cover
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
vivathemis@gmail.com
Editorial Address
http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/THS/about/editorialTeam
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
VIVA THEMIS
ISSN : -     EISSN : 25989626     DOI : https://doi.org/10.22435/vt.v1i1.146
Core Subject : Social,
VIVA THEMIS focuse on topics which relate generally to legal issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in: - Civil Law; - Criminal Law; - Civil Procedural Law; - Criminal Procedure Law; - Commercial Law; - Constitutional Law; - International Law; - State Administrative Law; - Adat Law; - Islamic Law; - Agrarian Law; - Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 36 Documents
PELAKSANAAN PELAYANAN AIR BERSIH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Nahriri, Ahmad; Delta, Ria; Kurnia, Kamal Fahmi
VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : VIVA THEMIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i2.784

Abstract

 Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa merupakan perusahaan daerah yang bergerak dalam pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat. Pada pelaksanaannya dihadapkan pada kendala yaitru belum optimalnya penerimaan daerah dari PDAM Tirta Jasa. Permasalahan penelitian ini adalah :1. Bagaimana Peran PDAM Tirta Jasa dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lampung selatan? 2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh PDAM Tirta Jasa dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lampung selatan?.Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis  empiris. Jenis data yaitu berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data antara lain yakni seleksi data, klasifikasi data, dan analisis data yang menggunakan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian meninjukan bahwa peran PDAM Tirta Jasa belum optimal dalam meningkatkan pendapatan asli Dderah kabupaten Lampung Selatan periode  tahun 2017-2018, dengan rata-rata 0,80 % dan berada dibawah rata-rata berbagai sumber PAD lain yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan BUMD lain serta lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan faktor penghambat PDAM Tirta Jasa dalam meningkatkan PAD  adalah jumlah pelanggan yang masih belum memenuhi target  dan kurangnya program pendidikan serta pelatihan.Kata kunci: Pelayanan, PDAM Tirta Jasa, Pendapatan Asli Daerah
PENERAPAN TEKNOLOGI ALAT PEREKAM VIDEO SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA Setiawan, Hendra; Maulidiana, Lina; Mirwansyah, Mirwansyah
VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : VIVA THEMIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i1.768

Abstract

AbstrakAlat bukti elektronik khususnya rekaman video semakin akrab dalam praktik pidana, terutama di negara dengan sistem civil law. Namun pasal 184 KUHAP sebagai penegak hukum pidana di Indonesia mengatur dalam batasan lima orang saksi, barang bukti dan: a, keterangan, petunjuk, terdakwa untuk merekam dan beberapa video itu sendiri tidak dikelola. Permasalahan mengapa sebuah kaset video dapat menjadi alat bukti mengingat keakuratan barang bukti tersebut? Bagaimana perkembangan alat bukti pidana melalui teknologi dalam rekaman video? dan faktor-faktor pendukung serta dalam mengungkap kasus pidana?Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan dan normatif empiris, jenis dan sumber data digunakan jenis data sekunder dan jenis data primer, teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan cara mengedit klasifikasi data data dan sistematisasi data di masing-masing. Data secara sistematis dibuat untuk interpretasi data dengan analisis kualitatif.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1. Teknologi video dapat digunakan sebagai alat bukti dengan mempertimbangkan keakuratan gambar, dapat menjadi alat bukti yang dapat direkomendasi oleh jaksa hakim dalam mengungkap kejahatan; 2. Perkembangan teknologi bukti dapat menjadi acuan dalam persidangan; 3. Faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan pembuktian dengan menggunakan kamera CCTV yaitu hambatan hukum dan hambatan non hukum. Adapun saran sebaiknya menggunakan bukti teknologi salah satu kamera CCTV sebaiknya di ubah desain KUHP.Kata kunci: Alat Bukti, CCTV, Kriminal.
ANALISIS TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SENJATA API DENGAN TINGKAT KRIMINALITAS YANG TERJADI Haryanto, Edi; Marsanuddin, Marsanuddin; Susanti, Ino
VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : VIVA THEMIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i1.779

