cover
Contact Name
Reza Akbar
Contact Email
journalshar-e@iaisambas.ac.id
Phone
+6281254504942
Journal Mail Official
journalshar-e@iaisambas.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jalan Raya Sejangkung No.126 Kawasan Pendidikan Sebayan, Sambas 79462 Kalimantan Barat
Location
Kab. sambas,
Kalimantan barat
INDONESIA
Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
ISSN : 24425877     EISSN : 26861674     DOI : https://doi.org/10.37567
Core Subject : Economy, Social,
Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah diterbitkan oleh Institut Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas yang meliputi penelitian para sarjana, akademisi, dan peneliti yang berkaitan dengan hukum, hukum Islam, ekonomi, ekonomi syariah, dan kajian syariah lainnya. Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah menerbitkan artikel dua kali setahun yaitu pada bulan Januari dan Juli.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
HAMIL DI LUAR NIKAH DAN STATUS NASAB ANAKNYA: (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Bin Hambal) Asman, Asman
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 6 No. 1 (2020): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v6i1.9

Abstract

Imam Syafi’i berpendapat bahwa perkawinan akibat hamil diluar nikah adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika seorang wanita dalam keadaan hamil. Baik perkawinan itu dilakuan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Argumen Imam Syafi’i tentang kebolehan perkawinan tersebut adalah karena wanita tersebut bukanlah termasuk golongan wanita yang haram untuk dinikahi. Bayi yang lahir akibat hubungan diluar nikah nasabnya kembali kepadanya. Sedangkan menurut Imam Ahmad Bin Hambal berpendapat bahwa perkawinan hamil di luar nikah dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya tidak boleh. Sedangkan perkawinan hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya itu haram hukumnya. Dari pendapat dua tokoh ulama tersebut ada perbedaan pendapat sehingga menarik untuk dibahas. Jenis penelitian ini adalah library research, penelitian yang digunakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian bahan-bahan pustaka. Fokus kajian ini adalah bagaimana pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal tentang hamil di luar nikah dan status nasab anak. Dari fokus kajian menyimpulkan bahwa setiap mazhab khusus mazhab Imam Syafi’i yang digunakan di Indonesia, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan, apabila seorang wanita dan laki-laki kawin lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum enam bulan, maka anak tersebut tidak bisa dikaitkan dengan nasab atas nama suaminya.
EFEKTIVITAS PROTOKOL KYOTO DALAM MASYARAKAT INTERNASIONAL SEBAGAI SUATU REZIM Darajati, Muhammad Rafi
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 6 No. 1 (2020): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v6i1.10

Abstract

Ancaman perubahan iklim yang semakin nyata mendorong komunitas global untuk melakukan upaya bersama untuk mencegah dan memeranginya. Penyebab utama terjadinya perubahan iklim adalah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh maraknya pembangunan dan industrialisasi di negara-negara maju. Penulisan ini akan membahas mengenai apakah Protokol Kyoto sebagai suatu rezim sudah efektif dalam mencapai tujuannya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dunia. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa meskipun Protokol Kyoto mewakili lambang prestasi diplomatik, namun efektifitasnya rendah, keberhasilannya jauh dari meyakinkan.
MULTIAKAD MURABAHAH DAN RAHN PADA PRODUK LOGAM MULIA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH: Studi Kasus Pada Pt. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Alianyang Singkawang Hatoli, Hatoli; Parwanti, Weni
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 6 No. 1 (2020): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v6i1.14

Abstract

Operasional setiap lembaga keuangan yang berbasis syariah secara yuridis harus merujuk kepada fatwa DSN-MUI, tidak terkecuali masalah multiakad atau lebih dikenal dengan hybrid contract. Dimana hal ini telah diamanatkan oleh UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 26 ayat (2). Di dalam fatwanya, terdapat dua multiakad yang diperbolehkan oleh DSN-MUI, yaitu Fatwa No. 71 Tahun 2008 tentang Sale and Lease Back dan Fatwa No. 72 Tahun. 2008 tentang Ijarah Sale and Back. Namun PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Alianyang Singkawang telah melaksanakan multiakad (murabahah dan rahn) sejak 6 (enam) tahun terakhir pada produk Murabahah Logam Mulia Investasi Abadi (MULIA) pembiayaan emas secara tidak tunai, dimana hal ini belum ada fatwanya dari DSN-MUI, sehingga memunculkan keraguan akan jaminan kesyariahan dari produk tersebut. Maka menjadi penting dikaji tentang bagaimana sistem akad produk MULIA yang menggunakan akad murabahah dan rahn dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bercorak deskriptif yang diperdalam dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada pihak yang terlibat dalam penerapan multiakad murabahah dan rahn ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan multiakad murabahah dan rahn pada produk logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Alianyang Singkawang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sudah dijalankan pada produk tersebut, serta dalam pandangan hukum ekonomi syariah adalah boleh dan dibenarkan, karena sistemnya merujuk kepada fatwa DSN-MUI No. 92 tahun 2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn dan menjadi dasar dalam penggunaan multiakad.
POLITIK RUANG NKRI: BPUPKI sampai Majelis Konstituante Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 6 No. 1 (2020): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v6i1.15

