cover
Contact Name
Nanik Prasetyoningsih
Contact Email
nanikprasetyoningsih@umy.ac.id
Phone
+62274387656
Journal Mail Official
wafathoni@gmail.com
Editorial Address
Gdg.Pascasarjana Lt.2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jln. Brawijaya Tamantirto Kasihan Bantul DIY. 55183
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan
ISSN : 27460967     EISSN : 2721656X     DOI : https://doi.org/10.18196/jphk
Core Subject : Social,
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan (JPHK) mempublikasikan artikel artikel ilmiah yang mengkaji isu-isu penegakan hukum dan pencapaian keadilan.
Articles 10 Documents
Faktor Penyebab Cyberbullying yang Dilakukan oleh Remaja di Kota Yogyakarta Antama, Febrizal; Zuhdy, Mukhtar; Purwanto, Heri
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.1210

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya cyberbullying di Kota Yogyakarta. Jaringan internet berupa media sosial, game online, dan media komunikasi digital lainnya dewasa ini telah menjadi fasilitas bagi terjadinya cyberbullying yang dilakukan oleh remaja di Kota Yogyakarta. Kasus cyberbullying yang dilakukan oleh remaja terus meningkat setiap tahunnya. Maka penting kiranya untuk mengetahui faktor penyebab remaja melakukan cyberbullying. Sehingga diharapkan dengan mengetahui faktor penyebab yang memengaruhi remaja melakukan cyberbullying, kita dapat mengetahui kebijakan kriminal (criminal policy) yang tepat guna memberantas cyberbullying secara lebih efektif. Penelitian yuridis empiris ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan remaja melakukan cyberbullying di Kota Yogyakarta antara lain: pesatnya perkembangan teknologi, ketidaktahuan remaja akan risiko hukum, perilaku remaja yang suka meniru, serta telah melemahnya kontrol sosial.Kata kunci: criminal policy, cyberbullying, remaja.
Pengelolaan Sumberdaya Air pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Yogyakarta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013 Oktohandoko, M. Qori
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No 1 (2020): MARET
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.1104

Abstract

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat penting peranannya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran suatu daerah dengan menyumbangkan pendapatan atau kontribusi pad akas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013, tentu memberikan dampak yang sangat besar bagi sistem penyediaan air. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan pengelolaan Sumber Daya Air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Yogyakarta. Penelitian hukum normatif menemukan fakta bahwa  konsep pengelolaan sumber daya air menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, mengharuskan adanya prioritas pengelolaan oleh BUMN atau BUMD. Di Kota Yogyakarta, pengelola sumber daya air dilaksanakan oleh PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta. Selama ini PDAM Tirtamarta dalam menjalankan usahanya telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta dan PP No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Kata Kunci:  Sumber Daya Air,  pengelolaan sumber daya, perusahaan daerah.
Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan Hidayatun, Siti; Widowaty, Yeni
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.1209

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji rehabilitasi bagi pengguna narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian yuridis empiris menemukan fakta bahwa rehabilitasi bagi pengguna narkotika di sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penyidik dapat melakukan rehabilitasi bagi pengguna narkotika berdasar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tersangka akan dilakukan proses rehabilitasi dalam perkara narkotika, harus terlebih dahulu melalui proses assesment medis dan hukum. Konsep yang diusulkan penulis mengenai pelaksanaan rehabilitasi yang berkeadilan bagi pengguna narkotika adalah seharusnya terhadap setiap pengguna narkotika yang telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014 seluruhnya dilakukan rehabilitasi, karena pidana penjara bagi pengguna narkotika bukan solusi yang baik dan berkeadilan. Kata kunci: narkotika, keadilan, rehabilitasi.
Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia Wirawan, Vani
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No 1 (2020): MARET
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.1101

Abstract

Penerapan e-government dalam menyongsong era revolusi industri 4.0 sangat berpengaruh pada sendi kehidupan di Indonesia. Masa transisi menuju era revolusi industry 4.0 menarik untuk di kaji, mengingat negeri Indonesia juga dituntut untuk menerapkan industri 4.0 dalam komponen pemerintahan. Penelitian hukum normatif menemukan bahwa perkembangan sistem e-government di Indonesia secara kuantitas mulai meningkat namun secara kualitas masih belum memadai dikarenakan implementasi e-government belum merata pada seluruh wilayah dan masih berfungsi sebagai penyedia informasi statik saja. Sementara kendala mendasar di dalam penyelenggaran e-government dalam revolusi industri 4.0 berada di tingkat pemerintahan daerah. Proyeksi e-government terhadap perkembangan revolusi industri 4.0 dimasa yang akan datang haruslah adanya rumusan terbaik diantaranya : (1) tatanan regulasi hukum yang baik dan perlindungan hukum (2) pemerintah meningkatkan pendidikan terkususnya di bidang IT sebagai pembentukan SDM yang mumpuni (3) infrastuktur dan ketersediaan media akses yang memadai (4) pembentukan karakter dan etos kerja yang baik bagi SDM aparatur pemerintahan (5) merubah mindset aparatur menjadi disruptive mindset aparatur di Indonesia (6) revolusi industri 4.0 berbasis revolusi moral (7) menciptakan Intrepreneurial Leadership yang handal (8) diperkuatnya pendidikan agama.Kata Kunci : Penerapan, E-government, Revolusi Industri 4.0
Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Iswandi, Kelik; Prasetyoningsih, Nanik
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.1208

