cover
Contact Name
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
+6282242137685
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Komunitas Yustisia
Core Subject : Social,
OMUNITAS YUSTISIA (JATAYU) journal is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are results of original scientific research and review of legal interactions. JATAYU journalis published by Faculty of Law and Social Sciences of Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. JATAYU accepts manuscripts or articles in the field of law from both national and international academician and researchers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 136 Documents
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG Prisilia Eka Trisna, Putu Diana; Artha Windari, Ratna; Sari Adnyani, Ni Ketut
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i2.28738

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, (2) mengetahui faktor yang menjadi hambatan dalam proses penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Empiris yang mempergunakan data primer dam data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data mempergunakan studi kepustakaan, obeservasi dan wawancara. Sehingga data dari penelitian ini diolah secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan hasil penelitian yaitu (1) Terdapat tiga Pasal yang diuraikan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yaitu Pasal 32, Pasal 102 dan Pasal 49. Tetapi dalam hasil penelitian pada Pasal 49 terdapat perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bueleleng yaitu Peraturan dan prosedur dari Disdukcapil dalam pengakuan dan pengesahan anak yang dilakukan Warga Negara Asing (WNA) atau perkawinan campuran ini harus mendapat penetapan dari pengadilan, tetapi untuk pengakuan dan pengesahan anak yang dilakukan Warga Negara Indonesia (WNI) cukup menyertakan bukti perkawinan untuk mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran. (2) Dalam melayani permohonan pembuatan akta kelahiran anak luar kawin, terdapat beberapa hambatan yang sering muncul sebagai kendala yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain sarana dan fasilitas, dan Sumber Daya Manusia, Faktor Eksternal antara lain kurangnya syarat-syarat pemohon yang harus dilengkapi, dan Masyarakat yang kurang mengerti terkait dengan prosedur regulasi dokumen kependudukan.
HAK TERKAIT (NEIGHBORING RIGHT) PELAKU PERTUNJUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Adi Sukmaningsih, Ni Komang Irma; Artha Windari, Ratna; Sudika Mangku, Dewa Gede
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i1.28667

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan memahami pengaturan hak terkait (neighboring right) dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia, serta (2) mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran neighboring right bagi pelaku pertunjukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) pendekatan perundang- undangan (statute approach), dan (2) pendekatan perbandingan (comparative approach). Data-data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah hasil analisis dari (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta 2002), (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), (3) copyright act 1988 (Inggris), dan (4) Copyright act (Chapter 63, 1999 Revised Edition (Singapura). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan neighboring right dalam memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia telah di atur dalam UU Hak Cipta namun masih diperlukan kejelasan terkait hal-hal yang termasuk dalam suatu pertunjukan yang dapat diberikan suatu neighboring right, dan (2) akibat hukum terhadap pelanggaran neighboring right bagi pelaku pertunjukan, secara perdata para pelaku pertunjukan yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi, sedangkan secara pidana pihak yang melanggar UU Hak Cipta terutama terhadap pelaku pertunjukan dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.
HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA KOREA UTARA DAN MALAYSIA PASCA TERBUNUHNYA KIM JONG NAM DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 Maha Yani, Putu Febrilia; Sudika Mangku, Dewa Gede; Windari, Ratna Artha
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i2.28721

Abstract

 This study aims to (1) examine the history and the opening of diplomatic representation under review from the Vienna Convention of 1961 and also (2) to know the legal consequences for the severance of diplomatic relations between North Korea and Malaysia after Kim Jong Nam's assassination. The type of research used is normative, where the author review of the Conventions associated with the case in the problems raised by researcher. This research approach uses approach of legislation, case approach and historical approach. Sources of legal materials used are primary, secondary and non-legal sources of law. Techniques of collecting legal materials by library study with the processing of legal materials undertaken deductively. Based on the discussion of (1) The relationship between Malaysia and North Korea began on 30 June 1973. The two countries opened their embassies in their respective capitals in 2003. (2) In diplomatic relations there are also disconnections which may cause legal consequences. In Article 45 of the Vienna Convention 1961, in the event of diplomatic break-up between the two countries, the receiving country shall protect and respect its diplomatic representative's premises and the protection of property including its archives in the event of an armed conflict, if the diplomatic representation has been closed and the diplomatic representative building has been belongs to the sending country, the sending country may entrust control of its diplomatic representative's premises to a third country 
HUKUM ADAT KAWIN LARI DALAM PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA PAKRAMAN PEDAWA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG) Puspa Ariawan, Gede Adi; Sudiatmaka, Ketut; Sari Adnyani, Ni Ketut
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i3.28744

