cover
Contact Name
Maria Indira Aryani
Contact Email
maria_indira.hi@upnjatim.ac.id
Phone
+6231-8706369
Journal Mail Official
jgp@upnjatim.ac.id
Editorial Address
Jalan Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Global and Policy Journal of International Relations
ISSN : 23379960     EISSN : 27454274     DOI : -
Global & Policy adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan "Veteran" Jawa Timur. Global & Policy menerima artikel baik hasil pemikiran maupun hasil penelitian dalam bidang terkait kajian Hubungan Internasional kontemporer. Jurnal Global & Policy diterbitkan dua kali dalam setahun, yaitu setiap bulan Juni dan Desember.
Articles 157 Documents
Kekuatan Ekonomi Rakyat dan Pengaruhnya terhadap Kemajuan Indonesia Kogoya, Rudi
Global and Policy Journal of International Relations Vol 8, No 02 (2020)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/global & policy.v8i02.2334

Abstract

ABSTRACTIn this paper, we will discuss the importance of the people's economic power, especially rural areas in order to strengthen Indonesia‘s economic power. In a global system full of conflicts of interests each country will try to put forward capabilities in a complex relationship, including the desire to fulfill economic and political needs. One of the key indicators for a country to be classified as a developed or prosperous country, can be observed from how high its per capita income or how far a country manages to solve its poverty’s problem. This welfare’ measurement should not only be observed only in urban areas, but should also reach much wider areas, including the rural sectors. Ideally, it is not only observed by looking at urban areas, but should also cover all areas including the rural area. As an archipelago state, inequality in development has been the main problem in Indonesia, since it can be found that there are several regions which are more advanced in terms of development compared to the others. The government's willingness to introduce people’s economy in less developed areas is needed, by increasing economic cooperation with foreign investment or international markets. Besides, the government had to encourage regional stakeholders to increase their qualifications and capabilities. Since there are a lot of imported goods circulated in local market share, such as imported garlic, to prevent a food crisis in the midst of COVID-19 outbreak. Whether this condition is classified as a sign of deterioration in economic productivity and how far it affects people's economy, it will be discussed comprehensively in this paper.Key Words: People’s economic power, State Economic Power, Regions.Dalam tulisan ini, kita akan membahas pentingnya kekuatan ekonomi rakyat, terutama di daerah, dalam rangka memajukan ekonomi nasional. Dalam sistem global yang begitu penuh dengan konflik kepentingan, suatu negara akan berusaha menunjukkan kemampuan masing-masing dalam suatu hubungan. menantang, kepentingan-kepentingan ini tidak dapat dipisahkan dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan politik. Salah satu faktor bagi suatu negara untuk maju atau makmur adalah ketika pendapatan masyarakat tinggi atau bebas dari kemiskinan. Kesejahteraan ini tidak hanya diukur dengan melihat daerah perkotaan, tetapi juga harus mencakup semua wilayah yang dimaksud oleh desa. Hanya saja pembangunan di wilayah Indonesia masih mengalami ketimpangan, ada daerah yang lebih maju sementara daerah lain masih jauh tertinggal. Di sini kita membutuhkan upaya maksimal dari pemerintah untuk membantu memperkenalkan ekonomi rakyat di kawasan itu ke negara-negara asing dan pasar internasional. Dan juga perlu mendorong semua sektor ekonomi di daerah agar lebih berkualitas. Karena apa yang ditemukan banyak barang atau produk dari luar negeri yang masuk (impor) ke Indonesia, misalnya impor bawang merah putih dengan alasan mencegah krisis pangan di tengah wabah korona ini merupakan pertanda bahwa produktivitas dan ekonomi rakyat melemah. Dalam makalah ini kita akan membahas semua hal itu.Kata-Kata Kunci: Kekuatan ekonomi masyarakat, Kekuatan Ekonomi Negara, Daerah.
Pengembangan Ekonomi Desa melalui Program Minapolitan (Studi kasus budidaya rumput laut di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep) Alfiyah, Nur Inna; Syafriyani, Ida
Global and Policy Journal of International Relations Vol 8, No 02 (2020)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/global & policy.v8i02.2414