Abstract

AbstrakBeberapa kasus yang terjadi selain penyelundupan senjata api di wilayah Indonesia juga terjadi di lampung, sepanjang tahun 2016 hingga 2017 terjadi beberapa kali penyelundupan senjata api di lingkungan Pemprov Lampung. Bagaimana Tindak Pidana Penyelundupan Senjata Api di Peraliran Lampung, Hambatan Penanggulangan Penyelundupan Senjata Api di Lampung.Terdiri dari, metode penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah diskriptif, pendekatan permasalahan normatif dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan Jenis datanya terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan tindak pidana penyelundupan senjata api di perairan Lampung adalah sebagai berikut upaya represif berupa koordinasi terbuka yang dilakukan oleh polda lampung khususnya dit Polairud berkoordinasi dengan Kepala Harian Perbakin Kesatuan Penembak Indonesia Kota bandar lampung untuk mengungkap terjadinya penyelundupan dan peredaran senjata api ilegal di lampung. Upaya represif dan preventif melalui koordinasi tertutup berarti koordinasi hanya dilakukan oleh pihak kepolisian saja untuk mengetahui adanya penyelundupan senjata api dengan melaukan penyadapan telepon seluler dengan penyelenggara bantuan internal seluler yang bersangkutan. Faktor penghambat dalam penanggulangan penyelundupan senjata api di Lampung yaitu faktor lemahnya kendali atas penyebab maraknya penyelundupan senjata api akibat lemahnya kendali peredaran senjata api di Lampung. Lemahnya hukum juga menyebabkan lemahnya kesadaran hukum di masyarakat.Kata Kunci: Penyelundupan, Kejahatan, Senjata Api.
Kewenangan Penyidik Pasca Putusan Praperadilan Sandi, Fona Azhara; Rachman, Fathur; Susanti, Ino
VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS
Publisher : VIVA THEMIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v1i2.700

Abstract

One form of protection of human rights can be seen by the rules governing pretrial as stipulated in Article 77 to Article 83 of the Criminal Procedure Code.The problem in this study is how is the investigator's authority after the pretrial verdict in the Tanjung Karang Class I District Court? and what are the inhibiting factors of the investigator's authority after the pretrial verdict in the Tanjung Karang Class I District Court?This study uses a normative approach and empirical approach with secondary data obtained through literature studies and primary data obtained through field studies with interviews. The data is then analyzed qualitatively.The results of the study show that the investigator's authority after the pretrial verdict in the Tanjung Karang Class I District Court must be based on the provisions contained in the Criminal Procedure Code, specifically Article 77 of the Criminal Procedure Code which regulates the pretrial object. The inhibiting factor of the investigator's authority after the pretrial verdict in the Tanjung Karang District Court is the determination of the suspect's status as part of the investigation and Article 82 Paragraph (3) of the Criminal Procedure Code that in the event that an arrest or detention is illegal. This decision is of course a jurisprudence that can be used by other judges as a reference in making decisions in pretrial institutions. Investigators are advised to carry out investigations based on applicable provisions of criminal procedural law in order to anticipate pretrial requests, so that actions taken by investigators can run effectively and efficiently in the context of law enforcement. Pre-trial Judges are advised to maintain objectivity in deciding pretrial applications.
PANCASILA AS THE IDEAL OF LAW IN INDONESIAN NATIONAL LEGAL AND RULE OF LAW SYSTEMS Suroto, Suroto
VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS
Publisher : VIVA THEMIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22435/vt.v1i1.144

Abstract

ABSTRACTPancasila serves as an ideology foundation, a way of life, and the one that unites the nation in achieving the ideals of the nation. The position of Pancasila is very important for the life of society, nation, and state so that the status is firmly and clearly stated in the fourth paragraph of the preamble of the 1945 Constitution.The ideal of law of Pancasila in the Indonesian National Legal System (SHNI) is constitutive and regulative in its function to the Indonesian National Legal Rule System (SAHNI) with the norm of State Fundamental. Pancasila establishes the legal norms under it in stages. Lower legal norms are formed based on and derived from higher legal norm. Consequently, there is no conflict between higher and lower legal norms, and vice versa. Pancasila is the source of all sources of law, and should not be broader than the other sources of law. When the Indonesian people interpret it broader than that in their society, nation and state, it is not true.
TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM (Studi Kasus Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016) Hidayat, Muhammad; Delta, Ria; Susanti, Ino
VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : VIVA THEMIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i2.774