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Landasan filosofi mengenai Kawin Lari di Desa Pekraman Pedawa, (2) Sistem Perkawinan Lari, menurut hukum adat di Desa Pakraman Pedawa, (3) Syarat sahnya Kawin Lari di Desa Pakraman Pedawa dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jenis penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Teknik penentuan sampel menggunakan Purposive Sampling. Subjek penelitian ini adalah Bendesa Adat, Prajuru/Pengurus Adat, masyarakat Desa Pakraman Pedawa, dan Objek penelitian ini adalah Instrumen Hukum adat berupa awig-awig, lokasi penelitian di Desa Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik Observasi, Teknik Studi Dokumen, dan Teknik Wawancara (interview). Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) landasan filosofi mengenai Kawin Lari di Desa Pakraman Pedawa tidak lepas dari nilai Warisan kebudayaan turun menurun atau beregenerasi yang di yakini sebagai kebiasaan ajeg untuk tetep dilaksanakan, (2) Pengaturan Adat kawin Lari di Desa Pakraman Pedawa berwujud dasar justifikasi Kawin Lari, dan (3) Wujud sahnya perkawinan yang bersifat unifikasi dalam sistem Hukum Nasional.
IMPLEMENTASI UPAYA DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BULELENG Devi Selvian, Kadek; Rai Yuliartini, Ni Putu; Sudiatmaka, Ketut
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i1.28654

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, pelaksanaan upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kabupaten Buleleng dan faktor penghambat dan pendukung penerapan upaya diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskripif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya diversi dapat berhasil dilakukan dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kabupaten buleleng bila adanya musyawarah dan komunikasi yang baik atara kedua belah pihak dan akan berhasil bila ada kesepakatan antara dua belah pihak, dan diversi tidak berhasil dilakukan bila pihak korban merasa masih dirugikan terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku, dan dari pihak pelaku tidak mau bertanggung jawab. Adapun faktor penghambat upaya diversi di kabupaten Buleleng dikarenakan keterbatasan bentuk dari tindak lanjut penetapan diversi yang diterapkan oleh Kepolisian Resort Buleleng, tindak lanjut yang dilakukan hanya dalam bentuk pengembalian kepada orang tua. Berdasarkan hal tersebut harus adanya faktor pendukung agar pelaksanaan diversi bisa berjalan secara optimal, dengan adanya tindakan lanjutan seperti menyerahkan anak kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja agar anak dapat hidup dengan mandiri tanpa merugikan orang lain.
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA UNI SOVIET ATAS PENEMBAKAN PESAWAT KOREA AIR LINES DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM UDARA INTERNASIONAL Ciptantri, Sri Bayu; Sudika Mangku, Dewa Gede; Rai Yuliartini, Ni Putu
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i2.28732

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kasus terjadinya penembakan pesawat udara Korea Air Lines nomor penerbangan 007 dan mengkaji penerapan bagaimana tanggung jawab dalam hukum udara internasional terkait penembakan pesawat Korea Air Lines tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan prosedur pengumpulan bahan yang sumber utamanya adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat hukum normatif. Bahan yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum sekunder yang terutama berasal dari sumber kepustakaan serta ditambah dari berbagai sumber lain. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan histori / sejarah, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hukum udara internasional, hak lintas damai bagi pesawat asing tidak berlaku di dalam kedaulatan ruang udara. Dan atas penembakan pesawat Korea Air Lines yang dilakukan oleh Uni Soviet, Uni Soviet yang kemudian menjadi Negara Federasi Rusia telah bertanggung jawab memberikan kotak hitam, melakukan investigasi, dan meminta maaf kepada Korea Selatan.
ANALISIS TINDAK KEJAHATAN GENOSIDA OLEH MYANMAR KEPADA ETNIS ROHINGNYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Alit Putra, Ketut; Rai Yuliartini, Ni Putu; Sudika Mangku, Dewa Gede
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i1.28662

