cover
Contact Name
Andhik Beni Saputra
Contact Email
andhik.beni.s@univrab.ac.id
Phone
+6282386015499
Journal Mail Official
jdp@univrab.ac.id
Editorial Address
Jalan Riau Ujung No. 73, Pekanbaru, Riau, 28292
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
JDP
Published by Universitas Abdurrab
ISSN : 27218643     EISSN : 26141493     DOI : https://doi.org/10.36341/jdp
Core Subject : Humanities, Social,
JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) is an open access journal that is published regularly in January and August each year. The JDP aims to build intellectuality and develop science through writing, research and studies on politics and the dynamics of governance that develop at the international, national and local levels. Social and political science reviewers can contribute to the JDP in the form of contemporary debates or historical analysis, as well as analysis of issues that have an impact on policies. Focus and Scope Jurnal Dinamika Pemerintahan is a scientific journal which publishes original articles on the most recent knowledge, researches, or applied researches and other development in fields of government, politics, policies, elections, political parties, conflicts, comparative politics and government, and international studies.
Articles 40 Documents
DEMOCRACY AND MANAGING CIVIL-MILITARY RELATIONS: INDONESIA EXPERIENCE Saputra, Andhik Beni
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 1 No 1 (2018): Januari 2018
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (91.632 KB)

Abstract

The idea of democratic rule requires that democratically elected civilian government should have effective authority over the army. The role of national army is purely for defence. Army’s direct involvement in politics will undermine its capability to cope with external threats. Indonesia is an example where the army was deeply involved in the country’s political affairs. This article shows that Indonesian national army has already possessed political orientation since the beginning of Indonesia’s independence. Military and political functions performed by the Indonesian army during revolutionary war has been influential factor in shaping army’s doctrine and self-perception of his role as not only the guardian of the state but also political force of the country. The weakness of civilian institutions, elite conflicts and national culture especially Javanese tradition has contributted as well to this situation. The role of Indonesian army in politics has gradually decreased since the reform of Indonesia’s political system initiated in 1998.
KOMUNIKASI INTERNASIONAL INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN DI NATUNA UTARA Hanifahturahmi, Hanifahturahmi
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 3 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (588.191 KB) | DOI: 10.36341/jdp.v3i2.1380

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi internasional Indonesia dalam menghadapi ancaman sengketa Laut Cina Selatan di Natuna Utara pada Era Pemerintahan Joko Widodo dan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi internasional tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi komunikasi Internasional Indonesia dalam menghadapi ancaman sengketa Laut Cina Selatan pada Era Pemerintahan Joko Widodo adalah menggunakan pendekatan idealistic humanistic dengan berbagai jalur diplomasi. Pesan komunikasi internasional pemerintahan Joko Widodo adalah Indonesia bersama negara-negara yang berkepentingan di Laut Cina Selatan harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi internasional pemerintahan Joko Widodo di Laut Cina Selatan dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor domestik yang difokuskan pada kepentingan nasional Indonesia terutama dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas politik Indonesia; dan faktor internasional yang difokuskan pada konflik kepentingan antara negara-negara maju yang berambisi untuk menjadi hegemon di kawasan Asia Pasifik baik secara ekonomi maupun politik dan pertahanan
DINAMIKA POLITIK LOKAL PROVINSI RIAU DALAM SUKSESI KEMENANGAN ANNAS MAAMUN DAN ARSYADJULIANDI RACHMAN TAHUN 2013 Saudi, Ahmad
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 3 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (631.048 KB) | DOI: 10.36341/jdp.v3i2.1370

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika politik lokal dalam suksesi kepemimpinan kepala daerah di Provinsi Riau dengan mengambil studi kasus kemenangan Anas Maamun dan Arsyajuliandi Rahman dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi literatur yang dimana penulis mengambil data dari buku, jurnal, dokumen, situs pemerintahan yang relevan terhadap penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya dilematika politik yaitu ditemukan banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga pasangan Annas Maamun dan Arsyadjuliandi Rachman terpilih sebagai Gubernur Provinsi Riau. Kata Kunci: Dinamika Politik, Provinsi Riau, Pemilihan Kepala Daerah, Golput
PEMBERIAN STATUS TERHADAP TERORIS BERDASARKAN KONVENSI JENEWA Kusuma, Grace Natalia; Pratiwi, Tiffany Setyo
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 3 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.47 KB) | DOI: 10.36341/jdp.v3i2.1347

