cover
Contact Name
Saddam Rassanjani
Contact Email
saddam.rassanjani@unsyiah.ac.id
Phone
+6281375719271
Journal Mail Official
journal_gaspol@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Jl. Tgk Tanoh Abee - Kopelma Darussalam, Banda Aceh 23111, Aceh, Indonesia
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Journal of Governance and Social Policy
ISSN : 27456617     EISSN : 27233758     DOI : https://doi.org/10.24815/gaspol
Core Subject : Social,
The journal aims to provide an in-depth analysis of organizational, administrative, and policy science developments that apply to government and governance. Each issue brings you critical perspectives and convincing analysis, functioning as a way out for the best theoretical and research work in this field.
Articles 12 Documents
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Terhadap Program Listrik Gratis Afrijal, Afrijal; Purwaningsih, Titin
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 1 (2020): June 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v1i1.17325

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada analisis pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya terhadap Program Listrik Gratis bagi masyarakat miskin. Sejak diimplementasikan tahun 2014, program ini masih ditemukan penerima bantuan tidak tepat sasaran atau penerima yang layak menerima tetapi tidak mendapatkan bantuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif. Pengumpulan data yang digunakan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan DPRK Aceh Jaya, Bupati Aceh Jaya, Biro perekonomian dan SDA Setdakab Aceh Jaya dan civil society. Data dokumentasi dalam penelitian ini dari sekretariat DPRK, BPKK, Biro Perenomian SDA setdakab Aceh Jaya dan media. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan preventif DPRK Aceh Jaya terhadap program listrik gratis belum optimal. DPRK hanya melaksanakan pengawasan di pengesahan dan penetapan anggaran untuk program ini yang tertuang dalam APBK. Pengawasan preventif dari DPRK dalam hal pencegahan penyimpangan terhadap kebijakan yang akan direalisasikan tersebut seperti adanya penetapan prosedur pengawasan dan pembentukan tim khusus. Sedangkan pengawasan represif, secara kelembagaan belum optimal walaupun secara tata cara pengawasan sudah dilaksanakan seperti pembentukan tim, turun kelapangan dan tindaklanjut/ rekomendasi.
Tinjauan Trias Politika Terhadap Terbentuknya Sistem Politik dan Pemerintahan di Indonesia Ruhenda, Ruhenda; Heldi, Heldi; Mustapa, Hasan; Septiadi, Muhammad Andi
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 2 (2020): December 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v1i2.18221

Abstract

Penerapan Trias Politika mempunyai beberapa khas tertentu di setiap negara tidak terkecuali Indonesia. Walau tidak secara resmi menyatakan menggunakan konsep-konsep Trias Politika namun apabila dilihat dalam UUD 1945 ternyata Indonesia juga mengacu pada konsep Trias Politika. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau konsep Trias Politika menurut John Locke dan Montesquieu terhadap terbentuknya sistem politik di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan metode Kajian Pustaka, penulis mencari berbagai referensi dari sumber-sumber utama dan menyimpulkan bahwa konsep pembagian kekuasaan yang dilakukan oleh Indonesia cenderung mendekati konsep yang dikemukakan oleh Montesquieu dengan sedikit berbeda pada pemisahan tugas Eksekutif dan Legislatif dimana di Indonesia Presiden dapat mengusulkan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat serta memberlakukan kekuasaan Eksaminatif yaitu kekuasaan mandiri dalam pemeriksaan keuangan negara.The implementation of Trias Politica has certain characteristics in every country, including Indonesia. However, Indonesia does not officially declare to use Trias Politica concepts, but as seen from 1945, Indonesia's Constitution refers to a Trias Politica concept. According to John Lock and Montesquieu, this study aims to review the concept of Trias Politica for the formation of a political system in Indonesia. Using a qualitative approach and using the Literature Review method, the writer seeks various references from major sources and concludes that the concept of power distribution carried out by Indonesia tends to approach the concept put forward by Montesquieu only slightly different in the separation of executive and legislative duties in Indonesia where the president can propose a bill to the House of Representatives and in Indonesia impose an examination power, namely an independent power in the examination of state finances.
Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh Ramadhan, M. Hade; Idami, Zahratul
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 1 (2020): June 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v1i1.17330

