cover
Contact Name
Haris Kusumawardana
Contact Email
kusumawardanaharis@gmail.com
Phone
+6283899800775
Journal Mail Official
cakrawala.unwiku@gmail.com
Editorial Address
Beji-Karangsalam Street, No. 25, Karangsalam Kidul, Kedung Banteng, Banyumas, Central Java, Indonesia 53152
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
ISSN : 14112191     EISSN : 27230856     DOI : -
Core Subject : Social,
Cakrawala Hukum presents journals / scientific papers / research results on legal issues written by lecturers or students from the Faculty of Law, Wijayakusuma University or from outside the Faculty of Law, Wijayakusuma University.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 79 Documents
Perjanjian Paket Wisata antara Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto dengan Biro Perjalanan Wisata CV Putra Wisata Suryati, S.; Priyadi, Aris; Waluyo, Bing
Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 21, No 1 (2019): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Article 1 of Law No. 10 Years 2009, tourism: travel activities carried out by a person or group of people by visiting certain places for recreational purposes, personal development, or studying the uniqueness of tourist attractions visited in the interim period. Agreement on land travel using land vehicles in the form of unknown buses in Book III of the Civil Code and KUHD. The purpose of this study is to find out the legal responsibilities of CV Putra Wisata as a travel agency when there is a default. The research method uses normative juridical, by synchronizing the legal principles of the agreement with the legislation in force in Indonesia. The data obtained is analyzed qualitatively. The conclusion is that there are several possible forms of responsibility as a Tourist Travel Bureau when there is a default, namely: keep on carrying out travel without compensation or cancellation of the agreement without or with compensation.Keyword: Legal Responsibility, Agreement, Tour Package
Bunga Dalam Perjanjian Hutang Piutang Erowati, Eti Mul
Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 21, No 2 (2019): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apabila debitur wanprestasi, kemudian kreditur menuntut bunga berbunga akibat debitur wanpestasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan type clinical researct, yaitu penelitian untuk menerapkan hukum in abstracto bagi perkara in concreto. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data penelitian ini dianalisis secara yuridis normatif menggunakan analisa deduktif dengan cara berpikir sylogisme. Kesimpulan : Dari uraian pada pembahasan baik pada putusan nomor 22/Pdt.G/2009/PN.Clp dan  putusan nomor 5/Pdt.G/2018/PN. Bjm, maka dapat disimpulkan bahwa apabila debitur telah terbukti wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut adanya ganti rugi dalam hal ini adalah besarnya bunga. Penentuan besarnya bunga dapat ditetapkan langsung di dalam perjanjian, besarnya bunga inilah yang nantinya akan ditetapkan apabila debitur wanprestasi, sesuai dengan ketentuan mengenai bunga berbunga yang telah diatur dalam Pasal 1251 KUHPerdata yang menyebutkan bunga uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga baik karena permohonan maupun perjanjian khusus asal perjanjian tersebut menggunakan bunga dibayar untuk 1 tahun. Apabila dalam perjanjian itu tidak ditentukan besarnya bunga apabila debitur wanprestasi, maka bunga yang dipakai adalah bunga bank yaitu 6 % setahun sesuai dengan ketentuan pasal 1767 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (vide Lembaran Negara No. 1848 No. 22) besarnya bunga maksimal adalah sebesar 6% untuk setiap tahunnya.Kata Kunci: Perjanjian Hutang Piutang, Bunga
KEJAHATAN PROFESI “PROFESSIONAL CRIME” (Suatu tinjauan yuridis Malpraktek Profesi Kedokteran) Dewi Setia Triana, Ikama
Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 18, No 44 (2016): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan Profesi (profesional crime)adalah suatu jenis kejahatan kerah putih (whitecollar crime) yang dilakukan oleh orang yangmemiliki profesi tertentu, di mana kejahatannyadilakukan ketika sedang menjalankan tugasprofesinya dan/atau dia melakukan kejahatanyang ada hubungan dengan tugas profesinya itu.Kenyataan tersebut menunjukkan bahwawhite collar crime telah mengubah teori-teorikonvensional tentang sebab-sebab terjadinyakejahatan yaitu bahwa akar penyebab kejahatanselalu dihubungkan dengan kemiskinan, kondisimasyarakat serta perilaku perseorangan yg jugadikaitkan dengan kemiskinan. White collar crimelebih menekankan pada STATUS PELAKUNYA,di mana pelaku tersebut memilik posisi dan atauperan penting dalam institusi/organisasinyabahkan profesional dengan kompetensi spesifik.la tidak berada dalam kondisi yang miskin, dantidak kekurangan.Menurut IS Susanto, Kejahatan profesi(Profesional Crime) adalah kejahatan yangdilakukan oleh kalangan profesi (kaumprofesional) dalam melakukan pekerjaannyaseperti Dokter, Notaris, Pengacara, Akuntan danprofesi-profesi lain dengan kompetensi spesifik,yang memiliki ciri-ciri, antara lain:a. Umumnya bersifat perorangan dan tidakmencerminkan suatu organisasi;b. Pelaku memiliki status tinggi di kalanganpenjahat;c. Spesialisasi dalam kejahatan untukmemperoleh keuntungan ekonomis;Dalam dunia kedokteran kita seringmendengar istilah malpraktek. Secara harfiahmalpraktek berasal dari kata “mal” yang berartisalah dan “praktek” yang berarti pelaksanaanatau tindakan yang salah. Meskipun demikianmakna malpraktek banyak dikenal ataudikonotasikan untuk menyatakan adanyatindakan yang salah dalam rangka pelaksanaansuatu profesi (professional misconducf),khususnya di dunia medik dengan sebutanmalpraktek medik (medical malpractice),meskipun sebenarnya dalam profesi lain punterjadi malpraktek.