Abstract

Tulisan ini mencoba menjelaskan gambaran penting ruang yang ingin diciptakan oleh keinginan bersama-sama, yang sebelumnya masyarakat Indonesia masih terkunci oleh penjajahan kolonialisme. Ruang yang ingin diciptakan tersebut berwadah negara yang mandiri dan merdeka, namun bagaimana ruang tersebut tercipta ?. pasti ada perebutan dan perdebatan sengit dalam memproduksi negara yang dapat dipetik dinamikanya. penulis berangkat dari penelitian kualitatif, dimana data-data tersebut diperoleh dari studi kepustakaan (library ressearch) dalam bentuk analisis deskriptif. Tahapan analisa data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kesimpulannya bahwa perdebatan dasar dan bentuk negara adalah perebutan politik ruang untuk mendominasi negara, namun perebutan dan perdebatan tersebut sebuah keniscayaan karena memang sudah terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia. Sehingga bagi peneliti bahwa perdebatan dan perebutan politik ruang Negara Indonesia ini merupakan hal yang sememangnya hasil dari akomodasi sejarah kemerdekaan, sekaligus ini sangat wajar karena ruang yang diproduksi adalah ruang demokrasi. Hanya saja perlu ditekankan bahwa setiap dinamika seyogyanya mesti sesuai dengan konstitusi yang berlaku, bukan dengan cara radikalisme.
PROBLEMATIKA KONSEP BENTUK BUMI DAN UPAYA MENCARI TITIK TEMUNYA DALAM PENENTUAN ARAH KIBLAT Akbar, Reza; Mustaqim, Riza Afrian
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 6 No. 1 (2020): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v6i1.17

Abstract

Salah satu isu sains yang sedang berkembang akhir-akhir ini adalah perdebatan antara penganut teori Bumi bulat (sferis dan ellipsoid) dan penganut teori Bumi datar (flat earth). Persoalan ini menjadi masalah yang sangat serius karena masing-masing pihak tidak hanya menunjukkan bukti ilmiah, tetapi juga menggunakan dalil al-Quran dan hadis untuk memperkuat argumentasi mereka. Dari segi sains, penganut Bumi datar memberikan argumentasi bantahan terhadap teori Bumi bulat seperti tidak terlihatnya lengkungan Bumi berdasarkan eksperimen Samuel Robotham, klaim yang menyatakan bahwa NASA merekayasa foto Bumi dan satelit adalah kebohongan semata, tidak adanya grafitasi, kutub utara merupakan pusat Bumi dan lain-lain. Sedangkan dari segi nash syar’i, para ahli tafsir pun berbeda pendapat tentang bagaimana bentuk Bumi sebenarnya. Apa yang dikemukakan oleh penganut flat earth pun selanjutnya ditanggapi oleh penganut Bumi bulat dengan sejumlah argumentasi ilmiahnya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan mendeskrpsikan problematika teori Bumi bulat dan Bumi datar dan menjelaskan upaya mencari titik temunya dalam penentuan arah kiblat. Dari problematika tersebut, diajukanlah sebuah metode penentuan arah kiblat yang diduga bebas dari pengaruh bentuk Bumi, apakah datar atau bulat yaitu rashdul kiblat tahunan.
IMPLEMENTASI ASAS KESETARAAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KPR-BTN IB DI BTN SYARIAH CABANG BANJARMASIN Fajrul Ilmi
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 6 No. 2 (2020): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v6i2.129

Abstract

Secara umum dalam membuat suatu kontrak berisi aturan-aturan yang mengakomodasi kepentingan para pihak, baik pihak produsen maupun konsumen. Akan tetapi produsen sebagai pihak yang menyusun kontrak seringkali lebih memperhatikan kepentingannya. Sehingga, konsumen yang seharusnya berada dalam posisi tawar yang lebih baik dibandingkan pihak produsen menjadi pihak yang lemah.Unsur kesetaraan sebagai salah satu asas dalam akad di Bank Syariah menunjukkan tidak ada hubungan salah satu pihak berada dalam posisi yang lebih unggul dibanding pihak yang lain sehingga seolah bisa memaksakan suatu ketentuan yang menguntungkan. Standar kontrak dengan pencantuman klausula eksonerasi, tidak boleh terjadi di Bank Syariah ketika asas kesetaraan diimplementasikan.Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan asas kesetaraan berfungsi untuk menjamin kesamaan kedudukan para pihak, yaitu saat sebelum terjadinya akad atau proses penyusunan akad, para pihak mempunyai posisi tawar yang sama, dalam penentuan isi akad, para pihak.
Analisis Yuridis Wewenang Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Pengurusan Tanah di Indonesia Hasiah, Hasiah
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 6 No. 2 (2020): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v6i2.186

