cover
Contact Name
Dr. Juniawan, S.P., M.Si
Contact Email
juniawanwi@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sugiartosumas@kemnaker.go.id
Editorial Address
Sekterariat DPP Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia: Gedung Atmodarminto, BPPK Kemenkeu Jl. Purnawarman No. 99, Kebayoran Baru, Jakarta
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Widyaiswara Indonesia
ISSN : 27227464     EISSN : 27212440     DOI : -
Jurnal Widyaiswara Indonesia (JWI) menerima naskah Karya Tulis Ilmiah (KTI) dari para widyaiswara se-Indonesia, pejabat fungsional tertentu, serta dari penulis umum lainnya, termasuk mahasiswa sarjana dan pascasarjana. Naskah KTI yang dapat diterbitkan pada Jurnal Widyaiswara Indonesia adalah naskah KTI berjenis kajian (research) dan berjenis ulasan (review), serta untuk naskah orasi calon widyaiswara ahli utama. JWI terbit secara berkala pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 30 Documents
Model Reorientasi Kebijakan Ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan H. Syamsibar
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia masih memiliki masalah besar di bidang ketenagakerjaan, sehingga pemerintah melakukan reorientasi kebijakan untuk mengurangi terjadinya pengangguran yang meningkat setiap tahun. Data BPS Sulawesi Selatan untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sulawesi Selatan Agustus 2019 sebesar 4.97% dari rata-rata 24 kabupaten dan kota, di mana TPT yang paling tinggi adalah Kota Makassar 10.39% dan terendah adalah Kepulauan Selayar 1.17.%. Permasalahan penelitian ini secara umum adalah bagaimana model reorientasi kebijakan ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan yang digunakan pada tulisan ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan triangulasi yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reorientasi kebijakan ketenagakerjaan telah dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Reorientasi yang telah dilakukan selama ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu > 90% dengan realisasi antara 29.34% sampai 83.42%, berupa perencanaan ketenagakerjaan, penyajian informasi ketenagakerjaan, menyediakan pelatihan untuk tenaga kerja, penempatan yang sesuai, perluasan kesempatan kerja dan mewujudkan tenaga kerja yang berkualitas. Reorientasi kebijakan belum maksimal di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan beberapa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Model reorientasi kebijakan ketenagakerjaan yang tepat untuk diterapkan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Model ini dikembangkan dari sistem, asumsi dan persepsi atas kebijakan ketenagakerjaan dan menjadi pemecahan masalah atas tingginya pengangguran yang terjadi, sehingga model ini diterapkan untuk memberikan kemudahan bagi pencari kerja mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Indonesia has big problem in employment sector, so the government applied reorientation of policy to descrease of unemployment which increased in every year. The research problem in generally how the reorientation model of employment policy on Government South Sulawesi Province. The research approach used descriptive qualitative. Gathered data through direct observation and interview. The technique of data analysis used triangulation namely data reduction, preparation and verification. The result of research showed that the reqoreientation of employment policy have applied on Government South Sulawesi Province. The reorientation have applied this time has not reached the target > 90% with realization between 29.34% until 83.42%, such as the employment planning, employment information, the training for labor, placement which suitable, the wide of job opportunity and implementation quality of labor. The policy orientation not maximal in employment sector on Government South Sulawesi Province caused the several constraint in applied namely the communication, resource, disposition and bureacracy structure. A model of reorientation of employment policy that is appropriate to be applied on Government South Sulawesi Province. These model to developed from the system, asumption and perception on employment policy and to become the problem solve for unemployment, so these model applied to get easy for job seekers to find work and improve welfare for the workforce.
