cover
Contact Name
Dr. Mahfud Fahrazi, SHI., MH
Contact Email
mahfud@uniska-kediri.ac.id
Phone
+6282131000109
Journal Mail Official
uniskalawreview@gmail.com
Editorial Address
Kantor Redaksi Uniska Law Review, Gedung C lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, Jl. Sersan Suharmaji Nomor. 38, Manisrenggo, Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur 64128.
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
UNISKA LAW REVIEW
ISSN : 27745260     EISSN : 27745252     DOI : 10.32503.
Core Subject : Social,
Kami tertarik pada topik yang terkait dengan masalah hukum di Indonesia ataupun hukum Internasional. Adapun kajian hukum yang kami sarankan seperti : Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Acara Perdata Hukum Acara Pidana Hukum Bisnis Hukum Konstitusi Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Adat Hukum Islam Hukum Agraria Hukum Lingkungan Hukum Internasional Hukum Perburuhan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Articles 10 Documents
Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Akta Fidusia yang Dibuat antara Pihak Kreditur (Leasing) dengan Pihak Debitur Fidyahstutik, An Nisaa Nitaaqaini
UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 1 (2020): UNISKA LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang upaya hukum untuk melindungi Notaris sebagai penjamin dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur dengan pihak debitur dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Kantor Notaris Fenti Agustiningtyas,S.H.,M.Kn Kota Kediri. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dan kenyataan yang ada di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum. Metode penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan untuk melindungi Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur (leasing) dengan pihak debitur yaitu dapat melalui jalur litigasi yang di rasa memang tepat agar permasalahan yang terjadi segera menemui titik terang. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam perjanjian kredit yang berkaitan dengan jaminan fidusia yang dibuat antara pihak kreditur (leasing) dengan pihak debitur. Sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebut yang seharusnya dapat mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Dalam hal pertanggung jawaban Notaris terhadap terjadinya kredit macet dan benda yang menjadi jaminan fidusia tidak berada di pihak debitur, Notaris tidak bertanggung jawab karena dalam hal ini Notaris hanya sebagai pembuat akta.
Pengaturan Ritel di Indonesia Ditinjau dari Prespektif Economic Analysys of Law Hariyana, Trinas Dewi
UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 2 (2020): UNISKA LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan ritel modern ini menunjukkan begitu banyak dampak yang dtimbulkan sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah agar tidak terjadi ketimpangan antara ritel modern dan ritel tradisional. kebijakan pemerintah tentunya harus dapat memberi keadilan bagi ritel modern maupun ritel tradisional sehingga efisiensi keadilan tercapai atau wealth maximizatiton. Bagaimana pengaturan ritel di Indonesia ditinjau dari prespektif economic analysis of law. apakah penganturan tersebut sudah menciptakan keadilan bagi ritel modern maupun ritel tradisional, dengan menggunakan sudut pandang dari teori economy analysys of law. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakanpendekatan konseptual (conseptual approach) pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan konseptual (conseptual approach). pengaturan ritel saat ini tidak mencerminkan usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Pokok permasalahan yang utama dalam hal ini adalah tidak adanya equal playing field sehingga tidak sebanding jika ritel modern disandingkan dengan ritel tradisional. dalam hal ini kebijakan ekonomi pemerrintah untuk mengembalikan posisi keberadaan ritel sesuai konstitusi ekonomi yang mengarah pada keadilan social bagi seluruh pihak, maka yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat kebijakan tentang ritel yang tidak hanya mengatur mengenai zonasi tetapi juga membuat suatu kebijakan untk memberdayakan ritel tradisional
Penerapan Sanksi Penghentian Operasional Sementara dan Putus Mitra Sepihak Oleh PT. Gojek Indonesia Ditinjau dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Wicaksono, Muhammad Agung Satrio
UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 1 (2020): UNISKA LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Penerapan sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra sepihak oleh PT. Gojek Indonesia ditinjau dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji lebih mendalam penerapan sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend) sepihak yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia ditinjau dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Untuk mengkaji lebih mendalam perlindungan hukum bagi Pengemudi ojek online (Mitra Gojek) yang mengalami sanksi penghentian operasional sementara dan putus mitra (suspend) sepihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Adapun hasil penelitian ini adalah penerapan suspend yang dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia tidak termasuk dalam wanprestasi karena apabila calon mitra melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas perjanjian kemitraan Gojek, mengakses dan menggunakan aplikasi Gojek, itu berarti bahwa calon mitra telah setuju dengan perjanjian kemitraan yang terdapat dalam aplikasi dan dengan menyetujui perjanjian kemitraan tersebut, berarti calon mitra juga telah setuju jika ada perubahan terhadap syarat dan ketentuan yang diberlakukan dan perlindungan hukum bagi mitra yang terkena suspend adalah Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang mewajibkan perusahaan aplikasi menyediakan pusat layanan pengaduan terhadap sanksi penghentian operasional sementara (suspend) dan putus mitra terhadap mitra yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dalam Peradilan Tindak Pidana oleh Kejaksaan Wibowo, Tika
UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 2 (2020): UNISKA LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Benda sitaan Negara (Basan) adalah benda yang disita Negara untuk keperluan dalam proses peradilan. Pengelolaan benda sitaan dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk oleh Pengadilan untuk menyimpan dan merawat hingga benda sitaan mendapat putusan yang berkekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan. Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, di Kota Kediri belum ada rumah penyimpanana benda sitaan negara. Berdasarkan penjelasan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana penyimpanan benda sitaan dapat dilaksanakan pada kantor Kejaksaan. Penyimpanan benda sitaan negara dapat dilaksanakan di kantor kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan negeri, di kantor Pengadilan negeri, di gedung Bank Pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita sebelum adanya Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana mekanisme pengelolaan benda sitaan dalam peradilan tindak pidana oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan hambatan Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam melaksanakan pengelolaan benda sitaan. Pengelolaan benda sitaan di Kejaksaan Negeri Kota Kediri dilaksanakan berdasarkan jenis perkara, perkara tersebut temasuk dalam ranah hukum tindak pidana umum atau tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang pengaturannya ada pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang pengaturannya diatur diluar KUHP atau diatur dalam Undang-Undang khusus. Pelaksanaan penyitaan dalam perkara tindak pidana umum dilaksanakan oleh penyidik tunggal yaitu POLRI, sedangkan penyitaan dalam tindak pidana khusus dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, POLRI dan Kejaksaan atau instansi yang terkait dengan perkara tindak pidana khusus. Hambatan dalam pengelolaan benda sitaan negara di Kejaksaan Negeri Kediri adalah kurangnya tempat untuk penyimpanan serta benda-benda sitaan yang rusak yang membuat penuh ruang penyimpanan pada Kejaksaan. Untuk itu di Kota Kediri segera dibangun Rumah penyimpanaan benda sitaan untuk mengurangi beban perawatan pada instansi yang ditunjuk dalam pengurusan benda sitaan.
Penyelesaian serta Pengurusan Hak dan Kewajiban dalam Pembagian Waris Jika Pewaris Dianggap Hilang Wahyuni, Sri
UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 1 (2020): UNISKA LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban pembagian waris jika pewaris dianggap hilang, dan faktor apa yang menyebabkan status seseorang dinyatakan hilang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban dalam pembagian waris jika pewaris dianggap telah hilang adalah orang tersebut berdasarkan penetapan Hakim dinyatakan meninggal dunia menurut hukum, lalu harta peninggalan pewaris tersebut kini jatuh kepada para Ahli waris serta ahli waris kini bisa menyelesaikan perbuatan hukum lainnya yaitu balik nama sertifikat atas nama ahli waris orang yang hilang tersebut. Kemudian faktor yang menyebabkan seseorang dinyatakan hilang yaitu : a. yang bersangkutan hilang dalam situasi yang patut dianggap bahwa ia telah binasa, seperti karena ada serangan mendadak atau dalam keadaan perang. b. yang bersangkutan pergi untuk suatu keperluan, tetapi tidak pernah kembali. c. yang bersangkutan hilang dalam suatu kegiatan wisata atau urusan bisnis.
