cover
Contact Name
Hartiningsih
Contact Email
kalselbalitbangda.jkp@gmail.com
Phone
+628115013929
Journal Mail Official
jkp.balitbangda@kalselprov.go.id
Editorial Address
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Jl. Dharma Praja I, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan , Indonesia
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Pembangunan
ISSN : 20856091     EISSN : 27156656     DOI : -
Jurnal Kebijakan Pembangunan (JKP) is a scientific publication media that contains articles of research results and / or scientific thought within the scope of government policy. JKP managed and published by Regional Research and Development Agency (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kalimantan Selatan Province, Indonesia. In 2019, JKP was ranked SINTA 4 and continues to improve its quality to become a national accredited journal. JKP is published twice a year (June and December), each edition consists of 10 - 12 articles. The scope of JKP is as follows: Government empowerment (government capability, regional finance, government facilities and infrastructure). Community empowerment (population and employment, community welfare, social conditions, politics and culture) Regional development (public facilities, regional economy, physical condition, environment and natural resources). Development in the fields of health, education and economy.
Articles 10 Documents
Search results for , issue "Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan" : 10 Documents clear
LITERACY HUB (L-HUB): STUDI STRATEGI LITERASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS DI KOTA BAUBAU) Saksono, Herie
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (426.415 KB)

Abstract

  Literacy is still a problem in various regions. The times? development has also changed the spectrum of literacy, so literacy is not just the ability to read, write, and count. The results of the measurement of various international institutions prove how the condition of literacy has deteriorated. How is the management of literacy carried out by the Government, Regional Government and the community? What should literacy stakeholders do in an effort to develop a cultural literacy? This study aims to describe the condition of literacy in the region, encourage the presence of the Government and Regional Governments to initiate extraordinary agenda of literacy implementation, and provide understanding to the public regarding the availability of public participation space to actualize literacy culture. This study used a descriptive qualitative approach to describe literacy in the area with a case study method in Baubau City. The study concluded the importance of rearranging literacy management in an integrated manner - Central and regional by involving stakeholders in literacy. It is recommended that the Baubau City Government initiate the Literacy Hub (L-Hub) which will be an accelerator of the development of cultural literacy by prioritizing the active role and collaboration between community elements. In addition, it is necessary to create a conducive climate that supports ecosystem literacy and literacy as a lifestyle for the sake of the creation of literate generations that will accelerate the realization of the city of literacy. Abstrak Literasi masih menjadi problematika di berbagai daerah. Perkembangan zaman turut merubah spektrum literasi, sehingga literasi tidak sekedar kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Hasil pengukuran berbagai institusi internasional membuktikan betapa terpuruknya kondisi literasi. Bagaimana pengelolaan literasi yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat? Apa yang harus dilakukan para pemangku kepentingan literasi dalam upaya mengembangkan budaya literasi? Kajian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi literasi di daerah, mendorong kehadiran Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menginisiasi extraordinary agendapenyelenggaraan literasi, dan memberi pemahaman kepada masyarakat terkait ketersediaan ruang partisipasi publik untuk mengaktualisasikan budaya literasi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan literasi di daerah dengan metode studi kasus di Kota Baubau. Kajian menyimpulkan pentingnya menata kembali manajemen literasi secara terintegrasi - Pusat dan daerah dengan melibatkan para pemangku kepentingan literasi. Direkomendasikan agar Pemerintah Kota Baubau menginisiasi Literacy Hub(L-Hub) yang akan menjadi akselerator pengembangan budaya literasi dengan mengedepankan peran aktif dan kolaborasi antarelemen masyarakat. Selain itu, diperlukan penciptaan iklim kondusif yang mendukung ekosistem literasi dan pembiasaan berliterasi sebagai gaya hidup demi terciptanya generasi literat yang akan memercepat terwujudnya kota literasi.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DALAM KONSEP KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF Haliim, Wimmy
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.207 KB)

