duty and authority to examine, decide, and resolve State Administrative disputes. Along with tecnological development, judicial practices within the scope of the Indonesian Supreme Court hal implemented the ecourt application. The aims of this study is to analyze policies regarding the implementation of Electronic Litigation in the State Administrative Judicial, as well as to find the obstacles encountered. This study uses a normative method with a statute approach, that is Act 5 in 1986 concerning State Administrative Judicial and its amendment, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Administration of Cases and Trials in Court Electonically. The result of the study show that the application of Electronic Litigation at State Administrative Judicial is carried out comprehensively, that is from the registration stage until reading of judicial decisions. The obstacles that still being faced are related to the stage of evidence which in practice still requires a conventional trial, and the limited access to the internet network in several regions in Indonesia.

Page 1 of 2 | Total Record : 20