cover
Contact Name
Hartiningsih
Contact Email
kalselbalitbangda.jkp@gmail.com
Phone
+628115013929
Journal Mail Official
jkp.balitbangda@kalselprov.go.id
Editorial Address
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan , Indonesia
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Pembangunan
ISSN : 20856091     EISSN : 27156656     DOI : -
Jurnal Kebijakan Pembangunan (JKP) is a scientific publication media that contains articles of research results and / or scientific thought within the scope of government policy. JKP managed and published by Regional Research and Development Agency (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kalimantan Selatan Province, Indonesia. In 2019, JKP was ranked SINTA 4 and continues to improve its quality to become a national accredited journal. JKP is published twice a year (June and December), each edition consists of 10 - 12 articles. The scope of JKP is as follows: Government empowerment (government capability, regional finance, government facilities and infrastructure). Community empowerment (population and employment, community welfare, social conditions, politics and culture) Regional development (public facilities, regional economy, physical condition, environment and natural resources). Development in the fields of health, education and economy.
Articles 11 Documents
Search results for , issue "Vol 13 No 1 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN" : 11 Documents clear
PERAN PEREMPUAN MASYARAKAT PESISIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA NELAYAN DI DESA BAYAH KECAMATAN BAYAH KABUPATEN LEBAK Yusniah Anggraini
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 1 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1415.506 KB)

Abstract

Up until now, the role of women in the fishermen's family has not been optimal in helping to improve the family's economy. Women in the village of West Bayah generally work at the fisheries production. On the other hand, women also have a role in the house hold as a wife and mother. Therefore, the involvement of women in generating income leads them to have another role in society. The purpose of this study is;to determine the level of income of coastal community fishermen families in the village of West Bayah;to analyse the productive economic activities of women; and to analyze the role of women in coastal communities in increasing thein come offishing families in the village of West Bayah. The method used in this study is a qualitative method. The data collection technique used are in-depth interviews, observation, and documentation studies. Datais analysed through data reduction, data presentation, and verification. The results of the study show that women in coastal areas have a very large contribution or role in increasing family income. The contribution of wife's income can be seen from the fulfillment of primary, secondary, and eventertiary family need. The relationship between husband and wife to fulfill the family needs to be based on partnership relationships, so that both can work together to improve the welfare of the family. Increasing the role and duties of wives as bread winners raises an agreement with the aim to improve the family economy while sharing the domestic work between them. abstrak Selama ini peran wanita dalam keluarga nelayan belum optimal dalam membantu peningkatan ekonomi keluarga.Para wanita di desa Bayah Barat umumnya bekerja sebagai pengolah hasil perikanan. Di sisi lain, wanita juga memiliki peran dalam rumah tangga, yaitu sebagai istri dan ibu. Oleh karena itu, keterlibatan wanita dalam mencari nafkah menimbulkan peran ganda wanita. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pendapatan keluarga nelayan masyarakat pesisir di desa Bayah Barat, mengetahui kegiatanekonomi produktif perempuan dan mengetahui peran perempuan masyarakat pesisir dalam meningkatkan pendapatan keluarga nelayan di desa Bayah Barat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodependekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di daerah pesisir memiliki kontribusi atau peran yang sangat besar dalam meningkatkan pendapatan keluarga.Kontribusi pendapatan istri tersebut dapat dilihat dariterpenuhinya kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier keluarga. Hubungan atau relasi antara suami istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga lebih didasarkan hubungan ke mitraan, sehingga keduanya dapat saling bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Meningkatnyaperan dan tugas istri sebagai pencari nafkah menimbulkan adanya kesepakatan dengan tujuan meningkatkan perekonomian keluarga anta ra suami dan istri untuk dapat berbagi tugas dalam pekerjaan domestik.  
KUALITAS PEMBELAJARAN APARATUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BOGOR Sitti Aminah
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 1 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1530.404 KB)