Abstract

People's needs are often considered trivial by bureaucrats who sit in the government of a country. They tend to carry out and make programs or policies with top-down development, but the compatibility between what is needed by the people and what is done by the government is often different. Therefore, a more bottom-up approach must be present in the policy making process that is within the body of government. One of the goals of writing this article is the desire to strengthen the role of the community in the policy-making process that is considered important. The writing of this article uses the use of normative writing models. So that it uses a conceptual approach to explain to readers the importance of the concept of participatory leadership in development policy. Participatory leadership is leadership that bases its policy makers on a mature process of deliberation (deliberation process) by involving the public, so that development policies that are born can answer the needs and improve the socio-economic capabilities of the public. The concept of participatory leadership can be applied to every public official in the central to regional government environment, the government's goal to carry out comprehensive bureaucratic reform can be achieved. Also, the community will be far more independent and strong. The independence and strength of the community, in addition to being used to participate in the planning process, are also very much needed as an external party in monitoring and evaluating development policies. Keywords: Participation, Development Policy, Participatory Leadership Abstrak Kebutuhan rakyat seringkali dianggap hal yang sepele oleh birokrat yang duduk didalam pemerintahan sebuah negara. Mereka memiliki kecenderungan melakukan dan membuat program atau kebijakan dengan pembangunan yang bersifat top-down, namun kesesuaian antara apa yang dibutuhkan rakyat dengan yang dikerjakan oleh pemerintah sering kali berbeda. Maka dari itu, pendekatan yang lebih bottom-up harus hadir didalam proses pembuatan kebijakan yang ada didalam tubuh pemerintah. Salah satu tujuan penulisan artikel ini adalah keinginan untuk memperkuat peran masyarakat dalam proses pembuat kebijakan yang dinilai penting. Penulisan artikel ini menggunakan penggunaan model penulisan normatif. Sehingga didalamnya menggunakan pendekatan konseptual untuk menjelaskan kepada pembaca pentingan konsep kepemimpinan partisipatif dalam kebijakan pembangunan. Kepemimpinan partisipatif adalah kepemimpinan yang mendasarkan pembuat kebijakannya pada proses pertimbangan yang matang (proses deliberasi) dengan mengikutsertakan publik, sehingga kebijakan pembangunan yang lahir bisa menjawab kebutuhan dan meningkatkan kemampuan sosial-ekonomi publik. Konsep kepemimpinan partisipatif ini bisa diaplikasikan pada setiap pejabat publik yang ada dilingkungan pemerintahan pusat hingga daerah, tujuan pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh bisa tercapai. Selain itu, masyarakat akan jauh lebih mandiri dan kuat. Kemandirian dan kekuatan masyarakat, selain bisa digunakan untuk ikutserta dalam proses perencanaan, juga sangat dibutuhkan sebagai pihak eksternal dalam pengawasan hingga evaluasi kebijakan pembangunan. Kata Kunci: Partisipasi, Kebijakan Pembangunan, Kepemimpinan Partisipatif.
GAMBARAN KASUS STUNTING PADA 10 DESA DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018 Indriyati, Liestiana; Juhairiyah; Hairani, Budi; Fakhrizal, Deni
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (465.274 KB)