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kedudukan state auxiliary organ yang merupakan Lembaga negara resmi negara tetapi tidak dijelaskan dengan rinci kedudukan state auxiliary organ dalam konstitusi.  Pembagian kekuasaan pada cabang-cabang khusus kekuasaan dalam negara hukum bertujuan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada satu titik yang berakibat kesewenang-wenangan. Indonesia tidak menerapkan pembagian kekuasaan trias politica secara murni. Di Indonesia lembaga negara terbagi menjadi constitutional state organ dan state auxiliary organ. Constitutional state organ memiliki kedudukan yang sangat jelas dalam ketatanegaraan, tetapi state auxiliary organ tidak memiliki kedudukan yang jelas.  State auxiliary organ sendiri terbentuk dengan berbagai macam variasi bentuk yang berdampak terhadap ketidakjelasan kedudukannya. Metode analisis deskriptif dipergunakan dalam penelitian hukum normatif untuk menganalisis data sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa state auxiliary organ di Indonesia memiliki berbagai kedudukan. Kedudukan state auxiliary organ dapat ditentukan melalui kedudukan berdasarkan aturan pembentuknya, kedudukan berdasarkan independensi kelembagaannya, dan kedudukan berdasarkan tugas dan fungsinya. Kata Kunci: constitutional state organ, state auxiliary organ, trias politica
Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan terhadap Perkara Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 29 September 2017) Kafara, Safrun
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No 1 (2020): MARET
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.1105

Abstract

Putusan Praperadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 29 September 2017 atas nama Pemohon Praperadilan Setya Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi kajian sentral artikel ini. Penelitian yuridis normative ini dilakukan untuk mengetahui apakah putusan praperadilan Setya Novanto dapat atau tidak dilaksanakan oleh KPK dan juga untuk mengetahui akibat hukum apabila suatu putusan belum dilaksanakan dengan membatalkan Sprin.Dik pertama tetapi menerbitkan Sprin.Dik baru. Melalui pendekatan kasus (Case Approach) dikaitkan dengan teori-teori hukum yang terkait langsung dengan penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Praperadilan Setya Novanto Nomor. 97/Pid.Prap/ 2017/PN.Jkt.Sel sudah dapat dijalankan/dilaksanakan karena selain putusan tersebut bersifat condemnatoir “perintah” juga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap (tidak ada upya hukum). Sebenarnya  tidak ada akibat hukum bagi penetapan tersangka dan proses setelah penetapan tersangka untuk kedua kalinya, dan juga tidak ada sanksi bagi penyidik yang tidak melaksanakan putusan tersebut karena sampai saat ini, hal itu belum diatur baik dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014. Penegakan hukum dengan menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka adalah tidak melanggar hukum dan bahkan sudah sesuai dengan putusan Nomor 42/PUU-XV/2017 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, Pasal 2 ayat (3). KPK seharusnya membatalkankan Sprin.Dik yang pertama dulu, sebelum menerbitkan Sprin.Dik. Hal ini penting dilakukan oleh KPK sebagai wujud tertib administrasi dan penghormatan terhadap  putusan pengadilan.Kata Kunci: Praperadilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Putusan Condemnatoir.
Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia Sukananda, Satria Sukananda; Nugraha, Danang Adi
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.1207

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana urgensi penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai kontrol dampak terhadap lingkungan di Indonesia. Terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, faktor utama yang harus menjadi fokus perhatian adalah terkait dengan perizinan, karena faktor perizinan dapat dijadikan pegangan bagi pelaku usaha yang akan mengelola lingkungan. Perizinan lingkungan dikaitkan dengan keharusan memperoleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Statue approach dipergunakan dalam penelitian hukum normatif ini. Hasil penelitian menunjukkan Kedudukan AMDAL dalam pengelolaan Lingkungan hidup sangat penting dan strategis karena merupakan instrument pencegahan pencemaran lingkungan yang menentukan mutu lingkungan melalui mekanisme pengujian dokumen seperti AMDAL dan UKL-UPL. Selanjutnya penerapan AMDAL juga menjadi sistem yang menjaga stabilitas tujuan perusahaan.Kata Kunci: analisis dampak lingkungan, pencegahan pencemaran lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup.
Problematika Hukum Formil Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Hudawati, Sinta Noer
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No 1 (2020): MARET
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.1102