Abstract

ABSTRACTPoverty is an endless problem to be analyzed. Various policy formulas have been issued to reduce and alleviate poverty. One of the policies issued by Indonesian government is the minapolitan program that aims to develop economic zones to be more productive, so that the community is able to be independent. Sumenep Regency as one of the areas included in the development of the Minapolitan area provides benefits for the government and the community, especially those living in coastal areas. This is based on the still large number of poor people in coastal areas who only rely on income from the sea without making innovations related to the use of natural resources that exist around the coast. The development of the minapolitan area will be able to provide education to the community related to the production and utilization of marine products, especially seaweed cultivation in the village of Tanjung. This will ,then, have an impact on people's economic independence and reduce the amount of poverty in the coastal areas. Thus, the impacts that are in line with the success of seaweed cultivation through the minapolitan program will be able to assist regional economic development, especially if the cultivation program can be traded on the international market. This study uses a descriptive-qualitative research method with the aim of this study to determine the implementation and impact of the minapolitan program in Tanjung Village, Saronggi District.Keywords: Economic Development, Implementation, Minapolitan ProgramKemiskinan merupakan masalah yang tidak pernah habis untuk di teliti. Berbagai formula kebijakan telah dikeluarkan untuk mengurangi dan megentaskan kemiskinan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah program minapolitan yang bertujuan untuk mengembangkan kawasan ekonomi menjadi lebih produktif dengan tujuan agar masyarakat mampu mandiri. Kabupaten Sumenep sebagai salah satu wilayah yang masuk dalam pengembangan wilayah minapolitan tentu memberikan keuntungan bagi pemerintah dan masyarakat terutama yang tinggal di daerah pesisir. Hal ini didasarkan pada masih banyaknya masyarakat miskin didaerah pesisir yang hanya mengandalkan pendapatan dari laut tanpa melakukan inovasi terkait pemanfaatan SDA yang ada disekitar pantai. Adanya pengembagan wilayah minapolitan akan mampu memberikan edukasi pada masyarakat terkait produksi dan pemanfaatan hasil laut terutama budidaya rumput laut yang ada di Desa Tanjung. Hal ini kemudian akan berdampak pada kemandirian ekonomi masyarakat dan pengurangan jumlah kemiskinan di daerah pesisir. Diharapkan, dampak yang dirasakan secara garis beras atas kesuksesan dari budidaya rumput laut melalui program minapolitan ini akan dapat membantu pembangunan ekonomi daerah, terutama jika program budidaya tersebut dapat diperdagangkan di pasar internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian desktiptif-kualitatif dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi serta dampak program minapolitan di Desa Tanjung Kecamatan Saronggi.Kata-Kata Kunci : Pengembangan Ekonomi, Implementasi, Program Minapolita
The AEC and a Technology-Driven Industrial Catch-Up: Three ASEAN Country Cases Purbantina, Adiasri Putri
Global and Policy Journal of International Relations Vol 7, No 02 (2019)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/global & policy.v7i02.1832

Abstract

ABSTRACTThere is a growing consensus that effective Science, Technology, and Innovation (STI) policies, aimed at supporting long-term national structural transformation, are a crucial element in helping latecomer countries escape from the middle-income trap. Citing cases of Northeast Asian catch-up and Latin American middle-income traps, scholars emphasize that the key to catch-up is a triple-helix coordination that is used to transform foreign technology into indigenous technological capabilities. Thus, ideally, the expansion of the global production network, as promoted by the ASEAN Economic Community (AEC), provides opportunities for middle-income ASEAN countries to implement this technology-driven industrial catch-up strategy. This paper investigates three middle-income ASEAN countries (Malaysia, Thailand, and Indonesia) to argue that the AEC, as an open market-led economic regionalism scheme, does not have the ability to create a strong sense of urgency on the part of national governments to alter their national STI policy directions. As resource-abundant countries, Malaysia, Thailand, and Indonesia have yet to find any urgent need to prioritize the upgrading of indigenous manufacturing over natural resource-based technological developments. For these three countries, the AEC amplifies the need to compete against other ASEAN member countries instead pushing them to pursue industrial catch-up collectively.Keywords: economic regionalism, STI, industrial catch-up, ASEAN
Collaborative Governance dalam Program Sarana Air Bersih “Berkah Air Dondang” Radityorini, Kris; Wahyuni, Luluk Murni; Azwar, Lalu Muhammad; Amartina, Rahma Yudi
Global and Policy Journal of International Relations Vol 8, No 02 (2020)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/global & policy.v8i02.2335