Penundaan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sebagai Dampak Covid-19 Dilihat Dari Aspek Hukum Ketatanegaraan Ningrum, Esti
Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The delay phase of the election of Regional Head (elections) as the impact COVID-19 from the aspect of constitutional law has mendapatan legal basis ie Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 of 2020 concerning Third Amendment Act No. 1 of 2015 concerning Establishment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning Election of Governors, Regents and Mayors Into Act.2. Preparation of regulations in anticipating problems that arise in the postponement of the stages of the implementation of the election of Regional Heads as a result of COVID-19 has been regulated in Law Number 10 Year 2016 concerning Second Amendment to Law Number 1 Year 2015 concerning Establishment of Government Regulations Substituting Laws Number 1 of 2014.Keywords: The stages of implementing the Regional Head Election, Covid-19, Legal Aspects of Constitutionality Abstrak. Penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai dampak COVID-19 dilihat dari aspek hukum ketatanegaraan telah mendapatan payung hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Persiapan regulasi dalam  mengantisipasi persoalan yang muncul dalam penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah sebagai dampak COVID-19 telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.Kata kunci : Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, Covid-19, Aspek Hukum Ketatanegararaan
Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Dalam Sengketa Medis Aris Priyadi Priyadi, Aris
Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 22, No 2 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Protection for patients in addition to being regulated in Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices is also regulated in the Civil Code specifically regulating defaults and acts against the law. In the event of a dispute between the doctor and the patient, where the patient feels disadvantaged over the services that have been carried out by the doctor/ hospital, almost all of which can not be said at all, are related to compensation issues due to acts against the law. Losses suffered by patients can be in the form of material losses and immaterial losses. Claims for compensation due to acts against the law as stipulated in Article 1365 of the Civil Code can be in the form of material compensation or immaterial compensation or can also both. Based on the provisions of Article 1365 of the Civil Code which stipulates that: Every act that violates the law that brings harm to others requires that the person who wrongfully issued the loss compensates the loss. Article 1365 of the Civil Code uses the principle/ concept of accountability based on mistakes. These provisions are certainly not favorable for the victim (patient) because they have to prove the existence of the error. The provision of proof is regulated in Article 163 HIR jo Article 1865 of the Civil Code regarding the burden of proof. The contents of this article are those who claim a right, or to assert their own rights or deny the rights of others, referring to an event, are required to prove their claim or event.Keywords: Legal protection, patients, compensation. Abstrak. Perlindungan terhadap pasien selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran diatur pula dalam KUH Perdata khususnya yang mengatur tentang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Apabila terjadi sengketa antara dokter dengan pasien, dimana pasien merasa dirugikan atas pelayanan yang telah dilakukan oleh dokter/rumah sakit, hampir semua kalau tidak dapat dikatakan semuanya, adalah menyangkut masalah ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Kerugian yang diderita pasien dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil. Tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum sebagimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dapat berupa ganti rugi materiil atau ganti rugi immateriil atau dapat juga keduanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 KUH Perdata menggunakan prinsip/konsep tanggung gugat atas dasar kesalahan. Ketentuan tersebut tentunya kurang menguntungkan bagi korban (pasien) karena harus membuktikan adanya kesalahan tersebut. Adapun ketentuan pembuktian diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata tentang beban pembuktian. Isi dari pasal tersebut adalah siapapun yang menuntut suatu hak,atau guna meneguhkan haknya sendiri ataupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diharuskan membuktikan tuntutan haknya atau peristiwa tersebut.Kata kunci : Perlindungan hukum, pasien, ganti rugi.