Abstract

Stunting is a condition of failure to thrive in infants due to chronic malnutrition so that the child is considered too short for his age, and it causes the level of intelligence not optimal, more susceptible to disease, and reduce productivity. Based on data from the Department of Health, stunting cases in the Tanah Bumbu regency are  4% out of 19,823 infants and toddlers who visit posyandu. This study uses a cross-sectional design, and data sources obtained from the Health Office, which includes re-measuring infants, interviews with toddler parents and environmental observations. Data were analyzed using descriptive methods through SPSS program. Based on remeasurements of stunting, there were 36 children considered normal, this was all due because of an errors in recording the date of birth and errors in length/height measurements. Risk factors that trigger stunting based on the observation were the level of education and occupation of parents, the age of the mother at marriage, sex, consumption of blood-added tablets during pregnancy, birth weight and length, exclusive breastfeeding, economic status, parental height and history of infectious diseases. Measurement errors in infants cause stunting rates in Tanah Bumbu District to be higher than they should be. Thus, to overcome this problem, it can be done by training posyandu cadres and using standard anthropometric tools. Keywords: Stunting, Risk Factor, Toddler Measurement  Abstrak Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya, menyebabkan tingkat kecerdasan tidak maksimal, lebih rentan penyakit dan menurunkan produktivitas. Berdasarkan data di dinas kesehatan kasus stunting di Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 4% dari 19.823 bayi dan balita yang datang ke posyandu. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional, sumber data di dapat dari dinas kesehatan, pengukuran ulang balita, wawancara kepada orang tua balita dan pengamatan lingkungan. Data yang didapat kemudian dilakukan analisis menggunakan program SPSS. Berdasarkan pengukuran ulang pada balita terduga stunting ditemukan 36 balita dalam kondisi normal, hal ini disebabkan peningkatan tinggi badan, kesalahan pencatatan tanggal lahir dan kesalahan pengukuran panjang/tinggi badan. Faktor risiko pencetus stunting, yaitu tingkat pendidikan dan pekerjaan orang tua, usia ibu saat menikah, jenis kelamin, konsumsi tablet tambah darah selama kehamilan, berat dan panjang badan lahir, pemberian ASI eksklusif, status ekonomi, tinggi badan orangtua dan riwayat penyakit infeksi. Kesalahan pengukuran pada balita menyebabkan angka stunting di Kabupaten Tanah Bumbu lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan kepada kader posyandu dan penggunaan alat antropometri yang standar Kata Kunci: Stunting, Faktor Risiko, Pengukuran Balita
PENGEMBANGAN PARIWISATA PASAR TERAPUNG KOTA BANJARMASIN Pradana, Herry
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.812 KB)

Abstract

The importance of developing the region?s leading sectors based on regional uniqueness and competitiveness will accelerate regional economic growth. Tourism development is expected to be one of the drivers of economic growth, as can be seen from its contribution to economic growth, employment opportunities, income generation, and equitable development. The city of Banjarmasin is known as a city of trade and services in South Kalimantan, establishing river tourism as one of its leading sectors to support the economy. This study aims to formulate strategies for developing floating market tourism at the City of Banjarmasin. The development of the Floating Market tourism as a main component of the regional innovation system aims to revive the Floating Market with a modern tourism approach based on innovation and cultural reengineering. This research uses qualitative research with an explorative descriptive approach and analyzed using the SWOT method. The development of river-based tourism with the Floating Market as its main icon will have a major impact on their economy if it is managed and developed seriously and comprehensively. Based on the results of the SWOT analysis, the development of the floating market will be focused on the development of the river tourism ecosystem in the form of river cruises and the development of transit points along the river for the craft and culinary centers. Abstrak Pentingnya mengembangkan sektor-sektor unggulan berbasis keunikan/kekhasan daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi regional. Pembangunan pariwisata sebagai sektor unggulan diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari kontribusi pariwisata pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan peluang kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Kota Banjarmasin sebagai kota perdagangan dan jasa telah menetapkan pariwisata sungai sebagai salah sektor unggulannya. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata Pasar Terapung di Kota Banjarmasin. Pengembangan pariwisata Pasar Terapung merupakan komponen utama Sistim Inovasi Daerah (SIDa) Kota Banjarmasin yang bertujuan untuk menghidupkan kembali geliat Pasar Terapung dengan pendekatan pariwisata modern berbasis inovasi dan rekayasa budaya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksploratif dan dianalisis menggunakan metode SWOT. Pengembangan pariwisata berbasis sungai dengan Pasar Terapung sebagai icon utama daerah akan memberikan dampak yang besar bagi Kota Banjarmasin apabila dikelola dan dikembangkan secara serius dan komprehensif. Berdasarkan hasil analisis SWOT, pengembangan pasar terapung difokuskan pada pengembangan ekosistem pariwisata sungai berupa susur sungai dan pengembangan titik persinggahan disepanjang sungai berupa sentra kerajinan dan sentra kuliner.  
KAJIAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG AMUNTAI Nisa, Latifa Suhada; Maliani, Maliani; Fitriyanti, Siska; Siska, Dewi
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.733 KB)