Ratio Decidendi Majelis Hakim tentang Hak Ex Officio Hakim dalam Memberikan Hak Asuh dan Nafkah Anak Pada Perkara Cerai Talak Mahartika, Dea
UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 2 (2020): UNISKA LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan dan kesesuaian putusan majelis hakim tentang hak ex officio dalam memberikan hak asuh dan nafkah anak dalam cerai talak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris.. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar hukum hakim PA Kota Kediri dalam menerapkan hak ex officio terhadap hak-hak isteri dan nafkah anak dalam cerai talak adalah: 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf c, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 24 ayat (2) huruf a, 3) Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, 4) Pasal 152 KHI, 5) Asas equality before the law. Hakim dalam putusan cerai talak di PA Kota Kediri, bahwa secara ex officio (karena jabatannya) telah memutuskan nafkah iddah dan mut’ah yang tidak diminta oleh bekas isteri dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam menerapkan hak ex officio sudah sesuai dengan hukum Islam.
Pengelolan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Wibowo, Yoga Angger
UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 1 (2020): UNISKA LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang proses pengelolaan keuangan desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom dan faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa kantor desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom. Penelitian ini berlokasi di Kantor DesaSumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Sumber data penelitian berasal dari data primer (wawancara), teknik pengumpulan data menggunakan wawancara (perangkat desa) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom telah berusaha mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Namun juga menyesuaikan dengan kebutuhan desa, dan memprioritaskan hal-hal yang lebih penting untuk dikelola dalam anggaran desa. Dalam proses pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa juga menemui beberapa kendala. Kendala yang dihadapi yaitu dana yang terlambat, anggaran yang tak sesuai, pertanggungjawaban, keterlambatan dalam non teknis, ketidakterbukaan dengan masyarakat.
Implementasi Perubahan Status Tanah Hak Milik Menjadi Hak Guna Bangunan Khamim, Nur
UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 2 (2020): UNISKA LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi perubahan status tanah hak milik menjadi hak guna bangunan di kantor pertanahan Kabupaten Kediri. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji secara mendalam implementasi perubahan status tanah hak milik menjadi hak guna bangunan di kantor pertanahan Kabupaten Kediri. Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan pendekatan terhadap permasalahn dengan mengkaji berbagai aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai hak atas tanah. Meneliti atau menelaahnya dari segi pelaksanaannya,sehingga dapat mengimplemantasikan dalam praktek dilapangan
Tinjauan Hukum Acara Perdata terhadap Putusan Ekseptio Res Judicata dalam Perkara Perceraian Taufiq, Ahmad Ivan
UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 1 (2020): UNISKA LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang putusan verstek hakim terhadap perkara perceraian Nomor 1596/Pdt.G/ 2000/PA.Kab.Kdr dan Nomor 2322/Pdt.G/2012/PA.BL sudah memenuhi unsur ekseptio res judicata serta kekuatan hukum ekseptio res judicata perkara perceraian dengan Nomor 1596/Pdt.G/2000/PA.Kab.Kdr dan Nomor 2322/Pdt.G/2012/ PA.BL ditinjau dari sistem peradilan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa putusan verstek antara dua lembaga peradilan agama yakni Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Blitar sudah memenuhi unsur-unsur ekseptio res judicata dan kekuatan hukumnya berakibat pada penggunaan akta cerai yang dikeluarkan pihak panitera pengadilan agama harus ditolak oleh pegawai pencatat nikah sebagai hukuman bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang telah diputus sebelumnya oleh subyek, objek, dan alasan yang sama.
Diskresi Polisi Republik Indonesia dalam Lalu Lintas Tantowi, Muchamad Ilham
UNISKA LAW REVIEW Vol 1 No 2 (2020): UNISKA LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang upaya diskresi pelanggaran lalu lintas di polres Tulungagung serta upaya untuk mengatasi hambatan diskresi lalu lintas tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam hambatan polri dalam menggunakan upaya diskresi pelanggaran lalu lintas di polres Tulungagung serta upaya untuk mengatasi hambatan diskresi lalu lintas di polres Tulungagung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan diskresi polisi itu di karenakan pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang kurang, bahkan banyak masyarakat yang protes ketika polisi menindaklanjuti dengan diskresi. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan menjelaskan kembali terkait undang-undang atau dasar hukum serta memberitahukan kepada masyarakat baik lewat radio dan sosialisasi secara langsung secara teroganisir, menetapkan sasaran tindakan lalu lintas sesuai dengan kerawanan lalu lintas.

Page 1 of 1 | Total Record : 10