Abstract

Sengketa Ekonomi Syariah dalam penyelesaiiannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama  sejak adanya Putusan Mahkama Agung Nomor:93/PUU-X/2012.Kewenangan  tersebut merupakan kewenangan yang baru sehingga insrumen dalam penyelesaiin sengketa ekonomi Syariah harus dipersiapkan,instrument baru tersebuat salah satunya membentuk hukum formal dan materiel agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama,belum adanya hukum formal yang khusus untuk mengaturnya menjadikan problem tersendiri,dalam pelaksanaannya dilapangan menggunakan hukum acara perdata,dengan kondisi tersebut dalam dataran pelaksanaannya menibulkan problem tersendiri dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi supaya kedepannya tidak ada lagi prblematika penyelesaiian sengketa ekonomi Syariah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative,bahwa dengan belum adanya hukum acara yang khusus mengatur tetang ekonomi Syariah Hakim dalam pelaksanaanya harus menggali kebeberapa peraturan hukum acara yang tersebar dibeberapa aturan  sehingga berdampak pada putusan yang dihasilkan dengan kasus yang sama kemungkinan penerapan hukumnya berbeda, dan hasil putusanya menyebabkan kurang adanya kepastian hukum atau tidak bisa dijadikan sebagai yurisprudensi, kedepannya harus segera dibuat hukum acara yang singkron dengan hukum materielnya yang berlandaskan nilai-nilai syariah Islam
Diskresi Kepolisian melalui Mediasi Penal (Studi Kasus di Polsek Galur, Kulonprogo) Santoso, Priyo
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2020): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.1206

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan mediasi penal yang dilaksanakan berdasarkan diskresi oleh perpolisian masyarakat di Polsek Sektor Galur beserta faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan mediasi penal oleh perpolisian masyarakat di Polsek Galur. Di akhir tulisan disampaikan rumusan pola ideal mediasi penal yang dilaksanakan berdasarkan diskresi oleh kepolisian masyarakat di masa mendatang. Metode penelitian hukum yuridis-empiris (socio-legal research) menemukan fakta empiris bahwa pelaksanaan mediasi penal berdasarkan diskresi oleh Polsek Sektor Galur dilaksanakan melalui institusi perpolisian masyarakat dengan melibatkan banyak pihak, antara lain pihak pelaku dan korban, juga melibatkan stakeholder seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tergabung di FKPM. Faktor pendukung pelaksanaan mediasi pidana oleh Kepolisian Sektor Galur adalah diberikannya  kebebasan kepada pihak kepolisian pada saat pelaksanaan segala tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam penegakan hukum dan sebagai petugas penyidik. Akantetapi sarna dan prasarana; dukungan masyarakat; budaya yang tumbuh di masyarakat; dan keberadaan institusi kepolisian menjadi faktor penghambat pelaksanaan mediasi penal. Pola ideal diskresi yang diusulkan oleh penulis terkait dengan pelaksanaan mediasi penal adalah netralitas atau ketidakberpihakan mediator yang ditunjuk terhadap pelaku maupun korban. Kata Kunci: Diskresi, Mediasi Penal, Perpolisian Masyarakat. 
Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan Pikahulan, Rustam Magun
Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No 1 (2020): MARET
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jphk.1103

Abstract

Sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk tercapainya sebuah sistem perbankan yang sehat dan stabil, bank dalam melaksanakan tugasnya tidak luput dari pengawasan Bank Indonesia yang bertindak selaku bank sentral. Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral, mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Penelitian hukum normative ini mengkaji dua hal yaitu pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap perbankan setelah dibentuk dan pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Kewenangan (OJK) terhadap perbankan. Bank Indonesia secara yuridis masih memiliki otoritas dalam pengaturan dan pengawasan perbankan walaupun telah hadir Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dikarenakan, Pengawasan macroprudential tetap saja menjadi kewenagan dari Bank Indonesia, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 7 Undang-Undang OJK mengenai tugas dan wewenang Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Sedangkan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah penyelengaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan dalam hal termasuk pada sektor perbankan.Kata kunci: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, perbankanKeywords: Financial Services Authority (OJK), Bank  Indonesia, banking

Page 1 of 1 | Total Record : 10