Abstract

Pengendalian penduduk merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang kewenangannya secara konkuren menjadi kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kota Banda Aceh terus mengalami pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 265,111 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2%. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga timbul beberapa masalah, yaitu tingginya tingkat produksi sampah, keterbatasan air bersih dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang didapat melalui proses wawancara dengan informan dan data sekunder yang didapat dari catatan, laporan, dan tulisan ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa program pengendaian laju pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh belum berjalan dengan baik dan tidak tercapainya realisasi sasaran target. Beberapa faktor penghambatnya yaitu: rendahnya Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi, rendahnya partisipasi pria dan keterbatasan sumber daya.
Birokrasi Digital: Studi Tentang Partisipasi dan Kesiapan Masyarakat Bachtiar, Rizqi; Dwi P., Dewi Laksmi; Pratiwi, Hanna Eka; Saniyyah, Naghma
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 2 (2020): December 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v1i2.18585

Abstract

Birokrasi merupakan unsur yang penting bagi sebuah negara. Esensi dari kinerja birokrasi sendiri berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Birokrasi digital membuka peluang untuk memperbaiki kinerja birokrasi serta membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Namun ternyata masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya siap untuk berpartisipasi dalam birokrasi digital. Hal ini dikarenakan masih saja tampak di beberapa daerah masyarakat yang lebih memilih menggunakan cara konvensional dalam kegiatannya yang berkaitan dengan birokrasi. Padahal pemerintah sedang gencar-gencarnya menginisiasi dan meluncurkan birokrasi digital. Pembahasan dalam artikel ini mencoba melihat bagaimana kondisi kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam birokrasi digital, dengan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan data sekunder. Dari beberapa faktor yang ada, yang cukup mempengaruhi ketidaksiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam birokrasi digital diantaranya yakni faktor budaya adopsi teknologi yang tidak merata, kualitas SDM yang masih rendah, dan adanya ketimpangan infrastruktur. Untuk menekan semua faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam birokrasi digital, penting kiranya untuk memastikan kualitas pendidikan, memperkuat e-literacy, melakukan sosialisasi secara intensif, serta mengusahakan pendistribusian infrastruktur teknologi.Bureaucracy is an important element for a country. The essence of bureaucracy performance is related to fulfilling the desires of the citizen. Digital bureaucracy opens opportunities to improve bureaucratic performance and opens the widest possible opportunity for people to participate. Therefore, citizen participation is needed here. But in fact, the citizen is not truly prepared to participate in the digital bureaucracy because some citizens still use the conventional methods in their activities related to the bureaucracy. Even though the government is intensively initiating a digital bureaucracy, this article discusses how citizens' condition is to participate in the digital bureaucracy using qualitative-descriptive methods and secondary data. Of the several existing factors, the cultural factors of uneven technology adoption, low quality of human resources, and the existence of infrastructure inequality are the factors that influence citizen unpreparedness to participate in the digital bureaucracy. To suppress it all, it is important to ensure the quality of education, strengthen e-literacy, conduct intensive socialization, and seek technology infrastructure distribution.
Kegagalan Jokowi Ma’ruf di Aceh Pada Pilpres 2019 Muliawati, Muliawati; Fahmi, Rizal
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 1 (2020): June 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v1i1.17328