PENYALAHGUNAAN INTERNET UNTUK PERBUATAN A SUSILA (Studi Kasus Aktivitas Cybersex Di Warung Internet Di Purwokerto) Dewi Setia Triana, Ikama
Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 19, No 1 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi informasimengakibatkan modus operandi delik kesusilaanpun mengalami perkembangan. Kini berkembangfenomena cybersex, yaitu penyalahgunaan internetuntuk ekspresi seksual atau kepuasan seksual.Cybersex telah menyerang nilai-nilai kesusilaandan menimbulkan banyak akibat negatif. Warnetmerupakan salah satu tempat pilihan bagi parapelakunya.Dengan menggunakan metode penelitiankualitatif yang menitik beratkan pada prosesprosessosial yang terjadi di masyarakat danmemahami aspirasi masyarakat yang menggunakanjasa warnet sebagai penyedia jasa rental internet,maka akan diperoleh kesimpulan tentang aktifitascybersex di warung internet di Purwokerto danmengetahui kebijakan hukum pidana yang ada diIndonesia untuk menanggulangi kejahatancybersex ini.Fenomena cybersex banyak dilakukan dibeberapa Warnet yang tersebar di kotaPurwokerto dengan berbagai cara, terutama dibeberapa warnet yang menyediakan bilik-bilikberpenyekat dan tidak adanya filtering softwaredalam sistem komputer yang disediakan olehpenyedia jasa warnet. Kegiatan ini biasanyadilakukan pada malam hari lewat tengah malam.Hukum Pidana Indonesia dapat digunakanuntuk menanggulangi fenomena Cybersex, tetapimengalami kendala, karena tidak ada ketentuankhusus tentang kualifikasi cybersex; perbuatannyabersifat abstrak/non fisik dan sangat individual.Cybersex memiliki kekhususan karena sarana yangdigunakan adalah internet yang sifatnya globalmelintasi batas teritorial negara, sementarayurisdiksi teritorial KUHP mempunyai kelemahanyaitu tidak bisa menjangkau pelaku cybersex diluar negeri. Untuk menjangkaunya diperlukanpenegakan hukum pidana yang optimal, melaluipenafsiran ekstensif, sosiologis dan teleologis.Kata Kunci: Penyalahgunaan internet, Cybersex,warung internet.ABUSE OF INTERNET FOR IMMORALACT (Case Study of Cybersex activities inInternet Cafe in Purwokerto)The development of information andtechnology has influenced the development ofmodus operandi in decency offense. Now weface cybersex phenomenon. It is about internetabuse to express the user’s sexuality or to getsexual satisfaction. Cybersex has changedmoral value of decency and caused manynegative effects. Internet cafe is one of placeby actors.With qualitative method a teaching pointto social process and to understand socialaspiration are using internet cafe service, canobtain the conclusion about cybersex activityin internet cafe in Purwokerto and do penalpolicy existing in Indonesia can be use to applyin cybersex cases or not.Cybersex phenomenon do it in someinternet cafe in Purwokerto with any method.Of course in some internet cafe that specialroom service and without software filtering oncomputer system that internet cafe services.This activity do in the middle of night in internetcafe.Positive criminal law in Indonesia canreach cybersex phenomenon, but it will facesome difficulties because there is no certaintyPenyalahgunaan Internet untuk Perbuatan Asusila (Studi Kasus Aktivitas Cybersexdi Warung Internet Di Purwokerto)that rules cybersex qualification specifically;the action is very illusory/abstract/non physicsand individual. Cybersex criminal hasspecification because the users use internet asmedia, that globally across the over territorialstate while territorial jurisdiction in CriminalCode and another positive criminal law policyin Indonesia cannot reach to cybersex offenderin another state. To reach criminal cybersexwe need maintenance of optimum criminal lawthrough extensive, sociology and teleologyinterpretation, and do internationalcooperation to cyber crime combat.Keyword: Abuse of internet, Cybersex,Internet cafe
Menguji Pertimbangan Mens Rea dalam Pemidanaan Kasus Korupsi Awaludin, Arif
Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 21, No 1 (2019): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of the mens rea element in cases of corruption in Indonesia is not uniform. Some law enforcers use it for proof, others don't use it. The concept of mens rea adopted from the common law legal system is still causing debate. Research that uses normative methods and refers to literature studies and studies of court decisions concluded that the application of the mens rea element is not always used by law enforcers. The development of the principle of error becomes the principle of no errors affecting decision making in every corruption case. Clarity of the elements of mens rea is needed in the law to create uniformity among law enforcers.Keyword: Mens Rea, Criminalization, Corruption
Penanggulangan Kasus Penipuan Online Di Polsek Wangon Musthofa, Anis Naufal; Setia Triana, Ikama Dewi
Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 22, No 1 (2020): Majalah Imiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mengetahui penanggulangan kasus penipuan jual online di Polsek Wangon dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam penanggulangan kasus penipuan jual beli online di Polsek Wangon. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Artinya metode yang digunakan hanya untuk menaggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Metode penyajian data, data yang telah dikumpulkan kemudian di catat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan untuk kemudian di kaji sebagai suatu kesatuan yg utuh dan sistematis Kesimpulan: Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat disimpulkan: Polsek Wangon belum maksimal dalam menangani kasus penipuan jual beli online dikarenakan belum tersedia alat bantu dan petugas kusus yang memangani kasus jual beli online, Di sisi lain Polsek Wangon telah melakukan pelayanan dalam melayani masyarakat yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi kepolisian sektor pada standar operasional prosedur yang dilakukan sesuai dengan Bab III Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor. Dalam penanggulangan kendala internal, penulis menyimpulkan masih banyak kekurangan dalam penanggulangan kasus penipuan jual beli online yang dilakukan oleh Polsek Wangon. Pada kendala eksternal disimpulkan masyarakat masih belum menganggap pentingnya penyelesaian kasus penipuan jual beli online yang dihadapi dan kurang pahamannya masyarakat dalam menyelesaikan kasus penipuan jual beli online membutuhkan koordinasi lanjut baik secara internal di jajaran kepolisian maupun koordinasi lanjut secara lintas sektoral.
