cover
Contact Name
Syarifah Gustiawati Mukri
Contact Email
mizan@uika-bogor.ac.id
Phone
+6281289705595
Journal Mail Official
mizan@uika-bogor.ac.id
Editorial Address
Fakultas Agama Islam UIKA Bogor Jl. H. Sholeh Iskandar Bogor Jawa Barat
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Mizan: Journal of Islamic Law
ISSN : 2598974X     EISSN : 25986252     DOI : 10.32507
Mizan: Journal of Islamic Law is a peer-reviewed journal on Islamic Family Law, Syari’ah and Islamic Studies his journal is published by the Islamic Faculty, Ibn Khaldun University of Bogor, in partnership with APSI (Association of Islamic Indonesia Lawyer). Editors welcome scholars, researchers and practitioners of Islamic Law around the world to submit scholarly articles to be published through this journal. All articles will be reviewed by experts before accepted for publication. Each author is solely responsible for the content of published articles. This journal encompasses original research articles, review articles, and short communications, including Islamic Family Law, Syari’ah, and Islamic Studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 143 Documents
Pertimbangan Halal Thayyib pada Wisata Non Halal di Madura Harisah, Harisah; Suhaimi, R; Mukri, Syarifah Gustiawati
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 4, No 2 (2020): MIZAN: Journal of Islamic Law
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v4i2.818

Abstract

Artikel ini menyajikan respon masyarakat Madura terhadap wisata yang memiliki potensi ekonomi.  Namun, dianggap tidak memiliki cara yang halal bahkan thayyiban. Pradigma terlahir karena sifat keber-agamaan orang Madura masih sangat kental terutama bagi masyarakat yang masih tradisional. Oleh karena kajian ini menyajikan respond an tindakan masyarakat Madura, maka metode pengujian menggunakan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi terkait beberapa wisata yang rusak karena didemo oleh masyarakat Madura. Penelitian ini menemukan masyarakat Madura sangat agresif terhadap beberapa wisata yang dianggap menimbulkan kemaksiatan, menggunakan promosi yang dianggap melanggar tataran syariah, serta merusak budaya lokal Madura. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa setiap sumber ekonomi harus sejalan dengan konsep halal dan thayyiban.
Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih) Purkon, Arip
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 2, No 1 (2014): Mizan
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v2i1.133

Abstract

Abstract: In Islamic law, the division of the estate (faraidh) is part of the problem is already clear rules (qat'i al-dilalah). However, there are still a few people who questioned aspects of justice in this faraidh problem. One solution to bridge this is the concept of testament. The division of property by testamentary relatively more flexible than those specified in the science faraidh. However, will still not be separated from the legal rules that have been set Qur'an and Sunnah.Keywords: Waris, Probate, Sunday, MutawatirAbstrak: Dalam hukum Islam, pembagian harta waris (faraidh) merupakan bagian dari masalah yang sudah jelas aturannya (qat’i al-dilalah). Walaupun begitu, masih ada segelintir orang yang mempermasalahkan aspek keadilan dalam masalah faraidh ini. Salah satu solusi untuk menjembatani hal ini adalah adanya konsep wasiat. Pembagian harta berdasarkan wasiat relatif lebih fleksibel daripada yang telah ditentukan dalam ilmu faraidh. Walaupun demikian, wasiat tetap tidak terlepas dari aturan-aturan legal yang telah ditetapkan Alquran dan sunnah.Kata Kunci: Waris, Wasiat, Ahad, Mutawatir
Sebuah Pertanyaan Sejarah; Tela’ah awal mengenai Dasar negara Indonesia yang baru berdiri Ahmad, Muhammad Rais
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 3, No 2 (2015): Mizan
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v3i2.167