Abstract

The ability of human resources of the village government apparatus is considered inadequate to carry out the authority stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The study aims to analyze the accuracy of the learning process in increasing capacity of village government apparatus program or PKAD. Data were collected in August and September 2016 in Bogor regency and analyzed using descriptive statistics. The results of the study show that the accuracy of the learning process of PKAD training is an adequate category. The study recommends improving the learning facilities, adjustment of the learning method by increasing practices, especially for village financial management materials, adding time of training and improving intensity both dialogue and sharing knowledge among participants and facilitators also improving the quality of facilitators. abstrak Kemampuan sumberdaya manusia aparat peme rintah desa dinilai kurang memadai untuk melaksanakan kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan kajian adalah menganalisis ketepatan proses pembelajaran dalam program peningkatan kapasitas aparatur pemeritah desa atau PKAD. Data dikumpulkan pada bulan Agustus dan September 2016 di Kabupaten Bogor dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil studi menunjukan bahwa ketepatan proses pembelajaran diklat PKAD tergolong cukup memadai. Rekomendas i kajian adalah melakukan perbaikan program diklat PKAD melalui peningkatan sarana dan fasilias belajar, penyesuaian metode belajar dengan memperbanyak praktek terutama untuk materi pengelolaan keuangan desa, menambah lamanya waktu belajar dan meningkatkan dialog dan berbagi pengetahuan diantara peserta dan fasilitator serta meningkatkan kualitas fasilitator.
IMPLEMENTASI PROGRAM KESEHATAN IBU DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BEBERAPA PERMASALAHANNYA (STUDI KASUS DI KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT) Yulfira Media
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 1 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1470.695 KB)

Abstract

The maternal mortality rate (AKI) in West Sumatra Province is relatively high and still needs serious attention. Data from the West Sumatra Provincial Health Office revealed that the number of cases of maternal death in 2016 was 108 cases. One of the districts with high maternal mortality cases is Solok Regency. The general objective of the study is to analyze the implementation of maternal health programs as an effort to reduce maternal mortality and problems. The study was conducted in Solok District, West Sumatra in 2017. The research uses a descriptive-interpretative field research with qualitative research methods. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews using interview guidelines. Processing and analysis are carried out qualitatively. The results of the study revealed that several programs / activities had been carried out as an effort to improve maternal health including maternal health programs which included the activities of the Complication Delivery and Prevention Planning Program (P4K), maternal classes and maternal referral. Some of the problems in the implementation of the MMR reduction program are the access to health services including the quality of health services and referral servicesnot yet optimal. In addition, the utilization of health services has not been optimal due to the socio-cultural factors of society and socio-economic conditions. abstrak Angka Kematian Ibu ( melahirkan di Provinsi Sumatera Barat masih tergolong tinggi dan masih perlu mendapatkan perhatian yang serius. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan bahwa jumlah kasus ke matian ibu pada tahun 2016 sebanyak 108 kasus. Salah satu kabupaten dengan kasus kematian ibu yang tinggi adalah Kabupaten Solok. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program kesehatan ibu dalam upaya penurunan an gka kematian ibu dan permasalahan/hambatannya. Penelitian dilakukan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada tahun 2017. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian lapangan yang berbentuk deskriptif interpretatif dengan menggunakan metode pe nelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalammenggunakan pedoman wawancara. Pengolahan dan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa beberapa program/kegiatan telah dilaksanaka n dalam upaya peningkatan kesehatan ibu diantaranya program kesehatan ibu yang meliputi kegiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi ( kelas ibu hamil dan rujukan maternal. Beberapa permasalahan dalamimplementasi program penuruna n AKI adalah belum optimalnya akses layanan kesehatan meliputi kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan rujukan. Selain itu belum optimalnya pemanfaatan layanan kesehatan yang dilatarbelakangi oleh faktor sosial budaya masyarakat dan sosial ekonomi.
STRATEGI PENGEMBANGAN IKM BERBASIS KOMODITAS ITIK ALABIO & PURUN DI KAB. HULU SUNGAI UTARA Siska Fitriyanti
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 1 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (939.995 KB)

