cover
Contact Name
Zuraidah
Contact Email
zuraidahsyahdan@gmail.com
Phone
+6282266660590
Journal Mail Official
zuraidahsyahdan@gmail.com
Editorial Address
Gedung Program Studi Ilmu Hukum Universitas Majalengka Jl. K.H Abdul Halim No 103 Majalengka, Jawa Barat, 45418.
Location
Kab. majalengka,
Jawa barat
INDONESIA
Presumption Of Law
Published by Universitas Majalengka
ISSN : -     EISSN : 26567725     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
Journal Presumption of Law : Publishes original articles legal issues relating to new rules or existing legal realities around us, whether national or international on either side of the web this journal provides an analysis of legal matters and the ideal completion of a legal matter is idealized according to the prevailing laws. This Journal received All topics about the results of studies and research of lecturers,teachers, practitioners and scientists in the field of Law. For the research category, articles can be written using Method Normative law research and empirical law research, and can be made in a variety of research designs, such as action research, experiments, and case studies.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 23 Documents
TINJAUAN YURIDIS TENTANG EFEKTIVITAS JUDICIAL REVIEW OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI Restu Fadjar, Otto
Journal Presumption of Law Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mahkamah Konstitusi tugas dan kewenangan yang diembannya di Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman, adalah melakukan Judicial Review terkait pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hanya saja dalam praktiknya model pengaturan yang demikian justru rentan menimbulkan sejumlah persoalan hukum. Contohnya, kewenangan Mahkamah Konstitusi ternyata justru berpeluang untuk mematahkan atau menggugurkan putusan-putusan perkara judicial review yang berada di Mahkamah Agung dalam perkara yang saling berkaitan. Metode yang penulis gunakan pada pendekatan ini adalah Pendekatan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum dogmatis Pelaksanaan Putusan MK Nomor 09/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014 tidak efektif dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akibat ketidak patuhan atau tidak efektivnya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan kembali berlakunya ketentuan pasal-pasal yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena tidak ada kejelasan tujuan tentang ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang tersebut.
KEBERADAAN PIDANA ADAT DALAM MAZHAB SEJARAH DIHUBUNGKAN DENGAN POSITIVISME HUKUM Sudibyo, Ateng
Journal Presumption of Law Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum pidana adat berikut sanksi-sanksi adat diupayakan untuk dihapus dari sistem hukum di Indonesia dan diganti oleh peraturan perundang-undangan sehingga prosedur penyelesaian perkara-perkara pidana pada umumnya disalurkan melalui peradilan umum. Akan tetapi, kenyataannya sampai sekarang masih terdapat hakim-hakim yang mendasarkan putusannya pada hukum adat atau setidak-tidaknya pada hukum yang dianggap sebagai hukum adat dengan penafsirannya atas dasar Pasal 5 ayat 3 UU No. 1/Drt/1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa Aksiologi hukum pidana adat merupakan bahan hukum asli Indonesia yang sudah sepatutnya dijadikan sumber hukum positif. Namun, hingga saat ini hukum Indonesia masih menerapkan hukum Hindia Belanda. Eksistensi hukum pidana adat Indonesia berada pada tataran dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Oleh karena itu hukum pidana adat secara holistik menjiwai seluruh lapisan ilmu hukum yang pada hakikatnya hukum pidana adat tidak diragukan kapabilitasnya sebagai karakteristik praktek hukum di Indonesia. Dengan demikian eksistensi hukum pidana adat di masa yang akan datang, harus tetap mempunyai peranan yang penting, terutama dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI IMPLEMENTASI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA DALAM PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN Dewi Kurniawati, Rani
Journal Presumption of Law Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap sistem hukum pasti mempunyai maksud dan tujuan, diantara tujuan dari sekian banyak tujuan sistem hukum adalah tercapainya sebuah keadilan. Karena rasa keadilan diantara orang bersengketa itu tidaklah sama khususnya pada sengketa perceraian, sehingga sulit untuk memuaskan rasa keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Solusi yang terbaik adalah dengan perdamaian melalui mediasi. Akan tetapi kenyataan praktik yang dihadapi, jarang dijumpai bahwa mediasi perkara perceraian berhasil walaupun kedudukan hukum mediasi di Pengadilan Agama sudah cukup jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi, efektivitas serta faktor ketidak berhasilan dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Majalengka. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yaitu menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Majalengka sudah berusaha mengupayakan perdamaian. Akan tetapi dalam prakteknya di pengadilan ditemukan ada ketidaksesuaian antara teori dengan praktek di pengadilan. Seperti, proses mediasi seharusya tertutup, para pihak tidak memilik hak untuk memilih. Mengenai tingkat kefektivan pemberlakuan perma ini bisa dikatakan belum begitu efektif, karena dalam pelaksanaanya. Perkara perceraian yang masuk dalam Mediasi di tahun 2019 ada 219 perkara, yang berhasil di mediasi ada 24 perkara, artinya mediasi yang dilakukan dan tidak berhasil ada 195 perkara. Faktor ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Majalengka disebabkan karena faktor yang datang dari para pihak yang berperkara dan dari dalam peradilan. Faktor yang datang dari para pihak salah satunya adalah salah satu pihak tidak hadir. Kemudian, faktor yang datang dari peradilan adalah kurangnya keterampilan mediator, dan tempat mediasi ditentukan oleh pengadilan yang bisa jadi membuat para pihak tidak nyaman.