Abstract

Abstract: Post-deal committee of nine, there are any changes to the Indonesian state. The grounds are the demands of the people of Indonesia in the east, then Hatta replace some that had been unanimous agreement, such as changes in the Preamble words into the opening, the loss of seven words is important for Muslims in the first precepts of Pancasila, the loss of presidential terms are Muslims, and others. Indirectly happen betrayal of the agreement that has been signed. But on the basis of national unity of Indonesia, eventually changes acceptable Indonesian society at large.Keywords: The State, Indonesia, HistoryAbstrak: Pasca kesepakatan panitia sembilan terjadi perubahan mendadak terhadap dasar negara Indonesia. Dengan alasan tuntutan rakyat Indonesia di wilayah timur, kemudian Hatta mengganti beberapa kesepakatan yang telah bulat, seperti perubahan kata Mukadimah menjadi pembukaan, hilangnya tujuh kata penting bagi umat Islam dalam sila Pertama Pancasila, hilangnya syarat presiden beragama Islam, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung terjadi pengkhianatan atas kesepakatan yang telah ditandatangani. Akan tetapi atas dasar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, akhirnya perubahan yang terjadi dapat diterima masyarakat Indonesia secara luas.Kata Kunci: Dasar Negara, Indonesia, Sejarah
Efektivitas Bimbingan Perkawinan Di KUA Citeureup Dalam Menjaga Keutuhan Rumah Tangga Firdaus, Yusuf; Nawawi, Kholil; Mukhtar, Mukhtar
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 3, No 1 (2019): MIZAN
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v3i1.101

Abstract

AbstractThis study discusses the effectiveness of marital guidance in kua citeureup in maintanining the integrity household countained from the cause due to the high  divorce in Indonesia, especially for muslim in Indonesia, where the government has issued a policy that the bride and groom thas prospective brides who want to marry are required to follow the guidance of marriage in advance. despite the policy being issued, the fact remains that many bride and groom who do not follow the marriage guidance even tends to underestimate the importance of following marital guidance. In the discussion of the effectiviness of marital guidance in maintaining the integrity of this household has two important points that need to be studied, how far the effectiviness of marital guidance that has been given by the officers kua citeureup to the bride and groom in maintaining the integrity of the household and any factors that make many bride and groom are still unable to attend marriage counselling that has been held by the office of religious affairs.Keyword: Marriage Guidance, KUA, Household Integrity AbstrakPenelitian ini membahas tentang efektivitas bimbingan perkawinan di kua dalam menjaga keutuhan rumah tangga yang terkandung dari sebab akibat tingginya tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia, khususnya bagi umat muslim di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan bahwa para calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan diharuskan untuk mengikuti bimbingan perkawinan terlebih dahulu. Meskipun telah dikeluarkan kebijakan tersebut, faktanya masih banyak para calon pengantin yang tidak mengikutinya, bahkan cenderung menyepelekan pentingnya mengikuti bimbingan ini sebelum menikah. Dalam pembahasan tentang efektivitas bimbingan perkawinan dalam menjaga keutuhan rumah tangga ini, memiliki dua poin penting yang perlu dikaji, yakni sejauhmana efektivitas bimbingan perkawinan yang telah diberikan kepada para calon pengantin dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan faktor apa sajakah yang membuat para calon pengantin masih banyak yang belum dapat menghadiri bimbingan perkawinan yang telah diadakan oleh kua citeureup.Kata Kunci: Bimbingan Pengantin, KUA, Keutuhan Rumah Tangga
Risywah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap Bahgia, Bahgia
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 1, No 2 (2013): Mizan
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v1i2.123

Abstract

Abstract: The behavior of consuming illicit wealth by way of bribes (rasywah) is already entrenched in the middle of the Indonesian people and the world community in general. That is why since the beginning of Islam came Messenger of Allah has warned Muslims to acquire wealth through legal means. Accepting bribes or kickbacks is a very nasty behavior, because there are hidden fraudulent behavior committed to achieve a certain goal. In Indonesia bribery act categorized as acts of corruption punishable by imprisonment.Keywords: risywah, Islamic Law, LawAbstrak: Perilaku memakan harta haram dengan cara suap (rasywah) memang sudah sangat mengakar di tengah-tengah masyarakat Indonesia, dan masyarakat dunia secara umum. Itulah sebabnya sejak awal Islam datang Rasulullah telah mengingatkan kepada umat Islam untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, tanpa mendzalimi orang lain. Menerima suap atau memberi suap merupakan perilaku yang sangat keji, karena ada perilaku curang yang diterselubung yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di Indonesia perbuatan suap dikategorikan sebagai perbuatan korupsi yang diancam dengan hukuman penjara.Kata Kunci: Risywah, Hukum Islam, Undang-undang
Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam Hanna, Siti
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 3, No 1 (2015): Mizan
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v3i1.158