Abstract

Selama berkontestasi politik di dua kali ajang Pilpres, Joko Widodo (Jokowi) belum pernah merasakan kemenangan di Propinsi Aceh, adapun kekalahan di Pilpres 2019 memiliki variabel yang berbeda dengan kekalahan pada Pilpres 2014. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan beberapa pendekatan diantaranya observasi lapangan, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa faktor kegagalan Jokowi-Ma’ruf di Aceh pada pilpres 2019. Adapun kegagalan tersebut, pertama, tidak terbendung berita Hoax, kedua, kebijakan pemerintahan Jokowi periode sebelumnya dianggap tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat. Ketiga, isu identitas yang selalu dikembangkan oleh lawan Jokowi, keempat, terdapat isu mengenai cerita masa lalu. Kelima, kurang maksimalnya tim pada tingkatan grass root di daerah-daerah Kabupaten yang jauh dari pusat ibukota Provinsi, Kota Banda Aceh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan Jokowi di Aceh yang paling kuat adalah berita hoax yang identik dengan isu negatif, hal tersebut menutupi berita positif tentang Jokowi. Sikap masyarakat yang fanatik selalu dimanfaatkan oleh elite politik yang memiliki kepentingan pada pilpres 2019 dan tim Jokowi di Aceh terbukti tidak mampu melawan propaganda lawan yang cukup massif dilapangan.
Konsolidasi Elit Dalam Membentuk Kekuasaan Politik Lokal Keluarga Mus di Kabupaten Kepulauan Sula Fokatea, Fitri Aprillia; Mas'udi, Wawan
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 2 (2020): December 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v1i2.18530

Abstract

Studi ini menekankan pada bagaimana konsolidasi elit dilakukan untuk membentuk dan mempertahankan kekuasaan bagi sebuah politik keluarga di Kabupaten Kepulauan Sula. Bermula dari salah satu anggota keluarga yang maju dan berhasil dalam Pilkada sebagai Bupati, lalu menciptakan elit lokal Kepulauan Sula yang baru sehingga sumber-sumber kekuasaan dapat dikelola untuk membentuk suatu politik keluarga yang dikenal dengan Keluarga Mus. Penelitian bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa ada beberapa jalur yang digunakan keluarga Mus untuk melanggengkan kuasa politiknya. Dua jalur utama sebagai sumber kekuasaan yakni melalui kooptasi kekuasaan di internal partai politik dan juga jalur birokrasi. Selain itu, dugaan adanya jalur sumber kekuasaan lain yaitu melalui pemekaran Pulau Taliabu yang juga akan dijelaskan. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa elit lokal di Kepulauan Sula melalui konsolidasi kekuatan dan kekuasaannya telah menciptakan satu fenomena politik yakni hadirnya politik keluarga di Kabupaten Kepulauan Sula. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan di bidang politik dan pemerintahan, dan secara praktis memberikan pelajaran penting bagaimana elit lokal meraih kekuasaan politiknya.This study emphasizes how elite consolidation is carried out to form and maintain power for family politics in the Sula Islands Regency. Starting from one of the family members who advanced and succeeded in the Pilkada as a Regent, then created a new local elite in the Sula Islands. The sources of power could be managed to form a family politics known as the Mus Family. This research is descriptive using a qualitative approach, data obtained through field observations, in-depth interviews, and documentation. The study results found that there were several routes used by the Mus family to perpetuate their political power. Two main lines as a source of power, namely through the co-optation of power within political parties and bureaucracy. Also, the alleged existence of another source of power through Taliabu Island's expansion will be explained. Based on these findings, it can be concluded that the local elites in the Sula Islands, through their consolidation of strength and power, have created a political phenomenon, namely the presence of family politics in the Regency of Sula Islands. This research is expected to contribute to science in politics and government and practically provide important lessons on how local elites gain political power.
Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik Herizal, Herizal; Mukhrijal, Mukhrijal; Wance, Marno
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 1 (2020): June 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v1i1.17327

Abstract

Paradigma baru administrasi publik muncul dengan merumuskan serangkaian idealisme dan praktik terkait penggunaan nilai dan norma tertentu dalam pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik di bidang administrasi publik. Akuntabilitas dibutuhkan organisasi publik dengan tujuan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada semua pihak (stakeholders), baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan evaluasi ataupun penilaian terhadap tindakan dan kinerja yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut. Metode yang digunakan untuk menyusun tulisan ini adalah pendekatan studi literatur dengan penelurusan dokumen akademis di bidang administrasi publik yang revelan dengan akuntabilitas pelayanan publik. Hasil yang diperoleh adalah Akuntabilitas perspektif The New Publik Service mempunyai banyak segi dan menuntut pengakuan akan peran kompleks yang dimainkan oleh pemerintah (birokrat) dalam tata pemerintahan kontemporer. Untuk itu, pemerintah dituntut untuk bertindak secara bertanggung jawab, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan publik.
Back Matter June 2020 Gaspol, Journal
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 1 (2020): June 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v1i1.17896