Abstract

Based on Law Number 25 Year 2009 regarding Public Services, every public service provider is demanded to always improve the quality of its services. One effort to meet the need to improve service quality is to carry out a Community Satisfaction Survey (SKM), where the implementation has been regulated in Permenpan No. 14 of 2017. SKM in this study was conducted at the Regional General Hospital (RSUD) Pambalah Batung Amuntai, Hulu Sungai Utara Regency (HSU). SKM is conducted to be able to measure and analyze the Community Satisfaction Index. Descriptive methods with qualitative and quantitative approaches (mix method) were used in this research. The results of data analysis showed that the IKM of Pambalah Batung Amuntai Hospital was 78.24, which is rated as "Good" category. Service elements that must be improved (poor category) are service time, complaint handling, facilities and infrastructure. The recommended strategic steps are making improvements in accordance with the recommendations in the 2018 SKM report and improving performance especially in elements that are less well categorized. Kata Kunci: Survei Kepuasan Masyarakat, Pelayanan Publik, RSUD Pambalah Batung Amuntai Abstrak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanannya. Salah satu usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan perbaikan kualitas pelayanan tersebut adalah dengan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dimana pelaksanaanya telah diatur di dalam Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. SKM dalam kajian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pambalah Batung Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). SKM dilakukan untuk mengukur dan menganalisa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mix method). Hasil analisis data menunjukkan bahwa IKM RSUD Pambalah Batung Amuntai adalah 78,24, berada pada kategori ?Baik?. Unsur pelayanan yang harus diperbaiki (kategori kurang baik) adalah waktu pelayanan, penanganan pengaduan, dan sarana prasarana. Rekomendasi langkah strategis yang perlu dilakukan adalah melakukan perbaikan sesuai dengan saran dalam laporan SKM tahun 2018 dan melakukan peningkatan kinerja terutama pada unsur dengan kategori kurang baik. Kata Kunci: Survei Kepuasan Masyarakat, Pelayanan Publik, RSUD Pambalah Batung Amuntai
STRATEGI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN JEMBER Buditiawan, Kristian; Harmono
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.382 KB)

Abstract

Salah satu permasalahan dunia pariwisata yang ada di Provinsi Jawa Timur adalah tentang aksesibilitas dan infrastruktur penunjang meskipun memiliki Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pintu masuk wisatawan dari luar daerah/mancanegara. Seperti diketahui, keberadaan destinasi pariwisata berlokasi tidak di ibukota provinsi namun berada pada kabupaten/kota sehingga perlu disiapkan moda lanjutan berikut dengan infrastrukturnya, seperti hotel, restoran, gedung pertemuan, promosi, dan lain-lain. Sedangkan di sisi lain, sektor pariwisata menjadi sektor andalan dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Kontribusi sektor pariwisata pada Produk Dometik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur tahun 2017 yang terdiri dari akumulasi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan pergudanga, dan informasi dan komunikasi berjumlah Rp. 185.234M dengan rata-rata pertumbuhan 13% setiap tahunnya. Penelitian ini akan membahas tentang strategi pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Jember Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah analisis SWOT dan matrik Quantitave Strategy Planning (QSP). Strategi yang dapat diterapkan adalah pembinaan kelompok masyarakat (pokdarwis), peningkatan daya saing produk pariwisata melalui program pembiayaan mandiri, dan mengadakan even wisata yang terintegrasi dengan sektor lain.
EVALUASI PEMBANGUNAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN Rosyidatuzzahro Anisykurlillah
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.534 KB)