Evaluasi Pembangunan Budaya Integritas Pemerintah Provinsi Riau Agus, Arlizman
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan penanganan kejahatan saja, tetapi perlu pendekatan yang lebih komprehensif termasuk pendekatan moral, psikologi dan sosiologi yang secara konseptual perlu ruang lingkup individu, masyarakat dan organisasi. Penyebab terjadinya korupsi dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: kelemahan sistem, integritas sumber daya manusia, dan masalah kultur. Ketiga hal diatas saling berinteraksi sehingga menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi.Pengkajian ini menggunakan evaluasi program CIPP (Context, Input, Process danProduct). Tujuan dari pengkajian ini, yaitu: untuk dapat mendeskripsikan pelaksanaan pembangunan budaya integritas, mendiskripsikan ancaman dan hambatan pembangunan budaya integritas dan menganalisis pelaksanaan pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau. Adapun manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan pengkajian ini yaitu masukan kepada stakeholder terkait dengan pembangunan budaya integritas dan menjadi bahan rujukan untuk pengkajian lebih lanjut mengenai pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau, dan sebagai bahan umpan balik kepada stakeholder. Berdasarkan hasil analisis terhadap pembangunan budaya integritas yaitu 7 (tujuh) komponen komite integritas dan 16 (enam belas) sistem integritas, dapat disimpulkan bahwa sampai Tahun 2019 pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau masih berada pada tingkat efektif/sedang. Diharapkan pada Tahun 2023 semua komponen pembangunan budaya integritas Pemerintah Provinsi Riau sudah mencapai tingkat berdampak/ tinggi, sehingga benar-benar berdampak dalam pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. The prevention of corruption, collusion and nepotism couldn’t be solved with a crime-handling approach alone, but it needs more comprehensive approaches including moral, psychological and sociological that conceptually need to be in the scope of individuals, communities and organizations. The causes of corruption can be classifiedinto 3 (three) groups, which are: system weakness, integrity of human resources, and cultural problems. The three things above are interacting each other that adding more complexity in the problems.This study used CIPP (Context, Input, Process and Product) evaluation program. The objectives of this study are: to be able to describe the implementation of the development of a culture of integrity, to describe the threats and barriers inbuildingthe culture of integrity, and to analyse the implementation of the integrity culture development in the Government of Riau Province. The benefits of the study implementation are to provide input to stakeholders related to the development of An integrity culture and as a reference material for further studies regarding the development of the culture of integrity in the Government of Riau Province, and to be used as a feedback to stakeholders. Based on the results of the analysis of the integrity culture development comprise of 7 (seven) components of the integrity committee and 16 (sixteen) integrity systems above, it can be concluded that until 2019 the development of the integrity culture of the Riau Provincial Government is still at effective/moderate level. Hopefully by Year 2023 all components of the development of a culture of integrity in the Government of Riau Province will have reached a high level of impact, so it will really have an impact in preventing corruption, collusion and nepotism.
Integrasi Model SAMR (Subtitution, Augmentation, Modification, and Redefinition) pada Diklat Jarak Jauh Balai Diklat Keagamaan Makassar Zainal, Muh
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui integrasi model SAMR pada diklat jarak jauh yang dilaksanakan oleh BDK Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di BDK Makassar dengan informan yang berasal dari Kepala BDK Makassar, Kepala Seksi Teknis Pendidikan dan Keagamaan BDK Makassar, Widyaiswara dan peserta Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk menganalisis fokus penelitian yaitu integrasi model SAMR pada diklat jarak jauh pada penggunaan e-learning dengan flatform Learning Manajemen Sistem (LMS) Moodle. Integrasi SAMR diukur melalui indikator yang terdiri dari level Subtitution, Augmentation, Modification, dan Redefinition. Instrumen penelitian yang digunakan adalah format wawancara dan dokumentasi dalam bentuk data aktivitas pada aplikasi LMS Moodle. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Diklat Jarak Jauh menggunakan Sistem e-learning dengan flatform Moodle pada BDK Makassar telah memenuhi beberapa indikator dari Model SAMR yang terdiri dari level subtitusi, augmentasi, modifikasi dan redefinisi (SAMR). Keterpenuhan keempat level tersebut ditemukan pada proses perencanaan diklat, seleksi calon peserta diklat secara online dengan google formulir, pelaksanaan diklat dengan menggunakan LMS Moodle dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan diklat dengan menggunakan fitur kuis pada LMS Moodle. Pada prosesnya telah ditemukan model transformasi diklat dari model diklat konvensional secara tatap muka menjadi diklat virtual dengan dukungan perangkat elektronik dan interface teknologi informasi dalam bentuk aplikasi LMS Moodle pada URL http://blc.bdkamakassar.web.id. This research aims to find out the integration of SAMR models in remote training implemented by BDK Makassar. This research was conducted in BDK Makassar with informants from the Head of BDK Makassar, Head of The Technical And Religious Section of BDK Makassar, Widyaiswara and participants of the Technical Training of Education and Religion. This research is a qualitative study to analyze the focus of research namely the integration of SAMR models in remote training on the use of e-learning with moodle flatform Learning Management System (LMS). SAMR integration is measured through indicators consisting of Subtitution, Augmentation, Modification, and Redefinition levels. The research instruments used are interview formats and documentation in the form of activity data on moodle LMS applications. The data of the results of the study was analyzed using qualitative data analysis techniques. The results showed that the implementation of Remote Training using e-learning system with moodle flatform in BDK Makassar has met several indicators of SAMR Model consisting of Subtitution, Augmentation, Modification and Redefinition (SAMR) levels. The fullness of the four levels is found in the training planning process, the selection of prospective trainees online with google form, implementation of training using Moodle LMS and implementation of training implementation evaluation using quiz feature on Moodle LMS. In the process, a training transformation model has been found from a conventional training model face-to-face into a virtual training with the support of electronic devices and information technology interfaces in the form of Moodle LMS applications in the http://blc.bdkamakassar.web.id
Evaluasi Pencapaian dan Metode Penetapan Target Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten Tahun 2015 – 2019 Cepi Safrul Alam
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi terbesar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten 2019. Kedua jenis penerimaan ini dihasilkan oleh Badan Pendapatan Provinsi Banten yang memiliki 11 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Meski memberikan kontribusi yang besar ternyata BBNKB tidak memenuhi target realisasi seperti PKB. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui capaian target BBNKB setiap UPT dan bagaimana metode penetapan yang digunakannya dan mengapa capaian target BBNKB lebih rendah dari PKB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dari Miles dan Huberman. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara, sedangkan data target dan realisasi penerimaan menggunakan data dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa hanya ada 2 UPT yang terus mencapai target dan pada tahun 2019 terdapat 4 UPT yang tidak mencapai target. Kemudian, belum ada metode penetapan BBNKB yang secara khusus digunakan oleh UPT dan terdapat faktor lain yang menyebabkan rendahnya capaian target BBNKB dibanding PKB selain LPE dan PDRB. Rekomendasi yang penulis sampaikan ada dua, yaitu: Pertama, merumuskan metode penetapan BBNKB tiap UPT sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya masing-masing. Kedua, melakukan penelitian lebih lanjut terhadap UPT yang tidak mencapai target pada tahun 2019 yang semuanya berada di wilayah Polda Metro Jaya. Motor Vehicle Revenue Fees (BBNKB) and Motorized Vehicle Tax (PKB) make the greatest contributions to the 2019 Banten Province Original Revenue (PAD). Both types of revenue are generated by the Banten Province Revenue Agency which has 11 Technical Implementation Units (UPT) which scattered in the regencies and cities of Banten Province. Despite the large contribution, BBNKB did not meet the realization target like PKB. The purpose of this study was to determine the achievement of BBNKB revenue targets for each UPT and to find out the target setting method used and the causes of achieving BBNKB targets lower than PKB. This study uses a qualitative approach from Miles and Huberman. The data collection technique was carried out with documentation and interview studies, while the target data and revenue realization used data from 2015 to 2019. From the results of this study it was found that there were only 2 UPTs that continued to reach the target and in 2019 there were 4 UPTs that did not reach target. Then, there is no BBNKB determination method specifically used by UPT and there are other factors that cause the BBNKB target to be lower compared to PKB besides LPE and GRDP. The recommendations that the authors convey are twofold, namely: First, formulating the BBNKB determination method for each UPT in accordance with the factors that influence each. Second, conduct further research on UPT that did not reach the target in 2019, all of which are located in the Greater Jakarta Metropolitan Area.