Abstract

One of the strategies to develop regional economies is through the development of SMIs based on regional superior commodities. Hulu Sungai Utara Regency is an area that has unique natural resource potential, abundant, and very profitable if managed properly. This study aims to analyze the potential development of SMIsbased regional superior commodity, especiallyalabio ducks, rattan and purun crafts.This research is qualitative descriptive. Data obtained from interviews with related government agencies, business actors, field observations, and secondary data (literature search and data from related government agencies).The results of the study revealed that HSU Regency has strengths, includes unique natural resources that are easily processed into various products, has government regulations related to superior commodities and SMIs, and showroom facilities for marketing SMIs products. The strategy for the development of SMIs based on the strengths were exist, is government regulations that are according to the need, training, facilitation of more equitable basic needs of SMIs, promotion of SMI products, as well as wider market access assistance from government. Abstrak Salah satu strategi untuk mengembangkan perekonomian daerah adalah melalui pengembangan IKM yang berbasis komoditas unggulan daerah. Kab. HSU merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang khas dan unik, melimpah, dan sangat menguntungkan jika dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pengembangan IKM berbasis komoditas unggulan daerah, yaitu itik alabio dan kerajinan rotan serta purun. Penelitian ini bersi fat deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari wawancara dengan dinas terkait, pelaku usaha, pengamatan di lapangan, serta data sekunder (penelusuran pustaka dan data dari dinas terkait). Hasil penelitian  menungkapkan bahwa Kab. HSU memilki kekuatan di sektor SDA yang khas dan mudah diolah menjadi berbagai variasi produk, adanya peraturan pemerintah terkait komoditas unggulan dan IKM, dan fasilitas pemasaran showroom produk IKM. Strategi pengembanganIKM berdasarkan kekuatan yang ada ant ara lain perlunya peraturan pemerintah yang tepat sasaran, pelatihan, fasilitasi kebutuhan dasar IKM yang lebih merata,dan promosi produk IKM, serta terbukanya akses pasar yang lebih luas atas bantuan peran pemerintah.
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN TABALONG Nurul Izzati
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 1 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1426.978 KB)

Abstract

Poverty is a multidimensional problem that is stillfaced by Tabalong Regency. Poverty alleviation is continuously to beintegrated comprehensively and its involving various aspects of the community life. One of the efforts by the government of Tabalong Regency to reduce poverty is using various policies and programs that supported by all stakeholders.In 2016 and 2017, the poverty rate was reduced that were probably due to the positive impacts of government programs and policies on economic development that can be seen from two variables such as economic growth and government expenditure. This study aims to find out the influence of economic growth and government expenditure on poverty in Tabalong Regency. This study uses the explanatory research with the quantitative method. This study uses secondary data of economic growth and government expenditure in fifteen years and analyzed by using a regression analysis. The results of this study proved that the government expenditure has an effect on the poverty rate, while the economic growth does not affect the poverty rate in Tabalong Regency. The output of this research can be used as arecommendation for the policy makers in relation with the poverty alleviation. abstrak Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang masih diha dapi Kabupaten Tabalong. Pengentasan kemiskinan terus dilakukan secara komprehensif dan terpadu, melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk menurunkan angka kemiskinan adalah melalui berbagai kebijakan dan program yang didukung oleh semua stakeholder Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong.Penelitian ini merupakan penelitian eksplanato ri dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah danangkan kemiskinan selama lima belas tahun dan dianalisis dengan regresi.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap angka kemiskinan, sedangkan pertumbuhanekonomi tidak berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong.Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan.
KAJIAN PEGUNUNGAN MERATUS SEBAGAI GEOPARK NASIONAL M. Arief Anwar; Gusti Syahrani Noor; Wajidi; Ahmad Zaky Maulana; Yudhi Putryanda; Dewi Siska
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 1 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1391.569 KB)

Abstract

One of South Kalimantan's development priorities is South Kalimantan to one of the national tourism destinations, and in an effort to glorify the earth's heritage for the welfare of the people, the Provincial Government of South Kalimantan plans to make the meratus mountains become national geopark. Therefore it is deemed necessary to conduct a study related to the Geopark development plan. As a first step to realize this, an initial study of the development of mountains meratus as a national geopark was carried out. The objectives of this study are (1) Identifying the mountainous area (Geosite) which has the potential to be developed by national geopark, (2) Analyzing the location conditions of the area (Geosite) referred to in relation to be developed as a national geopark and (3) Establishing policy recommendations / strategies what needs to be taken in the development of the national geo park of the Meratus mountain region.The analytical method used is (1) descriptive qualitative analysis to describe the mountainous Meratus area that will be used as a geopark (2) a spatial analysis to map which meratus mountain area will be used as a geopark area. The results show that in general there are 57 geosite points that have the potential to be developed as part of the Meratus mountain geopark. The theme that can be raised in this geopark meratus is the meratus geopark as the ofiolite Mountains, considering that in the Meratus mountain range it is composed of the oldest rocks which form the depositional base of all rocks in the South Kalimantan region and also one of the oldest rocks exposed in Indonesia. Abstrak Salah satu prioritas pembangunan Kalimantan Selatan adalah mewujudkan Kalsel sebagai salah satu destinasi wisata nasional, dan dalam upaya memuliakan warisan bumi untuk kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berencana menjadikan pegunungan meratus sebagai Geopark Nasional. Oleh karena itu dipandang perlu melakukan suatu kajian terkait rencana pengembangan Geopark tersebut. Sebagai langkah awal untuk merealisasikan hal tersebut maka penting dilakukan studi awal pengembanganpegunungan meratus sebagai geopark nasional. Tujuan dari kajian ini adalah (Mengidentifikasi kawasan Geosite pegunungan meratus yang memiliki potensi untuk dikembangkan geopark nasional, ( Menganalisis kondisi lokasi kawasan Geosite dimaksud dalam kaitannya untukdikembangkan sebagai geopark nasional dan ( Menetapkan rekomendasi/strategi kebijakan yang perlu diambil dalam pengembangan geopark nasional kawasan Pegunungan Meratus. Metode analisis yang digunakan adalah ( analisis kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kawasan pegunungan meratus yang akan dijadikan geopark ( analisis spasial untuk menentukan titik titik lokasi kawasan pegununganmeratus yang akan dijadikan kawasan geopark Hasil kajian menunjukan secara umum terdapat 57 titik geosite yang berpotensi dikembangkan sebagai bagian dari geopark pegunungan meratus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep tematik yang diangkat adalah geopark Meratus sebagai Pegunungan ofiolit mengingat pada pegunungan Meratus tersusun oleh batuan tertua yang menjadi dasar pengendapan dari semua batuan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan dan juga menjadi salah sat u batuan tertua yang ada di  Indonesia.
STUDI PENYUSUNAN DAN PENENTUAN SEMPADAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN Irwan Yudha Hadinata; Bani Noor Muchamad
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 1 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1071.159 KB)

