cover
Contact Name
Siti Munawaroh, S.IP., M.I.P
Contact Email
siti.munawaroh@lecture.unjani.ac.id
Phone
+6285200811989
Journal Mail Official
carakaprabu@unjani.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Terusan Jenderal Sudirman PO. Box 148 Cimahi 40531
Location
Kota cimahi,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Caraka Prabu
ISSN : 25974890     EISSN : 27464741     DOI : https://doi.org/10.36859/jcp.v4i1.204
Core Subject : Social,
Jurnal Caraka Prabu, publish by University of Jenderal Achmad Yani, for information and communication resources for academics, and observers of public affair, governance issues, and public policy. The published paper is the result of research, reflection, and actual critical study with respect to the themes of governance, social, and political science. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews. Jurnal Caraka Prabu is published on July and December every year and first published in December 2017. The journal is a focused on the study of: Public Affair, Governance Issues, Public Policy, Citizenship and Public Management, Civil Society Movement, Community Welfare, Government, The State.
Articles 16 Documents
REPRESENTASI ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DPRD KOTA TIDORE KEPULAUAN PERIODE 2014-2019 Asnawiah, Nurul; Purwaningsih, Titin
Jurnal Caraka Prabu Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i1.216

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana anggota legislatif perempuan menjalankan fungsi, hak, dan kewajibannya sebagai representasi subtantif dari anggota legislatif perempuan di Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. selain itu juga menggunkan kuisioner dengan skala Guttman untuk mendengarkan persepsi pemilih di Daerah Pemilihan masing-masing anggota legislatif perempuan. hasil dari penelitian ini menemukan bahwa secara subtantif anggota legislatif perempuan cukup baik namun belum maksimal dalam mempertanggungjawabkan identitas representasi yang dimiliki. Tanggapan 80 responden dari Daerah Pemilihan masing-masing anggota legislatif perempuan menunjukkan lebih dari setengan responden (63,75%) menyatakan belum puas dengan kinerja anggota legislatif perempuan, dan kurang dari setengah responden (41,45%) menyatakan bahwa anggota legislatif perempuan sudah mengakomodir kepentingan perempuan. Faktor-faktor yang menjadi pengaruh bagi anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi perempuan di Kota Tidore Kepulauan yaitu Kapasitas Teknis anggota legislatif perempuan, sistem politik dan sistem pemilu yang mempengaruhi tingkat independensi ke=empatnya.
KEISTIMEWAAN PENATAAN RUANG MENURUT PERATURAN DAERAH ISTIMEWA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Iqbal, Muhammad; Elianda, Yunita; Akbar, Ali; Nurhadiyanti, Nurhadiyanti
Jurnal Caraka Prabu Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i1.221

Abstract

Yogyakarta sebagai salah satu daerah di Indonesia yang diberikan hak istimewa oleh pemerintah pusat sehingga dalam bentuk pemerintahannya menjadi berbeda dengan daerah lainnya. Bukan hanya bentuk pemerintahan akan tetapi pada aspek-aspek lain bahkan sampai pada penataan ruang daerah. Penelitian ini ingin memberikan gambaran mengenai keistimewaan penataan ruang yang ada di Yogyakarta yang tertuang dalam peraturan daerahnya. Untuk metode yang digunakan dalam menganalisi hasil penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah bahwa keistimewaan dari Kota Yogyakarta yang lain yaitu terdapat satuan ruang strategis yaitu adanya Satuan Ruang Tanah Kadipaten dan Satuan Ruang Tanah Kadipaten. Dalam pengelolaan tata ruang tersebut di tuangkan dalam Perda No. 2 Tahun 2010 yang kemudain diundangkan, diberlakukan Undang Undang tersebut, diharapkan dapat memberikan kesejahteraan terhadap hak hak masyarakat dan dalam bentuk faktanya nyatanya masih belum berjalan dengan baik. Berbagai faktor faktor yang membuat hal tersebut terjadi diantaranya masih adanya pembangunan perkotaan yang tidak menuruti Undang Undang yang berlaku. diantaranya pembangunan mall dan hotel yang tidak teratur. Seperti Sleman city mall yang pembangunanya lebih dulu dilakukan sebelum peraturan tersebut berlaku. Kata Kunci: Perda, Tata Ruang, Keistimewaan.
THE IMPLEMENTATION OF SMART CITY IN CREATING INNOVATIONS OF PUBLIC SERVICES BY REGIONAL GOVERNMENTS (CASE STUDY OF BANDUNG CITY AND MAKASSAR CITY) Wulandari, Widuri; Munawaroh, Siti
Jurnal Caraka Prabu Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i1.207