Manajemen Organisasi Pembelajar di Institusi Publik Marpaung, Pangihutan Marlin
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manajemen Organisasi Pembelajar adalah program pengembangan kompetensi ASN terpadu dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik ASN yang dinilai masih jauh dari tuntutan globalisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebiasaan dan perilaku belajar ASN; mengidentifikasi pola kepemimpinan mengelola strategi pembelajaran; mengidentifikasi peran sarana dan prasarana (sarpras) pembelajaran; dan menguraikan langkah strategis pembina kepegawaian mengelola pembelajaran. Metode penelitian kualitatif menggunakan kuesioner Organizational Learning Self-Assessment kepada 112 pimpinan ASN yang telah mengikuti organisasi pembelajar dalam Pelatihan Kepemimpinan. Penelitian juga menghimpun praktik organisasi pembelajar di 10 Kementerian, LPNK, Propinsi, Kabupaten dan Kota yang berhasil mengembangkan kompetensi ASN melalui program non-pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari skala 1 – 5, nilai rata-rata 4.25 (sangat baik) untuk semua butir tujuan penelitian. Analisis kebiasaan dan perilaku belajar ASN nilai 4.46; Potret kepemimpinan dan arah strategi pembelajaran sebesar 4.30; dan identifikasi peran sarpras pembelajaran sebesar 4.01. Peta kekuatan pada aspek komunikasi pembelajaran; ketersediaan umpanbalik; relevansi tujuan pembelajaran; pimpinan sebagai model pembelajar; dan teknologi sarpras mendukung pembelajaran. Aspek pembenahan diperlukan pengelolaan permasalahan pembelajaran; peran pimpinan kurang memberi reward pembelajaran; menetapkan tujuan pembelajaran saat merencanakan kegiatan; dan penyediaan tenaga ahli mengelola coaching pembelajaran. Diperlukan langkah strategis pembina kepegawaian dan pimpinan unit lini dengan menerbitkan kebijakan pengelolaan pembelajaran dari tahap merancang sampai mengevaluasi pembelajaran. Peran lembaga pelatihan tidak hanya menyelenggarakan pelatihan mandatory; tetapi juga mengembangkan kompetensi pimpinan unit lini mengelola pembelajaran. Learning Organization management is integrated and continuous for Civil Service Apparatus (ASN, in short) competency development programs, in order to increase public service quality by ASN that is still considered not in line with globalization demands. The research objectives are to analyze organizational habits and learning behavior; to identify leadership’s role in learning direction; to identify impact of organizational sources to learning; and to elaborate strategic steps of personnel in managing learning organization. Qualitative research method utilizes published questionnaire on Organizational Learning Self-Assessment given to 112 leaders of ASN that had attended learning organization session in Leadership Training. The research also collects learning organization practices from 10 selected ministries, non-ministries, and local government that had been successful to develop competency of ASN through learning organization programs. The findings show that, out of 1 to 5 scale, the average score of 4,25 (very good results). The score on organizational habits and learning behavior is 4.46; leadership’s role in learning direction is 4.30; and identification impact of organizational sources to learning is 4,01. The strengths are on sharing communication to boost learning; the leaders as models of learning that provide feedback; and availability of resources and technology to support learning. Limitations are on the lack of competency in managing learning challenges; learning objectives were not considered when planning unit activities; and the absence of coaching in learning.To achieve success in learning organization, regulations on learning is needed to facilitate learning feedback.To achieve success in learning organization, regulations on learning is needed to facilitate learning feedback. Collaboration of work units responsible to personnel with unit leaders is crucial from planning until evaluation of learning. And th role of training units should not implement mandatory trainings only; but also to develop competency unit leaders in managing learning organization in their respective work units.
Pembangunan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pendekatan Whole of Government Megawandi, Yan
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini melihat bagaimana kinerja pembangunan pariwisata dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari sudut pandang Whole of Government (WOG). Metode yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif serta menggambarkannya secara deskriptif – analitik. Untuk mengetahui kinerja pembangunan pariwisata peneliti menggunakan beberapa aspek yaitu: sumbangan sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah, manfaat pariwisata, serta peran pariwisata dalam perlindungan dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sedangkan untuk melihat faktor yang berpengaruh dari sudut pandang ini, dilihat dari aspek: koordinasi antar organisasi, sharing informasi, kapasitas organisasi, fleksibilitas dan budget. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kinerja pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung sudah cukup baik namun masih belum optimal terutama bila dibandingkan dengan potensi besar yang dimiliki Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung dilihat dari sudut pandang WOG, yaitu koordinasi antar organisasi dan sharing informasi masih menjadi kendala. Kata kunci: Pembangunan pariwisata, percepatan, dan Whole of Government. This study to observe the performance of tourism development in Kepulauan Bangka Belitung and the factors influencing the performance using the perspective of Whole of Government (WoG). The method used is a qualitative approach and descriptive-analytic. To understand the performance of tourism development, research used several aspects: tourism contribution to regional economy, tourism benefits, and the role of tourism in the protection and development of natural resources and the environment. Meanwhile, to see the influential factors from the perspective of WoG, the aspects viewed are: coordination among organizations, information sharing, organization capacity, flexibility and budget. The finding of this research shows that the performance of tourism development in Kepulauan Bangka Belitung is adequately good, however it is still not optimum, especially when it is compared to the great tourism potential of Kepulauan Bangka Belitung. Furthermore, the factors influencing the performance of tourism development in Kepulauan Bangka Belitung were observed from the perspective of WoG, which are coordination among institutions and information sharing, are still problematic.