Abstract

Abstract: Al-Quran and Sunnah did not explain the law of endowments clearly. Thus, it mostly decided through Ijtihad and based on the recent times. At the first, endowments is always static objects. However, it goes to many other objects today, such as endowments of profession, endowments of services, endowments of knowledge and the recent is endowments of stock. Those need intensive discussion to find the Islamic law perspektiv about it and the goal of the wakaf legitimation in Islam.Keywords : Ijtihad, Endowments, Stock, Islamic Law, SchoolsAbstrak: Nash Alquran dan Sunnah tidak secara tegas membicarakan hukum wakaf, dan memang kebanyakan hukum wakaf dihasilkan lewat ijtihad dan ini membuat hukum wakaf berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Bila pada awalnya wakaf hanya berbentuk benda-benda yang tidak bergerak, namun seiring zaman, obyek wakaf mengalami perubahan, tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak, melainkan lebih luas merambah ranah yang lain. Muncul istilah wakaf profesi, wakaf jasa, wakaf ilmu dan yang terbaru wakaf saham. Semuanya ini memerlukan kajian khusus untuk mencari legitimasi syariah dan ketepatan tujuan pentasyrian wakaf dalam Islam.Kata Kunci : Ijtihad, Wakaf, Saham, Hukum Islam, Madzhab
Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa Atmaja, Fatkan Karim
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 5, No 1 (2017): Mizan
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v5i1.192

Abstract

Abstract: One can avoid the taklid gulf by using the science of ushul fiqh as mujtahid use it in furu 'conclusion. So also as a muttabi 'in restoring furu' to ushul. The science of ushul fiqh is still needed by fiqh experts or people who explore little or much about fiqh. The effort to complete the science of ushul fiqih occurs in the period of companions and tabi'in through ijtihad. The addition occurred especially during the time of Imam Shafi'i who began to record the book of usul fiqh which is famous with the name of ar-Risalah. Thisbook is then become the reference of fiqh scholars in the race to record the thoughts ushul fiqihnya, ranging from the case taught Madzhab teachers to the cases of society.Keywords: Ushul Fiqh, Ijtihad, MujtahidAbstrak: Seseorang dapat terhindar dari jurang taklid yaitu dengan menggunakan ilmu ushul fiqh sebagaimana mujtahid menggunakannya dalam mengistimbatkan furu’. Begitu juga sebagaimana yang dilakukan oleh seorang muttabi’ dalam menegembalikan furu’ kepada ushul. Ilmu ushul fiqh tetap diperlukan oleh para ahli fiqh atau orang-orang yang mendalami sedikit atau banyak tentang fiqh. Upaya penyempurnaa ilmu ushul fiqih terjadipada masa sahabat dan tabi’in melalui ijtihad. Penambahan pun terjadi terutama pada masa Imam Syafi’i yang mulai membukukan kitab ushul fiqih yang terkenal dengan nama ar-Risalah. Kitab inilah yang kemudian menjadi acuan para ulama fiqih dalam berlombalomba untuk membukukan pemikiran ushul fiqihnya, mulai dari perkara yang diajarkan guru Madzhab sampai kepada kasus-kasus masyarakat.Kata Kunci: Ushul Fiqih, Ijtihad, Mujtahid
Etika Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Hak Asasi Manusia Widodo, Sugeng; Mufidah, Mufidah
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 4, No 1 (2020): MIZAN
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v4i1.608