Abstract

Banjarmasin is a city known as the city of a thousand rivers that carry the trust of the environment to be presented together on the development of its city spacial plan. In general, cities with a river-culture based of are affected by rules requiring all rivers to have riparian zones and building built-free. With regard to development control, in the last few decades the government in its PP issued regulations on riparian zones. Banjarmasin is a city born of river-culture based and as well as the identity of the people of Banjarmasin itself. The aim of this research is raises the issue of locality and culture to be the basis for the determination of the hypothetical borderline that rules applicable to riparian zones should not be applied thoroughly to Banjarmasin. The methodology used in this study is content analysis with a qualitative approach to the pattern of deduction.The findings in this study explain the condition of diversity of river bank utilization which generally function as settlement. The findings and the result in this research explain about seven common typologies as representative of river bank space utilization in Banjarmasin. The river is not only seen as an ecological network but rather a cultural landscape that contains activity, river space atmosphere, and the attachment community to the river. The results of this reserach confirm that the riparian zones arrangement in Banjarmasin should not be generalized by common government regulations. The need for an addendum for PERDA (Regional Government Regulation) as well as strengthening the tools to preserve the riverine culture. Abstrak Kota Banjarmasin adalah kota dengan julukan kota seribu sungai yang mengemban amanah lingkungan untuk hadir bersama sama dalam pembangunan ruang kotanya. Dalam kondisi ini kota kota dengan basis budaya sungai terdampak dengan aturan yang mengharuskan seluruh sungai memiliki zona sempadan dan bebas bangunan. Berkenaan dengan pengendalian pembangunan maka dalam beberapa puluh tahun terakhir pemerintahdalam Peraturan Pemerintah mengeluarkan peraturan tentang sempadan sungai. Kota Banjarmasinadalah kota yang lahir atas budaya sungai da n sekaligus sebagai identitas masyarakat Kota Banjarmasin itu sendiri. Penelitian ini bertujuan mengangkat isu lokalitas dan budaya menjadi dasar dalam penentuan sempadan yang di hipotesakan bahwa aturan yang berlaku untuk sempadan sungai seharusnya tidak dapat diterapkan secara menyeluruh untuk Kota Banjarmasin. Metodologi yang digunakan dalampenelitian ini adalah konten analisis dengan pendekatan kualitatif dengan pola deduksi.Temuan dalam penelitian ini menjelaskan adanya kondisi keragaman pemanfaatan bantaran sungai yang secara umum berfungsi sebagai permukiman. Temuan lanjutan dalam penelitian ini menjelaskan tentang tujuh tipologi umum sebagai perwakilan pemanfaatan ruang bantaran sungai di Kota Banjarmasin. Sungai tidak hanyadipandang sebagai jaringan ekologis namun lebih kepada saujana budaya atau cultural landscape yang memuat aktivitas, riuh suasana, dan keterkaitan masyarakat terhadap sungai. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan sempadan di Kota Banjarmasin seharusnya tidak dapat disamaratakan dengan peraturan pemerintah yang bersifat sangat umum. Perlunya adendum untuk PERDA sekaligus penguatan perangkat untuk tetap melestarikan budaya sungai.
PERANAN SEKTOR EKONOMI KREATIF PADA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN DI KALIMANTAN SELATAN Herry A Pradana
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 1 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1350.376 KB)