Evaluasi Pembekalan Akhir Pemberangkatan bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Sumas, Sugiarto
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan pembekalan tata cara kedatangan, bekerja, dan hidup di negara tujuan, serta kembali ke Indonesia dengan baik. Penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat PAP untuk mencegah Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah di luar negeri dan keberlanjutannya setelah tidak ada lagi pengaturan PAP dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Metodologi penelitian menggunakankombinasi penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dengan pendekatan trianggulasi dari Creswell J.W. dan model evaluasi dari Kirkpatrick. Sumber data berasal dari Pejabat Kementerian / Lembaga, ILO, World Bank, Instruktur PAP, PMI bermasalah, buku, dokumen, jurnal hasil penelitian, kuesioner, dan lain-lain. Hasil penelitian menemukan bahwa PAP bermanfaat untuk mencegah munculnya PMI bermasalah di luar negeri. Pada umumnya PMI bermasalah berasal dari PMI non prosedural / ilegal dan tidak pernah mengikuti PAP. PMI melalui penempatan berdokumen dan prosedural dapat dipastikan mengikuti PAP sebelum keberangkatannya ke luar negeri. Di masa depan PAP akan tetap dilaksanakan, terbukti dari adanya pengaturan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Untuk penelitian selanjutnya disarankan adanya evaluasi manfaat PAP/ OPP bagi PMI pada tingkat perilaku dan tingkat hasil. Final Pre-departure Briefing (PAP) is a pre-departure provision process regarding arrival, working and living in the destination country, and how to return properly to Indonesia. This research aims to discover the benefit of PAP in prevention Indonesian Migrant Workers having problematic working overseas and its sustainability after there is no longer PAP in Law Number 18 of 2017. The research methodology utilized both qualitative and quantitative approach from Creswell J.W., and evaluation model from Kirkpatrick. Data source is from Ministry / Institution officials, ILO, WB, PAP instructor, PMIs, books, documents, research journal, questionnaires, etc. The results of the study found that PAP is beneficial to prevent the emergence of problematic PMIs abroad. Broadly speaking, problems regarding PMI originated from non procedural/illegal process, and those who do not join the PAP procedure. PAP will continue to be implemented, it can be proven from the PP no 10 year 2020 concerning Procedures for the Placement of Indonesian Migrant Workers by the Indonesian Migrant Workers Protection Agency. Further research is strongly needed to evaluate the benefit of PAP/OPP at the behavioral and result levels.
Evaluasi Pasca Pelatihan Teknis Jarak Jauh Probabilistic Seismic Hazard Analysis Tahun 2018 di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Madona
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberhasilan sebuah program pelatihan dapat diukur dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh, mulai dari pelaksanaannya sampai dengan beberapa bulan setelah pelatihan tersebut berakhir. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk untuk mendapatkan gambaran tentang evaluasi pasca Pelatihan Teknis Jarak Jauh Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif, sedangkan model evaluasi yang diaplikasikan mengacu pada model evaluasi Kirckpatrick. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan pedoman wawancara. Sedangkan sumber data berasal dari alumni dan atasan alumni. Hasil dari penelitian ini adalah alumni tidak memiliki hambatan yang cukup berarti (73,64%) dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan di tempat kerjanya, dan program pelatihan ini cukup memberikan dampak terhadap peningkatan kinerja alumni dan unit kerja/organisasi (69,84%). Namun berdasarkan wawancara mendalam, program pelatihan tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kinerja unit kerja/organisasi. Hal ini disebabkan oleh penyusunan Peta PSHA bukan merupakan pekerjaan operasional harian. Peta PSHA akan dibuat sesuai dengan permintaan dari customer. Berdasarkan analisis regresi linier berganda didapatkan bahwa hanya aspek kapasitas personal (P-value = 0,039804) mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap peningkatan kinerja alumni. Sedangkan untuk peningkatan kinerja unit kerja/organisasi adalah hanya aspek kesesuaian kompetensi (P-value = 0,016924) yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja alumni. The success of a training program can be measured by a comprehensive evaluation, from its implementation to several months after the training has ended. Therefore, this research aims to describe related to the post evaluation of the PSHA Online Technical Training in 2018 at Meteorology, Climatology and Geophysics Agency. The research uses a quantitative and qualitative descriptive approach, and the evaluation model refers to the Kirckpatrick evaluation model. Moreover, the instrument of research is a questionnaire and interview guidance. Data resources are from graduates and their leaders. The result of this study are a graduate can implement knowledge and skills in its office without significant resistances (73,64%), as well as the training can give sufficient effect in improving for the graduate and organization performances (69,84%). But, this training can’t give a significant result in the organization's performance improving. It’s due to the creating of PSHA Map which doesn’t operational work in their office. This map can create at the request of the customer. Based on multiple linear regression analysis that only the personal capacity aspect (P-value = 0.039804) has a partially significant effect on improving alumni performance. Whereas to improve the performance of work units/organizations is only the competency suitability aspect (P-value = 0.016924) which has a significant influence on the performance of alumni.