Abstract

ABSTRACTPT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) initiated the program of clean water facility “The Blessings of Dondang Water” in Dondang Village, Muara Jawa District, Kutai Kartanegara Regency, with the purpose of providing community-based access to clean water and encouraging the implementation of clean and healthy living behavior that would enhance the community’s quality of life. This program was run in collaboration of the stakeholders: PHM, Tovi Rindang Sejahtera, the community and government of Dondang. This research was aimed to identify the collaborative governance process of the program, in descriptive and qualitative method. The success of collaborative governance in the program “The Blessings of Dondang Water” in overcoming clean water crisis was reflected in the fulfillment of indicators of collaboration success. Administrative entity was settled by approving Tovi Rindang Sejahtera to manage and provide the facility. Monitoring and evaluation system to PHM and the government of Dondang has also been going well.Keywords: collaborative governance, community-based clean water facility, CSRPTPertamina Hulu Mahakam (PHM) melalui aktivitas Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) menginisiasi program Sarana Air Bersih ”Berkah Air Dondang” di Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, bertujuan memberikan akses air bersih berbasis masyarakat dan mendorong penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Program ini diselenggarakan atas kerjasama para pemangku kepentingan, yaitu PHM, LSM Tovi Rindang Sejahtera, masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Dondang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya proses collaborative governance dalam program tersebut. Metode penelitian berupa penelitian deskriptif kualitatif. Keberhasilan collaborative governance SAB “Berkah Air Dondang” dalam mengatasi krisis air bersih di Kelurahan Dondang tercermin dalam pemenuhan indikator keberhasilan kolaborasi. Entitas administratif menyepakati LSM Tovi Rindang Sejahtera sebagai pengelola dan penyedia layanan Sarana Air Bersih. Sistem monitoring dan evaluasi kepada PHM dan Pemerintah Kelurahan Dondang juga telah berjalan dengan baik.Kata-Kata Kunci : collaborative governance, sarana air bersih berbasis masyarakat, TJS
Ancaman Sampah Impor bagi Keamanan Manusia: Studi Kasus Desa Bangun dan Tropodo 2018-2019. Novaradila, Gresika; Ali, Yusril Ihza; Astin, Lila Afifa; Aryani, Maria Indira; Purwanto, Aldira Mara Ditta Caesar
Global and Policy Journal of International Relations Vol 8, No 02 (2020)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/global & policy.v8i02.2415