FENOMENA BUDAYA POLITIK PAROKIAL DAN PERWUJUDANDEMOKRASI PANCASILA DALAM PERSFEKTIF HUKUM TATA NEGARA Syuhada, Otong
Journal Presumption of Law Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Namun Budaya politik parokial (parochial political culture) yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah. Dalam budaya politik ini masyarakat tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa terbentuknya pemerintahan yang baik (good Governance) serta pemerintahan yang bersih (Clean Governmance) berawal dari bagaimana proses pelaksanaan dalam sistem keterpilihan baik legislatif maupun eksekutif dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang sesungguhnya, keterlibatan setiap anggota masyarakat dalam proses pemilihan umum adalah sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Beranjak dari pemahaman tersebut, maka budaya politik masyarakat menjadi sebuah variabel yang sangat menentukan dalam mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur dan sejahtera sejalan dengan cita-cita negara Republik Indonesia yang tertuang didalam konstitusi (UUD RI 1945).
TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI TOKO ONLINE DITINJAU DARU UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Nuraeni, Yeni; Septiana, Ana
Journal Presumption of Law Vol 1 No 2 (2019): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transaksi jual beli melalui toko online ini menjadi alternatif yang menarik dan sangat diminati pembeli, karena lebih mudah mencari barang yang diinginkan, dapat membandingkan harga, kemudian membayar yang dapat dilakukan cukup mudah hanya dengan transfer, dan hanya menunggu barang datang tanpa harus keluar rumah sehingga lebih mudan dan simpel karna dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja dimanapun berada, namun dibalik kemudahan tersebut menimbulkan suatu permasalahan. Salah satu diantaranya apabila muncul suatu perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak dalam transaksi tersebut, kemudian bagaimana pertanggungjawaban salah satu pihak apabila melakukan wanprestasi dan masalah lain seperti tidak ada kewajiban dari pihak penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli. Oleh karena itu pemerintah harus turut berperan sebagai sarana untuk memecahkan berbagai problem sosial tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui bagaimana Legalitas perjanjian jual beli online.Untuk Mengetahuiakibathukumyang timbul apabila salah satu dari pihak penjual atau pembeli melakukan wanprestasi dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak jual beli melalui toko online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa perjanjian Jual beli melalui toko online pada dasarnya sama dengan jual beli konvensional yang dimana kedua belah pihak melakukan sebuah kesepakatan dan perjanjian jual beli online pun tidak lepas dari adanya kealpaan antara penjual maupun pembeli. Adapun perlindungan hukum pada perjanjian jual beli online ini pada dasarnya juga sama dengan perjanjian pada umumnya. Karena dalam perjanjian jual beli online ini juga terdapatnya dokumen perjanjian yang dimana dokumen ini berupa dokumen elektronik yang dapat di jadikan sebagai alat bukti yang sah
ANALISIS YURIDIS TENTANG JASA PERANTARA MAKELAR TANAH DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERUSAHAAN PERANTARA PERDAGANGAN PROPERTI DI DESA MEKARJAYA KECAMATAN KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA Restu Fadjar, Otto; Jupri, Muhamad