Abstract

Social Movement Ala Seniman Kota Yogyakarta Dalam Meramaikan Kontestasi Demokrasi Lokal Rahmat, Ammar; Savirani, Amalinda
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 2 (2020): December 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v1i2.18595

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk mengkaji gerakan-gerakan sosial baru yang digagas para seniman di kota Yogyakarta, khususnya dalam kaitannya dengan demokrasi lokal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek dalam penelitian ini adalah Jogja Independent (JOINT) dan Komik Media Sosial (@stripjogja). JONT dan Komik Media Sosial dipilih karena kedua gerakan tersebut mewakili dua kutub yang berbeda. Wawancara mendalam digunakan untuk mengungkap fakta-fakta yang ditemukan, informan dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling. JOINT dan Komik Media Sosial merupakan gerakan sosial baru yang tidak lagi fokus pada persoalan perebutan sumber daya ekonomi, hal ini dikarenakan JOINT dan Komik Media Sosial sama-sama merupakan wadah seniman untuk menyalurkan aspirasi politik. JOINT dan Komik Media Sosial sama-sama telah melalui 3 fase gerakan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh John E. Farley. Tantangan yang dihadapi JOINT adalah masalah pengumpulan KTP, sedangkan Komik Media Sosial dihadapkan pada kondisi jangkauan media sosial yang luas namun tidak bisa fokus pada dapil yang diinginkan.This study examines the new social movements initiated by artists in Yogyakarta, especially concerning local democracy. This research is a qualitative study with a case study approach. The objects in this study are Jogja Independent (JOINT) and Komik Media Sosial (@stripjogja). JOINT and Komik Media Sosial were chosen because the two movements represented two different poles. In-depth interviews are used to reveal the facts found, informants were selected purposively, and snowball sampling in nature. JOINT and Komik Media Sosial is a new social movement that is no longer focused on struggling for economic resources because JOINT and Social Media Comics are both a forum for artists to channel political aspirations. JOINT and Komik Media Sosial have both gone through 3 phases of social movements as stated by John E. Farley. The challenge faced by JOINT was gathering ID cards, while Komik Media Sosial was faced with the conditions of the broad reach of social media but cannot focus on the desired electoral districts.
Positivisation of Islamic Sharia as Local Government Regulations for Minority Citizens as Liyan in Aceh Helmi, Helmi; Fadhlullah, Nyak
Journal of Governance and Social Policy Vol 1, No 1 (2020): June 2020
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v1i1.17326

Abstract

Although the majority of Aceh's population is Muslim, the rules formulated in the form of Islamic Sharia Qanun cannot be separated from social interaction with non-Muslims as a minority community. This study wants to reveal the position of non-Muslims in Qanun (Sharia rules) for the application of Islamic law in Aceh, with the aim of analyzing how Islamic Sharia Qanun is made and their problems with diverse views on the equality of identity in Aceh. This is based on several facts which show that the paradigm of equality of diverse identities in Aceh has not been a major concern among religious communities. This research is library research using secondary data. Data collection techniques are carried out by reviewing the literature and related documents, namely analyzing 13 Qanun (Sharia Rules) of the application of Islamic Sharia and one Aceh Special Region Regulation, as well as other valid and credible sources. The findings in this library research are the rules formulated in Aceh's Jinayat Qanun giving freedom to the choice of punishment for non-Muslims. This freedom is granted through the principle of surrender, which is regulated in article 129 of Law Number 11 concerning the Government of Aceh and Article 5 of the Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law.

Page 1 of 2 | Total Record : 12