Abstract

In order to make improvements in public services, the City Government of Bandung and Kota Makassar implement Smart City, and it is also in accordance with the directions of the Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi provide quality services that satisfy the needs of society in the fields of education, health, housing, and so forth. Local governments must also work creatively and innovatively to improve accountability, transparency, and responsiveness by utilizing information technology. The focus of this study is to compare the Government of Bandung with Makassar City in running Smart City in order to implement the innovation of public services. As a method for this research, a qualitative analysis is used, so that the phenomena or situations in the field can be realistically and systematically explained in detail while using the review literature from previous research. The Governments of Bandung City and Makassar City have shown to be successful areas with the implementation of Smart City. Both cities have received many awards for providing innovative services of high quality in spite of the fact that Makassar city started relatively late with implementing Smart City. Although they have been successful so far, the innovation of public services in these two cities will still have to be improved, so that a larger part of society will be able to profit from them. It takes a deep commitment on the part of the local authorities in order to be able to implement Smart City that creates an innovative programme. Smart City's implementation is a solution for creating good governance and makes improvements across multiple sectors of society. Moreover, Smart City sustains community activities and also provides easy access to information made by local governments. Keywords: Smart City, Innovation, Public Service
PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGGULANGAN TERORISME DI KOTA CIMAHI Priatna, Endang; Rohayatin, Titin; Irawaty, Tinda
Jurnal Caraka Prabu Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i1.204

Abstract

Pada tahun 2013, 2018, dan 2019 terjadi penangkapan terorisme di Kota Cimahi. Kota Cimahi dianggap rawan menjadi tempat persembunyian teroris. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam penanggulangan terorisme. Metode penelitian yang digunakan yaitu desktiptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah DaerahKota Cimahi dalam penanggulangan terorisme, melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cimahi bersinergi dengan pihak kepolisian dan juga masyarakat Kota Cimahi. Melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Kesbangpol bersama dengan pihak kepolisian, memberi edukasi kepada masyarakat terkait radikaslime dan terorisme. Baik pihak Kesbapol dan kepolisian, telah memiliki SDM yang berkompeten dalam pengawasan. Hanya saja sejauh ini yang menjadi kekurangan adalah terkait kuantitas dari SDM di kepolisian. Perencanaan pengawasan dalam penanggulangan terorisme di Kota Cimahi dilakukan dengan pemetaan tugas kepada masing-masing unit yang ada di kepolisian. Anggaran khusus untuk penanganan terorisme belum ada. Jadi, kesimpulannya adalah pengawasan penanggulangan di Pemerintah Kota Cimahi dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk melihat lingkungan sekitarnya, dan apabila ada hal yang mencurigakan bisa langsung melaporkan kepada Pemerintah atau pihak kepolisian. Kata Kunci: Pengawasan, Terorisme, Pemerintah Daerah
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGOLAHAN LIMBAH KARPET DI DESA CIKAOBANDUNG Dirgantara, Chandra Krisna
Jurnal Caraka Prabu Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i1.205