Abstract

As the digital revolution continues to expand and becomes a central part of our daily lives, the contributions of these sectors are only going to grow further. That is because, in many ways, it is the demand for great content that is the main driving force behind the digital economy revolution. The global economy has shifted from natural resources driven economy (industry-based) to knowledge driven economy (creative economy / innovation driven economy). Consequently, the creative sectors contribute tremendously to job's creation and economic growth. This paper is aimed to analyse the role of creative sector towards the economy and employment in South Kalimantan. The descriptive methodwith content analysis is used to analyse the role of creative economy in South Kalimantan. The result shows that the slowing down of South Kalimantan economy inversely proportional to the rise of creative economy sector. Hence, the employment condition in South Kalimantan has not been effectively affected by the creative economy sectors. Abstrak Seiring dengan berkembang pesatnya revolusi digital yang telah menjadi bagian utama kehidupan kita sehari hari, kontribusi sektor sektor ini diharapkan akan terus tumbuh dan berevolusi menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan tingginya permintaan akan inovasi yang merupakan kekuatan pendorong yang paling efektif didalam ekosistim ekonomi digital. Perekonomian global telah bergeser dariekonomi berbasis sumber daya alam (berbasis industri) ke ekonomi berbasis pengetahuan (ekonomi kreatif/berbasis inovasi). Dengan demikian, sektor kreatif diharapkan akan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi regional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran sektor kreatif terhadap perekonomian dan penumbuhan lapangan kerja di Kalimantan Selatan. Metode deskriptif dengan content analysis akan digunakan untuk menganalisis peranan ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan. Pada kajian ini,  ditemukan bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan berbanding terbalik dengan perkembangan sektor ekonomi kreatif. Sedangkan peranan sektor ekonomi kreatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Selatan masih tergolong tidak efektif,bahkan cendrung tidak ada keterkaitannya.
WILAYAH PRIORITAS PENGEMBANGAN INTEGRASI SAWIT-SAPI DI KALIMANTAN SELATAN Dewi Siska
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 1 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (969.824 KB)

Abstract

One of the efforts to apprehendthe food sovereigntyis the sovereignty of animal-based food with a beef selfsufficiency program. The main challenge to achieve the beef self-sufficiency is the insufficient of the cattle beef population itself. Increasing cattle beef population can be done through a breeding program with a cheaper and more efficient model. One model that can be developed is the palm oil-cow integration model. Integration of palm-oil-cow has a great opportunity, especially by utilizing the potential area of oil palm plantations in order to support the beef self-sufficiency program in South Kalimantan. This study is intended to identify priority areas for palm oil integration based on the basis of the area with the LQ (Location Quotient) method of oil palm plantation and cattle in South Kalimantan. The priority development area is determined based on the cattle density index by comparing the index of the cow base region with the index of the base area of the oil palm plantation. The results of the study show that the priority areas for the development of palm oil integration are Kotabaru, Tapin, Tanah Bumbu, Barito Kuala and Hulu Sungai Utara Regencies. Abstrak Upaya dalam mewujudkan kedaulatan pangan, salah satunya adalah kedaulatan pangan asal ternak dengan program swasembada daging sapi. Tantangan dalam upaya mencapai swa sembada daging sapi antara lain karena jumlah populasi ternak sapi potong belum mencukupi kebutuhan. Peningkatan populasi sapi potong dapat dilakukan melalui kegiatan pembibitan dengan model pemeliharaan yang lebih murah dan efisien. Salah satu model yang dapat dikembangkan adalah model integrasi sawit sapi. Integrasi kelapa sawit dan ternak memiliki peluang yang besar, terutama dengan memanfaatkan potensi luasan perkebunan kelapa sawit sekaligus dalam rangka menunjang program  swasembada sapi potong di Kalimantan Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi wilayah prioritas pengembangan integrasi sawit sapi berdasarkan wilayah basis dengan metode LQ Location Quotient sawit dan sapi di Kalimantan Selatan. Wilayah prioritas pengembangan ditentukan berdasarkan Indek Kepadatan sapi dengan membandingkan indeks wilayah basis sapi dengan indeks wilayah basis sawit. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa wilayah prioritas pengembangan integrasi sawit sapi adalah Kabupa ten Kotabaru, Tapin, Tanah Bumbu, Barito Kuala dan Hulu Sungai Utara.
PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN ITIK DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Ahmad Zaky Maulana; Yudhi Putryanda
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 13 No 1 (2018): JURNAL KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1240.666 KB)