Abstract

Illiteracy is a global issue that must be addressed immediately. In Malang Regency, there were 18,535 people who were illiterate. The effort of the Malang Regency Education Office to improve AMH is through Non-Formal Education Program (PNF). The assessment of the literacy development program through the PNF Program can use Context, Input, Process, and Product (CIPP) evaluation assessments. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The purpose of this research is to describe and analyze the evaluation of literacy education through the PNF Program in Malang Regency using the CIPP methods. Data analysis techniques used in this study are interactive model analysis of Miles, Huberman, and Saldana. Based on the evaluation results using the CIPP (Context, Input, Process, and Product) method, there are still obstacles that must be resolved for the success of the PNF program. These obstacles include learning time that is not on schedule, lack of awareness of citizens in following the program, incapability of citizens, the difficulty of convincing the public, data collection of prospective citizens who fail to meet expectations. Abstrak Isu permasalahan buta huruf merupakan isu global yang harus segera ditangani. Pendidikan keaksaraan (belajar membaca dan menulis) diukur dengan Angka Melek Huruf (AMH) dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Di Kabupaten Malang terdapat 18.535 orang yang buta huruf. Upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk meningkatkan AMH adalah dengan Program Pendidikan Non Formal (PNF). Untuk menilai pembangunan pendidikan keaksaraan melalui Program PNF dapat menggunakan penilaian evaluasi Context, Input, Process, and Product (CIPP). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interactive model analysis Miles, Hubermana, dan Saldana. Jika dilihat dari hasil Evaluasi menggunakan metode CIPP (Context, Input, Process, dan Product), masih ada hambatan-hambatan yang harus diselesaikan demi keberhasilan program PNF. Hambatan tersebut diantaranya waktu pembelajaran yang tidak sesuai jadwal, kurang kesadaran warga Belajar (WB) dalam mengikuti program, ketidakmampuan Warga Belajar (WB), sulitnya meyakinkan masyarakat, pendataan calon warga belajar yang tidak sesuai harapan.
DINAMIKA, PROBLEMATIKA, DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI DAERAH Fitri, Suci Emilia; Ferza, Ray
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (358.887 KB)