Abstract

ABSTRACTThe National Sword Policy implemented by the Chinese Government in 2018 has a spillover effect in several countries in the Asian region, especially Indonesia. As one of the importers of recycled paper waste, Indonesia is faced with the problem of hazardous waste from abroad, which has increased by two percent in 2018. Besides, Indonesia also does not have good waste management, which exacerbates environmental damage and pollution. some of them were experienced by Bangun and Tropodo Villages in East Java. The level of environmental pollution in Bangun and Tropodo Villages is quite high as a result of being used as a final disposal site for paper raw material waste mixed with foreign waste and hazardous toxic materials. As a result, environmental crises continue to occur and affect the quality of life of the people. This study analyzes the correlation between environmental crises which is directly proportional to the increasing threat to human security. The environmental crisis due to imported waste can turn into a security threat issue through the securitization process carried out by NGOs and the government. The author uses the concept of human security and securitization theory to see the causality relationship. In the end, the state is not only faced with traditional security problems that are territorial but problems of individual human security. Indonesia was forced to change several waste import policies.Keywords: Imported Waste, Environmental Crisis, Securitization, Human Security.Kebijakan National Sword Policy Pemerintah Tiongkok pada tahun 2018 memberikan efek spillover pada beberapa negara di kawasan Asia, khususnya Indonesia. Sebagai salah satu importir sampah kertas daur ulang, Indonesia dihadapkan dengan masalah sampah bahan berbahaya dari luar negeri hingga terjadi peningkatan sebesar dua persen pada tahun 2018. Selain itu, Indonesia juga masih belum memiliki manajemen pengelolaan sampah yang baik sehingga memperparah pada kerusakan dan pencemaran lingkungan yang beberapa di antaranya dialami oleh Desa Bangun dan Tropodo di Jawa Timur. Tingkat pencemaran lingkungan Desa Bangun dan Tropodo cukup tinggi akibat dijadikan sebagai tempat pembuangan akhir bagi sampah bahan baku kertas yang bercampur dengan sampah luar negeri dan bahan beracun berbahaya. Sebagai imbasnya, krisis lingkungan terus terjadi dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini menganalisis korelasi antara krisis lingkungan yang berbanding lurus dengan peningkatan ancaman terhadap keamanan manusia. Krisis lingkungan akibat sampah impor dapat berubah menjadi isu ancaman keamanan melalui proses sekuritisasi yang dilakukan oleh NGO dan pemerintah. Penulis menggunakan konsep keamanan manusia dan teori sekuritisasi untuk melihat hubungan kausalitas. Pada akhirnya, negara tidak hanya dihadapkan dengan masalah-masalah keamanan tradisional yang bersifat teritorial melainkan masalah keamanan manusia yang bersifat individu. Indonesia terpaksa mengubah beberapa kebijakan impor sampah.Kata kunci: Sampah Impor, Krisis Lingkungan Hidup, Sekuritisasi, Keamanan Manusia.
Public Relations Management Performance Measurement: Designing Key Performance Indicator Case Study In Hospital X Palupi, Maria Diah
Global and Policy Journal of International Relations Vol 7, No 02 (2019)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/global & policy.v7i02.1833

Abstract

ABSTRACTIn attempt of hospital development, hospital X focus on current performance measurement only on marketing performance in terms of sales volume and sales revenue for maximizing profits. Performance evaluation of public relations activities at hospital X so far have not had the performance measurement. As the result; the contribution of public relations, in order to support the activities of the organization, are not measurable. This study aims to measure the performance of PR management by designing key performance indicators by conducting a process of identifying stakeholder necessity exists in hospital X. The identification of stakeholder necessity exist in hospital X will then become the basis of designing PR’s KPI. The stakeholder in this study are director, head of marketing, staff as internal stakeholder and customer, supplier and regulator as external stakeholder. The results of this study is the assessment of PR performance which include work result assesment formulated six responsibilities namely, customer satisfaction, customer complaints, fostering community, events, social media content and website traffic. While the work behavior assesment with the indicators of competence namely communicative, flexibility, discipline, teamwork, customer service.Keywords: Public relations, stakeholder management, performance assessment, key performance indicator
The Prospect of Indonesian Knowledge-Based Economy: Lessons from Taiwan Aryani, Maria Indira
Global and Policy Journal of International Relations Vol 7, No 02 (2019)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/global & policy.v7i02.1835

Abstract

ABSTRACTEconomic development is gradually shifting from a resource-based economy to investment-based economy to knowledge-based economy. Knowledge-bases economy is an economic process which concerns the creation, acquisition, dissemination and utilization of knowledge to achieve productivity. In utilizing knowledge, the economy would be more dependent towards information and technology. This paper is trying to see how knowledge-based economy is implemented in Indonesia by analyzing four pillars of education, innovation, information infrastructure and economic and institutional regime. The analysis of these four pillars can be put into SWOT assessment, combined with the assessment of Taiwan’s knowledge-based economy is used to see lessons that can be learned from Taiwan and opportunities that can further help Indonesia to achieve economic prosperity and equality. Taiwan as the first economy in Asia to have been successfully implementing the knowledge-based economy is the ideal role model for knowledge-based economy implementation.Keywords: Knowledge-based Economy, Indonesia, Taiwan, Four Pillars, SWOT Analysis
Diplomasi Indonesia melalui Indomie terhadap Nigeria Ramadhani, Aulia; Yulliana, Engga Ayu; Sari, Kendalita; Permata, Qorry Oktavia
Global and Policy Journal of International Relations Vol 8, No 01 (2020)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/global & policy.v8i01.2171