Journal Presumption of Law Vol 1 No 2 (2019): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jasa perantara makelar tanah adalah perantara antara pemilik tanah dan pihak pembeli namun pada kenyataan banyak terjadi praktik yang merugikan pihak penjual atau pembeli tanah.Masalah yang terjadi pada makelar tanah yaitu ingin mendapatkanhasilsebanyak-banyaknya, sehingga terjadi kasus memberatkan pada pihak Penjual maupun Pembeli, dan kasus-kasus lain yang sering juga menimbulkan konflik. Dalam kehidupan manusia saat ini hampir setiap hari terlibat dalam hubungan jual beli, Jual beli menjadi salah satu bentuk perjanjian yang sangat dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, jasa perantara diberikan kewenangan oleh prinsipal agar mewakili perbuatan hokum atau hubungaan hokum dengan pihak ketiga, oleh karnanya timbul pertanyaan serta tujuan dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses pelaksanaan jual beli yang menggunakan jasa perantara makelar tanah dan berapa keuntungan atau komisi yang didapat makelar tanah dari hasil transaksi jual beli berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Perusahaan Perantara PerdaganganProperti Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu penelitian terhadap data sekunder serta metode pendekatan dalam bentuk wawancara atau interview, penelitian yang dilakukan ialah ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hokum lainnya dan yang terjadi dilapangan. Dengan menggunakan data sekunder dan observasi lapangan yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu untuk menggambarkan secara jelas dan sesuai dengan fakta dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jasa perantara makelar tanah menggunakan perjanjian dalam ruang lingkup sistem pekerjaan, dan tata cara perjanjian antara Penjual dengan makelar tanah. Kesimpulan dari jasa perantara makelar tanah dalam proses pelaksanaan jual beli yaitu perjanjian baku atau tertulis yang telah dibuat sebelumnya oleh makelar tanah. Namun demikian tetap mengacu pada ketentuan kaidah hukum yang berlaku, dalam arti pelaksanaan jual beli yaitu memverifikasi data-data tanah dan membuat perjanjian tertulis antara pihak yang terkait dan keuntungan atau komisi yang didapatkanya itu dari nilai persentase dan sukses fee penjual dan pembeli tanah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS KEPROFESIONALANNYA DIKAITKAN DENGAN PUNISHMENT DALAM MENDISIPLINKAN SISWA Sudibyo, Ateng; Kiyamudin, Eki
Journal Presumption of Law Vol 1 No 2 (2019): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindakan hukuman disiplin yang dilakukan oleh guru, yang pada waktu dulu dianggap biasa-biasa saja, kini telah bergeser dan dinilai melanggar HAM. Akibatnya, guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi guru harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan punishment untuk mendisiplinkan Siswanya. Untuk merumuskan konsep perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen secara tegas telah melindungi profesi guru dan dosen, namun dalam tataran implementasi kekuatan undang-undang tersebut masih belum terlihat berkontribusi terhadap nasib guru sebagai tenaga pendidik. Tindakan yang dilakukan guru untuk mendisiplikan murid dalam batasan-batasan tertentu dan dipandang mempunyai tujuan yang baik oleh semua orang, dapat mengesampingkan sanksi pidana. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.