PELANGGARAN RAHASIA DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG Suryati, S.
Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 20, No 1 (2018): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rahasia Dagang menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang RahasiaDagang seperti yang dirumuskan dalam angka1 Pasal 1 adalah informasi yang tidak diketahuioleh umum di bidang teknologi dan / ataubisnis, mempunyai nilai ekonomi karenaberguna dalam kegiatan usaha, dan dijagakerahasiannya oleh pemilik Rahasia Dagang.Meskipun keberadaan rahasia dagang bukanlahsesuatu yang baru, namun suatu pengakuanakan rahasia dagang sebagai bagian dari Hakatas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesiabaru dapat terealisasi pada penghujung tahun2000 dengan diundangkannya UU No. 30Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang (UURD).Undang-Undang ini dibuat dengantujuan untuk memajukan industri nasional yangnantinya diharapkan mampu bersaing dalamlingkup perdagangan internasional. Denganundang-undang ini diberikan suatuperlindungan hukum terhadap Rahasia Dagangsebagai bagian dari system Hak atas KekayaanIntelektual (HaKI)1, yang diharapkan dapatmenciptakan iklim yang akan mendorongkreasi dan inovasi masyarakat. Ada dua aspekyang melatar-belakangi pembentukan UURDini, yang pertama adalah; Indonesia telah1meratifikasi persetujuan pembentukanOrganisasi Perdagangan Dunia yangdidalamnya mencakup Agreement on TradeRelated Aspect of Intellectual Property Rightincluding Trade in Counterfeit Goods(Persetujuan TRIPs), melalui Undang-UndangNo. 7 Tahun 1994. Dan yang kedua adalah ;Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 TentangLarangan Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat. Adanya perlindungan HaKIdan khususnya Rahasia Dagang yang baikdiharapkan dapat mengurangi dampakterjadinya persaingan curang dan tidak sehat.2Berdasarkan hal tersebut diatas makadapat diartikan bahwa Indonesia telahmembuka pintu bagi masuknya globalisasiperdagangan yang diikuti dengan prosespemberadaban (civilization) aturan-aturanmain perekonomian dunia ke Indonesiatermasuk TRIPs, HaKI dan Rahasia Dagangyang diatur dalam lapangan hukum positif.
SISTEM JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN MENURUT HUKUM KESEHATAN Hartariningsih, Ninik
Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum Vol 19, No 2 (2017): Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sesuai dengan pasal 28 UUD 1945amandemen, UU No. 36 tahun 2009 serta UUNo. 40 th 2004, bahwa kesehatan merupakanhak asasi dari manusia. Oleh karenanyapemerintah mempunyai kewajiban untukmenjamin kesehatan warga negaranya, agarwarga negaranya / masyarakat dapatmemperoleh derajat kesehatan yang setinggi- tingginya, dengan tercapainya derajatkesehatan yang setinggi - tingginya diharapkandapat menekan kematian serta dapatmeningkatkan kualitas hidup manusia dibidang kesehatan. Agar supaya derajatkesehatan optimal terwujud perlu dukunganperan serta masyarakat. Sebagai ujudpertanggung jawaban pemerintah terhadapjaminan kesehatan, maka pemerintahmembuat suatu program mengenai SistemKesehatan Nasional yang mencakup semuasegi kehidupan jadi jangkauannya luas. Disamping itu juga diadakan program JaminanKesehatan Masyarakat (Jamkesmas ) yangsaat ini masih ditujukan bagi masyarakatmiskin.Kata Kunci :Jamkesmas bagi masyarakatmiskin