cover
Contact Name
fitri wahyuni
Contact Email
fhunisi01@gmail.com
Phone
+6281374261889
Journal Mail Official
dassollenunisi01@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. Soebrantas Tembilahan (Kampuus Unisi Tembilahan)
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
jurnal hukum das sollen
ISSN : 25802003     EISSN : 25987321     DOI : 10.32520
Core Subject : Social,
Jurnal Das Sollen menghadirkan Jurnal yang berisi beragam tulisan seputar ilmu hukum terkait persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat dan menganalisisnya dengan kondisi ideal yang mestinya di atur oleh hukum. Berbicara antara kenyataan dan kondisi ideal dalam realisasinya seringkali terjadi benturan kepentingan antara masyarakat dan penegak hukum di Indonesia atau sebaliknya.Akhirnya, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari yang telah berkenan memberikan catatan penting terhadap kesempurnaan isi Jurnal Das Sollen, dan kepada penulis yang telah berpartisipasi menyumbangkan pemikiran kritisnya dalam menyikapi berbagai persoalan hukum yang muncul ditengah masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 67 Documents
PROSES PENCORETAN SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH Darmiwati. SH. MH
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 2 No 2 (2018): JURNAL DAS SOLEN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The deletion of the Underwriting Right is an action taken by the Land Office when the said Underwriting Right has been deleted, by crossing out the Underwriting Right record in the land book and the certificate of the relevant land rights. With the termination of the Underwriting Right, the Underwriting Right Certificate concerned is withdrawn and together with the Land Book of the Underwriting Right, it is declared no longer valid by the Land Office. The problem arises when the Mortgage Certificate is lost and therefore cannot be attached to the application for deleting Mortgage Rights.
IMPLEMENTASI WEWENANG DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TENAGA KERJA OUTSOURCING DI BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG TEMBILA Syariffuddin
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 2 No 2 (2018): JURNAL DAS SOLEN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dasar hukum perburuhan di Indonesia diatur didalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, namun demikian kedudukan buruh di Indonesia masih lemah, khususnya tentang buruh outsourcing. Dasar dari outsourcing yaitu Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permasalahan ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian semua pihak termasuk manajemen BUMN adalah masalah tenaga kerja Outsourcing. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan ketenagakerjaan di BUMN meminta agar BUMN dapat menangani permasalahan tenaga kerja outsourcing BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN Siti Rahmah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 2 No 2 (2018): JURNAL DAS SOLEN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Kealpaan merupakan pelanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Bentuk-bentuk kecelakaan lalu lintas di jalan raya di dalam Undang-undang Nomor14 Tahun 1992, secara tegas tidak diatur, namun tentang peristiwa kecelakaan lalu lintas secara tegas telah diatur pada bagian keempat dari Undang-undang dimaksud. Undang-undang ini mengatur tentang asas dan tujuan lalu lintas, pembinaan, Prasarana, terminal, kendaraan, pengemudi, asuransi, angkutan dan ketentuan pidana. Pasal 27, mengatakan bahwa : “Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat pertiwa kecelakaan lalu lintas wajib menghentikan kendaraan, menolong orang yang menjadi korban kecelakaan dan melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN HIBURAN UMUM (KARAOKE) DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU (Studi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Hiburan Umum). KMS NOVYAR SATRIAWAN F
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 2 No 2 (2018): JURNAL DAS SOLEN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adapun permasalahan yang ingin penulis teliti adalah Bagaimanakah peran dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam penertiban hiburan umum (karaoke) di kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan apakah faktor penghambat dan upaya terhadap pelaksanaan peran dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam penertiban hiburan umum Karaoke di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Metode penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan menggunakan data primer yang di peroleh dari lapangan melalui masyarakat atau responden. Penelitian hukum empiris ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif di masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dengan cara: Preventif, melakukan dialog yang diinginkan pemerintah dengan apa yang diinginkan Pemilik Tempat Usaha Hiburan Karaoke untuk menemukan titik temu yang terbaik, Serta Represif, kegiatan ini tidak dilakukan dikarenakan dalam penertiban Tempat Hiburan Karaoke selalu melakukan dialog dengan Pemilik Tempat Hiburan Karaoke untuk menentukan tempat relokasi dan terkadang Pemilik Tempat Hiburan Karaoke masih diberikan insentif-insentif lainnya yang berasal dari keinginan Pemilik Tempat Hiburan Karaoke sendiri, terakhir tindakan setelah direlokasi, dalam kegiatan ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan patroli rutin terhadap Tempat Hiburan Karaoke yang sudah direlokasi.
TINJAUAN YURIDIS SANKSI TERHADAP PELANGGARAN IZINPERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEG Darmiwati
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 2 No 2 (2018): JURNAL DAS SOLEN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk melakukan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara umum . Namun bagi Pegawai Negeri Sipil ditambah aturan yang bersifat syarat khusus yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mana Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat. Namun kenyataannya ada Pegawai Negeri Sipil tidak ada izin atasan ketika melakukan perceraian dan perkara perceraian tersebut telah diputus oleh Pengadilan dan dikabulkan. Ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah yang mewajibkan adanya izin tersebut. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin berat. Hal ini terjadi dalam perkara Nomor 488/Pdt.G/2012/PA. Tbh.