Abstract

This research analyzes about the status that given towards terrorists according to the Geneva Conventions as a source of International Humanitarian Law. This research is using descriptive qualitative methods to describe the practices carried out by terrorists and violations committed against the International Humanitarian Law. The sources for this research are from literature studies with secondary data sources such as books, articles, research journals, mass media, college notes, and internet sites. This research describing that according to the Geneva Conventions, the status given to terrorists as perpetrators of crimes against humanity is unlawful combatant. In addition, the ICRC also gives unprivileged belligerent status to those who carry out their acts of terrorist as individuals and do not have assimilation with any terrorism groups. Acts of terrorism have also been proven to violates the Geneva Conventions, including Article 33 and Article 147 of the Geneva Convention IV 1949, Articles 51 and 85 of Additional Protocol I 1977, and Article 13 of Additional Protocol II 1977.
PENGAWASAN KOLABORATIF DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TERDAMPAK COVID-19 Herdiana, Dian
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 3 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.499 KB) | DOI: 10.36341/jdp.v3i2.1323

Abstract

Kebijakan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 secara empiris mengalami masalah yaitu adanya kesalahan data Rumah Tangga Sasaran (RTS), implikasinya banyak warga masyarakat yang seharusnya berhak namun tidak menerima bantuan sosial, sebaliknya warga yang mampu justru mendapatkan bantuan sosial. Didasarkan kepada permasalahan tersebut maka dibutuhkan pengawasan kolaboratif yang dilakukan oleh berbagai pihak guna memastikan kebijakan tersebut berjalan sebagaimana tujuan awal. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, pengumpulan data menggunakan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, laman web dan lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum adanya upaya pengawasan yang dilakukan secara kolaboratif terhadap pelaksanaan kebijakan bantuan sosial dalam rangka perlindungan masyarakat terdampak COVID-19, proses pengawasan dilaksanakan dengan menggunakan model pengawasan internal secara tertutup yang mana pihak lain termasuk masyarakat tidak memiliki akses untuk melakukan pengawasan tersebut. Berdasarkan kepada hal tersebut diperlukan upaya rekonstruksi model pengawasan pelaksanaan kebijakan bantuan sosial yang memungkinkan adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan bidang pengawasan guna menghasilkan sistem pengawasan yang integratif dan sinergis.
STUDI PENDAHULUAN: KONSTRUKSI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU 2012-2014 Anugerah, Muhammad Fajar; Syamsuadi, Amir; Hartati, Seri; Arisandi, Diki; Trisnawati, Liza; Saputra, Roni
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 3 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (673.152 KB) | DOI: 10.36341/jdp.v3i2.1279

Abstract

The problem of waste is homework for governments and communities to resolve. Major cities in Indonesia such as Pekanbaru city is also experiencing the same problems related to control litter. Based on the statistical data shows that there is a surge in population in the city of Pekanbaru number of 1,100,000 people per year in 2014 which led to the generation volume reached 2.750 m3assuming everyone produce waste 2.5 liters / day. When compared with the amount of waste transported in landfills (TPA) Muara Fajar currently reaches 1,667 m3 or 450 tons per day the outcomes of transporting waste service coverage Pekanbaru city is 40.91%. This study identifies the design of government policies to solve the garbage problem in the city of Pekanbaru. By using qualitative research approaches and data triangulation technique is expected to provide an overview of the draft policy prepared by the Government of Pekanbaru in overcoming this waste problem. This study shows that the shape of a policy plan by the government of Pekanbaru compiled through policy schemes Regional Action Plan for Municipal Solid Waste Pekanbaru optimize the way institutions function which is responsible for waste management, strengthen the regulatory function, and improving operational techniques of waste management.
PERUBAHAN POLITIK LUAR NEGERI RUSIA TERHADAP SURIAH DALAM KONFLIK INTERNAL SURIAH (2011 – 2017) Fatmawati, Fatmawati
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 3 No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (799.883 KB) | DOI: 10.36341/jdp.v3i1.1192

Abstract

Since the beginning of Syrian conflict in 2011, Russia as an important ally for Syria had supported the Assad’s government in order to defend Assad's regime. Russia acted as a direct supporter to Assad’s regime through non-military support, deploying economic assistance, and military support in the form of military cooperation. However, after the fall of the city of Aleppo, which represented a major coalition of forces supporting the regime since Russian military intervention in September 2015, Russia has changed its foreign policy in Syrian conflict. Russia hastened to hold a tripartite meeting in Moscow that involved Turkey and Iran to agree on the principles of peace in Syria which was known as Moskow Declaration. From military aspect, Russia reduced a large number of equipments and military forces in Syria. This research will discuss an overview form of Russia's foreign policy changes to Syria in the Syrian internal conflict between 2011 and 2017 through the concept of non-military support, military cooperation, mediation, negotiation, and peace making. This research applied qualitative research approach with descriptive research type and collected secondary data from various sources that have been published. The finding of this research showed that there was a pattern of form of Russia’s foreign policy changes from direct supporter of Assad’s regime to mediator in the Syrian internal conflict between 2011 and 2017. Keywords: Syrian Conflict, Foreign Policy, Direct Supporter, and Mediator.
Peran Global Qurban Aksi Cepat Tanggap Indonesia dalam Menyalurkan Bantuan Kemanusiaan Transnasional Setiawan, Azhari; Saputra, Andhik Beni; Wahyudi, Herry
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 3 No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (990.5 KB) | DOI: 10.36341/jdp.v3i1.1178