Abstract

Masyarakat rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk pada kejahatan genosida terutama sejak tahun 1978. Hak kebebasan untuk bergerak bagi orang-orang rohingya dibatasi secara ketat dan dikeluarkannya Undang-Undang Citizhenship Law yang mengakibatkan Myanmar dengan bebas melakukan diskriminasi kepada masyarakat yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu tindakan yang dilakukan oleh Myanmar merupakan sebuah kejahatan genosida, serta upaya penyelesaian sengketa antara Myanmar dengan etnis rohingnya. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan studi kepustakaan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan genosida, serta menggunakan pendekatan sejarah, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Myanmar kepada etnis muslim rohingnya memang benar merupakan suatu kejahatan genosida, yang didasari dari beberapa unsur sesuai dengan Pasal 6 Statuta Roma 1998. Upaya Penyelesaian Sengketa dilakukan secara litigasi, karena penyelesaian secara non litigasi tidak dapat menemukan titik terang dari sengketa tersebut, dan yang menangani kasus tersebut adalah Mahkamah Pidana Internasional dengan pengadilan ICC. Kesimpulannya bahwa Myanmar telah melakukan tindak kejahatan genosida terhadap etnis rohingnya serta diskriminasi terhadap kaum minoritas. Selanjutnya upaya dari penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dengan cara litigasi atau melalui mekanisme hukum dan ditangani oleh ICC (International Criminal Court).
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN BULELENG Angga Prawiradana, Ida Bagus; Rai Yuliartini, Ni Putu; Artha Windari, Ratna
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i3.28751

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran kepolisian dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng dan faktor penghambat dan pendukung serta upaya dari kepolisian untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Polres Buleleng. Subjek dari penelitian ini adalah kepolisian yang memiliki kewenangan didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Kabupaten Buleleng yaitu dalam hal ini anggota Satuan Res. Narkoba Polres Buleleng. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika belum maksimal dikarenakan meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika di kabupaten Buleleng setiap tahunnya, didalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika kepolisian membutuhkan kontribusi dari masyarakat agar penegakan maupun pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika berjalan masksimal. Adapun faktor penghambat peran kepolisian dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahayanya penyalahgunaan narkotika menjadi hal penghambat dari pihak kepolisian. Berdasarkan hal tersebut ada upaya dari kepolisian untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami kepolisian yaitu dengan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat tentang pengetahuan bahayanya penyalahgunaan narkotika dan melaksanakan oprasi-oprasi dan razia yang lebih rutin untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Buleleng.
KAJIAN NORMATIF PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 Laksmi Brata, Desak; Sari Adnyani, Ni Ketut; Sudiatmaka, Ketut
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i3.28745

Abstract

Ketentuan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, diadakan judicial review terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kajian normatif perjanjian perkawinan sehingga Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review dan (2) mengetahui konsekuensi yuridis perjanjian perkawinan bagi para pihak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) pendekatan perundang-undangan dan (2) pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kajian normatif perjanjian perkawinan sehingga dilakukan judicial review karena ketentuan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, di mana hal ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945 dan (2) konsekuensi yuridis perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah pemisahan harta benda perkawinan sesuai dengan isi perjanjian perkawinan dan para pihak akan terikat isi perjanjian dengan harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Sementara terhadap pihak ketiga perjanjian perkawinan akan mengikat setelah didaftarkan.
PENEGAKAN HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA MENGGELANDANG DAN MENGEMIS DI KABUPATEN BULELENG Putra Intaran, Galih Riana; Rai Yuliartini, Ni Putu; Sudika Mangku, Dewa Gede
Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v1i1.28653

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung penegakan hukum nasional terhadap Gepeng serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi Gepeng di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari penelitian langsung dilapangan yang didukung dengan bahan hukum yang terdiri dari, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, literatur-literatur serta karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penghambat penegakan hukum nasional adalah faktor substansi hukum dimana Gepeng belum disebutkan dalam Perda No.6 tahun 2009 dan belum ada aturan pidana bagi masyarakat pemberi Gepeng, faktor struktur hukum yaitu terkait dengan kinerja dari aparat penegak hukum yang kurang maksimal, faktor budaya hukum yaitu kurang pedulinya masyarakat Buleleng terkait permasalahan Gepeng dan masih adanya masyarakat pemberi kepada Gepeng. Sedangkan faktor pendukung adalah faktor struktur hukum yang berupa sarana/fasilitas yang menunjang dari aparat penegak hukum, dan faktor substansi hukum yaitu peraturan yang berlaku baik KUHP maupun Perda tetap diperlukan sebagai dasar pelaksanaan penegakan hukum. Upaya yang dilakukan guna menanggulangi tindak pidana menggelandang dan mengemis di Kabupaten Buleleng meliputi upaya penal yaitu berupa kegiatan operasi/razia guna menertibkan tempat kegiatan Gepeng, dan upaya penampungan sementara untuk sleksi guna menentukan jenis pembinaan yang akan dilakukan, selanjutnya adalah upaya non-penal yaitu program rumah tinggal kreatif yang bertujuan untuk tempat rehabilitasi mental dan pembinaan keterampilan dengan harapan dapat merubah pola pikir dan jalan hidup para Gepeng untuk mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik lagi.

Page 1 of 14 | Total Record : 136