Abstract

AbstrakPeninjauan kembali adalah upaya hukum peraturan kuhap luar biasa berdasarkan pasal 263-269. Pasal 263 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan adalah untuk terpidana atau ahli warisnya, namun ada sebagian uji materi yang diajukan oleh penuntut umum atau pengorbanan dan diterima oleh Mahkamah Agung. Fakta kedua yang saling bertentangan dirasakan anna di atas oleh boentaran, istri joko soegiarto. Kehilangan dia memiliki ketidakberanian konstitusional suami untuk kembali ke negara seperti yang saya lakukan peninjauan terhadap jaksa penuntut umum, apakah joko soegiarto bebas dan bebas dari segala tuntutan hukum. , anna boentaran mengusulkan kepada mahkamah konstitusi untuk menguji konstitusionalitas pasal 263 ayat (1) yang UUD 1945 kemudian ditarik mk no. puu-xiv / 33 / 2016. Permasalahan utama dalam hal ini adalah bagaimana keputusan mk no. puu-xiv / 33/2016 memiliki putusan yang didasarkan pada nilai keadilan dan kepastian hukum.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data kepustakaan dilakukan melalui penelitian dan penelitian lapangan (wawancara), data dan metode analisis menggunakan metode deduksi.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi No. 33 / puu-xiv / 2016 263 (tanda bahwa pasal 1) no. Undang-undang tersebut sekitar 8 tahun 1981 kuhap norma konstitusinal kecuali jika dilihat selain yang tersebut dalam pasal tidak memenuhi keadilan, manfaatnya dan kepastian hukum berdasarkan faktor-faktor: 1. Dalam filosofi, peninjauan ditujukan kepada semua pihak tidak terkecuali masyarakat jaksa; 2. Himbauan kepada hakim dalam hukum untuk menguji terpidana bukanlah hal yang dapat dijadikan dalih untuk mencapai keadilan, karena himbauan di dalam undang-undang tidak mengakibatkan berlangsungnya semua, bahkan hukuman harus dijatuhkan. tidak lebih berat dari aslinya; 3. Pasal 3 angka 263 memberi kesempatan kepada pihak selain terpidana dan ahli waris untuk mengajukan peninjauan kembali; 4. Paradigma korban dalam konsep hukum pidana tidak hanya mengutamakan perlindungan bagi pembuat, kejahatan tetapi juga memandang korban.Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Keadilan, Kemanfaatan.
EKSISTENSI TUGAS PENYIDIK POLRI TERHADAP NARKOTIKA DI ERA REFORMASI Widjoyo, Beny; Melati, Dwi Puti; Terina, Tian
VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : VIVA THEMIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i2.785

Abstract

Kepolisian republik Indonesia telah ditetapkan sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memainkan peran tersebut, Polri dituntut untuk melaksanakan tugas secara profesional, terutama dalam menjalankan tugasnya terkait proses penyelesaian sebuah permasalahan tindak pidana. terdapat suatu proses berupa penyidikan yang merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh penyidik kepada tersangka yang melakukan perbuatan pidana. Secara spesifik, penelitian ini akan membahas mengenai eksistensi penyidik dalam perkara narkotika studi di Polsek Punggur Lampung Tengah. Pemasalahan dalam penelitian ini diantaranya:  bagaimanakah eksistensi tugas penyidik Polri terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum Polri? Dan faktor-faktor apasajakah yang penghambat tugas penyidik Polri terhadap pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum Polri?Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian normatif empiris. Data diperoleh dari sumber primer dan tersier yang berasal dari studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menarik kesimpulan menggunakan metode berfikir induktif.Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa tugas penyidik Polri terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika bukan hanya menangkap masyarakat, tetapi Polri berani membuktikan keeksistensiannya dengan menangkap oknum Polri yang terbukti menggunakan narkotika. Padahal sebagi oknum polri seharusnya faham dan tunduk akan aturan. Dalam menjalankan perannya, terdapat faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana narkotika yang dilakukan polisi diantaranya belum tersedianya aturan peraturan perundangan-undangan yang spesifik, sumber daya manusia yang belum mumpuni, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta faktor budaya masyarakat.Kata Kunci: penyidik, narkotika, polri
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA Ali, Muhammad; Zanariyah, Sri; Susanti, Ino
VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : VIVA THEMIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i1.769