KAJIAN YURIDIS TENTANG RELEVANSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM TEORI DAN PRAKTEK Pribadi, Riky; Zulkifli Rusmana, Moch. Indra
Journal Presumption of Law Vol 1 No 2 (2019): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Organisasi kemasyarakatan adalah salah satu hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28E ayat 3 yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dan Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya kegiatan organisasi kemasyarakatan banyak yang menyimpang salah satunya mengambil kewenangan para penegak hukum. Adapun cara untuk memperbaiki kegiatan organisasi kemasyarakatan agar tidak menyimpang yaitu harus adanya tindakan dari pemerintah untuk mengarahkan organisasi kemasyarakatan yang ada agar terarah pada hak dan kewajibannya yang sesuai menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 dan AD/ART organisasi kemasyarakatan masing-masing. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif analisis yaitu hasil penelitian ini hanya menggambarkan atau melukiskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikaitkan dan dianalisis dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau objek tertentu secara faktual dan akurat. Pemerintah saat ini telah melakukan cara-cara agar organisasi kemasyarakatan tidak menyimpang yaitu dengan cara pembinaan dan pemberdayaan untuk seluruh organisasi kemasyarakatan yang tercatat dan terdaftar melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Saran yang diajukan, pertama diharapkan Pemerintah Daerah melalui kantor Kesatuan Bangsa dan Politik agar memperketat pendaftaran organisasi kemasyarakatan karena menurut undang-undang organisasi kemasyarakatan hanya dengan 3 orang diantaranya Ketua, Sekertaris, dan Bendahara dapat dibentuk namun untuk membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan sangat sulit dan prosesnya sangat panjang. Kedua, agar Pemerintah lebih sering melakukan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan yang sudah tercatat dan terdaftar karna organisasi tersebut telah menjadi mitra pemerintah
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSEKUSI YANG TERJADI DI KABUPATEN MAJALENGKA DIKAITKAN DENGAN PASAL 170 KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA Dewi Kurniawati, Rani; Nurhadiansah
Journal Presumption of Law Vol 1 No 2 (2019): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manusia disebut mahkluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan manusia lainnya. Kehidupan di masyarakat tentunya manusia bersoalisasi dengan yang lainnya dan itu semua merupakan hal yang penting, karena dengan bersosialisasi maka kehidupan akan terasa nyaman dan tenang. Ketika manusia berinteraksi dalam suatu ikatan di masyarakat di situlah dibutuhkan Hukum. Saat ini banyak hal yang terjadi di masyarakat di luar aturan Hukum. Tindakan kekerasan menjadi salah satu contohnya termasuk tindakan main hakim sendiri tanpa mengindahkan aturan yang berlaku, terkadang timbulah kesewenang – wenangan dari salah satu pihak dalam hal mengadili konflik tersebut. Metode dalam penelitian ini menggunakan Deskriftif Analisis yaitu yaitu menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian dan terhadap masalah tersebut kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tindak pidana persekusi yang terjadi di Kabupaten Majalengka adalah kekerasan bisa di kategorikan tindakan persekusi dan melanggar Pasal 170 Ayat satu poin satu Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), Hak Asasi Manusia (HAM) juga di langgar karena telah mengambil hak – hak yang di miliki korban. Unsur sifat melawan Hukum inilah yang menjadi dasar suatu perbuatan dinilai sebagai melawan Hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang – undang. Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar dituntut seberat – beratnya menurut perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap korban. Selain itu, Jaksa juga melihat dari teori pertanggungjawaban pidana salah satunya Kesalahan dapat juga dihubungkan dengan moralitas, “salah” atau “kesalahan” itu adalah perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan mengenai hak dan keadilan. Maka dengan apa yang dilakukan Jaksa, Kepolisian Resort Majalengka harus mengantisipati terhadap tindak persekusi dan wajib mensosialisasikan bahaya dan dampaknya kepada masyarakat.
WANPRESTASI PEMERINTAH TERHADAP WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF UUD 1945 DIKAITKAN DENGAN KONSEP TEORI KONTRAK Syuhada, Otong
Journal Presumption of Law Vol 1 No 2 (2019): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks disiplin ilmu hukum perdata kata wanprestasi memiliki makna sebuah perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan/perjanjian (kontrak) yang telah dibuat secara bersama-sama (cedera janji). Bentuk dari wanprestasi yaitu: 1) tidak melakukan kewajiban sepenuhnya sesuai dengan yang diperjanjikan, 2)hanya sebagian saja yang dipenuhinya atau 3)memenuhi semua kewajibannya namun tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Dalam konsep ketatanegaraan Republik Indonesia UUD 1945 merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia yang harus ditaati dan dipatuhi oleh segenap rakyat Indonesia terutama pemerintah sebagai penyelenggara negara. UUD 1945 didalamnya berisi tentang hak dan kewajiban yang harus dijalankan baik oleh seluruh warga negara Indonesia maupun oleh penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah Indonesia, oleh sebab UUD 1945 merupakan hukum dasar yang harus dipedomanilebih utama oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahannya. Ada empat tujuan negara indonesia sebagaimana tertuang didalam alinea ke 4 UUD 1945 yaitu, 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2) memajukan kesekahteraan umum. 3) mencerdaskan kehidupan bangsa. dan 4) mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abdi dan keadilan sosial.

Page 1 of 3 | Total Record : 23