Abstract

Penelitian ini merupakan kajian hubungan pemerintah pusat dan daerah terkait pengurusan tanah di Indonesia berdasarkan telaah yuridis. Adapun dasar teori yang digunakan adalah menurut Herbert G.Hick yang menyebutkan wewenang adalah adalah hak untuk melakukan suatu hal dan merupakan sumber kekuasaan yang sah. Oleh sebab itu, maka wewenang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berdasarkan atas asas legalitas yang berlaku. Asas legalitas yang dimaksud dalam pengurusan tanah adalah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (UUPA), Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan pengurusan tanah tidak lepas dari asas desentralisasi. Dalam UU No 23 Tahun 2014 pula terdapat (3) sub pengurusan tanah yang tidak ada kewenangannya pada pemerintah pusat dalam hal urusan tanah ulayat, tanah kosong dan penerbitan Izin yang diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kajian Hukum Administrasi Negara, urusan perizinan dalam menguruskan tanah dilimpahkan kepada pemerintah Kabupaten (Gubernur atau Bupati) atau Badan Pertanahan Daerah dalam rangka meninjau kelancaran dan efesiensi waktu sedangkan dalam pelaksanaan fungsi yang dijalankan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu oleh pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No 20 Tahun 2015 maka ruang lingkup urusan pertanahan yang diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 relatif lebih sempit dibandingkan dalam Peraturan Presiden 20 Tahun 2015.
Praktik Perceraian Masyarakat Mandailing Natal: Analisis Keberanjakan Dari Fiqh Kepada Hukum Perkawinan Di Indonesia Asrul Hamid
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 6 No. 2 (2020): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v6i2.189

Abstract

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (mitsaqan ghalidzan). Namun jika antara suami isteri selalu terjadi perselisihan yang tak terhindarkan dan sudah berusaha berdamai tetapi tidak berhasil, jalan keluarnya adalah dengan perceraian. Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga Jika diamati, aturan-aturan fiqh berkenaan dengan talak, terkesan seolah-olah memberikan kekuasaan yang terlalu besar pada laki-laki. Walaupun perceraian merupakan urusan pibadi, baik atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun untuk menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui lembaga Pengadilan, seperti yang dikehendaki Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal tersebut merupakan keberanjakan fiqh dari fiqh klasik ke fiqh modern (hukum perkawinan). Dengan perspektif seperti inilah, hukum Islam sejatinya merupakan salah satu ruang ekspresi pengalaman agama dalam kehidupan orang Muslim.
ANALISIS RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI BURSA EFEK INDONESIA Nurhudawi
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 6 No. 2 (2020): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v6i2.225

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis analisis return saham pada Perusahaan Pertambangan Batubara di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan pertambangan membutuhkan modal yang sangat besar dalam mengeksplorasi sumber daya alam dalam mengembangkan pertambangan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah current ratio, return on equity, net profit margin, firm size. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yakni data yang berwujud angka angka. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan. Data sekunder ini diperoleh dari website resmi bursa efek indonesia yaitu www.idx.co.id. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel curent ratio memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel return saham. Returnon equity berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel return saham. Variabel net profit margin memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel return saham. Variabel firm size berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel return saham. Variabel curent ratio, return on equity, net profit margin, dan firm size secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel return saham. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi manajer keuangan perusahaan untuk dapat menentukan kebijakan peningkatan net profit margin untuk menarik meningkatkan kesejahteraan bagi investor sehingga investor pun dapat menetapkan keputusan investasi yang tepat.
REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PENAKHLUKKAN DI DARAT DAN DILAUTAN PADA ERA BANI UMAYYAH Melia Frastuti
Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 6 No. 2 (2020): Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/shar-e.v6i2.227

Abstract

Mempelajari sejarah sama halnya mengambil ibrah (pelajaran) dan menyimpulkan hasil penelitian untuk ditarik manfaatnya. Allah berfirman dalam Surat Yusuf ayat 111, " Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal." Bani Umayyah awalnya kaum Quraisy penentang agama Islam, setelah menerima Islam mereka berjuang sungguh-sungguh menegakkan agama Islam, mereka lebih senang berjihad di jalan Allah daripada pekerjaan administrasi terbukti mereka menaklukkan Asia, Eropa dan Afrika. Bertitik tolak dari Abu Sufyan menerima Islam kemudian Rasulullah SAW menjadikan ia Walikota di Najran. Reformasi dilakukan Bani Umayyah dari sistem Administrasi Pemerintahan, yaitu pelaksanaan fungsi diwan-diwan yang kokoh hingga Arabisasi Diwan Al-Kharajj. Penakhlukkan di daratan dan dilautan yang bersifat keagamaan, bahasa dan budaya sehingga Islam mudah diterima.

Page 1 of 2 | Total Record : 15