Abstract

AbstrakDiversi kasus adalah anak dari proses peradilan di luar hakim. Diversi di bawah sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dalam hal anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan tujuh tahun penjara di bawah pidana dan bukan pengulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak. , baik kejahatan jenis ini maupun bukan. Kejahatan serupa. Permsalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim dalam perkara tersebut memutuskan nomor 28 / pid.sus-anak / 2018 / pn.tjk diversi bagaima dan juga untuk pelaksanaan tindak pidana narkotika.Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif diskriptif normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yuridis yuridis yuridis normatif. Jenis dan sumber data berupa sekunder, data primer dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan serta pengolahan data dilakukan dengan data dan klasifikasi data, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hakim pembangkang dalam perkara nomor 28 / pid.sus-anak / 2018 / pn.tjk, lebih cepat dari segi hukum terhadap anak dalam penyalahgunaan narkotika nonpidana adalah langkah-langkahnya, karena penanganan sistem peradilan adalah dialihkan dari anak-anak. Terkait dengan penanganan penganiayaan anak dalam narkotika, polisi seperti first gate handling conflict to law menjadi penentuan apakah seorang anak akan melanjutkan proses peradilan ke informal atau tindakan lainnya. Terkait penanganan penyalahguna narkotika diskresi sebagai kewenangan kepolisian seharusnya dilakukan dalam rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial tanpa harus dihadapkan pada proses peradilan pidana.Kata kunci: Diversi, proses peradilan, peradilan pidana anak.
ANALISIS HILANGNYA HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERNIKAHAN SIRI Putera, Hendarline; Maulidiana, Lina; Lutfi, Muhammad
VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : VIVA THEMIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i1.780

Abstract

AbstrakAkad nikah siri adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang ketentuannya berdasarkan agama saja tanpa memperhatikan ketentuan no. 1 1974 tentang pernikahan. Nikah siri adalah nikah yang tidak didaftarkan dalam pencatatan nikah. Hal ini akan menjadikan perkawinan sirri sah bagi pasangan suami istri, ia lahir dan kekayaan, dalam perkawinan dengan perkawinan sirri mereka tidak memiliki alat bukti autentik, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan bagi orang-orang yang ingin melaksanakannya. harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian ini mencoba menjelaskan sesuatu yang terjadi, suatu masalah sosial yang digali secara mendalam untuk mengetahui suatu peristiwa dan proses yang diadakan, suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji, melihat dan mengkaji beberapa hal ini bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin hukum, supremasi hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.Akibat terjadinya undang-undang perceraian terhadap anak yang berkaitan dengan hak anak atas orang tua dan sebaliknya merupakan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Karena hukum perkawinan dan perceraian di tangan mereka, sedangkan dalam agama atau keyakinan itu sah, tetapi perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan dianggap tidak sah menurut hukum negara.Kata Kunci: Pernikahan, Siri, Istri, Anak.
Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Sengaji, Qadhi Muttaqien; Delta, Ria; Terina, Tian
VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS
Publisher : VIVA THEMIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v1i2.701

Abstract

Corruption in Indonesia is regulated in Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crime as amended by Law Number 20 Year 2001 concerning Amendment to Law Number 31 of 1999. In corruption cases after the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 003 / PUU-IV / 2006 dated July 24, 2006, the nature of violating the material law in the Explanation of Article 2 paragraph (1) of the PTPK Law has been abolished or in other words does not have binding legal force. The Constitutional Court considers that the explanation of Article 2 paragraph (1) is contrary to the 1945 Constitution, because it creates legal uncertainty. The Constitutional Court views that Article 28 D paragraph (1) recognizes and protects citizens' constitutional rights to obtain guarantees and definite legal protection. The problems that will be examined are: how are the legal consequences of abolishing the material against the law in not corruption in Indonesia and how the judges' decisions and judgments in deciding to abolish the material against the law in the corruption case in the Constitutional Court Decision Number 003 / PUU-IV / 2006.The type of research in this paper is descriptive research. The approach method used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The types of data used are primary data and secondary data. Procedure for collecting and processing data through library studies and field studies by means of interviews. As well as in this study the researcher used qualitative data analysis.The results of the findings in this study are that the legal consequences of abolishing the material against the law in not corruption in Indonesia are limiting the movement of prosecutors in conducting investigations into corruption and giving corruptors the freedom to commit corruption because they can only be convicted if they can be proven committing a criminal act of corruption. Decisions and judges' judgments in deciding to abolish the material unlawfulness in corruption cases in the Constitutional Court Decision Number 003 / PUU-IV / 2006 only focus on legal certainty, and override other legal objectives such as justice and benefit of the law and do not consider values values and norms of life that grow in the community.

Page 1 of 4 | Total Record : 36