cover
Contact Name
Fazal Akmal Musyarri, S.H., M.H
Contact Email
rencangrewang@gmail.com
Phone
+6287777844417
Journal Mail Official
jhlg@rewangrencang.com
Editorial Address
Jl. Borobudur Agung No.26 Malang
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Hukum Lex Generalis
Published by CV Rewang Rencang
ISSN : -     EISSN : 27464075     DOI : -
Core Subject : Social,
Tujuan dari Jurnal Hukum Lex Generalis adalah menjadi ensiklopedia, glosarium atau kamus ilmu hukum. Diharapkan Jurnal Hukum Lex Generalis dapat menjadi sumber rujukan praktis untuk keperluan sitasi keilmiahan. Adapun ruang lingkup yang dipublikasikan adalah tulisan bertemakan hukum secara umum, seperti nama dari jurnal ini yaitu "Lex Generalis" yang berarti hukum umum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 63 Documents
Analisis Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan oleh Badan Arbitrase Internasional Adi, Danang Wahyu Setyo
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 2 No. 1 (2021): Tema Hukum Internasional
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan hukum di tingkat internasional mengandung kompleksitas dan kerumitan yang lebih dibandingkan dengan konflik dalam suatu yurisdiksi wilayah tertentu. Hal tersebut dikarenakan permasalahan hukum internasional dapat melibatkan beberapa negara sekaligus dan mekanisme penyelesaian yang memerlukan upaya yang tidak sedikit. Seperti pada kasus yang akan penulis bahas dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan sengketa Laut China Selatan yang diajukan oleh Negara Filipina sebagai salah satu negara yang merasa memiliki hak atas Laut China Selatan. Filipina membawa kasus sengketa Laut China Selatan dengan Negara Tiongkok ini ke ranah Arbitrase Internasional. Filipina mendalilkan bahwasannya tindakan China yang membangun pulau-pulau buatan telah menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang. Kelanjutan analisis dari kasus ini akan dibahas lebih detail pada bagian di bawah ini.
Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization) Analisis terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia Rabbani, Deden Rafi Syafiq
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 2 No. 1 (2021): Tema Hukum Internasional
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian Fasilitasi Perdagangan atau Trade Facilitation Agreement (TFA) WTO merupakan langkah yang signifikan maju untuk rezim perdagangan internasional, mewakili harapan baru untuk relevansi WTO. TFA adalah perjanjian multilateral pertama sejak pembentukan WTO di 1995 dan termasuk langkah-langkah baru untuk membantu negara berkembang membangun kapasitas, juga mempertimbangkan masalah regulasi dari anggota WTO. TFA perlu diinterpretasikan dengan tepat, kombinasi dari langkah-langkah pengembangan kapasitas, menjadi fokus peningkatan teknologi dan permohonan kebijakan, termasuk kebijakan setiap negara yang dibutuhkan dalam melakukan pengendalian lalu lintas perdagangan luar negeri. Kehadiran TFA juga dinilai akan mengurangi biaya perdagangan lintas batas, sekaligus meningkatkan perdagangan untuk negara berkembang dan memungkinkan anggota WTO untuk kontrol yang lebih baik arus perdagangan, melalui kombinasi perampingan prosedural dan regulasi kebijaksanaan. Melalui metode analisis normatif kualitatif, tulisan ini meneliti teori-teori hukum dan asas-asas serta kaidah yang berkaitan dengan hukum perdagangan internasional. Penulis menganalisis permasalahan berkaitan dengan jalannya perjanjian fasilitasi perdagangan dalam kerangka WTO serta dengan implemetasinya di Indonesia. Sehingga, diperoleh kesimpulan bahwa: Pertama, implementasi kebijakan perdagangan internasional di Indonesia berdasarkan kehadiran TFA, memberikan dampak yang penting serta signifikan terhadap lalu lintas perdagangan internasional terutama menyangkut anggota WTO termasuk Indonesia. Kedua, pengaturan normatif TFA di Indonesia sudah diatur dalam beberapa produk hukum baik undang-undang maupun peraturan presiden, sehingga impelementasi kehadiran TFA mempengaruhi pengendalian kebijakan perdagangan luar negeri dan ekspor impor.
Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance terhadap Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri Santos, Ricardo
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 2 No. 1 (2021): Tema Hukum Internasional
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana serta untuk menemukan hal-hal apa saja yang dapat menghambat proses pemulihan aset yang berada di luar negeri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Sumber-sumber hukum yang dipergunakan adalah dari Peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan hukum sekunder serta wawancara dengan penegak hukum terkait. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa hal esensial yang memengaruhi keberhasilan dan cepat lambatnya proses pemulihan aset tindak pidana di luar negeri seperti penanganan perkara serta proses pembuktian, alur pengajuan permohonan bantuan, respon negara yang diminta bantuan dan faktor-faktor lainnya.
Kedudukan Rezim Internasional dalam Hukum Internasional Kontemporer Siahaan, Rivaldo Ganti Diolan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 2 No. 1 (2021): Tema Hukum Internasional
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewasa ini selain adanya negara sebagai aktor ekslusif di dalam hubungan internasional banyak juga non negara yang menjadi aktor dalam hubungan internasional. Demikian juga terhadap rezim internasional, namun status rezim internasional dalam hukum internasional tidaklah jelas hingga sekarang. Jurnal ini menggunakan penelitian berbasis normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan konseptual (conceptual approach) sebagai sandaran penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwasanya rezim internasional dalam kapasitas tunggal bukanlah subjek hukum internasional tetapi perwujudannya sebagai organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional. Kedudukan rezim internasional dalam hukum internasional kontemporer dalam bentuk kerja sama berwujud perjanjian internasional dapat menjadi sumber hukum internasional. Dalam bentuk institusi berwujud organisasi internasional dapat berkedudukan subjek hukum internasional.
Analisis Pencantuman Nama Perwakilan Diplomatik Asing dalam Exit Control List Pakistan terhadap Perlindungan Hak-Hak Kekebalan Diplomatik: (Studi Kasus Kolonel Hall di Islamabad) Loijens, Tasya Ester
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 2 No. 1 (2021): Tema Hukum Internasional
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perwakilan diplomatik adalah seseorang yang mengemban tugas sebagai penyambung lidah secara resmi dari dua negara yaitu antara negara yang mengirim dengan negara penerima. Sebagai representasi suatu negara, perwakilan diplomatik diberi keistimewaan berupa kekebalan hukum untuk dapat melakukan tugas dan misi yang dibebankan kepadanya. Pengaturan mengenai hak istimewa tersebut secara hukum internasional telah diatur di dalam Konvensi Wina 1961 dan didukung oleh sumber hukum internasional lainnya termasuk hukum kebiasaan internasional. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam pengaplikasiannya seperti pada kasus Kolonel Hall di Islamabad, Negara Pakistan ini. Kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian Kolonel Hall yang melanggar marka lalu lintas telah menyebabkan korban yang meninggal dunia dan luka berat. Namun dikarenakan memiliki kekebalan hukum, aparat belum sampai menyelesaikan penyelidikan kasus ini. Pemerintah Pakistan lalu mencantumkan nama Kolonel Hall ke dalam Blacklist dan merekomendasikan memasukkan namanya ke Exit Control List. Bagaimana kejadian tersebut ditinjau dalam perspektif hukum internasional akan dibahas oleh penulis dalam tulisan ini.
Hukuman Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam Al Fikry, Ahmad Habib
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 2 No. 2 (2021): Islamic Law Theme
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Chemicals a punishment for perpetrators of sexual violence against children or pedophiles. Pedophilia is abnormal sexual behavior by making children the object of satisfying sexual desire. Data on sexual violence against children in Indonesia shows an alarming number. Such actions certainly injure human rights, especially child protection, and are contrary to statutory regulations. The state provides legal certainty and upholds justice through the existence and enactment of laws and regulations concerning child protection. One of the discourses regulated in it is about criminal sanctions for perpetrators of sexual violence against children in order to provide a deterrent effect and stop the act. Chemical castration is one of the criminal sanctions that threaten pedophiles. The procedure for this action is regulated more specifically in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 70 of 2020. The adoption of this regulation as an implementer of the previous regulation reaps pros and cons from the community. The author's interest in researching this discourse from the perspective of Islamic law gives the answer that chemical castration punishment is a tadzir punishment. In determining punishment for an act, Islamic criminal law recognizes the existence of formal, material and moral considerations. Sexual violence against children is an act that is considered to have fulfilled these three elements so that it can be subject to punishment or Jarimah. Pedophile punishment is Jarimah tadzir, which is a sentence decided by a judge in order to provide education and preventive measures for the perpetrator from committing another crime.