Abstract

The research explores how the role of Aksi Cepat Tanggap (ACT) Indonesia and Global Qurban as one of its flagship programs at the global level. ACT is a professional non-profit organization that focuses on humanitarian work due to natural disasters and humanitarian conflicts. ACT's working area on a global scale begins with gait in every humanitarian tragedy in various parts of the world such as natural disasters, hunger and drought, conflict and war, including the suppression of minority groups of various countries. This study applies qualitative approach. This type of research is classified into Phenomenological research which seeks meaning from a social reality from a human point of view within it—Aksi Cepat Tanggap. This study applies six conceptual approaches on exploring the research findings on Global Qurban Aksi Cepat Tanggap from the point of view of (i) social movements, (ii) the international society, (iii) development, regimes and policies, (iv) socioeconomics, (v) the use of social media, and the perspectives of (vi) transnational advocacy networks. The results of this study indicate that humanitarian assistance—and also humanitarian issues—is still being major trends in the dynamics of transnational organizations discourses. In addition, the use of social media is considered necessary to determine the development and progress of a transnational advocacy network.
DIMENSI POLITIK EKOLOGI DALAM KERJASAMA VOLUNTARY PARTNERSHIP AGREEMENT (VPA) INDONESIA-UNI EROPA Murtasidin, Bahjatul; Sigalingging, Bob Morison
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 3 No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (937.217 KB) | DOI: 10.36341/jdp.v3i1.1167

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dimensi ekologi politik dalam kerjasama yang di lakukan Indonesia-Uni Eropa melalui Valuntary Partnership Agreement (VPA). Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka kerjasama Valuntary Partnership Agreement (VPA) Indonesia-Uni Eropa yang terbangun sangat kental dengan dimensi ekologi politiknya. Bagaimana tidak, walaupun Valuntary Partnership Agreement (VPA) adalah sebuah perjanjian bilateral yang bersifat sukarela, tetapi negara yang menyepakati perjanjian ini hanya mengekspor produk kayu yang telah lulus uji verifikasi/legal ke UE. Kayu dari Indonesia bisa dikatakan legal jika memenuhi standar legal diantaranya adalah asal-usul kayu berasal dari sumber yang jelas, memiliki ijin penebangan serta administrasi dalam proses jual beli kayu. Selain itu, dari proses pengolahan, perdagangan hingga pemindahan produk dari pihak pengekspor ke importir juga harus sesuai dengan persyaratan yang ada. Kondisi ini tentu menjadi perdebatan politik yang panjang antara kedua belah pihak, baik selama proses perundingan maupun pasca ratifikasi.
MEDIA SOSIAL DAN PARTISIPASI POLITIK MILENIAL RIAU Utami, Fitria
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 3 No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (944.583 KB) | DOI: 10.36341/jdp.v3i1.1158

Abstract

Penelitian ini merupakan pengujian tentang pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik milenial di Riau. Media sosial saat ini merupakan sarana yang banyak digunakan oleh masyarakat dalam aktifitas kehidupan mereka sehari-hari terutama generasi milenial. Generasi milenial adalah sebuah istilah yang populer menggantikan istilah generasi Y dimana sekelompok orang yang lahir setelah generasi X, yaitu orang yang lahir pada kisaran tahun 1980-2000an. Generasi Y dikenal dengan sebutan generasi millenial atau milenium. Partisipasi politik umumnya dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam memberikan hak pilih mereka dalam pemilu. Partisipasi politik tidak dibahas dalam cakupan yang lebih luas seperti kritisi kebijakan, pengujian petisi, dan demonstrasi. Penelitian ini menjembatani gap tersebut yaitu mengkaji partisipasi politik pada spektrum yang lebih luas tersebut, terutama bagaimana pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik milenial di Riau. Metode yang digunakan adalah kuantitatif eksplanasi. Pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan menyebarkan kuesioner pada 204 responden. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukan ada pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik milenial di Riau sebesar 0,205 (20,5%).

Page 1 of 4 | Total Record : 40