Abstract

A country does need help from another country to be able to fulfill the living needs of the people of that country. One country that is dependent on other countries is Nigeria. Africa is a continent that has a population of about 40% of the world's population. Africa itself has 40% of the world's population. However, with this large population, countries in the region are experiencing problems in the economic and food sectors. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. see the opportunity. Indomie's entry into the African market indirectly made Indonesian culinary better known. The purpose of this study is to analyze how Indomie as a tool of diplomacy Indonesia to Nigeria to achieve food security and improve bilateral relations between the two countries. This study uses a qualitative-descriptive method. The results of this study indicate that this step is the first step for Indonesia to conduct soft-diplomacy through Indomie with the Nigerian government.Keywords : Diplomacy, Economy Diplomacy, Indonesia, Africa, IndomieSuatu negara pada hakikat membutuhkan bantuan dari negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dari negara tersebut. Salah satu negara yang bergantung pada negara lain yakni Nigeria. Afrika merupakan benua yang mempunyai populasi masyarakat sekitar 40% dari populasi dunia. Namun, dengan banyaknya populasi tersebut membuat negara yang berada di kawasan ini mengalami masalah di sektor ekonomi dan pangan. PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. melihat peluang tersebut. Masuknya Indomie di pasar Afrika secara tidak langsung membuat kuliner Indonesia lebih dikenal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Indomie dapat menjadi alat diplomasi Indonesia ke Nigeria hingga tercipta ketahanan pangan dan meningkatkan hubungan bilateral diantara kedua negara. Penulis meggunakan metode kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa langkah tersebut menjadi langkah awal Indonesia melakukan soft-diplomacy melalui Indomie dengan pemerintah Nigeria.Kata Kunci : Diplomasi, Diplomasi Ekonomi, Indonesia, Afrika, Indomie
UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN BELA NEGARA DAN CIVIC COMPETENCE MELALUI MODEL PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL Dwiridotjahjono, Jojok; ., Mulyanto; Iryanti, Endang
Global and Policy Journal of International Relations Vol 6, No 01 (2018)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/global & policy.v6i01.1838

Abstract

ABSTRACTInnovations of the learning module are needed to cover loopholes and weaknesses of the conventional learning. The goal of this research is to create a learning module of the nation‟s defence education based on local wisdoms through a citizen project learning as an effort to increase nation‟s defence awareness and civic competence. This is a mixed method research, using both qualitative and quantitative method with “the dominant-less dominant design” pattern. The analysis shows that citizen project learning module gives a positive impact towards the knowledge, attitude and student skill‟s improvement in internalizing nation‟s defence awareness values and civic competence. The advantage of citizen project learning module is that this model gave a vast space for student to dig all aspects in themselves, whether it is cognitive, affective and psychomotor.Keywords: Learning Module, Local Wisdom, Citizen Project, Nation‟s Defence Awareness, Civic Competence
PENGARUH INTEREST GROUP TERHADAP KEBIJAKAN BRITANIA RAYA TERKAIT BREXIT Febrian, Koko Catra; Oktariani, Farah Wahyu; Agus, Rahmat Reski; Pertiwi, Rahmatya Nur Wibi
Global and Policy Journal of International Relations Vol 6, No 01 (2018)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/global & policy.v6i01.1839

Abstract

ABSTRACTIn a democratic country, like the United Kingdom, has a political party that supports and rejects foreign policy. Competition of political parties in the United Kingdom forced the public to express their aspirations regarding the BREXIT policy. The pro-party against such conservative and conservative referendums like the workers' party makes two camps in Great Britain. Pro's against the referendum is called VOTE LEAVE and the camp is called VOTE REMAIN. The presence of both camps and interest groups has forced the Great Britain to be forced to exercise their right to vote again. The public is demanded in a condition of choosing that Great Britain out or remain a member of the European Union. In accordance with the final result of the referendum, the VOTE LEAVE stronghold won the most votes, the United Kingdom de jure out of the European Union. Along with the incident, David Cameron resigned and was replaced by Theresa May. Theresa May signed Article 50 as a legality that the United Kingdom was out of EU membership.Keywords: Brexit, Vote Leave, Vote Remain, domestic politics

Page 1 of 16 | Total Record : 157