Abstract

Plastic usage in society has become an issue that should be addressed correctly. In an international study entitled Plastic Waste Associated with Disease on Coral Reefs Indonesia was one of the most productive plastic polluters to the ocean by the period of 2010-2025. In order to address it, The Government had enacted various hierarchical policy be it, national- local. The result was far from optimal since Plastics still placed to be the second-largest waste with high possibility unprocessed in the landfill. The current condition of the landfill was vastly open dump instead of processed management. Ministry of Home Affairs as the pivot of the national government in the regions needs to learn and supervise waste management policies by the locals. This research aimed to elaborate on the dynamics, problems, and implications of waste management policy in regions. Based on qualitative method with descriptive approach. this research found that local plastic management within the regions quiets unproductive since several multilevel policies yet to be synergized. Government, be it national or locals, indicated improvement in waste management policy at the regions. In line with that, The National Government advised taking actions as the following; inter-ministerial coordination; research and technology integration; optimizing technical coordination forum between the ministry of home affairs and other executive organs; coordinate with rural ministry to open an alternative for waste improvement by the village allocation fund; tipping fee acceleration policy for the local government; PKK instruction to embrace society-based policy of waste reduction. Abstrak Penggunaan plastik dalam kehidupan manusia menjadi persoalan yang harus diselesaikan dengan tepat. Studi internasional berjudul ?Plastic Waste Associated with Disease on Coral Reefs? menyebutkan bahwa Indonesia termasuk negara yang diproyeksikan paling banyak menebarkan sampah plastik ke laut dalam kurun waktu 2010-2025. Untuk menangani hal ini, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan hirarkis pusat-daerah. Sejauh ini, hasil dari kebijakan yang ada masih kurang optimal karena plastik di Indonesia masih menjadi jenis sampah terbanyak kedua yang tertimbun di TPA tanpa diproses. Saat ini kondisi TPA di Indonesia masih mengedepankan aktivitas timbun (dumping) bukan aktivitas mengolah. Kementerian Dalam Negeri sebagai poros pemerintah pusat di daerah, dipandang perlu untuk mengkaji dan membina kebijakan pengelolaan sampah di pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika dan implikasi kebijakan pengelolaan sampah plastik di daerah. Berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pengelolaan sampah plastik di daerah belum produktif karena kebijakan terkait di berbagai tingkatan pemerintahan belum sinergi. Pemerintah, baik pusat dan daerah menunjukkan indikasi perbaikan kebijakan pengelolaan sampah. Sejalan dengan itu, pemerintah pusat disarankan untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut; melakukan sinergi dan koordinasi lintas kementerian; integrasi kebijakan riset teknologi; optimalisasi rapat koordinasi teknis antara Kemendagri dengan K/L terkait; koordinasi dengan Kementerian Desa untuk membuka alternatif pembiayaan pengelolaan sampah melalui dana desa; akselerasi kebijakan tipping fee bagi pemerintah daerah; instruksi PKK di daerah untuk mendukung kebijakan pengurangan sampah plastik berbasis masyarakat.
STRATEGI PENURUNAN EMISI GAS BUANG KENDARAAN DI KOTA PADANG Momon, Momon; Astuti, Dwi
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (826.265 KB)

Abstract

The number of motorized vehicles in the city of Padang increased 6.8% every year in the last 4 years. This increase has a direct impact on fuel consumption and exhaust emissions released. The purpose of this research is to calculate the exhaust emissions of motor vehicles and develop strategies to reduce exhaust emissions. The approach used in this research is a quantitative descriptive approach. The data used in the form of secondary data obtained from the Central Statistics Agency and the Department of Transportation of the City of Padang. The strategy is based on the Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) with 3 (three) main strategies namely Avoid, Shift, Improve. The results showed the emission emission of motor vehicles 3,450.49 Ton CO2 Eq. To reduce exhaust emissions, the strategies that must be carried out include the Development of Satellite Cities, Transportation Development, Mass / Trans Padang, and Rejuvenation of Public Transportation. Keyword: Motorized Vehicles, Fuel Gas Emissions, Padang City   Abstrak Jumlah kendaraan bermotor di Kota Padang meningkat 6,8% setiap tahun dalam kurun 4 tahun terakhir. Peningkatan ini berdampak langsung terhadap konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang yang dikeluarkan. Tujuan penelitian ini menghitung emisi gas buang kendaraan bermotor dan menyusun strategi penurunan emisi gas buang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Perhubungan Kota Padang. Strategi disusun berdasarkan Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR) dengan 3 (tiga) strategi utama yakni Avoid (hindari), Shift (alihkan), Improve (tingkatkan). Hasil penelitian menunjukkan emisi gas buang kendaraan bermotor 3,450.49 Ton CO2 Eq. Untuk menurunkan emisi gas buang, maka strategi yang harus dilakukan antara lain membangun kota-kota satelit yang dilengkapi pelayanan dasar dan tempat-tempat komersil (pengembangan kota Satelit), perpindahan dari angkutan pribadi ke angkutan massal (Trans Padang), dan peremajaan angkutan umum melalui mekanisme subsidi umum. Kata Kunci: Kendaraan Bermotor, Emisi Gas Buang, Kota Padang
POTENSI PASAR RAKYAT BATUAH KABUPATEN BANJAR DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN BANJAR, KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019 Tri Fitriani P
Jurnal Kebijakan Pembangunan Vol 15 No 1 (2020): Jurnal Kebijakan Pembangunan
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.162 KB)