Abstract

The poultry sector in Hulu Sungai Utara district depends on the type of livestock development, including swamp buffalo farms, chicken farms and alabio duck farms which are also the superior products of North Hulu Sungai Regency. Duck farming can be an opportunity in accelerating development and regional economic growth. Therefore the management and utilization policy of this sector must be strengthened through policies, implementation of policies and innovative application techniques. This paper aims to describe the climate of innovation that must be achieved in the effort to develop duck farms in the Hulu Sungai Utara district. This paper uses a qualitative approach in describing various problems that are the problem of sector development innovation. The popularity of duck from upstream to culinary products can be a basic opportunity for duck development with a touch of innovation that can be applied to local government programs and policies. Development innovation is new programs that have never been implemented or modification of existing programs by incorporating elements of research in them to be able to meet the criteria of innovation policies in shaping an innovative business climate. In carrying out the effort to develop duck farming in Hulu Sungai Utara district, several things must be made to offer the local government programs, among others : 1) Strengthening duck database, 2) capacity building program, 3) ppl performance improvement program and strengthening animal husbandry institutions, 4) Procurement / system and institutional renewal, 5) Strengthening farm land status, 6) Livestock Infrastructure Development and Development, 7) Aid for duck processing technology with zero waste production method, 8) Expansion of cooperation between regional development agencies, 9) Removing various policies that hamper sustainability, 10) Strengthening Business Partnerships, 11) Strengthening MSMEs, 12) Mapping and collecting local innovators and involving them in diffusion of innovation, 13) Development of duck-based entrepreneurial institutions , 14) Construction of packaging houses with educated and trained personnel, 15) Training of standard certification SOPs and halal labels for duck-based entrepreneurs. Abstrak Sektor peternakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara bergantu ng pada jenis pengembangan ternak antara lain peternakan kerbau rawa, peternakan ayam dan peternakan itik alabio yang juga merupakan produk unggulan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sektor peternakan itik dapat menjadi peluang dalam percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.Oleh karena itu kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sektor ini harus dikuatkan melalui kebijakan, implementasi kebijakan dan teknik penerapan yang inovatif. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan iklim inovasi y ang harus dicapai dalam upaya pengembangan peternakan itik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam mendeskripsikan berbagai persoalan yang menjadi permasalahan inovasi  pengembangan sektor. Popularitas ternak itik mulai dari hulu hingga produk kuliner dapat menjadi peluang dasar pengembangan itik dengan adanya sentuhan inovasi yang dapat diterapkan pada program dan kebijakan pemerintah daerah. Inovasi pengembanganmerupakan program program baru yang bel um pernah dilaksanakan mapun modifikasi program yang sudah ada dengan memasukkan unsur riset di dalamnya agar mampu memenuhi kriteria kebijakan inovasi dalam membentuk iklim usaha yang inovatif. Dalam  melaksanakan upaya pengembangan usaha peternakan itik di kabupaten Hulu Sungai Utara maka beberapa hal yang harus menjadikan program pemerintah daerah yang ditawarkan antara lain : Penguatan basis data peternakan itik, 2) Program peningkatan kapasistas sdm, 3) Program peningkata n kinerja ppl dan penguatan kelembagaan peternakan, 4) Pengadaan/pembaharuan Sistem dan Kelembagaan, 5) Penguatan Status Lahan peternakan, 6) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Peternakan, 7) Bantuan teknologi pengolahan itik dengan metode zero waste production 8) Perluasan kerjasama antar lembaga kelitbangan daerah, 9) Menghapus berbagai kebijakan yang menghambat keberlangsungan kelitbangan, 10) Penguatan Kemitraan Bisnis, 11) Penguatan UMKM, 12) Pemetaan dan pendataan innovator lo kal dan melibatkannya dalam difusi inovasi, 13) Pengembangan kelembagaan wirausaha berbasis itik, 14) Pembangunan rumah kemasan dengan personil yangterdidik dan terlatih, 15) Pelatihan SOP sertifikasi standar dan label halal bagi para wirausaha berbasis itik.

Page 1 of 2 | Total Record : 11