Abstract

The rise of corruption cases certainly forces the government to prevent corrupt measures, the wiretapping in Indonesia by the KPK, also in terms of tackling other criminal acts. So of course there is Ethics, Ethics so far has not been touched by the KPK because in conducting wiretapping it is only limited to following the laws and regulations even though in regard to laws and regulations there should be ethics that must be maintained to guarantee the right to life of one's privacy. The research method used in this study is the qualitative research method with the type of library research library research, using the statutory approach, and theories (conceptual approach), and the Case Approach (doctrinal approach) which is examined through various literatures relating to the regulation of privacy rights, also relating to the regulation of wiretapping of the KPK.Keywords: Ethics, Wiretapping by the KPK, Wiretapping in the Human Rights PerspectiveMaraknya kasus korupsi tentu memaksa pemerintah terhadap langkah-langkah preventive koruptor, maka penyadapan di Indonesia yang dilakukan oleh KPK, juga dalam hal menanggulangi tindakan-tindakan kriminal lainnya. Maka tentu ada Etika, Etika selama ini belum tersentuh oleh KPK karena dalam melakukan penyadapan hanya sebatas mengikuti peraturan perundang-undangan, padahal berkenaan dengan peraturan perundang-undangan seharusnya ada etika yang harus dijaga untuk menjamin hak kehidupan privasi seseorang. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan ( library research), menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (statutory approach), dan Teori-teori (conceptual approach), serta Pendekatan Kasus (doktrinal approach) yang diteliti melalui berbagai literatur yang berkaitan dengan pengaturan hak-hak privasi, juga berkaitan dengan pengaturan penyadapan KPK.  Kata Kunci :  Etika, Penyadapan oleh KPK, Penyadapan dalam Presfektif  HAM   
Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia Nawawi, Kholil
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 1, No 1 (2013): Mizan: Jurnal Ilmu Syariah
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v1i1.104

Abstract

Every marriage has brought wealth and acquired prior to the marriage of each spouse party. Average property together in marriage or the so-called property prices along Gono gini is generated through syirkah or cooperation between husband and wife. The scholars have different opinions about this, but the majority say as shirkah Abdan. When divorce occurs, then do the division of property together with an agreed manner.Setiap perkawinan mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan perkawinan dari masing-masing pihak suami atau istri. Sedang harta bersama dalam perkawinan atau disebut harta gono gini merupakan harga bersama yang dihasilkan melalui syirkah atau kerja sama antara suami dan istri. Para ulama berbeda pendapat akan hal ini, akan tetapi mayoritas mengatakannya sebagai syirkah abdan. Bila perceraian terjadi, maka dapat dilakukan pembagian harta bersama dengan mengkiyaskannya dengan syirkah abdan atau dengan cara lain yang disepakati.
Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah Salamah, Ummu; Rianto, Reinaldo
Mizan: Journal of Islamic Law Vol 2, No 2 (2014): Mizan
Publisher : Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32507/mizan.v2i2.147

Abstract

Abstract: The Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 Article 29, paragraph 1 explains that "the State based on Almighty God". Normative-juridical provision has given legitimacy to the formalization of Islamic law for transformative integrated in the political system and constitutional law in Indonesia. Internalization of Islamic law into the legislation at the local level has opened the scope of the spirit of autonomy granted by the regions both general and specific. This spirit also later brings their initiative to roll Regional Regulation nuances of Islamic law, which of course raises the pros and cons in the community.Keywords: Legislation, Autonomous Region, FormalizationAbstrak: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat 1 menjelaskan bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ketentuan normatif-yuridis ini telah memberikan legitimasi bagi formalisasi hukum Islam untuk terintegrasi secara transformatif dalam sistem politik dan hukum ketatanegaraan Indonesia. Internalisasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan di tingkat daerah telah membuka ruang adanya semangat otonomi yang diberikan oleh daerah-daerah baik yang umum dan khusus. Semangat ini pula yang kemudian melahirkan adanya inisiatif untuk menggulirkan Peraturan Daerah bernuansa syariat Islam, yang tentunya menimbulkan pro dan kontra di tengah kalangan masyarakat.Kata Kunci: Perda, Otonomi Daerah, Formalisasi

Page 1 of 15 | Total Record : 143