Abstract

the existence of the people's market is currently being eroded by the swift flow of global trade which is realized by the rise of modern retail that is also available around the market, making people switch from buying necessities in the market and replacing them with shopping in the modern market with various facilities. This condition makes people's markets increasingly abandoned so that people's markets inevitably have to change by the times. This paper aims to explore the tourism potential of the Pasar Batuah  which is managed by the Regional Company of Bauntung Batuah (PD Pasar Bauntung Batuah). This paper also aims to provide information and recommendations to the Banjar Regency government on several local regulations related to tourism and local market regulations which must be revised. By using an explorative qualitative analysis method in which the writer explores as much information as possible from the source to explore the potential of the Pasar Batuah. Pasar Batuah is a well-known market both at home and abroad because of its commodities such as gold, natural stones, culinary and natural handicrafts. Besides that, the location of the market is integrated with other markets, including the Cahaya Bumi Selamat market (CBS), the Sekumpul Shopping Center (PPS), and also the Culinary Tourism Area (KWK). Pasar Batuah is also close to one of the most well-known religious tourism destinations in South Kalimantan, the Tomb of Guru Sekumpul making this market a potential to be developed and branding as one of the shopping tourism destinations in South Kalimantan. Suggestions for the Banjar district government and PD Pasar Bauntung Batuah are to strengthen the market traders organization by forming a market traders association, establishing a connecting location between the Pasar Bauntung and the CBS by creating a showroom of handicraft of natural stones and jewelry, and making connecting vehicles to get around the lack of land parking. Keywords:  Pasar Rakyat, Pasar Batuah, Tourism potential. Abstrak Eksistensi pasar rakyat saat ini mulai tergerus dengan derasnya arus perdagangan global yang diwujudkan dengan maraknya retail modern yang terdapat di sekeliling pasar rakyat sehingga membuat masyarakat beralih dari membeli kebutuhan pokok di pasar dan menggantinya dengan berbelanja di pasar modern dengan berbagai fasilitas. Kondisi ini membuat pasar rakyat semakin ditinggalkan, sehingga pasar rakyat mau tidak mau harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman.. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi pariwisata yang dimiliki oleh Pasar Batuah yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Bauntung Batuah. Tulisan ini juga bertujuan untuk memberikan informasi dan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Banjar terhadap beberapa Peraturan Daerah (Perda) terkait pariwisata dan pasar rakyat yang sudah harus direvisi. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif eksploratif. Pasar Batuah merupakan pasar yang sudah dikenal luas baik di dalam maupun di luar negeri karena komoditas yang diperjualbelikan seperti emas, batu-batuan alam, kuliner dan hasil kerajinan alam. Di samping itu lokasi pasar terintegrasi dengan pasar lainnya termasuk Pasar Cahaya Bumi Selamat, Pusat Pertokoan Sekumpul (PPS) dan juga Kawasan Wisata Kuliner (KWK). Pasar Batuah juga berdekatan dengan salah satu destinasi wisata religi yang sudah cukup terkenal di Kalimantan Selatan yakni Makam Guru Sekumpul menjadikan pasar ini potensial untuk dikembangkan dan di-branding sebagai salah satu destinasi wisata belanja di Kalimantan Selatan. Rekomendasi bagi pemerintah kabupaten Banjar dan PD pasar bauntung batuah adalah memperkuat organisasi pedagang pasar dengan membentuk paguyuban pedagang pasar, membuat lokasi penghubung antara pasar bauntung batuah dengan pasar CBS dengan membuat showroom kerajinan batu-batu alam dan perhiasan, serta membuat kendaraan sambung untuk menyiasati minimnya lahan parkir. Kata Kunci: Pasar Rakyat, Pasar Batuah, Potensi Pariwisata

Page 1 of 1 | Total Record : 10