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR (Studi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa) Wandi; Adnan, Indra Muchlis
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disputes over the Village Head election are more interesting to be discussed since the importance of sustaining the lives of villagers is actually getting away from the initial concept of escorting the democratization process in the village. It takes the wise steps of the conflicting parties, releasing the power to think of the best paths as moral responsibility for the benefit of the people, so as not to affect the implementation of village governance in improving public services and public welfare. The Birth of Regional Regulation of Indragiri Hilir Regency Number 7 Year 2016 concerning the Election, Appointment and Dismissal of Village Head Juncto Regent Regulation Indragiri Hilir Number 61 Year 2016 on Guidance of Implementation of Village Head Election has been explained that Normatif Responsibility responsibility of dispute of Village Head election in Indragiri Hilir settled by the Indragiri Hilir Regent through predetermined tools, and the nature of the decision is final and binding. Related to the report of criminal offense as intended in 72 paragraph (2) letter c shall be submitted to the competent authority in accordance with the prevailing laws and the process of settling the criminal offense shall not affect the election stage.
PEMBANGUNAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA SUATU KAJIAN TERHADAP PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA KONTRAK/OUTSOURCHING) Adnan, Indra Muchlis; wandi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Providing legal protection for workers / laborers constitute the mandate and objectives of the labor laws to achieve or implement social justice in the field of labor and employment protects against the unlimited power of entrepreneurs. Legal safeguards for workers / laborers outsourcing should be implemented to the fullest and, more specifically, given the practice of outsourcing occurs triangular employment relationships involving corporate employer (principal) the recipient company jobs (vendors) and workers / laborers.
TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN PEGAWAI NONAPARATUR SIPIL NEGARA DI INSTRANSI PEMERINTAHAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA ri, jam; wandi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasca ditetapkannya undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara tersebut di setiap instansi pemerintahan mestinya pegawai hanya ada duajenis pegawai antara lain ialah: pertama, Pegawai Negeri Sipil; dan yang keduaPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Hal ini sebagai wujud dariimplementasi lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara. Konsekuensi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut tentunya berdampak terhadap sistembirokrasi pada instansi pemerintahan baik pemerintah di pusat maupun pemerintahdi daerah, karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara sebagai dasar yuridis apa yang dimaksud dengan pegawai yangmelaksanakan aktifitas di setiap kantor instansi pemerintahan baik di pusat maupundi daerah. Namun kenyataan memperlihatkan sebaliknya bahwa hingga tahun 2018dibanyak instansi pemerintahan khusunya di pemerintahan daerah masih terdapatbeberapa pegawai yang ada bukan pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negarasebagaimana yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara. Keberadaan pegawai nonaparatur sipil negara pada instansipemerintahan tentu berdampak pada kepastian hukum khusunya menyangkutpelayaan publik, kekhawatiran kepada kepastian hukum terhadap pelayanan publikini sesuatu yang bisa diperkirakan mestinya. Selain itu juga dampak dari keberadaanpegawai nonaparatur sipil negara tersebut juga dapat menimbulkanpenyalahgunaan wewenang.
ANALISIS YURIDIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI KESYAHBANDARAN DALAM PROSES PENDAFTARAN AKTA HIPOTIK KAPAL Nurhan
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Shipping means to economic wheel, strengthen national unity, in establishing embodiment archipelago insight, enhance and support national defense and security which could further strengthen the relations between nations, in addition to the cruise also act as supporting, driving and driving force for economic growth in Indonesia, shipping business in carrying out those activities would require a large capital. provision of capital carried out by financial institutions, and of course accompanied by a guarantee and one of the security institutions are mortgages. The setting is KUHD ship registration law, Law No. 17 of 2008, Government Regulation No. 51 of 2002, and the Regulation of the Minister of Transportation PM Number 13 Year 2012. Imposition of a mortgage on the vessel carried by the ship mortgage deed by Acting Registrar and Registrar Baliknama ships in the boat is registered and recorded in the master list of the ship concerned
PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH ( STUDI DI KABUPATEN INDARAGIRI HILIR) Muhsin
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tax is the contribution of the people to the State treasury under the Act, by not receiving lead services (kontraprestasi) that can be directly demonstrated and used to pay public expenditure. All types of levies and taxes must be based on legislation "and that," Non-statutory charges should be avoided to avoid high-cost economies and burden the public ". This mandate is actually an emphasis from article 23 of the 1945 Constitution. These sources of revenue are very petning to run the activities of each level of government, because without adequate receipts then the government programs will not run optimally, tax levies earth and buildings in each District is one of the important regional financial support for the sustainability of the government in the area, especially in Indragiri Hilir Regency