Potensi Praktik Monopoli dalam Merger Bank Syariah Indonesia: Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Larangan Monopoli -, Nabilah Anika; -, Nabila Indah Chairunnisa; Aditya Wahyu Saputro
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 2 No. 2 (2021): Islamic Law Theme
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As one of the efforts to develop the market share of the sharia economy in Indonesia, the government merged three state-owned sharia banks, namely BNI Syariah, BRI Syariah, and Mandiri Syariah to expand the Islamic banking market. However, the bank merger attempt was disputed by a number of parties because it potentially violated the prohibition of monopoly practices. To find out the potential violations of the monopoly ban, this paper will analyze the merger of three Sharia banks based on monopoly regulation in Indonesia and Islamic economic law against monopolies. The results of the study were written descriptively with qualitative approaches obtained by juridical-normative methods. Based on the discussion that refers to the obtained data, it is concluded that the merger phenomenon has the potential to lead to monopoly practices.
E-Islamic Law: Solusi Kulturisasi Hukum Islam sebagai Langkah Menormatifkan Tujuan Hukum Islam Menjadi Hukum Positif Sari, Winda; Fitriyani, Desi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 2 No. 2 (2021): Islamic Law Theme
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research presents Islamic law's objectives that are chosen as the solution to be adopted. So, it should be contained as the positive law norm in Indonesia. In this research, the researchers used normative legal research methods and literature study, through a conceptual approach. Unfortunately, the societies' culture regarding the objectives of Islamic law is still weak and being problematic. Therefore, the researchers present the E-Islamic Law application as a culturalization medium to solve it. E-Islamic Law acts as a bridge, so the content of legal objectives will be a positive legal norm in Indonesia.
Pers Sebagai Pilar Demokrasi dalam Perspektif Islam Collins, Josua Satria
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 2 No. 2 (2021): Islamic Law Theme
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Democracy makes the press the most effective communication medium. In Islam, Qur’an has regulated how the press should move and develop. In the midst of the digital era, the diversity of communication and information networks naturally challenges the Islamic Press to be active and wise. The author wants to find out why the press is an important part of democracy and how the concept of the press is from an Islamic perspective. Through secondary data analysis, it was found that the press within the framework of democracy acts as a civic forum, government watchdog, and agent for mobilizing citizen support. The Islamic press has become a tool for educators (Muaddib), information officers (Musaddid), reformers (Mujaddid), unifier (Muwahid), and fighters (Mujahid). If the actors of the Islamic Press are able to maintain their potential and character, then the Islamic mass media will remain strong.
Konsensus Setengah Hati: Perjalanan Peradilan Agama Menuju Sistem Satu Atap (1999-2004) Hayati, Dian Kurnia
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 2 No. 2 (2021): Islamic Law Theme
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

During the Reformation era, Islamic law had space in public. This was also strengthened by state policies to reform various aspects of life, including the field of law. The legal reform agenda provides room for strengthening Islamic law institutionally through the Religious Courts. In this case, the Religious Courts are to be integrated under the Supreme Court to end the dualism of guidance and dual supervision between the Supreme Court and the Ministry of Religion. In this study, the authors discuss the differences in views between the Religious Courts, the Ministry of Religion, and the Supreme Court in the process of integrating the Religious Courts under one roof. The method used is the historical method with a statutory approach. The main source used is the primary archive in the form of trial minutes of the Draft Law No. 35/1999 concerning Judicial Power, Draft Law No. 4/2004 on Judicial Power, magazines, and contemporary newspapers. The new findings in this article are the pros and cons of the integration process of the Religious Courts due to differences in interests among stakeholders. Thus, it is concluded that the factors of integration of the Religious Courts are not limited to the ideal basis for realizing judicial independence within the framework of reform, but are closely related to economic and political aspects.