Dampak Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Guru Kejuruan Bidang Kemaritiman di Indonesia Putra, Singgih
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 3 (2020): September 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) untuk guru kejuruan telah diimplementasikan dalam beberapa program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud RI) dengan verifikasi bukti kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dengan berpedoman kepada panduan mutu BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Pelatihan berbasis kompetensi (PBK) merupakan suatu pendekatan pelatihan yang menekankan pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap (knowledge, skill, and attitude) untuk memenuhi suatu standar kompetensi. Paper ini merupakan kajian terhadap pengembangan kapasitas SDM Maritim (i.e. tenaga pendidik) sebagai dampak hasil pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi yang telah dilakukan oleh Kemdikbud RI di Indonesia. Data dianalisis dengan statistik deskriptif dengan pembahasan literature yang relevan.Tahap awal implementasi PBK pada program pelatihan bidang kemaritiman menunjukkan kelulusan pelatihan dan rekomendasi kompeten bagi semua peserta. Implementation of competency-based training (CBT) for vocational high school teachers has been done through several priority programs of Ministry of Education and Culture of Indonesia (Kemdikbud RI) during 2016 and 2017 such as Guru Pembelajar (professional teacher sustainable development) and Keahlian Ganda (teacher with dual expertise), with competence proof from skill competency assessment (SCA) organized by Lembaga Sertifikasi Profesi (Professional Certification Institution). CBT can be interpreted as a training approach that emphasizes the development of skills, knowledge, and attitude to meet a standard of competency. This article is a review related to the capacity building of Maritime Human Resource in terms of competency-based education and training conducted by the Ministry of Education and Culture of Indonesia. Data was analysed with statistical descriptive. The initial stage of CBT development in the field of maritime in the training program was proven by the graduation of training and competent recommendation for all teacher participants
Analisis Efektifitas Lembaga Kerja Sama Bipartit dalam Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan Much Zamhari
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 1 No. 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan LKS Bipartit tidak efektif mencegah perselisihan hubungan industrialdi perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan data dikumpulkanmelalui wawancara yang mendalam kepada pihak pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pegawai mediator hubungan industrial(MHI) baik di daerah maupun di Kementerian Ketenagakerjaan. Beberapa temuan yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya LKS Bipartit mencegah perselisihan hubungan industrialdi perusahaan meliputi faktor mental pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang belum peduli dengan terbentuknya LKS Bipartit di Perusahaan; kualitaskepemimpinan SDM baik yang duduk dalam kepengurusan serikat pekerja / serikat buruh maupun dalam LKS Bipartit; serikat pekerja/serikat buruh merasa tertandingi dengan keberadaan LKS Bipartitdi Perusahaan; dan kurangnya jumlah MHIdi setiap kabupaten/kota dan provinsi. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Dinas Tenaga Kerja baik di kabupaten/kota atau provinsidalam melakukan pendekatan kepada pelaku proses produksi barang dan jasa (pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah) dalam memasyarakatkan LKS Bipartit di Perusahaan. The purpose of this study is to explore the factors that cause the LKS Bipartite to be ineffective in preventing industrial relations disputes in the company. The research method used is qualitative with a case study approach and the data was collected through in-depth interviews with employers, workers / laborers, labor unions and industrial relations mediator (MHI) for employees both in the regions and in the Ministry of Manpower. Some of the findings obtained from this study indicate that the factors that cause the ineffectiveness of the LKS Bipartite to prevent industrial relations disputes in the company such as mental factors of employers and workers / laborers / labor unions who are not concerned with the LKS Bipartite in the company; the quality of human resources both in the management of labor unions and in LKS Bipartite; labor unions feel unrivaled by the existence of the LKS Bipartite; and the lack of MHIin each district / city and province. The results of this study can be used as input for the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia and the Manpower office in the regency / city or province in approaching the perpetrators of the production process of goods and services (employers, workers / laborers, labor unions and the government) in socializing LKS Bipartite in the company.

Page 1 of 3 | Total Record : 30