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui pengolahan karpet dalam meningkatkan ekonomi di Desa Cikaobandung. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah anggota pengrajin kesetaraan dan mereka yang terlibat dalam kegiatan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Cikaobandung melalui kegiatan pengolahan karpet mengikuti pertemuan pemberdayaan, yaitu menentukan lokasi kawasan, mensosialisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan masyarakat, dan kemandirian masyarakat. Penentuan daerah untuk menentukan bersama di mana pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Sosialisasi Kegiatan Pemberdayaan untuk merangkul masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat melalui implementasi kegiatan pengolahan karpet dengan memproduksi dan memasarkan kesetaraan demi ekonomi. Pada akhirnya kemandirian masyarakat untuk melakukan kualitas dan kualitas produksi, dan memenangkan jaringan wirausaha. Pendapatan orang yang bergabung meningkat. Sebelumnya mereka tidak berpenghasilan, sekarang mereka bisa mendapatkan penghasilan tetap sebesar Rp. 720.000 per bulan. Kata Kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Limbah, peningkatan, ekonomi
EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT Wulandari, Felinda; Yamardi, Yamardi; Rohayatin, Titin
Jurnal Caraka Prabu Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v4i1.206

Abstract

Penelitian ini membahas terkait Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu belum efektifnya Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Padalarang. Tujuan penelitian mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan PKH pengentasan kemiskinan di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Unit analisis dan informan Dinas Sosial yaitu UPPKH Bandung Barat, Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Padalarang, dan Peserta PKH. Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kecamatan Padalarang belum efektif. Terlihat belum optimalnya pemberian bantuan, dana yang diterima peserta PKH tidak sesuai dengan keadaan PKH, selain itu dana yang diterima pendamping PKH juga tidak sesuai dengan pengeluarannya, dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan pendamping kepada peserta PKH yang tidak melaksanakan kewajibannya, masih belum tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PESISIR PANTAI BLANAKAN KABUPATEN SUBANG Abidin As, Zaenal
Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i2.95

Abstract

Pemberdayaan adalah salah satu konsep didalam meningkatkan kualitas, baik kualitas sumberdaya manusia atau kualitas perekonomian. Masyarakat nelayan sebagai masyarakat yang memanfaatkan potensi laut dan pesisir laut sebagai pendapatan perekonomian tidak dapat disandingkan dengan masyarakat ekonomi disektor lain, seperti sector pertanian, sector perindustrian dll. Upaya pemberdayaan sangat diperlukan didalam mendongkrak persoalan- persoalan yang ada di masyarakat pesisir (Nelayan) sebagai upaya meningkatkan kehidupan mereka dan dapat disandingkan dengan sector perekonomian lain. Desa Blanakan Subang sebagai salah satu wilayah pesisir laut, memiliki potensi yang sangat baik dalam meningkatkan potensi kelautan yang ada. Dimana wilayah ini memiliki sarana dan prasarana yang baik dibandingkan dengan wilayah pesisir lain. Namun persoalan-persoalan yang menghambat proses pemberdayaan pasti selalu ada. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mencari ada atau tidaknya konsep pemberdayaan yang dilakukan diwilayah yang berkaitan dengan masyarakat pesisir (Nelayan), dan permasalahan apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung didalam mensukseskan proses pemberdayaan masyarakat nelayan. Proses pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Blanakan Kabupaten Subang belum berjalan dengan baik, proses pemberdayaan yang dilakukan di desa ini banyak dilakukan oleh koperasi. Permasalahan yang timbul adalah ketika koperasi melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan hanya dilakukan kepada mereka-mereka yang memiliki perahu dan tidak sampai kepada masyarakat nelayan buruh. Pemerintah desa melalui LPMDes (Lembaga Pemberdayaan Desa) tidak melakukan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan karena menganggap proses pemberdayaan sudah dilakukan oleh koperasi. Permasalahan yang ada didalam proses pemberdayaan di Desa Blanakan Subang ini hanya kurangnya koordinasi yang dilakukan antara pemerintah desa melalui LPMDes dengan pihak Koperasi, karena persoalan ini yang menghambat proses pemberdayaan di wilayah ini tidak ada, kecuali persoalan koordinasi. Dimana peneliti berpendapat dengan adanya proses koordinasi yang mereka lakukan akan mempermudah didalam mendisain dan melakukan proses pemberdayaan, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan.
PENERAPAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAN SUMBER DAYA Adlani, Irgi Nazri
Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i2.93

Abstract

Sindang Jaya Village Government established BUMDes as a motor of economic driving in rural areas through Bumdes program that has been made because through Bumdes facility ordinary people get capital for entrepreneurship and more independent in managing the potential of natural resources in Sindangjaya Village but in its formation is still minimal coaching from Local Government so that some problems arise, such as how the content of Bumdes program, and how its implementation as well as bagamanakah obstacles in managing the potential of village sindangjaya.Hasil research shows that the contents of the program Bumdes Sindang Jaya village is engaged in the type of business Social Business, Business Leasing Business Save Borrow other than that the implementation of BUMDes programs have been running well and Barriers in managing Bumdes and managing the potential Village natural resources on financial planning and agricultural products have not been well managed and proper target so that even though the program is already running but its content is not fully commonly felt by all people because of lack of knowledge in marketing the existing natural resources.
KEPEMIMPINAN NASIONAL UNTUK GENERASI MILENIAL DI ERA DIGITAL Subagyo, Agus
Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i2.94

Abstract

Artikel ini membahas tentang kepemimpinan nasional yang diharapkan oleh generasi milenial pada era digital. Model, sosok dan profil kepemimpinan nasional yang seperti apa yang cocok, layak dan diinginkan oleh kaum milenial di Indonesia, khususnya menyongsong revolusi industri 4.0. dimana arus informasi, teknologi, digitalisasi, dan otomatisasi serba cepat, mudah dan instan. Generasi milenial di era digital mengidamkan karakter pemimpin nasional yang akrab dengan sentuhan teknologi informasi dan komunikasi, ramah terhadap media sosial, dan memiliki sikap kreatif serta inovatif. Kunci utama dalam meraih kemenangan pada pilpres untuk menjadi presiden adalah merebut hati dan pikiran generasi milenial yang jumlahnya sangat besar.
Efektivitas E-Government melalui Banserv pada Kota Bandung Fauzi, Lukman Munawar; Ajizah, Siti Nurul; Kurnia, Dody; Yulianti, Susi
Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i2.92

Abstract

Sistem politik Indonesia sudah dinamis dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut terbukti dengan program e-government, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja dan hubungan antar pemerintah dengan pihak-pihak lain. Salah satu jenis e-government adalah Government To Citizen (G2C), yaitu penyampaian informasi dan layanan publik secara searah dari pemerintah ke masyarakat. Bagian dari Government To Citizen adalah website resmi pemerintah sebagai media penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat yang mulai diterapkan di setiap daerah Indonesia salah satunya Kota Bandung yaitu website resmi Kota Bandung. Namun, pada kenyataannya penyampaian informasi melalui website belum efektif. Hal tersebut diketahui dari penelitian yang ditulis dalam sebuah makalah ilmiah berjudul “Efeketivitas E-Government melalui Banserv Pada Kota Bandung”. Rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan efektivitas website resmi Kota Bandung dalam mengoptimalkan program e-government?. Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran angket kepada masyarakat Kota Bandung. Pada hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan masalah, yaitu sebagian masyarakat tidak mengetahui website resmi Kota Bandung, bahkan masyarakat yang mengetahui tidak suka mengaksesnya, padahal website resmi Pemerintah Kota Bandung dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Hal tersebut menunjukan bahwa program e-government Kota Bandung pada salah satu media internet, yaitu website masih belum efektif, maka informasi tidak tersampaikan kepada masyarakat. Maka, diperlukan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu melaui BanServ. BanServ (Bandung Service), adalah sebuah layanan notifikasi kepada masyarakat melaui handphone, yaitu adanya notifikasi berupa pesan singkat. Metode BanServ ini dapat menjadi salah satu alternatif solusi yang membantu pemerintah dalam penyampaian informasi.

Page 1 of 2 | Total Record : 16